FOKUS CIREBON, FC - Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati hadiri penutupan topeng Cirebon pada Pekan Kebudayaan Daerah Kota Cirebon tahun 2021 sangat meriah dan pukau penonton. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Nyimas Rarasantang, Kota Cirebon, berlangsung pada Rabu, 8 Desember 2021.
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Kamis, 09 Desember 2021
Wakil Wali Kota Cirebon Hadiri Penutupan Festival Topeng
Wabup Ayu Hadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Se-Dunia 2021 secara Virtual
FOKUS KAB CIREBON - Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 secara virtual di Command Centre, Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kamis (9/12/2021).
Peringatan yang mengusung tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”, dihadiri secara langsung Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta seluruh Pimpinan KPK Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pamolango, dan Nurul Ghufron.
Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember ini dimaknai sebagai gerakan global untuk mengampanyekan kesadaran masyarakat dunia tentang budaya antikorupsi. Oleh karenanya, KPK melalui momentum peringatan ini mengajak segenap anak bangsa untuk bisa mengambil peran melakukan aksi pemberantasan korupsi.
“Dengan kekuatan kebudayaan yang besar dan nilai-nilai keadaban budaya yang luhur itulah maka Bangsa Indonesia dalam Hakordia 2021 ini harus menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dan runtuh akibat korupsi,” kata Firli.
Firli Bahuri menyampaikan, Bangsa Indonesia memiliki posisi penting dalam kampanye antikorupsi dunia. Negara kita memiliki modal sosial sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bisa menerima ragam perbedaan sekaligus kaya dengan nilai-nilai keadaban budaya yang luhur.
Presiden RI Joko Widodo memiliki perhatian besar terhadap penyempurnaan upaya-upaya pemberantasan korupsi agar lebih memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime butuh cara-cara dan metode yang harus terus kita sempurnakan. Penindakan korupsi jangan hanya memberikan efek jera tapi juga penting untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara,” pesan Joko Widodo.
Guna memaksimalkan penerimaan negara melalui asset recovery tersebut, lebih lanjut Joko Widodo menjelaskan, pemerintah terus mendorong penetapan UU perampasan aset tindak pidana agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara transparan, akuntable, dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa negara di luar negeri dalam upaya pelacakan dan penyitaan aset hasil tindak pidana. Sehingga aset-aset yang disembunyikan di luar negeri oleh para pelaku kejahatan bisa dikembalikan dan menjadi penerimaan negara.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah, yakni melalui upaya pencegahan yang lebih fundamental. Kalau korupsi bisa kita cegah, maka kepentingan rakyat bisa kita selamatkan,” kata Joko Widodo.
Di samping itu, upaya penanaman budaya antikorupsi sejak dini juga merupakan bagian penting untuk membangun kedasaran diri sebagai kunci mental antikorupsi. Oleh karenanya pemerintah berharap dukungan, peran, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi ini.
KPK berharap, melalui rangkaian peringatan di berbagai wilayah tersebut, mendorong seluruh elemen bangsa untuk semakin menunjukkan komitmen tegas dan memperkokoh sinergi serta kolaborasi dalam pemberantasan korupsi demi pertumbuhan Bangsa Indonesia.
“Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional. Oleh karenanya, marilah kita bersatu padu membangun budaya antikorupsi,” kata Firli. (din)
Jurusan Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon Gelar Pelatihan Menulis Artikel Jurnal Bereputasi Internasional
FOKUS CIREBON, FC - Pelatihan Menulis Artikel Jurnal Bereputasi Internasional dan Penghitungan PAK Guru Besar oleh Prof. Dr. Mohammad Anton Atholillah, MM di Lingkungan FUAD IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Rabu, 08 Desember 2021
Pemkab Cirebon Peroleh Bantuan APD dari BNPB
FOKUS KAB CIREBON.- Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dari BNPB untuk Satgas Covid-19 kewilayahan (Forum Camat dan Forum Kuwu).
Penyerahan bantuan tersebut diterima langsung Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Plt. BPBD Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, Ketua FKKC, Muali di Pendopo Bupati Kota Cirebon, Rabu (8/12/2021).
"Bantuan dari BNPB, ada 200 ribu masker, 14.700 botol Handsanitizer, 19.920 botol sabun cuci tangan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon," kata Bupati Imron.
Imron menjelaskan, nantinya bantuan APD tersebut diberikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon melalui satgas Covid-19.
"Nanti Bantuan APD tersebut disalurkan oleh para camat, kuwu untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan bisa untuk penanganan Covid-19 di akhir tahun ini," katanya.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Pusat telah melakukan tolak ukur penyebaran Covid-19 pada akhir tahun ini.
Menurutnya, akhir tahun ini menjadi penentu apakah Covid-19 dengan varian baru bisa terkendali atau tidak. Sehingga penerapan prokes tetap digalakkan.
"Walaupun varian baru Covid-19 belum ada di Indonesia, kita harus selalu waspada tidak boleh lengah terkait prokes. Sehingga, misalkan akhir tahun ini kita tetap landai kasusnya, setidaknya tahun depan kita sudah memulai kehidupan yang baru," kata Bupati Imron.
Lebih lanjut, kata Imron, Kabupaten Cirebon sekarang sudah memasuki level 2 PPKM Jawa Bali. Sebab, capain vaksin sudah diatas 50 persen.
"Di rumah sakit sudah tidak ada pasien Covid-19. Akan tetapi kita harus tetap taat prokes sehingga tidak ada penambahan kasus lagi," katanya.
Sementara itu, Plt. Kalak BPBD Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan bantuan dari BNPB ini diserahkan langsung oleh Bupati kepada perwakilan Forum Camat dan Forum Kuwu.
"Besar harapan kami, bantuan masker dan handsanitizer dan sabun cuci tangan bisa dimanfaatkan masyarakat terutama mengadapai Nataru," katanya.
Selain itu, kata Alex, untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait.
Menurutnya, koordinasi terus dilakukan untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di saat Nataru.
"Kita tetap koordinasi terkait Nataru, semua sudah dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan berpergiaan saat Nataru," katanya. (din)
Selasa, 07 Desember 2021
Perizinan Bangunan Gedung Menjadi Bagian dari Regulasi untuk Dibenahi
FOKUS KAB CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Hantaran Bupati terhadap Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di DPRD setempat, Selasa (7/12/2021).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, SE dan diikuti sejumlah anggota dewan, perwakilan Forkopimda dan OPD baik langsung maupun virtual.
Dalam hantarannya, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyampaikan, perizinan bangunan gedung menjadi salah satu regulasi untuk dibenahi dalam undang-undang terkait cipta kerja dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Menurutnya, perizinan bangunan gedung dengan nomenklatur persetujuan bangunan gedung sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
"Berbagai terobosan pada sektor perizinan bangunan gedung telah diinisiasi melalui peraturan pemerintah. Ini sekaligus menyederhanakan dan menetapkan standarisasi perizinan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Imron mengatakan, persetujuan bangunan gedung sebagai pengganti mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki pemerintah kabupaten/ kota.
"Sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyediakan layanan perizinan dan letak di dalamnya ada hak pemungutan retribusi," ujarnya.
Selain itu, persetujuan bangunan gedung juga memberikan kesempatan bagi pemda kabupaten/ kota untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung. Bahkan, ini bisa membuka potensi pendapatan daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung.
"Oleh sebab itu, penyusunan perda mengenai persetujuan pembangunan gedung sebagai pengganti. Karena mengenai IMB menjadi suatu keharusan agar terdapat payung hukum pelaksanaan persetujuan bangunan gedung dan menghindari hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi bersetujuan bangunan," ucap Imron.
Ia menjelaskan, selain perubahan nomenklatur jenis retribusi, perubahan retribusi penyediaan layanan perizinan bangunan gedung juga meliputi objek dan formula perhitungan nilai retribusi yang diselenggarakan pemerintah daerah.
"Penghitungan retribusi diperbaiki dan distandarisasi secara nasional untuk dapat lebih mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan yang berdasarkan standar teknis perencanaan dan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung," katanya.
Namun demikian, penyelenggaraan penyediaan layanan tersebut ditujukan untuk dapat menjalin aspek keamanan dan keselamatan dalam memanfaatkan bangunan gedung.
"Ketentuan perhitungan nilai revisi Izin Mendirikan Bangunan sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga cenderung menimbulkan perbedaan formula perhitungan nilai rata antar daerah. Sehingga, kondisi yang tidak terstandarisasi atas perhitungan nilai retribusi dalam perda masing-masing daerah ini menciptakan ketidakpastian dalam penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang tentunya tidak sejalan dengan prinsip," katanya. (din)
Kuwu Harus Bisa Mengubah Kemajuan Masyarakat Desa di Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan
FOKUS KAB CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik Saefudin Adiansyah sebagai kuwu Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon masa jabatan 2019-2025.
Palantikan Kuwu Antar Waktu Desa Susukan tersebut dilakukan di Ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/12/2021).
Imron mengatakan, kuwu mempunyai peran penting dalam pembangunan di wilayahnya. Sehingga, dibutuhkan kuwu yang mampu menjalankan roda pemerintahan di desa.
Menurutnya, pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang sangat besar dengan tujuan kemajuan dan kesejahteraan di desa.
"Kuwu harus bisa mengubah masyarakat desa agar bisa maju ekonominya, pendidikannya dan kesehatannya demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri," katanya.
Ia mengajak kuwu agar mempunyai inovasi dan kreativitas untuk menggali potensi yang ada di desanya.
"Potensi Desa Susukan itu terus dikembangkan. Karena dana desa dari pemerintah pusat untuk desa itu untuk pembangunan, agar desa lebih maju sehingga masyarakat tidak ada urbanisasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan," katanya.
Selain itu, Imron meminta kepada kuwu ke depan agar data penduduk bisa diperbaiki. Sebab, data tersebut merupakan hal penting baik untuk pemerintah desa, daerah, provinsi., maupun pusat.
"Data ini merupakan hal terpenting. Sebab, sekarang memberikan bantuan harus sesuai dengan data. Data harus di update setiap enam bulan sekali, agar kita bisa melihat apakah data tersebut masih tetap atau berubah," katanya.
Sementara itu, Kuwu Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, Saefudin Adiansyah mengatakan, banyak program yang akan dilakukan untuk masyarakat desa. Bahkan, ada program khusus yang akan dilakukan di awal kepemimpinannya.
"Kita sekarang fokus di kesehatan sebab sekarang masih pandemi Covid-19, serta penguatan ekonomi terutama pasar tradisional serta sektor pertanian," katanya.
Saefudin menjelaskan, wilayah Desa Susukan notabenenya wilayah pertanian. Sehingga, utamanya memperbaiki di bidang pertanian.
"Wilayah kita banyak pertanian. Kita usahakan pertanian di Desa Susukan bisa berkembang demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain itu terkait data, Saefudin mengatakan, pihaknya ke depan akan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan update data kependudukan.
"Apa yang disampaikan Pak Bupati update data enam bulan sekali nanti kita terapkan sehingga kita akan mendapatkan data yang valid," katanya. (din)
Bupati Imron : Reforma Agraria Harus Berjalan Seoptimal Mungkin Sesuai Undang-undang
FOKUS KAB. CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag membuka Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria di Ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Selasa (7/12/2021).
Dalam sambutannya, Imron menyebutkan, Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional untuk penataan kembali, penguasan, dan sumber agraria bagi kepentingan rakyat kecil.
Reforma Agraria, lanjut Imron, sejalan dengan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) IX/2001 tentang Pembaruan Reformas Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Kemudian, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tentang Reforma Agraria, tujuan dari program ini untuk menangani sengketa dan konflik agraria agar menciptakan sumber kemakmuran kesejahteraan masyarakat.
"Melalui rapat ini, diharapkan pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Cirebon berjalan seoptimal mungkin, mencapai tujuan sesuai Undang-undang. Perlu adanya partisipasi aktif seluruh unsur teknis bisa menyelesaikan permasalahan Reforma Agraria tahun 2022," kata Imron.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Mokhamad mengatakan, salah satu dalam program Reforma Agraria yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Saat ini, kata Mokhamad, pihaknya mulai melakukan penataan aset mulai dari tanah hak guna usaha (HGU), tanah terlantar, tanah aset pemerintah (provinsi, kota/kabupaten, dan desa), hingga tanah wakaf.
"Seluruh bidang tanah harus terdaftar. Ini semua untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Mokhamad mengatakan, kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria di Jawa Barat dilakukan di sembilan kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung. (din)
Senin, 06 Desember 2021
HMJ IQTAF IAIN Cirebon Pertemukan Tiga Perguruan Tinggi Besar dalam Gelar Kajian Lintas Kampus
FOKUS CIREBON - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQTAF) IAIN Syekh Nurjati Cirebon gelar Kajian Lintas Kampus bersama jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Cirebon, Senin (06/12/2021).
Minggu, 05 Desember 2021
Bupati Minta Fatayat NU Bantu Pemda dalam Pembangunan di Kabupaten Cirebon
KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara Latihan Kader Dasar (LKD) PC Fatayat NU Kabupaten Cirebon, Minggu (5/12/2021).
Imron berpesan, agar para organisasi Fatayat NU selalu ikut serta dalam membantu pemerintah daerah dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.
"Peran serta Fatayat NU sangatlah penting bagi Kabupaten Cirebon karena mereka ikut serta dalam pembangunan di daerah," katanya.
Ia pun mengajak semua organisasi NU agar selalu menjaga organisasi dan memperkuat jaringan. "Jaringan sangatlah penting, sebab bisa ikut membantu semua yang kita lakukan," kata Imron.
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH. Aziz Hakim Syaerozi mengatakan, kegiatan kaderisasi ini sangatlah penting bagi sebuah organisasi. Sebab, tanpa adanya kaderisasi ke depan suatu organisasi tidak akan membuat perubahan.
"Kita lihat Nahdlatul Ulama walaupun umurnya hampir satu abad tetapi NU selalu dicintai dan diminati semua kalangan," katanya.
Azis menjelaskan, kegiatan kaderisasi ini harus tetap digalakkan hingga ke tingkat kecamatan. Sebab, Fatayat juga harus memiliki kader ulama untuk bisa menjadi seorang pemimpin.
"Kaderisasi ini bertujuan bagaimana ke depan kita bisa menciptakan dan menumbuhkan kader-kader yang militan. Karena kader-kader ini kelak akan menjadi pemimpin ke depannya," ujarnya.
Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cirebon Roziqoh, M.Pd mengatakan, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua elemen yang sudah membantu kegiatan Latihan Kader Dasar (LKD) Fatayat NU.
Menurutnya, kegiatan LDK ini sudah ada di program pengurus Fatayat NU Kabupaten Cirebon. Namun dengan kondisi pandemi ini semuanya bisa berubah.
"Pandemi ini menggangu semua program Fatayat NU Kabupaten Cirebon. Setelah dilantik baru sebatas rapat kerja dan kegiatan sosial yang bisa dilakukan. Tetapi alhamdulillah sekarang LDK bisa kita selenggarakan," kata Roziqoh.
Selain itu, kata Roziqoh Fatayat NU Kabupaten Cirebon mempunyai program TOT dan kaderisasi yang beriringan.
Ia menjelaskan, Fatayat NU merupakan organisasi perempuan NU. Organisasi yang konsen dalam memperjuangan hak-hak perempuan.
"Kita ke depan akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Sehingga dibutuhkan peran serta Fatayat NU dalam ikut membantu Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pembangunan daerah," ujarnya. (din)
Letnan Kolonel Inf Faurizal Noerdin, S. Sos Jabat Dandim 0620/Kabupaten Cirebon
KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H Imron, M.Ag menghadiri acara pisah sambut Dandim 0620/Kabupaten Cirebon di Hotel Patra Kecamatan Kedawung, Sabtu (5/12/2021) malam.
Acara pisah sambut tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan dihadiri Forkopimda, sejumlah perwakilan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Imron mengatakan, mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama Letkol Inf Sugir, S.I.P,.M.Tr.(Han) selama ini turut serta membantu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
"Selamat bertugas di tempat yang baru semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan sukses selalu," ucapnya.
Selain itu juga, Imron mengucapkan selamat datang Letnan Inf Faurizal Noerdin, S. Sos yang menjabat Dandim 0620/Kabupaten Cirebon yang baru.
"Mari bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Imron menjelaskan, peran Kodim 0620 sangatlah besar. Bahkan, di masa pandemi ini Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat terbantu oleh unsur TNI dan Polri yang selalu kompak dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Peran Pak Sugir ini sangat besar. Ia gencar membantu Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penanganan Covid-19. Sehingga sekarang Kabupaten Cirebon sudah masuk level 2," katanya.
Sementara itu, Dandim lama Letkol Inf Sugir, S.I.P,.M.Tr.(Han) mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama selama menjabat jadi Dandim 0620.
Menurutnya, selama menjabat 1,4 tahun sangat merasakan suasana keakraban bersama semua unsur sangat begitu terkesan.
"Di masa Pandemi Covid-19 tentunya kita mencurahkan semua tenaga pikiran untuk menyelesaikan masalah pandemi ini bersama-sama. Sehingga kebersamaan semua pihak terjalin dengan baik," kata Sugir.
Selain itu, kata Sugir, dirinya sangat berkesan selama bertugas di Kabupaten Cirebon. Yaitu, saat ada kejadian bencana yang luar biasa di Desa Slangit Kecamatan Klangenan yang merusak ratusan rumah warga.
"Ada 315 rumah warga yang rusak akibat bencana angin puting beliung, ada sembilan rumah yang rusak parah. Ini menjadi kesan saya karena semuanya bisa diatasi berkat kerjasama dengan unsur Polri, BPBD dan sejumlah pihak sehingga tadinya rumah warga itu rusak kini bagus kembali," katanya.
Sugir menjelaskan, Kabupaten Cirebon ke depan akan menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Sebab, pembangunan lima pintu tol di Kabupaten tidak serta merja dibangun, tetapi mempunyai tujuan tertentu.
"Jadi tidak usah pesimistis. Saya yakin Kabupaten Cirebon akan mempunyai prospek yang bagus ke depannya," ujarnya.
Di tempat yang sama, Letkol Inf Faurizal Noerdin, S. Sos yang kini menjabat Dandim 0620/Kabupaten Cirebon mengatakan, banyak prestasi yang dilakukan oleh pak Sugir selama menjabat menjadi Dandim. Bahkan, bukan hal yang mudah untuk mencapai prestasi tersebut. Butuh waktu dan tenaga serta pikiran untuk mencapainya.
"Saya tidak bisa bekerja sendiri sebagai Dandim 0620/Kabupaten Cirebon, saya butuh bantuan dari Pak Bupati dan Forkopimda dan instansi lain. Karena sinergitas sangatlah penting untuk kemajuan Kabupaten Cirebon," katanya. (din)
PPKM Kabupaten Cirebon Turun ke Level 2
KABUPATEN CIREBON.- Kabupaten Cirebon akhirnya turun ke level 2 pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag melalui konferensi pers di Hotel Patra, Kecamatan Kedawung, Sabtu (5/12/2021) malam.
Bupati Imron mengatakan, per Senin (29/11/2021) pukul 06.00 WIB, capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Kabupaten Cirebon sebesar 52,71 persen (938.854 suntikan). Sementara untuk lansia, mencapai 43,28 persen (66.988 suntikan).
"Artinya, status level wilayah Kabupaten Cirebon pada minggu ini berada di level 2," kata Imron.
Sementara, berdasarkan data KCPEN berbasis nomor induk kependudukan (NIK), jumlah warga Kabupaten Cirebon yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 untuk dosis pertama mencapai angka 1.155.795 atau 64,82 persen. Kemudian, kelompok lansia, 50,88 persen atau 78.753 suntikan.
"Ada selisih yang cukup besar dan signifikan. Kalau warga Kabupaten Cirebon yang divaksin di luar dan datanya dimasukkan ke dalam data capaian Kabupaten Cirebon, herd immunity sudah terbentuk," kata Imron.
Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon ini menyebutkan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerahnya itu berjalan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya kerjasama antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat.
Imron mengatakan, untuk tetap mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di antaranya, peningkatan disiplin 5M, pelaksanaan skrining serta testing, terutama di wilayah penyelenggara pilwu serentak.
Selain itu, meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen hingga akhir 2021 dan membuka posko cek poin di beberapa lokasi pintu masuk Kabupaten Cirebon.
"Kami juga akan melakukan tes acak kepada para pelaku perjalanan. Selain itu, akan memberikan pelayanan bagi pelaku perjalanan yang status kependudukannya Kabupaten Cirebon," kata Imron.
Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Muhammad Lutfi, Kapolresta Cirebon Kombes Arif Budiman, Dandim 0620 Letkol Inf Sugir, Kepala Kejaksaan Kabupaten Cirebon Hutamrin, dan pejabat forkopimda lainnya. (din)
Sabtu, 04 Desember 2021
Pandemi Covid 19 Membuat Pengalihan Anggaran, Syahroni : Tahun Depan Berharap Ada Jalan Keluar Untuk Mengejar Pembangunan
Upacara diikuti oleh seluruh jajaran DPUTR Kota Cirebon. Usai upacara, Sekda menyatakan Hari Bakti PU ke-76 tahun ini mengambil tema sigap membangun negeri. “Tema ini terkait dengan situasi pandemi yang saat ini masih terjadi,” tutur Agus.
Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi selama dua tahun ini menerjang berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya kesehatan namun juga infrastruktur. Dana pembangunan infrastruktur dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Ini yang menjadi penyebab pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan maksimal selama dua tahun ini. "Kita harus kejar ketertinggalan,” tegas Agus.
Sejumlah pekerjaan infrastruktur yang tertunda segera dilakukan kembali. Terutama infrastruktur pengendalian banjir, revitalisasi drainase, peningkatan jalan dan trotoar, serta pembangunan sejumlah taman yang sempat tertunda.
Selanjutnya Sekda juga berharap kondisi semakin membaik. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik pula.
Dukungan, sinergi dan kolaborasi baik antar instansi maupun stakeholder lainnya dibutuhkan sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar.
“Dukungan anggaran sudah kita siapkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi kondisi yang mengakibatkan asumsi pendapatan kita meleset,” tutur Agus.
Sementara itu Kepala DPUTR Kota Cirebon, Syaroni, ATD, MT, menjelaskan melalui tema hari Bakti PU ke-76 tahun ini mereka memang dituntut untuk tanggap terhadap berbagai permasalahan infrastruktur.
“Namun selama pandemi Covid-19 kami hanya bisa melakukan pemeliharaan infrastruktur,” tutur Syaroni.
Seperti penambalan ruas jalan yang berlubang, membersihkan drainase dari sampah dan sejumlah pemeliharaan lainnya.
Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengalihan anggaran untuk kesehatan membuat mereka hanya bisa melakukan pemeliharaan infrastruktur. “Saya berharap tahun depan bisa ada jalan keluar,” tutur Syaroni.
Sementara itu dalam rangkaian Hari Bakti PU ke-76, DPUTR Kota Cirebon juga telah melakukan sejumlah kegiatan sosial di sejumlah titik. (din)
Kota Cirebon Diterjang Hujan Angin, Sejumlah Rumah, Toko dan Pohon Tumbang
FOKUS CIREBON - Hujan deras disertai angin kencang dan petir di Kota Cirebon, memporak porandakan sejumlah atap toko, rumah warga, baligho dan pohon. Membuat situasi di Kota Cirebon dari pukul 22.30 hingga pukul 23.45 WIB benar-benar mencekam, Jum'at malam, (4/11/2021).
Jumat, 03 Desember 2021
Tim Itjen Kemenag RI Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Media Sosial di Kampus IAIN Cirebon, Hasilnya Bangga
Dua Hari, IAIN Cirebon Menjalani Audit Surveillance Untuk Mendapatkan sertifikasi International Organization for Standardization 9001 2015
FOKUS CIREBON, FC - IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjalani audit surveillance untuk mendapatkan sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 9001 2015. Audit tersebut dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Kamis-Jumat (2-3/12/2021).
ISO merupakan salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Mereka memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutu.
Ketua LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Ayus Ahmad Yusuf MSi menjelaskan, audit ISO 2015 ini lebih kepada manajemen, yaitu untuk meningkatkan pelayanan akademik di kampus setempat.
“Ini dilakukan untuk penjaminan mutu di IAIN Syekh Nurjati Cirebom agar dapat terjamin dengan baik,” kata Ayus saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/12/2021).
Dia mengungkapkan, audit ISO 2015 merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang telah dicanangkan LMP IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Selain itu, lanjut Ayus, kampus setempat juga secara berkala menjalani audit yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meningkatkan kualitas akademik di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
“Audit ISO ini dilakukan oleh pihak eksternal, sehingga prosesnya lebih tajam lagi. Ada berbagai audit yang kita jalani, kita ada SPMI, SPME, BAN-PT, ISO, dan lainnya,” jelasnya. (din)
Tingkatkan Penanganan Hukum Perdata dan TUN di Kabupaten Cirebon , Diskominfo-Kejari Teken MoU
KABUPATEN CIREBON, FC - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan Diskominfo Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon di salah satu rumah makan di Kecamatan Beber, Kamis (2/12/2021).
Dalam acara tersebut, turut hadir Plt. Kepala Diskominfo, Sugeng Darsono, SH. MM didampingi beberapa pejabat struktural serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Hutamrin, SH. MH.
Sugeng mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.
Kerjasama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
"Nantinya, bilamana Diskominfo menghadapi masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara bisa meminta bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon," katanya.
Kerjasama dengan kejari Kabupaten Cirebon ini selama 2 tahun dari 1 desember 2021 sampai 2023.
Sugeng mengungkapkan, kedua belah pihak akan memberikan informasi bilamana ada perubahan dalam perjanjian kerja sama ini.
"Ke depan jika ada perubahan sistem ataupun prosedur menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama dilakukan secara musyawarah atau mufakat sesuai dengan peraturan perundangan," ujarnya.(din)










