Pemkot Cirebon Raih WTP ke-9, Perkuat Fondasi Pembangunan Setara dan Berkelanjutan

CIREBON - Kota Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesembilan kalinya. 

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh elemen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.

Predikat WTP tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

Hadir langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, Kepala Inspektorat Kota Cirebon Asep Gina Muharam, serta jajaran kepala perangkat daerah.

“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi kami semua. Keberhasilan meraih WTP untuk yang kesembilan kalinya ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim penyusun laporan keuangan serta dukungan konstruktif dari tim pemeriksa BPK,” ujar Wali Kota usai acara.

Menurut Wali Kota, keberhasilan ini juga merupakan buah dari sinergi antara seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), legislatif, serta dukungan aktif dari Inspektorat Daerah yang secara rutin melakukan review dan memberikan rekomendasi perbaikan. 

“Peran Inspektorat sangat penting untuk memastikan kualitas laporan yang kami susun dapat memenuhi standar akuntabilitas,” tambahnya.

Ia menegaskan, pencapaian ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 

“Selamat untuk seluruh jajaran ASN Kota Cirebon atas dedikasi dan kerja kerasnya. Kami berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” tuturnya.

Keberhasilan meraih Opini WTP untuk kesembilan kalinya ini juga sejalan dengan visi Kota Cirebon “Setara Berkelanjutan.” 

Menurut Wali Kota, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesetaraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. 

"Dengan tata kelola keuangan yang kuat, Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam rangka mendorong kinerja pemerintahan yang lebih baik dan transparan. 

“Kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Cirebon atas raihan WTP tersebut. 

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemkot Cirebon yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel,” ujarnya.

Eydu juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus dijadikan momentum untuk terus memperkuat sinergi di masa mendatang. 

“Pencapaian opini WTP ini bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi menjadi amanah agar seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Dengan raihan WTP yang telah diraih sembilan kali berturut-turut, Pemerintah Kota Cirebon semakin percaya diri untuk melangkah lebih maju dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa kota ini semakin kokoh menapaki jalan menuju pemerintahan yang berintegritas dan terpercaya. (din)

Read More

Komisi I DPRD Kota Cirebon Dorong Reformasi Pengelolaan Retribusi Parkir

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar rapat kerja untuk membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Rapat berlangsung di Griya Sawala DPRD dan menyoroti perlunya reformasi sistem pengelolaan parkir agar lebih profesional dan transparan.

Ketua Komisi I DPRD, Agung Supirno, SH, mengungkapkan bahwa hasil survei Dishub yang melibatkan akademisi menunjukkan potensi retribusi parkir hanya berkisar Rp3 miliar. Angka ini masih jauh dari target PAD sebesar Rp4,6 miliar.

“Kami mendorong agar mulai 2026 ada perubahan sistem perparkiran. Banyak koordinator juru parkir yang tidak lagi produktif karena faktor usia. Ini perlu diperbarui,” ujar Agung. 

Ia juga menyoroti peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan titik-titik parkir, terutama dengan nilai potensi kontrak di atas Rp500 juta yang harus melalui proses lelang terbuka.

Anggota Komisi I lainnya, Ruri Tri Lesmana, menambahkan bahwa selama ini banyak lahan parkir strategis dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bahkan dari luar daerah. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, diharapkan PAD bisa meningkat dan masalah kekurangan juru parkir dapat diatasi.

“Metode karcis sudah tidak relevan lagi. Kami siap mencarikan solusi bersama Dishub,” ujar Ruri.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs. Andi Armawan, M.Si, menyatakan bahwa target PAD sebesar Rp4,6 miliar dinilai terlalu tinggi, karena berdasarkan hasil kajian potensi riil hanya berkisar Rp2,6 miliar hingga Rp3 miliar.

“Potensi nyatanya memang tidak sampai Rp4,6 miliar, tetapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin,” katanya. Dishub juga terus melakukan penertiban terhadap penguasaan liar lahan parkir, bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I Syaifurrohman, SE, MM, serta anggota lainnya yaitu Imam Yahya, S.Fil.I., M.Si., dan Andi Riyanto Lie. (din)

Read More

Pelatihan Vokasional PEKKA, Berdayakan Perempuan Kabupaten Cirebon Jadi Agen Perubahan

KABUPATEN CIREBON — Upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon terus digalakkan. Salah satunya melalui kegiatan vokasional perempuan yang menyasar Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Kegiatan ini digelar di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Senin (26/5/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Imron.

Program pelatihan ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan keterampilan perempuan, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Imron menyampaikan, bahwa perempuan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, perempuan perlu diberikan ruang dan dukungan untuk berkembang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membina perempuan agar menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu menjadi kader pembinaan di keluarga maupun di masyarakat,” ujar Imron.

“Kita ingin perempuan di Kabupaten Cirebon menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan daerah,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh program-program pemberdayaan perempuan, terutama bagi mereka yang menghadapi tantangan ekonomi sebagai kepala keluarga.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga, baik karena ditinggal wafat suami, bercerai, atau karena suaminya tidak mampu bekerja.

“Mereka ini dilatih untuk meningkatkan keterampilan agar bisa menopang ekonomi keluarga. Tidak hanya pelatihan, tapi juga ada aktivitas yang mendukung produktivitas mereka,” ungkap Eni.

“Hingga tahun 2025 ini, sudah ada sekitar 680 perempuan dari sembilan kecamatan yang telah mengikuti pelatihan serupa,” tuturnya.

Dalam pelatihan di Kecamatan Talun ini, para peserta mendapatkan pelatihan dari mulai praktisi dan pelaku usaha, termasuk dari pelatih kuliner ternama, Rolia.

Harapannya, setelah pelatihan, para peserta bisa mengembangkan usaha mandiri, bahkan mengikuti jejak para pelatih yang telah sukses.

Program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dana dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Alhamdulillah, semua elemen ikut berkontribusi. Ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, dewan, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan,” tambah Eni. (Ara)

Read More

Kecamatan Talun Menjadi Tempat Inspiratif Bagi Pelatihan Vokasional Perempuan Tangguh di Cirebon

CIREBON, FC - Perempuan-perempuan tangguh di Kabupaten Cirebon kini semakin berkembang. Mereka tak lagi hanya berfokus pada urusan rumah tangga dan anak, tetapi juga aktif mengikuti pelatihan vokasional yang bertujuan meningkatkan penghasilan dan kepercayaan diri.

Kegiatan inspiratif ini berlangsung pada Senin (26/5/2025) di Kecamatan Talun dan dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, H. Imron.

Program ini menyasar perempuan kepala keluarga (PEKKA), yaitu perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Mereka mendapatkan pelatihan langsung dari para pakar di bidangnya, salah satunya adalah pelatih kuliner terkenal, Rolia.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan agar mampu menjadi pribadi mandiri, kreatif, dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitar.

Inisiatif ini digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon.

Kepala DPPKBP3A, Eni Suhaeni, menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, sebanyak 680 perempuan dari sembilan kecamatan telah mengikuti pelatihan ini.

“Sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang kehilangan pasangan karena meninggal dunia, perceraian, atau memiliki suami yang tidak bekerja. Mereka terpaksa mengambil alih tanggung jawab keluarga,” jelas Eni.

Pelatihan yang diberikan tidak hanya berupa teori, tetapi juga praktik langsung bersama para pengusaha sukses.

Diharapkan, para peserta dapat membuka usaha sendiri dan menjadi inspirasi bagi perempuan lain di sekitarnya.

Pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber, seperti APBD Kabupaten Cirebon, Pagu Indikatif Kewilayahan, dan aspirasi dari anggota DPRD.

Menurut Eni, hal ini menjadi bukti nyata adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan. (Bambang HS)

Read More

Wabup Jigus Kunjungi Kecamatan Greged, Dorong Sinergi Program Desa dan Daerah

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 untuk delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, yang digelar pada Jumat (23/5/2025), di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama atas kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bupati Cirebon, Imron, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

Ia mengapresiasi kerja keras seluruh tim penyusun laporan keuangan daerah, serta dukungan dan masukan dari tim pemeriksa BPK.

“Perolehan WTP kesepuluh ini merupakan cerminan dari konsistensi kami dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), serta bukti nyata dari komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas,” ujar Imron.

Ia menambahkan, proses penyusunan laporan keuangan tidak hanya dilakukan menjelang akhir tahun, melainkan dimulai sejak awal 2024 dengan rekonsiliasi bulanan untuk memudahkan proses konsolidasi akhir tahun.

Selain itu, Inspektorat daerah juga turut berperan dengan melakukan reviu dan memberikan rekomendasi perbaikan guna memastikan kualitas laporan yang optimal.

Imron juga berharap proses audit rinci ke depan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menegaskan, Pemkab Cirebon akan terus menjaga ritme positif ini demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional.

“Kami berharap capaian ini bisa terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Opini WTP ini bukan semata penghargaan administratif, tetapi simbol dari tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya,” imbuhnya.

Pencapaian ini sekaligus menjadi bentuk penguatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan transparan.

Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon untuk menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Tak lupa, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN, pihak legislatif, serta BPK RI yang telah memberikan penilaian objektif dan konstruktif.

Dengan semangat Kabupaten Cirebon BERIMAN Katon Menterang Jeee, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat. 

Read More

Kholid Mawardi Terpilih Sebagai Ketua IJTI Cirebon Raya Periode 2025–2028

Selamet dan Sukses

CIREBON, FC – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya resmi menggelar Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) ke-III pada Jumat (23/5/2025) di ruang pertemuan Lantai 6 Hotel Apita, Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan kondusif dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah, perwakilan media cetak, elektronik, media online, serta tamu undangan lainnya. 

Muskorda kali ini menjadi momentum penting bagi para jurnalis televisi di wilayah Cirebon Raya untuk memperkuat solidaritas sekaligus memilih kepengurusan baru.

Dari hasil Muskorda, Kholid Mawardi terpilih sebagai Ketua IJTI Cirebon Raya untuk masa bakti 2025–2028. Ia menggantikan kepengurusan sebelumnya melalui proses musyawarah yang melibatkan sekitar 20 jurnalis televisi dari berbagai wilayah di Cirebon Raya, mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.

“Alhamdulillah, Muskorda ketiga ini berjalan lancar dan sukses. Selain memilih ketua baru, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat kekompakan antarjurnalis televisi di wilayah III Cirebon,” ujar Kholid Mawardi usai terpilih.

Kholid berharap, ke depan IJTI Cirebon Raya semakin solid dan mampu berperan aktif dalam menjunjung profesionalisme jurnalistik, sekaligus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Pemkot dalam Evaluasi Kota Layak Anak 2025

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan membahagiakan bagi anak-anak melalui partisipasinya dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025 di Balai Kota Cirebon,  Jumat (23/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, para asisten, serta kepala perangkat daerah terkait. 

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari refleksi mendalam atas kebijakan dan program yang selama ini dijalankan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Kegiatan evaluasi ini kami pandang sebagai proses yang sangat penting, karena memberikan ruang untuk melihat secara menyeluruh bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang kita jalankan telah berkontribusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujar Wakil Wali Kota.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam hal ini, melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB pada 1989 dan berbagai kebijakan turunan seperti Indonesia Layak Anak (IDOLA), Provinsi Layak Anak (PROVILA), dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pemerintah Kota Cirebon merespons hal ini dengan serius, menjadikan isu perlindungan anak sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah.

Melalui visi besar Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman (Setara) Berkelanjutan, Pemkot Cirebon mendorong pembangunan yang berpihak pada anak dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, hingga anak-anak itu sendiri sebagai subjek pembangunan.

“Lebih dari sekadar prosedur administratif, proses evaluasi ini memberi kami kesempatan untuk mengukur konsistensi dan ketulusan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan peran masing-masing,” tambah Wakil Wali Kota. 

Tidak hanya itu, lanjut Wakil Wali Kota, termasuk bagaimana perangkat daerah mampu bersinergi secara horizontal maupun vertikal, dan sejauh mana ruang partisipasi masyarakat, terutama anak-anak, diakomodasi secara bermakna.

Wakil Wali Kota juga memberikan apresiasi tinggi kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Cirebon, seluruh perangkat daerah, serta mitra pembangunan atas semangat kolektif yang telah ditunjukkan.

“Tentu masih banyak tantangan yang menanti. Namun dengan komitmen yang terus terjaga, kebijakan yang terarah, dan sinergi yang diperkuat, saya yakin kita bisa menjadikan Kota Cirebon sebagai rumah yang ramah dan layak bagi setiap anak,” pungkasnya.

Dengan semangat evaluatif dan kolaboratif, Kota Cirebon menunjukkan bahwa membangun kota layak anak bukan sekadar memenuhi standar, tetapi juga membangun masa depan yang inklusif dan penuh harapan bagi generasi penerus. (din)

Read More

Cetak Sejarah, Mahasiswa Non Muslim Raih Gelar Doktor di Prodi Hukum Islam UIN Siber Cirebon

CIREBON — Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang dikenal luas sebagai Cyber Islamic University (CIU), kembali mengukir sejarah emas dalam dunia pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia. 

Untuk pertama kalinya, seorang mahasiswa non-Muslim, Paris Manalu, tampil sebagai kandidat doktor dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi Gelombang VIII Program Doktor pada Jumat, 23 Mei 2025.

Paris Manalu, yang menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul:

“Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyitaan pada Tahap Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

Sidang terbuka yang digelar di Auditorium Pascasarjana Gedung A Lantai 3 ini bukan hanya menjadi ajang akademik semata, namun juga menjadi simbol kuat dari komitmen UIN Siber Cirebon terhadap moderasi beragama dan inklusivitas dalam dunia pendidikan.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, dalam sambutannya menyatakan bahwa kehadiran mahasiswa non-Muslim seperti Paris Manalu adalah bukti konkret dari terbukanya akses pendidikan tinggi Islam bagi semua kalangan.

“Ini adalah cerminan nyata dari semangat moderasi beragama dan keterbukaan UIN Siber Cirebon sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Kami membuka ruang dialog akademik lintas iman, tanpa meninggalkan identitas keilmuan Islam,” ujar Prof. Aan.

Senada dengan itu, Direktur Pascasarjana UIN SSC, Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag, turut mengapresiasi perjalanan akademik Paris Manalu.

“Kami bangga dan mengucapkan selamat kepada Saudara Paris Manalu yang telah menyelesaikan studi doktoralnya. Pilihan beliau menempuh pendidikan doktor di UIN Siber Cirebon membuktikan bahwa kualitas akademik dan suasana intelektual di sini diakui lintas latar belakang,” ungkap Prof. Ilman.

Disertasi Paris Manalu membahas secara mendalam kewenangan jaksa dalam melakukan penyitaan aset pada tahap penuntutan, dengan menelaahnya dari dua perspektif hukum: hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 

Pendekatan multidisipliner ini menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan hukum modern, khususnya dalam kasus pencucian uang yang semakin kompleks dan melibatkan banyak sektor.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Ketua Sidang dan Penguji I, dengan Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag sebagai Sekretaris Sidang. Turut hadir sebagai promotor utama Prof. Dr. H. Sugianto, M.H, serta dua promotor pendamping, Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag dan Prof. Dr. Abdul Aziz, M.Ag. Tim penguji lainnya terdiri dari Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H, dan Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LLM. Sidang berlangsung khidmat dan penuh penghargaan terhadap capaian akademik sang kandidat.

Perjalanan akademik Paris Manalu juga terbilang istimewa karena ia bukan sekadar akademisi, namun juga seorang penegak hukum senior yang telah malang melintang di berbagai posisi strategis Kejaksaan Republik Indonesia. Pengalaman tersebut memperkuat validitas disertasinya yang sarat nilai aplikatif dalam dunia penegakan hukum.

Dengan pencapaian ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan perannya sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjadi model keberagaman, inklusivitas, dan toleransi dalam praktik nyata.

Paris Manalu kini resmi menyandang gelar Doktor Hukum Islam, menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan adalah jembatan yang merangkul semua, bukan membatasi. (din)

Read More

Bupati Imron Raih Penghargaan di IJTI Cirebon Raya Awards 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, meraih penghargaan sebagai Tokoh Pemimpin Bersahaja dan Merakyat dalam ajang IJTI Cirebon Raya Awards 2025 yang digelar di Hotel Apita Cirebon, Jumat (23/5/2025) malam.

Dalam sambutannya, Imron mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya.

Ia menekankan pentingnya peran media, khususnya para wartawan televisi, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Lewat pemberitaan, kata dia, pemerintah dapat mengetahui lebih cepat persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari bencana alam hingga isu sosial.

“Kami di Pemerintah Kabupaten Cirebon punya banyak program yang ingin diketahui masyarakat. Tanpa bantuan rekan-rekan wartawan, informasi ini tentu tidak tersampaikan dengan baik,” kata Imron.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala perangkat daerah yang hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, koordinasi antarinstansi serta keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari bencana alam hingga masalah sosial di Kabupaten Cirebon.

“Di era modern sekarang ini, informasi itu sangat diperlukan. Kalau ada bencana, masalah sosial, atau isu kemasyarakatan, pemerintah bisa segera tahu berkat informasi dari para wartawan,” ujarnya.

Imron sempat meminta maaf karena datang terlambat ke acara tersebut. Ia menyebut, baru saja tiba dari Bandung setelah menghadiri kegiatan di tingkat provinsi, yakni penyerahan predikat WTP ke-10 untuk Kabupaten Cirebon.

Ia berharap, penghargaan ini menjadi pemacu semangat seluruh jajaran Pemkab Cirebon, untuk terus bekerja melayani rakyat.

“Semoga ke depan, Kabupaten Cirebon semakin maju dan semakin bersinar,” tutup Imron.

Acara IJTI Cirebon Raya Awards 2025 turut dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah dari Kabupaten dan Kota Cirebon, serta Kabupaten Indramayu, dan Kuningan.

Momen ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan para jurnalis televisi, dalam mendorong sinergi membangun daerah. (din)

Read More

Komisi I DPRD Dorong Penguatan Kelembagaan BPBD Kota Cirebon

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dan monitoring di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Kamis (22/5/2025) di Jalan Citra Remaja, Pekiringan, Kecamatan Kesambi.

Agenda tersebut membahas penguatan kelembagaan BPBD guna mengoptimalkan fungsi dan tata kerja dalam rehabilitasi rekonstruksi kebencanaan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, SH, mengatakan, optimalisasi kelembagaan BPBD menjadi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di daerah.

“Selama ini, status BPBD masih sebagai badan sesuai Perda SOTK Nomor 5 Tahun 2021, sehingga kewenangannya terbatas. Perlu ditinjau ulang agar status kelembagaan bisa ditingkatkan,” ujar Agung Supirno SH.

Saat rapat kerja dan monitoring, Komisi II juga menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Salah satunya adalah kebutuhan gudang logistik untuk penyimpanan alat dan perlengkapan kebencanaan agar tetap aman, terawat, dan siap digunakan saat kondisi darurat.

Selain itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya sistem peringatan dini. Rencananya, akan dipasang tiang dilengkapi alat early warning system (EWS) banjir hingga ke tingkat kelurahan.

Tak hanya itu, Komisi II DPRD juga merekomendasikan agar BPBD melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan seperti FKUB dan MUI dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

“Para pemuka agama dapat menyampaikan pesan-pesan lingkungan dalam ceramah, misalnya mengingatkan agar tidak membuang sampah ke sungai,” kata Agung.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga diminta untuk berperan aktif dengan mengingatkan sekolah-sekolah agar mendidik siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan. Termasuk, mengimbau pemilik warung di sekitar sekolah agar tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air.

“Karena berdasarkan data eksisting, penyebab banjir di Kota Cirebon sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai dan saluran,” pungkasnya.

Merespons rekomendasi Komisi I DPRD, Kepala BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo SSos MSi, mengatakan Pemasangan EWS tersebut merupakan hasil pembahasan bersama BPBD Jawa Barat.

Rencana pemasangan alat EWS sampai ke tingkat kelurahan. Pembahasan dengan BPBD Jawa Barat, pemasangan alat EWS akan mencakup wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon, terutama di daerah rawan banjir.

“Peringatan akan disiarkan melalui sirine. Ketika dalam satu jam kondisi sungai melebihi ambang batas, sirine akan berbunyi sebagai tanda peringatan,” jelas Andi.

Rapat kerja dan monitoring di Kantor BPBD Kota Cirebon juga dihadiri Wakil Ketua Komisi I Syaefurrohman SE MM, Andi Riyanto Lie, Ruri Tri Lesmana, Imam Yahya SFilI MSi. (Ara)

Read More

Gebyar Pendidikan Masyarakat 2025, Tekankan Peran Lembaga Nonformal

KABUPATEN CIREBON — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Gebyar Pendidikan Masyarakat 2025, sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi terhadap pendidikan nonformal yang selama ini berjalan di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Disdik ini dibuka langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, dan dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta pengelola lembaga pendidikan masyarakat, seperti PKBM dan LKP.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan eksistensi pendidikan nonformal di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengevaluasi dan sekaligus menegaskan bahwa pendidikan nonformal di Kabupaten Cirebon terus berjalan dan memberikan kontribusi nyata,” ujar Ronianto.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pengelola PKBM, LKP, dan lembaga sejenis lainnya yang telah membantu masyarakat, khususnya mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan dan keterampilan.

“Anak-anak yang tidak melanjutkan ke jenjang formal tetap bisa mendapatkan bekal melalui pendidikan kesetaraan maupun pelatihan keterampilan di LKP dan LPK. Ini sangat membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri,” ujarnya

Ronianto juga mengungkapkan, dalam kegiatan ini turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Disdik Kabupaten Cirebon dengan Kodim 0620, Kemenag, dan Disdik Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dalam membangun integritas pendidikan di Jawa Barat.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menekankan pentingnya menggali potensi anak-anak melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal agar dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung peran keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan dalam membentuk karakter anak.

Bahkan, Imron menilai perlu adanya pendekatan lebih tegas bagi anak-anak yang terindikasi menyimpang dari norma.

Imron juga mengingatkan orang tua agar lebih peduli terhadap perilaku anak, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor yang belum sesuai usia dan pengaruh pergaulan bebas. (Hanin)

Read More

Wabup Jigus Kunjungi Kecamatan Greged, Dorong Sinergi Program Desa dan Daerah

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Greged, Kamis (22/5/2025), untuk berdialog langsung dengan para kuwu dari tiga kecamatan, yakni Greged, Astanajapura, dan Mundu.

Kunjungan tersebut didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, difokuskan pada upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa dalam perencanaan, serta pelaksanaan program pembangunan.

"Alhamdulillah, kunjungan kerja di Kecamatan Greged berjalan lancar. Kami berdiskusi dengan para kuwu dari tiga kecamatan untuk membahas berbagai persoalan di tingkat desa,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, sejumlah isu strategis menjadi topik pembahasan, antara lain pengelolaan sampah dan pendataan kependudukan.

Wabup Jigus menegaskan pentingnya data dasar yang akurat sebagai landasan perencanaan program pemerintah, khususnya program bantuan sosial.

“Kami sangat membutuhkan data yang valid dari desa, agar program bantuan seperti PKH dan BPNT tepat sasaran. Sinkronisasi data menjadi kunci untuk kebijakan yang efektif dan akuntabel,” kata Jigus.

Selain itu, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah, kata Jigus, saat ini tengah melakukan pemetaan kondisi jalan rusak bekerja sama dengan Dinas PUTR.

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 187 kilometer jalan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

“Data jalan rusak ini akan kami sinkronkan dengan BKAD agar pengalokasian anggaran bisa tepat sasaran. Anggaran murni sudah disiapkan di masing-masing kecamatan, dan untuk anggaran perubahan juga akan diinformasikan secara berkala,” jelasnya.

Ia berharap, kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa, dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Sekda Hilmy Riva'i Ucapkan Selamat Memperingati HUT Ke- 75 IGTKI-PGRI

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Cirebon, yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Sumber, Kamis (22/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Hilmy membacakan sambutan tertulis dari Bupati Cirebon, Imron, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota IGTKI-PGRI Kabupaten Cirebon yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter anak usia dini.

“Kami sangat menghargai peran penting para guru TK dalam membentuk dasar-dasar pendidikan yang kokoh bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia mengatakan, melalui dedikasi dan kerja keras para guru TK, anak-anak di Kabupaten Cirebon dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.

Pemerintah daerah juga berharap agar momentum ulang tahun ini dapat mendorong IGTKI-PGRI Kabupaten Cirebon, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui program-program inovatif yang berbasis pada kebutuhan anak.

“Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru TK yang telah bekerja keras mendidik anak-anak kita. Saya percaya, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, guru, dan orang tua, kita dapat menciptakan generasi yang unggul di masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyampaikan penghargaan kepada para guru TK atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam mendidik anak-anak, meski kerap menghadapi tantangan pribadi maupun profesional.

“Kadang para guru datang ke sekolah dengan beban persoalan di rumah, tetapi saat bertemu anak-anak di kelas, mereka tetap tersenyum, menyapa, dan memberikan kasih sayang. Itu bukti luar biasa dari dedikasi yang tak ternilai,” ujar Ronianto.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi utama dalam membangun generasi masa depan. Sebab, pendidikan itu dimulai dari bawah, bukan dari atas.

“Dari TK hingga SMA, semuanya harus tersambung dan terarah agar menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa usia ke-75 tahun bagi organisasi IGTKI-PGRI menunjukkan kematangan dan kedewasaan, yang harus diiringi dengan peningkatan kepemimpinan dan kapasitas lembaga demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Ingatkan Siap Keseriusan Dispora Merevitalisasi Stadion Bima

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon kembali mengingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) soal keseriusan merevitaliasi kawasan Stadion Bima. Hal itu disampaikan saat rapat kerja bersama Dispora di Griyasawala, Kamis (22/5/2025).

Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd mengatakan, Dispora Kota Cirebon memerlukan grand design yang matang terkait meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga di Kota Cirebon.

Sebab menurutnya, kawasan Stadion Bima dapat dimanfaatkan secara luas bagi para atlet dan masyarakat untuk berlatih, atau sekadar berolahraga.

Yusuf juga mengatakan Dispora pun perlu melibatkan sejumlah pihak dalam merealisasikan revitalisasi kawasan Stadion Bima, mengingat kawasan tersebut termasuk kawasan aset yang luas.

“Dalam revitalisasi kawasan Stadion Bima harus ada grand design yang matang, terutama dalam rangka meningkatkan prestasi di Kota Cirebon. Dalam merealisaikan itu Dispora harus sangat solid, dan dibutuhkan koordinasi lintas SKPD,” kata Yusuf.

Selain itu, Komisi III pun mengimbau agar pemerintah daerah melalui Walikota dan Wakil Walikota juga turut mendorong rencana revitalisasi kawasan Stadion Bima.

“Komisi III siap memfasilitasi untuk diskusi melalui rapat gabungan dalam rangka revitalisasi kawasan Stadion Bima,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH pun menyebut penataan kawasan Stadion Bima harus disikapi serius pemerintah daerah, mengingat potensi kunjungan masyarakat yang selalu ramai. Baik untuk olahraga maupun kegiatan rekreasi.

Sarifudin pun mengingatkan, Dispora seharusnya dapat merevitalisasi dari hal prioritas terlebih dahulu, seperti peningkatan fasilitas kebersihan, fasilitas parkir hingga penataan warung PKL yang kian menjamur.

“Revitalisasi kawasan Bima perlu perjalanan yang cukup panjang, namun saat ini Dispora dapat fokus perbaikan yang bisa dilakukaan saat ini, seperti parkir, kebersihan hingga penataan pedagang,” tuturnya.

Sementara itu dalam pemaparan video grand design kawasan Stadion Bima, Kepala Dispora Kota Cirebon Dr Irawan Wahyono SPd MPd menjelaskan ada sejumlah fasilitas yang nantinya menjadi daya tarik kunjungan masyarakat.

Seperti area Plaza utama Stadion Bima, Area parkir tambahan, Area entrance Stadion Bima, Area komersil dan klub, area pembelian tiket hingga fasilitas dalam stadion meliputi lapangan, lintasan lari, dan tribun penonton.

Hadir dalam rapat anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawan Amd, Rizki Putri Mentari SH, Stanis Klau, dan Leni Rosliani SIP.  (Auda)

Read More

Komisi II DPRD Dukung DKUKMPP Berdayakan UMKM dan Koperasi di Kota Cirebon

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) dalam pemberdayaan UMKM dan sosialiasi koperasi merah putih.

Memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, capaian Mall UMKM yang berada di DKUKMPP menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya kunjungan baik dari dalam negeri maupun negeri.

Apalagi, Walikota Cirebon telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar menerima kunjungan luar daerah di Mall UMKM DKUKMPP.

“Progres Mall UMKM di DKUKMPP telah menunjukkan hasil yang jauh lebih baik, bahkan keberadaanya sudah bisa menarik tamu baik dari dalam maupun luar negeri. Capaian ini terus harus didukung sebagai pengenalan Kota Cirebon dan ruang promosi UMKM,” ujar pria akrab disapa Andru itu usai rapat kerja bersama DKUKMPP di ruang rapat serbaguna, Kamis (22/5/2025).

Andru juga menyampaikan hingga saat ini ada lebih dari 5.000 pelaku ekonomi yang tercatat di DKUKMPP Kota Cirebon yang terdiri dari 2.687 UMKM, 1.533 PKL, dan 2.227 IKM (Industri Kecil Menengah). Menurutya, seluruh pelaku ekonomi tersebut perlu terus didukung pemerintah daerah baik dari terutama dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, DKUKMPP masih perlu melakukan penataan PKL yang masih belum masuk dalam kawasan resmi, seperti yang sudah ada di Shelter Alun-Alun Kejaksan, samping Bank BJB, Kawasan Bima, dan Pujabon Cipto.

Di samping itu, terkait realisasi program Koperasi Merah Putih di tingkat Kelurahan, Komisi II mengapreasisi DKUKMPP karena telah rampung melakukan sosialisasi melalu musyawarah kelurahan.

Andru menilai, realisasi koperasi merah putih dapat memberdayakan ekonomi masyarakat karena terdapat sejumlah unit usaha yang dapat berjalan. Seperti, unit usaha simpan pinjam, kios pengadaan sembako, klinik kesehatan hingga gudang logistik.

Sementara itu, data koperasi yang tercatat DKUKMPP, hingga saat ini jumlahnya ada sebanyak 353 dengan rincian 221 yang masih aktif dan 132 tidak aktif.

“Harapan kami realisasi koperasi ini bisa berjalan dan legalitasnya diurus, sehingga nanti di masing-masing RW bisa berdiri koperasi berbasis RW yang merupakan pilar ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPRD Dian Novitasari SKom MAP juga mendukung langkah Mall UMKM dalam mewadahi pelaku ekonomi di Kota Cirebon. Sejumlah fasilitas dapat diakses masyarakat secara gratis seperti promosi prduk UMKM, hingga pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami juga sampaikan bahwa kita punya Mall UMKM itu gratis diakses bagi pelaku UMKM, sehingga ini memudahkan dalam penjualan produk. Dan ini tidak terbatas pada makanan saja, termasuk barang atau ekonomi kreatif juga masuk,” kata Dian.

Terpisah, Kepala DKUKMPP Dr H Iing Daiman SIP Msi menyampaikan pihaknya akan terus mengoptimallkan pemberdayaan UMKM dalam memasarkan produknya. Salah satunya yakni melalui Mall UMKM di kantor DKUKMPP. Selain itu, PKL juga akan masuk prioritas program kerja agar penataanya lebih baik.

“Sementara itu, koperasi merah putih di Kota Cirebon sudah dilakukan melalui musyawarah di 22 kelurahan, dan sudah terbentuk. Selanjutnya mengaktakan melalui Dirjen AHU, dan kami sudah kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang nantinya dideklarasikan se-Indonesia 12 Juli mendatang,” tuturnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD M Noupel SH MH, Tommy Sofianna SH, H Karso SIP, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (Ara)

Read More

Pemkab Cirebon Yakin Usulan Prioritas Dikawal DPRD Jabar

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan keyakinannya bahwa DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 12 akan mengawal dan memperjuangkan program prioritas daerah untuk masuk dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2026.

Keyakinan tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Imron, usai rapat koordinasi bersama DPRD Jabar Dapil 12 yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (21/5), sebagai tindak lanjut musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebelumnya.

Menurut Imron, keterbatasan fiskal di tingkat kabupaten membuat dukungan dari provinsi menjadi sangat penting, terutama untuk program-program strategis yang belum tertangani maksimal dalam APBD kabupaten.

“Kami optimis DPRD Jabar akan membantu membawa usulan kami ke provinsi. Para kepala dinas sudah menyampaikan kebutuhan sektoral secara rinci,” ujar Imron.

Ia menyebutkan, sejumlah kebutuhan mendesak mencakup pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM.

Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah perangkat daerah Pemkab Cirebon yang memaparkan langsung program prioritas teknis, sehingga anggota DPRD dapat memahami secara menyeluruh aspek yang perlu dikawal.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan provinsi, agar usulan dari Kabupaten Cirebon dapat masuk dalam pembahasan anggaran 2026 secara komprehensif.

“DPRD punya tanggung jawab anggaran sekaligus kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hari ini, kami bahas usulan Kabupaten Cirebon secara lebih mendetail dan teknis,” kata Ono.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Kita ingin Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik dan mentereng. Itu harus diwujudkan lewat kerja konkret dan perencanaan yang matang,” ucapnya.

Ono juga mengapresiasi kesiapan perangkat daerah yang hadir lengkap dalam rapat, sehingga proses sinkronisasi berjalan efektif dan berdasar data faktual.

Dengan sinergi ini, Pemkab Cirebon berharap program prioritas daerah bisa terakomodasi dalam APBD Jawa Barat 2026 dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (din)

Read More

DPRD Dukung Penuh Realisasi RPJMD Kota Cirebon 2025-2029

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mendukung penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Cirebon untuk direalisasikan. Sebab, RPJMD menjadi pijakan utama pemerintah daerah melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan dalam acara Musrenbang RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Rabu (21/5/2025).

Andrie juga menyampaikan bahwa RPJMD Kota Cirebon harus memperhatikan dan memuat visi misi yang telah ditentukan Pemerintah Pusat melalui Asta Cita, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 9 Langkah Jabar Istimewa, dan Pemerintah Kota Cirebon melalui visi SETARA-Berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan DPRD Kota Cirebon berkomitmen mengawal arah pembangunan selama lima tahun ke depan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran.

“DPRD pada intinya sepakat dan mendukung penuh apa yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD, dan kami berkomitmen akan mengawasi apa yang sudah disepakati baik dalam RPJPD maupun RPJMD,” kata Andrie.

Adapun setelah musrenbang RPJMD, DPRD Kota Cirebon akan menerima Rancangan Akhir RPJMD yang nantinya dibahas pansus dan dibawa untuk disetujui melalui rapat paripurna maksimal enam bulan setelah Walikota dilantik atau bulan Agustus 2025.

Andrie juga mencatat ada empat hal yang saat ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, persoalan sampah yang saat ini masih ditemui sejumlah lahan yang dijadikan TPS liar oleh masyarakat. 

Selain itu, TPA Kopi Luhur juga perlu disikapi segera karena kapasitasnya diperkirakan hanya mampu bertahan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.

“Kemudian persoalan banjir juga harus ditangani serius, agar masyarakat tidak menganggap banjir sebagai hal yang biasa terjadi. Kita harus hilangkan atau minimalisir, karena banjir pun bisa menjadi permasalahan ke infrastruktur jalan,” tuturnya.

Ketiga, Andrie juga menyebut pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Karena menurutnya berbagai pembangunan di daerah baik sekolah, rumah sakit, hingga bantuan sosial memerlukan anggaran dari APBD.

Salah satu di antaranya yakni memaksimalkan potensi daerah Kota Cirebon sebagai destinasi wisata, baik kuliner, religi hingga wisata lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah melalui Disbudpar telah menentukan 16 titik potensi destinasi wisata yang diproyeksikan mampu menarik wisatawan dan meningkatkan PAD di Kota Cirebon.

“Kami mengimbau segala potensi yang ada ditingkatkan, dan menjadi perhatian khusus dalam peningkatan PAD. Karena ketika ekonomi meningkat, itu juga meningkatkan pendapatan per kapita di Kota Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Siti Farida Rosmawati SPdI mengatakan RPJMD merupakan dokumen strategis untuk pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan. Selain itu RPJMD 2025-2029 disusun untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029”. (Ara)

Menurut Farida, ada tiga arah pembangunan strategis yang menjadi dasar RPJMD, yaitu pembangunan manusia dan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta infrastruktur dan kewilayahan.

“Mari kita pastikan, pembangunan lima tahun ke depan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menjawab tantangan zaman, dan membawa Cirebon lebih maju dan SETARA,” katanya.

Read More

Lewat Pembangunan Kolaboratif, Musrenbang RPJMD 2025–2029 Wujudkan Visi SETARA

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Ruang Prabayaksa, Balai Kota, Rabu (21/5/2025). 

Mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya menyusun kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. 

“Musrenbang ini bukan hanya agenda rutin, tapi forum strategis untuk menyatukan pandangan, menyusun arah pembangunan, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat secara partisipatif dan berbasis data,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, RPJMD merupakan dokumen rencana lima tahunan yang akan menjadi pijakan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan. Untuk periode kali ini, Kota Cirebon mengusung visi besar “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029.”

Visi tersebut dijabarkan melalui lima nilai utama dalam akronim "SETARA" yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan. Menurut Wakil Wali Kota, kelima prinsip itu akan menjadi landasan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan rasa aman, dan menjamin kesinambungan kebijakan.

Dalam paparannya, Wakil Wali Kota menyampaikan tiga arah pembangunan strategis yang akan menjadi fokus RPJMD, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, penguatan sektor ekonomi lokal seperti UMKM dan pariwisata, serta pengembangan infrastruktur dan layanan digital yang merata dan tangguh.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. Semua perencanaan pembangunan harus didasarkan pada prinsip Tematik, Holistik, Integratif, Spasial, dan Sinergis atau THISS,” tegasnya. 

Ia juga menambahkan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting agar hasil pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat luas.

Wakil Wali Kota menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menyusun Renstra 2025–2029 yang mengacu langsung pada RPJMD, serta melakukan koordinasi aktif dengan Bappelitbangda. 

Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, baik dari APBN, bantuan provinsi, maupun kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR dan TJSL.

“Kita tidak bisa membangun Kota Cirebon sendirian. Dibutuhkan semangat gotong royong dan keterlibatan semua elemen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, ia berharap RPJMD 2025–2029 benar-benar menjadi dokumen yang hidup dan dinamis. 

“Jangan sampai RPJMD hanya jadi tumpukan kertas. Ini harus jadi panduan nyata yang mendorong perubahan dan membawa Kota Cirebon lebih maju, lebih inklusif, dan tentu saja lebih SETARA,” tutupnya. (Ida)

Read More

UIN Siber Cirebon dan Kankemenag Bersama Pusbangkom Kemenag RI Gelar Bimtek Tata Naskah Dinas

CIREBON, FC - Pusat Pengembangan dan Pelatihan (Pusbangkom) Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Naskah Dinas selama tiga hari, 20–22 Mei 2025. 

Kegiatan ini berlangsung di lantai 2 Auditorium Kankemenag Kabupaten Cirebon dan diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari 23 tenaga kependidikan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan 7 peserta dari Kankemenag Kabupaten Cirebon.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, yakni Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. (Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon), Jajang Badruzaman (Kasi Penmad Kankemenag Cirebon), serta dua Widyaiswara Ahli Madya dari Pusbangkom Kemenag RI, yaitu H. Ahmad Nidjam, S.IP., MM. dan Agustina, S.Kom., M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia.

Dalam arahannya, Prof. Aan menekankan pentingnya digitalisasi administrasi sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Ia menyampaikan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah menerapkan sistem administrasi paperless yang memungkinkan layanan tetap berjalan tanpa hambatan waktu dan tempat.

“Dengan layanan digital, kita tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Yang terpenting adalah komitmen pimpinan untuk menerapkannya di lingkungan kerja. Dan yang tak kalah penting, pimpinan harus senantiasa siap kapan dan di mana saja untuk mem-approve TTE (Tanda Tangan Elektronik). Kita telah menerapkannya di UIN Siber Cirebon,” tegas Prof. Aan.

Usai memberikan arahan, Prof. Dr. H. Aan Jaelani secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas. Pembukaan ini menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas SDM dan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis digital.

Sementara itu, Agustina, S.Kom., M.Si., selaku Ketua Panitia, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Pusbangkom, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan Kankemenag Kabupaten Cirebon. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret dalam membangun budaya kerja yang tertib, efisien, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Bimtek ini menjadi momentum penting dalam membekali aparatur dengan pemahaman dan keterampilan menyusun tata naskah dinas yang sesuai regulasi dan mendukung sistem administrasi pemerintahan modern.

Read More

Bupati Imron Sampaikan Pesan Kebangkitan Era Digital di Harkitnas ke-117

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Bupati Cirebon, Selasa (20/5/2025).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Cirebon, Imron, membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menekankan pentingnya semangat kebangkitan dalam menjawab tantangan zaman modern.

Dalam pidatonya, Imron menekankan peringatan Harkitnas bukan sekadar ritual tahunan, namun menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan kolektif bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

“117 tahun lalu, melalui berdirinya Budi Utomo, kita belajar bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan sendiri,” ujarnya.

Imron menyoroti kebangkitan nasional hari ini menuntut keberanian baru di tengah tantangan global seperti disrupsi teknologi, krisis pangan, serta ancaman terhadap kedaulatan digital.

Ia menyebut, bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus globalisasi, tetapi harus tampil sebagai pemimpin perubahan.

“Indonesia memilih untuk berdiri sebagai mitra dialog yang aktif, menjaga kepentingan nasional sambil memberi solusi bagi dunia. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif terus jadi jangkar dalam menghadapi kompleksitas global,” lanjutnya.

Ia pun menyampaikan capaian awal pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Imron menyebut langkah kebangkitan dimulai dari kebutuhan mendasar rakyat seperti program makan bergizi gratis, yang telah menjangkau 3,5 juta anak, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi lebih dari 777 ribu warga.

“Pemerintah memulai dari hal-hal sederhana seperti perut kenyang, hati lapang, dan akses kesehatan yang merata. Ini fondasi penting untuk membangun masa depan bangsa,” katanya.

Lebih jauh, pemerintah juga berkomitmen mengembangkan sektor ekonomi melalui pendirian Danantara Investment Agency, serta memperluas pelatihan vokasi dan talenta digital untuk menghadapi era kecerdasan buatan.

Selain itu, tutur Imron, perlindungan anak di ruang digital juga diperkuat melalui regulasi baru yang menjamin keamanan dan etika dalam interaksi daring.

Di akhir pidatonya, Imron menegaskan seluruh upaya ini berpijak pada satu tujuan besar yakni membangun masa depan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berpihak pada rakyat.

“Hari Kebangkitan Nasional adalah momen untuk memperkuat arah perjalanan bangsa. Kita pastikan pembangunan bukan hanya megah, tapi juga bijak dan berkeadilan,” tutupnya. (Ara)

Read More

Refleksi Hari Kebangkitan Nasional, Wakil Wali Kota Serukan Semangat Pembangunan Berkelanjutan di Era Digital

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang berlangsung di halaman Balai Kota Cirebon pada Selasa (20/5/2025). 

Upacara ini dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi pemuda, serta tokoh masyarakat setempat. 

Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merenungi semangat para pendiri bangsa dan menjadikannya inspirasi dalam menjawab tantangan zaman.

“Tahun ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat kebangkitan harus terus kita jaga dan kita nyalakan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kerja nyata, kolaborasi, dan inovasi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan tema Harkitnas tahun 2025 yang mengangkat pentingnya kebangkitan nasional di era transformasi digital dan penguatan kemandirian bangsa. Menurutnya, nilai-nilai kebangkitan harus tercermin dalam cara pemerintah memberikan pelayanan yang semakin inklusif, cepat, dan berbasis teknologi. 

"Sebagai bagian dari pemerintah daerah, kami percaya bahwa nilai-nilai kebangkitan nasional harus terwujud dalam pelayanan publik yang makin adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi, sejalan dengan visi Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga membacakan Pidato Menteri Komunikasi dan Digital RI yang menjadi bagian resmi dari upacara peringatan Harkitnas. Pidato tersebut mengulas kembali makna lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang menandai dimulainya kesadaran nasional sebagai fondasi perjuangan bangsa Indonesia.

Menteri menegaskan bahwa kebangkitan nasional bukanlah peristiwa masa lalu yang sudah usai, melainkan proses panjang yang menuntut kita untuk terus beradaptasi dan menjawab tantangan zaman modern seperti disrupsi teknologi, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital. 

“Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup. Ia menuntut keberanian, bukan nostalgia,” demikian kutipan dari pidato Menteri yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota.

Di tengah arus globalisasi dan ketidakpastian dunia, Indonesia disebut tetap kokoh berdiri di jalur politik bebas aktif yang menjaga kemandirian bangsa. Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, dengan memastikan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa komitmen kebangkitan harus dirasakan hingga ke tingkat lokal. 

“Di Kota Cirebon, semangat kebangkitan itu kami wujudkan lewat kerja nyata, melalui layanan publik berbasis digital, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan kota yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ia juga mendukung penuh arah pembangunan nasional yang berpijak pada delapan misi utama atau Asta Cita sebagai panduan menuju perubahan yang berkelanjutan. 

Menurutnya, misi tersebut penting agar setiap warga negara, di kota besar maupun pelosok, merasakan manfaat dari pembangunan secara nyata.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh warga Kota Cirebon untuk menjaga semangat kebangkitan dalam keseharian. 

“Mari kita jaga kebangkitan ini seperti akar yang tumbuh pelan tapi kuat. Karena sesungguhnya, kebangkitan yang paling kokoh adalah yang berakar dalam nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama,” pungkasnya. (din)

Read More