DPRD Kota Cirebon Setujui Perubahan APBD 2021

FOKUS CIREBON – DPRD Kota Cirebon menyetujui Rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna di ruang Griya Sawala gedung dewan, Senin (30/8/2021).

Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan laporan hasil pembahasan Perubahan APBD. Anggota Fraksi Partai Demokrat yang akrab disapa Andru itu berharap evaluasi gubernur terkait Raperda tentang Perubahan APBD 2021 tak memakan waktu lama.

“Kami dari Badan Anggaran (Banggar) meminta agar Pemerintah Kota Cirebon meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun memang saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19,” kata Andru yang ditunjuk sebagai juru bicara Banggar DPRD Kota Cirebon.

Andru mengatakan, Raperda tentang Perubahan APBD 2021 telah dibahas di tingkat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kemudian, lanjut Andru, Banggar dan TAPD sepakat raperda ini disetujui dalam rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd mengatakan, pembahasan Perubahan APBD dilakukan sesuai amanat UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

Disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal. Di antaranya, ketidaksesuaian dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran anggaran unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja.

Selain itu, lanjut Affiati, perubahan anggaran juga bisa disebabkan karena sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.

“Pertimbangan lainnya adalah karena ditetapkannya Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021, belum mengakomodir seluruh kegiatan. Sehingga harus masuk dalam Perubahan APBD 2021,” kata Affiati.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan, Perubahan APBD 2021 tetap memprioritaskan penanggulangan Covid-19. Meski saat ini kasus penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon melandai, Azis mengaku, pemerintah harus tetap mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus.

“Konsentrasi masih untuk penanggulangan Covid-19. Kemudian, ada kegiatan yang sifatnya wajib. Kalau untuk visi-misi sih sepertinya tidak keburu. Kita geser ke 2022,” kata Azis. (din)

Read More

Perkuat Bahasa dan Sastra Arab, Jurusan BSA FUAD IAIN Cirebon Jalin Kerja Sama dengan Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia

FOKUS CIREBON, - Menyambut tahun akademik baru 2021 - 2022, keluarga BSA Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan kegiatan kuliah terbuka melalui Join Zoom Meeting. 

Kegiatan dengan Topik Kuliah Umum 'Belajar Bahasa Arab di Bumi Melayu' ini, menghadirkan Prof Madya Dr Elsayed Mohamed Salem Al-Awadi, dosen Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, Sabtu (28/8/2021), dengan Opening Speech Dr Hajam  M.Ag, Dekan Fakultas UAD, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Kepada fokuscirebon.com, Dr Hajam menjelaskan, kegiatan tersebut untuk menjalin kerja sama antara Jurusan BSA Fakultas Uhuludin, Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Universitas luar negeri, tentu dengan pertukaran dosen dan mahasiswa, yakni untuk penguatan bahasa dan sastra arab.

"Ya, kali ini dengan Universitas Sultan Zaenal Abidin, Terengganu, Malaysia dengan Nara Sumbernya Prof.Madya Dr.Elsayed Muhammed Salem Al-Awadi. Kerja sama ini bertujuan untuk sharing materi dan metodologi kebahasaan dan kesastraan Arab dan Melayu," terang Hajam.  

Menurut Hajam, metodologi kebahasaan dan kesastraan bahasa arab dan melayu yang di sharring adalah cara dan model pembelajaran bahasa arab yang efektif untuk penguasaan gramatika, percakapan/dialog, satra banding, kritik sastra, filsafat bahasa.

"Harapanya, dengan pertukaran dosen dan mahasiswa ini untuk persiapan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar," tandasnya. (din)

Read More

Usai Melantik, Bupati Cirebon Minta Perumda Tirtajati Minimalkan Keluhan Pelanggan

FOKUS CIREBON.- Bupati Cirebon Imron melantik sejumlah dewan pengawas dan direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirtajati di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Pejabat yang dilantik yaitu Ir. H. Avip Suherdian, MT sebagai Ketua dewan pengawas, Anas Basuki, S.Si sebagai sekretaris dewan pengawas, H. Azis Hakim, S.Ud sebagai anggota dewan pengawas.

Kemudian, Muhammad Irsyad, SH., M.Si., sebagai direktur teknik dan Hendra Chandra Saputra, SH sebagai direktur umum.

Bupati Cirebon mengatakan, pejabat yang baru saja dilantik ini diminta agar tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Menurutnya, perusahaan tersebut sering mendapatkan keluhan dari para pelanggan.

Imron menambahkan, saat musim kemarau, kebutuhan air bersih di Kabupaten Cirebon dipastikan meningkat. Melalui kinerja yang baik, permasalahan itu pasti dapat teratasi.

"Perumda Air Minum Tirta Jati ini membutuhkan SDM yang andal. Saya minta jangan sampai mendapatkan banyak keluhan dari pelanggan," kata Imron.

Menurut Imron, Perumda Air Minum Tirtajati ini memiliki dua fungsi, yakni sosial dan ekonomi. Untuk sosial, perusahaan tersebut membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Sedangkan secara fungsi ekonomi, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Berarti, Perumda Air Minum Tirta Jati ini juga berperan dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," kata Imron.

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Suharyadi mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya itu akan terus berkontribusi memberikan PAD. Tidak tanggung-tanggung, 55 persen laba bersih diberikan kepada daerah.

Sepanjang 2021 ini, kata Suharyadi, pihaknya sudah menghimpun laba kotor mencapai Rp 1,3 miliar. "Hampir separuhnya untuk daerah, selebihnya untuk program CSR dan tunjangan bagi karyawan," kata Suharyadi. (Heri)

Read More

Pemkab Cirebon Komitmen Tuntaskan Masalah Stunting

FOKUS CIREBON -  Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar acara Rembuk Stunting di Ballroom Hotel Sutan Raja, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (27/8/2021).

Bupati Cirebon Imron membuka kegiatan itu dan dihadiri pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Suhartono.

Imron menuturkan, pemerintah daerah berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah stunting di Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut harus melibatkan seluruh pihak. "Saat ini upaya penurunan ada di jalurnya dan membutuhkan konsistensi. Kabupaten Cirebon memiliki angka stunting cukup tinggi di Jawa Barat," kata Imron.

Imron mengatakan, kalau angka stunting tidak dapat ditekan, dikhawatirkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada masa yang akan datang tidak bakal berkualitas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengatakan, tahun lalu, dari 160 ribu balita, sebanyak 11,73 persennya mengalami stunting. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2018 yang hanya 7,9 persen.

Meskipun begitu, kata Eni, tingkat stunting di Kabupaten Cirebon tidak melebihi target dari pemerintah provinsi dan nasional sebesar 14 persen. "Target sampai 2024 harus turun," katanya.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diterbitkan. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018.

Perpres tersebut menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didapuk sebagai Ketua Pengarah, didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah menteri lainnya.

Sedangkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana.

Perpres tersebut juga menetapkan lima pilar utama yang sangat penting dalam percepatan penurunan stunting, yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Monitoring dan Evaluasi.

Lima pilar tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional sebagai kerangka intervensi, baik di tingkat pusat maupun daerah. (din)

Read More

Bertujuan Studi Banding, PSGA IAIN Bandung Berkunjung Ke PSGA IAIN Cirebon

FOKUS CIREBON - Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menerima kunjungan PSGA UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam rangka silaturahim dan studi banding, Jum'at (27/8/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Naila Farah, M.Ag langsung menerima rombongan di ruang kerjanya.  

Naila Farah menjelaskan, kunjungan ini bertujuan terkait program-program PSGA IAIN Cirebon di masa pandemi, penanggulangan pelecehan seksual dan registrasi. 

Menurut Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kunjungan PSGA UIN Bandung dikarenakan PSGA IAIN Cirebon di masa pandemi setiap bulannya dengan konsisten selalu mengadakan Webinar. 

Apalagi pada kegiatan tersebut, PSGA IAIN Cirebon selalu mendatangkan narasumber yang cukup populer,  sehingga menjadi daya tarik PSGA UIN Bandung untuk berkunjung ke Cirebon. 

Terkait kegiatan ini, Ketua PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon berharap bisa selalu bekerja sama dengan PSGA UNI Bandung, terutama sharing program guna untuk menciptakan kampus yang sadar jender.

Sementera itu, Dr. Akmaliah, M.Ag selaku perwakilan PSGA UIN Bandung didampingi tim, memberikan harapannya terkait kunjungannya, dirinya berharap bisa saling berbagi informasi tentang kemajuan-kemajuan PSGA dalam berbagai halnya. (din)

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Sorotan Anggaran Penanggulangan Covid 19 dan Pembayaran Premi BPJS Kesehatan

FOKUS CIREBON – Komisi III DPRD menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon membahas rencana kerja tahun 2022 di ruang Griya Sawala, Kamis (26/8/2021). 

Komisi III menyoroti anggaran penanggulangan Covid-19 dan pembayaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, Dinkes telah memaparkan tentang rencana kerjanya untuk 2022. Pihaknya telah memberikan catatan terkait program prioritas Dinkes dengan harapan ideal.

“Kami tadi bahas soal bagaimana premi BPJS Kesehatan tahun depan. Apakah cukup, atau tidak. 100 persen Universal Health Coverage (UHC) itu berapa anggarannya, jangan sampai kurang,” kata Tresnawaty usai rapat.

Tresnawaty menyarankan anggaran untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan tahun depan minimalnya sama dengan anggaran tahun sebelumnya yakni Rp26 miliar. “Yang terposting di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ternyata kurang, hanya Rp 21 miliar untuk tahun depan. Harusnya minimal seperti tahun ini,” tuturnya.

Selain menyoroti soal anggaran untuk pembayaran premi BPJS, Tresnawaty juga menilai, pentingnya kajian dan perhitungan yang matang terkait penanggulangan pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemkot Cirebon harusnya bisa belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dalam menangani pandemi. Sehingga, tak ada lagi refocusing atau penyesuaian anggaran.

“Penanggulangan pandemi Covid-19 ini masuk dalam anggaran kondisi kejadian luar biasa (KLB). Dinkes menganggarkan Rp 2,8 miliar. Ini harus dilihat lagi, cukup atau tidak. Ini sumber anggarannya dari DAK non fisik,” terangnya.

Rencananya Komisi III DPRD akan mengundang Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati untuk membahas anggaran penanggulangan pandemi. “Biar kita tahu kebutuhannya berapa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr H Edy Sugiarto MKes mengatakan, penaggulangan pandemi Covid-19 dan pembayaran premi BPJS Kesehatan masuk dalam 10 program prioritas Dinkes Kota Cirebon. Ia juga tak menampik anggaran pembayaran premi BPJS Kesehatan kurang ideal.

“Untuk anggaran (penanggulangan) Covid-19 belum ya. Tapi untuk iuran BPJS itu harusnya Rp26 miliar, tertulisnya Rp21 miliar. Selebihnya soal kesehatan ibu dan anak, stunting, pelayanan kesehatan dan lainnya,” kata Edy. (din)

Read More

DPRD Kota cirebon Bersama Disdik Bahas KUA-PASS 2022

FOKUS CIREBON – Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Pendidikan (Disdik) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022, Kamis (26/08/2021).

Dalam rapat yang digelar di Griya Sawala tersebut, Komisi III mengevaluasi perencanaan anggaran prioritas pada tahun 2022 yang sudah disusun Disdik.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, dikarenakan masih dalam pandemi Covid-19, dimana pembelajaran tatap muka belum bisa digelar, maka prioritas anggaran tidak terlalu banyak. Pasalnya, pandemi belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

“Kami berharap tahun depan sudah normal lagi, sehingga anggaran bisa ditingkatkan. Prioritas anggaran pendidikan tidak banyak, di antaranya belanja pegawai dan BOS untuk SMP dan SD,” kata Tresnawaty usai rapat.

Tresna mengatakan, proyeksi kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam KUA-PPAS oleh Disdik sebesar Rp319 miliar, bersumber dari APBN dan APBD.

Dari APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya bisa memberikan pagu indikatif sebesar Rp37,8 miliar. Anggaran dari pemerintah daerah itu untuk pembiayaan belanja modal, hibah RA dan MI, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.

Di sisi lain, pagu yang ditetapkan APBN sama sekali tidak berkurang dibanding sebelumnya, yaitu sebesar Rp241 miliar. Prioritas anggaran terbesar untuk pembiayaan guru dan tenaga pendidikan honorer di Kota Cirebon.

Pagu anggaran yang dialokasikan di APBN hanya untuk penyelenggaraan pendidikan reguler, tidak bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan yang lain.

“Kalau dari APBD kecil sekali. Tenaga honorer masih banyak belum terbayar. Ini yang menjadi persoalan. Kalau kegiatan reguler, tetap berjalan. Sementara untuk upgrade kapasitas guru dan siswa tidak ada. Kegiatan-kegiatan untuk pelatihan, event, seminar, dan sebagainya tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyoroti pagu anggaran tahun 2022 yang belum secara spesifik mencantumkan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, jangan sampai ketika tidak dicantumkan, Disdik tiba-tiba meminta anggaran untuk PJJ.

“Dari hasil rapat, PJJ dianggarkan. Karena kebijakan dari pemerintah pusat masih menjaga situasi kondisi di tengah pandemi ini,” katanya.

Meski anggaran dari APBN tidak berkurang, namun kebutuhan untuk belanja pegawai dari masih tinggi. Kemudian, pagu anggaran yang ditetapkan APBN tidak bisa dialihkan untuk pembiayaan lainnya.

“Pagu anggaran tidak bisa digeser-geser. Masalahnya dari APBD belum bisa mengakomodir bantuan untuk MDTA. Kami akan bertanya kepada pemkot sejauh mana keseriusannya untuk hal ini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon, Dr H Irawan Wahyono MPd mengakui jika laporan yang disampaikan rapat tidak terlalu rinci, sehingga harus ditindaklanjuti pada saat rapat lanjutan. Perihal anggaran PJJ, Irawan memyebutkan, masih dialokasikan pada tahun 2022.

Menurutnya, jika situasi kondisi masih belum bisa memungkinkan pembelajaran tatap muka, maka PJJ masih dilaksanakan. Namun demikian, Disdik sudah mengantisipasi jika anggaran tidak cukup membiayai PJJ yang melibatkan kerjasama dengan TV swasta lokal.

“Ya kalau masih pandemi maka PJJ. Tapi Disdik sudah punya alat teleconference untuk PJJ di sekolah-sekolah. Kami masih menyesuaikan anggarannya,” katanya. 

Read More

Kapolda Jabar Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Dofiri meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di MAN 2 Cirebon Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon,  Selasa (24/8/2021). 

Kegiatan vaksinasi massal tersebut dihadiri oleh Bupati Cirebon, Drs.H. Imron, M.Ag, Wakil Bupati, Hj. Wahyu Tjiptaningsih bersama unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon. 

Dofiri mengatakan, vaksinasi massal di Pondok Pesantren ini bertujuan untuk ikut membantu program Pemerintah Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19 serta  mendapatkan herd immunity. 

Menurutnya, penduduk Jawa Barat merupakan paling banyak di Indonesia dengan 50 juta penduduk. 

"Artinya kalau untuk mendapatkan herd immunity di Jabar  kita harus mencapai kurang lebih 37 juta vaksin. Sekarang baru 12 juta orang yang divaksin, jadi masih kurang 25 juta orang lagi. Jadi kami harus mengejar target herd Immunity sampai akhir Desember. Berarti dalam sehari vaksin yang harus disuntikkan kepada masyarakat minimal  400 ribu orang setiap harinya," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan, butuh kerja sama semua pihak untuk penanganan Covid-19, mulai dari pemerintah,  TNI, Polri maupun masyarakat. 

"Untuk memutus mata rantai Covid-19 dibutuhkan tiga hal, yang pertama yakni menjaga Prokes, yang kedua harus 3T yakni testing, tracing, treatment dan yang terakhir adalah dengan Vaksinasi," ujar Dofiri. 

Dofiri menjelaskan, pihaknya mengingatkan kepada para santri dan masyarakat yang sudah  divaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan, bukan berarti jika sudah divaksin akan kebal terhadap paparan Covid-19. Akan tetapi vaksin itu untuk mencegah paparan dari Covid-19. 

"Vaksin juga tidak menjamin seseorang untuk tidak tertular dan terpapar. Tetapi dengan divaksin setidaknya imun di dalam tubuh  kita jadi lebih bagus dan terbentuk. Kalaupun terpapar paling tidak hanya gejala ringan atau tanpa gejala. Sehingga  pentingnya vaksin harus segera disuntikan," ungkapnya. 

Selain itu, menurut Dofiri, Pondok Pesantren menjadi tempat paling penting untuk program vaksinasi massal. Sebab pengaruh Ponpes sendiri di masyarakat sangat membantu untuk ikut mensosialisasikan pentingnya vaksin. 

"Tadi kami lihat antusias warga yang ikut vaksin sangatlah banyak. Ini salah satu bukti bahwa Ponpes menjadi contoh serta mampu meyakinkan masyarakat untuk vaksinasi demi kesehatan bersama dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ungkap Dofiri. 

Namun demikian, dengan gencarnya vaksinasi massal, pihaknya memastikan stok vaksin aman untuk masyarakat Jawa Barat. 

"Kemarin-kemarin stok vaksin menipis karena memang stoknya tidak banyak tetapi nanti bulan September sampai Desember stok vaksin sangat banyak dari Biofarma target kita 70 juta vaksin bisa disuntikan dalam kurun waktu satu bulan di Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon,  KH. Zamzami Amin mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jabar yang sudah mengadakan vaksinasi massal untuk santri dan santriwati di lingkungan Ponpes. 

"Alhamdullilah semua dibantu dari tenaga kesehatan sampai persiapan, kami mengajukan vaksin 3000 orang  tetapi dari Polda Jabar memberikan 4000 orang. Alhamdulillah dikasih lebih," ungkapnya. 

Ia pun berdoa semoga apa yang dilakukan oleh jajaran Polda Jabar bisa bermanfaat terutama pencegahan penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. 

"Mari bersama Ikhtiar lahir batin dan ikhtiar dengan doa. Alhamdullilah semoga vaksinasi massal bisa bermanfaat khususnya Jawa Barat dan umumnya  Indonesia. Dan Covid-19 ini akan segera selesai, sehingga  Indonesia akan jadi negara makmur dan aman," ungkapnya. (Bam)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon : Vaksinasi Pelajar Persiapan Pembelajaran Tatap Muka

FOKUS CIREBON – Vaksinasi Covid-19 untuk pelajar menjadi salah satu tahapan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Cirebon. Target vaksinasi Covid-19 juga terus digenjot sehingga terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) di Kota Cirebon.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., usai meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon, Selasa, 24 Agustus 2021.

“Alhamdulillah vaksinasi Covid-19 saat ini sudah menyasar pelajar SMP dan SMA di Kota Cirebon,” ujarnya.

Vaksinasi untuk pelajar ini merupakan salah satu persiapan penyelenggaraan PTM di Kota Cirebon. “Sehingga kita bisa lebih tenang,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Eti juga mengucapkan terima kasih atas sinergi yang baik antara kepolisian dan TNI sehingga ketersediaan vaksin Covid-19 di Kota Cirebon tiada henti. “Sehingga sekarang vaksinasi Covid-19 kita sudah mencapai 52 persen,” katanya.

Pemda Kota Cirebon, lanjut Eti, juga akan terus mendorong vaksinasi Covid-19 sehingga akhir tahun ini 100 persen warga sudah divaksin. “Kita akan berupaya keras untuk mencapai target itu. Sehingga herd immunity segera terbentuk di Kota Cirebon,” tuturnya.

Untuk itu, Eti juga meminta kepada masyarakat untuk mendatangi puskesmas terdekat atau pusat vaksinasi yang disiapkan sehingga bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Sementara itu, vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 1 Kota Cirebon selain menyasar pelajar juga masyarakat sekitar. “Jumlahnya sekitar 1.200 orang,” ungkap Sekda Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si. 

Agus menambahkan, kenaikan data pelajar yang sudah divaksin Covid-19 terlihat lambat. Penambahannya baru sekitar 13 persen. Padahal, jumlah pelajar yang sudah divaksin lebih tinggi.

“Kemungkinan masuk ke KPC PEN ke pelayanan publik. Karena pelayanan publiknya sudah mencapai 278 persen,” kata Agus.

Untuk itu, lanjut Agus, pihaknya sudah meminta updating data sehingga bisa terjadi migrasi dari yang berumur 12 tahun ke atas bisa masuk ke pelajar. (din)

Read More

Pemda Kota Cirebon Berupaya Tekan Kemiskinan

FOKUS CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon akan berupaya maksimal untuk menekan angka kemiskinan. Pandemi Covid-19 berdampak pada naiknya angka kemiskinan di Kota Cirebon.

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati usai mengikuti Rakor Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat secara virtual ruang kerjanya, Selasa, 24 Agustus 2021 menjelaskan pandemi Covid-19 telah menyebabkan kenaikan warga miskin di Kota Cirebon. 

“Berdasarkan arahan tadi, kita akan fokus untuk menekan angka kemiskinan. Termasuk di Kota Cirebon,” tegas Eti.

Namun, lanjut Eti, Pemda Kota Cirebon tidak bisa sendiri. Untuk penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak. “Termasuk tentang mengenai pembiayaan,” ungkap Eti. 

Pemda Kota Cirebon akan mengupayakan pembiayaan baik dari APBN maupun APBD provinsi Jawa Barat untuk menambah pembiayaan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Iing Daiman, S.IP., M.Si., menjelaskan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diketuai oleh seluruh wakil kepala daerah. “Di Kota Cirebon diketuai oleh bu Wakil Wali Kota,” ungkap Iing.

Pandemi Covid-19, lanjut Iing telah menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Kota Cirebon. “Naik 9,52 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Iing. 

Padahal tingkat kemiskinan di Kota Cirebon sebelumnya ditargetkan hanya 8,5 persen. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah ntuk penanggulangan kemiskinan serentak di Jabar, termasuk di Kota Cirebon.

Namun secara khusus Iing menekankan agar updating data kemiskinan diperkuat. Sehingga saat ada masalah sosial, penyajian data yang sudah bagus dan tepat dapat mempercepat penyaluran bantuan untuk masyarakat yang memang membutuhkan.

Sementara itu kepala bidang (Kabid) Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Aria Dipahandi, menjelaskan untuk permasalahan data, Kota Cirebon sudah melakukan sinkronisasi dan updating. 

“Kita sudah siap jika Kemensos memerlukan data baru atau data yang akan dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ungkap Aria.

Untuk bantuan sosial, lanjut Aria, Pemda Kota Cirebon sudah mengambil kebijakan agar warga tidak menerima bantuan yang sama berkali-kali.

“Kita sudah mencoba agar yang sudah mendapatkan bantuan dari Pemprov dan Kota Cirebon tidak beririsan dengan bantuan dari Kemensos,” ungkap Aria. Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa yang menerima bantuan hanya orang-orang itu saja.

Pandemi Covid-19, lanjut Aria, telah menyumbang pada bertambahnya angka kemiskinan di Kota Cirebon. Bahkan 11 variabel yang membuat seseorang dimasukkan ke DTKS kini mengalami pergeseran. “Seperti kata pak Gubernur, ada orang miskin baru,” ungkap Aria.

Sehingga sekalipun orang tersebut memiliki rumah dan kendaraan, namun karena terkena PHK membuat dirinya tidak mampu lagi mencukupi kebutuhannya.

Ke depannya Aria juga sepakat bahwa untuk penanggulangan kemiskinan data ini harus diperkuat.

“Karena data itu sifatnya dinamis,” ungkap Aria. Sehingga harus betul-betul diperhatikan pergerakan data ini. “Jika data kuat dan konkrit, kebijakan yang diambil Pemda Kota Cirebon juga tepat,” ungkap Aria. (din) 

Read More