Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 14 Oktober 2025

Dikukuhkan Jadi Ketua KONI 2025-2029, Wabup Jigus: Target Lompatan Prestasi Olahraga Daerah

 

KABUPATEN CIREBON — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon resmi memiliki nakhoda baru.

Kepengurusan KONI masa bakti 2025-2029 dikukuhkan langsung oleh Ketua KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana dalam sebuah prosesi pelantikan terhadap 54 orang pengurus KONI Kabupaten Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (14/10/2025).

Dalam pengukuhan tersebut, Agus Kurniawan Budiman resmi dipercaya memimpin KONI Kabupaten Cirebon untuk empat tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Jigus sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kepengurusan baru ini berkomitmen kuat membangun ekosistem olahraga yang lebih profesional dan berprestasi.

Ia menyoroti pentingnya pembinaan jangka pendek dan panjang demi melahirkan atlet unggulan yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional.

“Kami ingin menciptakan iklim prestasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam waktu dekat, fokus kami adalah menghadapi ajang Pra Porprov,” ujar Jigus.

“Targetnya, ada 42 cabang olahraga (cabor) yang lolos ke babak kualifikasi, baik beregu maupun perorangan,” ucapnya menambahkan.

Jigus menyebut, sejumlah cabor andalan Kabupaten Cirebon telah menunjukkan potensi besar, seperti voli indoor dan angkat berat, yang diharapkan bisa menembus babak kualifikasi dan mengangkat peringkat Kabupaten Cirebon ke 12 besar pada ajang Porprov 2026 mendatang.

“Kami ingin pembinaan atlet lebih terarah. Tahun 2026 menjadi tahun pematangan agar atlet-atlet kita tampil maksimal di Porprov,” katanya.

Selain target jangka pendek, Jigus juga menyiapkan strategi jangka menengah yang bersinergi dengan pemerintah daerah, dimana pada tahun 2027 Kabupaten Cirebon akan menjadi tuan rumah dalam ajang Porsenitas.

Sehingga dengan sinergitas bersama pemerintah daerah bisa bersama-sama membina atlet dalam persiapan ajang Porsenitas.

“Tahun 2027 kami akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Porsenitas, jadi kami akan lakukan pembinaan mulai saat ini bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Kemudian dalam jangka panjang, dirinya menargetkan peningkatan prestasi dalam ajang Porprov dan PON.

Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, akan membuat program training centre (TC) di masing-masing cabor. Program ini akan dijalankan sepanjang tahun sebagai persiapan matang.

Tidak hanya itu, dengan adanya tim kepengurusan dari unsur dunia pendidikan, Jigus memastikan dalam waktu dekat membuat peta jalan (road map) untuk 5 tahun kedepan.

Maka dengan peta jalan yang disiapkan ini bisa membangun prestasi olahraga dengan membina atlet dari usia muda.

Sehingga tongkat estafet atlet dari masing-masing cabor bisa menghasilkan regenerasi atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Cirebon.

“Dengan adanya road map 5 tahun ke depan ini untuk memperjelas arah jangka panjang untuk menghasilkan atlet yang berprestasi,” ucapnya.

Tak hanya fokus pada prestasi KONI Kabupaten Cirebon, Jigus juga secara tegas menata aspek kelembagaan dan infrastruktur.

Dalam keterangan resminya Jigus mengumumkan bahwa kantor sekretariat KONI akan segera dipindahkan ke Sport Center Watubelah (SOR Watubelah).

Langkah ini diambil untuk memanfaatkan aset daerah sekaligus memusatkan aktivitas olahraga di kawasan tersebut.

Ia juga menaruh harapan besar terhadap perbaikan fasilitas olahraga daerah, seperti Gedung Satria Laga yang menjadi pusat latihan cabang bela diri, serta SOR Watubelah agar segera direnovasi dan Ranggajati menjadi tempat latihan yang representatif bagi para atlet.

“Fasilitas yang memadai akan mendukung semangat dan kualitas latihan para atlet kita. Kami berharap dukungan pemerintah daerah terus mengalir untuk kemajuan olahraga Cirebon,” tutup Jigus.

Ketua KONI Provinsi Jawa Barat, Muhammad Budiana mengatakan, ketika seluruh pengurus KONI yang baru saja dilantik memiliki niat baik.

Maka dirinya yakin akan bisa meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Pengurus KONI harus bisa membawa arah prestasi olahraga lebih baik lagi dengan prestasi yang membanggakan daerah,” ungkapnya.

Ia menekankan, ketika KONI Kabupaten Cirebon ingin bercita-cita meningkatkan prestasi, maka pembinaan prestasi harus dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu, untuk bisa membina organisasi yang baik, kedua hal itu harus dapat dilakukan karena keduanya sama seperti dua sisi mata uang.

“Pengurus jangan mau diurus, tapi harus mengurus organisasi dan memberikan layanan terbaik untuk cabang olahraga,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, meminta dua hal kepada pengurus KONI periode 2025-2029, yakni meningkatkan prestasi atlet dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Cirebon untuk gemar berolahraga agar bisa meningkatkan kesehatan.

“Kalau masyarakat gemar olahraga, saya yakin olahraga akan candu,” terangnya.

Imron kembali menitipkan pesan, jika KONI ingin meningkatkan prestasi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, mulai dari faktor atlet dan keluarganya.

Kemudian dari para pelatih olahraga dan dari pengurus cabang olahraga, KONI dan pemerintah daerah.

“Target tahun depan harus masuk 15 besar dalam ajang Porprov,” tegasnya.

Kemudian, pengurus KONI harus menjaga kondusivitas agar bisa meningkatkan prestasi atlet guna membanggakan nama Kabupaten Cirebon dalam kancah olahraga.

“Dengan semangat KONI yang baru di bawah kepemimpinan Jigus, harus gemar olahraga, olahmikir, dan olahdzikir supaya seimbang dalam membawa kemajuan bagi para atlet,” tutupnya.

Dengan semangat baru dan target terukur, kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon 2025-2029 diharapkan mampu membawa angin segar bagi dunia olahraga daerah, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Cirebon di kancah nasional. (Nurdin)

Pemkot Cirebon Siap Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis, Tegaskan Komitmen Jaga Kualitas dan Keamanan Pangan

BOGOR – Pemerintah Kota Cirebon menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari strategi pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola program MBG, yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (13/10/2025). Dalam forum strategis ini, Wakil Wali Kota turut hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait.

“Seperti yang kita ketahui ya, program MBG ini merupakan langkah strategis nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya siap mendukung, namun juga akan turut berperan dalam aspek teknis program, seperti penetapan zonasi penerima manfaat, pengawasan kualitas gizi, serta menjamin keamanan pangan selama distribusi berlangsung.

“Pemkot Cirebon akan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Karena yang akan menerima manfaat langsung adalah warga Kota Cirebon sendiri,” tegasnya.

Lebih jauh, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pelaksana di lapangan. Ia berharap kerja sama yang solid dapat meminimalkan berbagai kendala seperti distribusi yang tidak merata, rendahnya mutu gizi, hingga aspek kebersihan makanan.

“Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan program ini berjalan optimal dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty menyoroti pentingnya keseragaman pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap keamanan pangan. Ia menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momen strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat pengawasan.

“Keamanan pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kami mendorong agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka diri terhadap pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya melalui Satgas Pangan,” jelas Siti Maria.

Ia juga mengingatkan perlunya pembatasan jumlah SPPG agar tidak melebihi kapasitas, demi menjaga mutu layanan makanan bergizi yang diberikan.

“Ke depan, jumlah SPPG tidak boleh mencapai 3.000 titik. Harus di bawah itu agar kualitas tetap terjaga dan tidak kewalahan. Kita harus fokus pada perbaikan mutu," tuturnya.

Acara ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dibuka secara resmi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dalam arahannya, Dadan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan program MBG menjadi bagian dari investasi jangka panjang bangsa dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin masyarakat yakin bahwa makanan yang diberikan dalam program ini benar-benar aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, seluruh langkah harus diambil secara terbuka dan akuntabel,” tegas Dadan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas program.

“Pelaksanaan MBG harus menjadi contoh kerja bersama yang solid antar pemangku kepentingan. Makanan yang disajikan harus memenuhi unsur gizi seimbang dan keamanan pangan. Ini bukan sekadar program, tapi bentuk nyata komitmen negara pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (din)



UIN Siber Cirebon Masuk Jajaran 13 PTKIN Mitra Strategis Kementerian ATR/BPN

 

PEKALONGAN – Momentum bersejarah tercipta di Gedung Student Center Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pekalongan, Senin (13/10/2025), saat 500 mahasiswa resmi diterjunkan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke-63 bertema Ekoteologi dan Pertanahan. 

Kegiatan ini menjadi tonggak baru kolaborasi strategis antara Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., bersama tim humas, Mohamad Arifin dan Atmaja. Kehadiran mereka menandai komitmen penuh UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terhadap sinergi lintas kementerian yang menguatkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program konkret.

Dalam pernyataannya, Prof Aan menyampaikan apresiasi atas inisiatif strategis ini. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk nyata peran PTKIN dalam pembangunan nasional berbasis nilai keislaman, keberlanjutan lingkungan, dan penataan pertanahan.

“Kami sangat mengapresiasi Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, dan tentu UIN Gus Dur sebagai tuan rumah yang telah menjadi fasilitator hingga pertemuan bersejarah ini dapat terjadi. Ini bukan sekadar penerjunan KKN, ini adalah awal dari sinergi besar yang akan mempengaruhi program nasional,” ujar Prof Aan.

Diskusi Strategis dan Konsolidasi Nasional

Setelah sesi launching, kegiatan dilanjutkan dengan dengar pendapat, koordinasi, dan konsolidasi program KKN dari 13 PTKIN mitra Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dr. Andi Tenri Abeng, A.Ptnh., M.H., yang menegaskan dua poin penting:

Urgensi kolaborasi antara kementerian dan PTKIN untuk mendukung percepatan sertifikasi wakaf serta edukasi pertanahan berbasis nilai-nilai agama dan ekologi.

Pengumpulan praktik baik dari masing-masing PTKIN untuk dijadikan referensi program kerja tahun 2026, yang akan dirumuskan bersama dalam kerangka kerja sama lintas kementerian.

Turut hadir dalam konsolidasi nasional ini: Subdit Pengabdian kepada Masyarakat Diktis Kemenag, para Kepala Kanwil Kemenag se-Jawa dan DIY, Kepala KUA se-Kota/Kabupaten Pekalongan, serta Kepala Kantor BPN Kota dan Kabupaten.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tampilkan KKN Tematik Unggulan

Dalam forum tersebut, Prof. Aan Jaelani secara khusus mempresentasikan program KKN Tematik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang selama ini telah berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis:

Tema Literasi: Bekerja sama dengan program INOVASI (kemitraan Indonesia-Australia di bidang pendidikan dasar).

Tema Moderasi Beragama: Berkolaborasi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Tema lainnya juga mencakup pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi, penguatan kelembagaan desa, serta pengelolaan wakaf dan zakat.

Prof Aan juga menambahkan bahwa pembiayaan KKN tidak hanya bersumber dari dana internal kampus, tetapi juga dukungan aktif dari para mitra melalui pelatihan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), materi pembekalan, dan pendampingan teknis lainnya.

Informasi lengkap tentang program KKN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025 dapat diakses melalui laman resmi: kkn-uinssc.info/2025.

Kolaborasi yang Menuju Transformasi Nasional

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rutinitas akademik, tetapi juga menandai dimulainya transformasi besar dalam pengelolaan wakaf, pertanahan, dan pendidikan berbasis masyarakat. Sinergi tiga elemen—Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, dan PTKIN—diharapkan mampu melahirkan program-program unggulan yang aplikatif dan berdampak luas di tengah masyarakat.

Dengan terbangunnya jaringan kerja sama ini, Pekalongan menjadi saksi awal lahirnya kolaborasi nasional berbasis nilai dan visi jangka panjang, yang akan terus berlanjut dan diperkuat dalam rencana strategis tahun-tahun mendatang.

Senin, 13 Oktober 2025

Komisi II Bahas Keseriusan Penanganan Banjir, PKL dan Situs Gunungsari

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Satpol PP, Camat Kesambi, Lurah Pekiringan, serta pengurus RW 07 Pekiringan.

Pertemuan berlangsung di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (9/10/2025). RDP membahas tiga persoalan utama, yakni penanganan banjir, penataan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Tentara Pelajar, serta penyelamatan Situs Gunungsari.

Tekankan Skala Prioritas Penanganan Banjir

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP menegaskan, pentingnya penyusunan skala prioritas oleh pemerintah kelurahan hingga kecamatan dalam mengatasi banjir di wilayah.

“Pemkot Cirebon juga mesti lebih tanggap terhadap persoalan di tingkat RW mengingat ada 249 RW di Kota Cirebon. Semuanya memiliki permasalahan yang berbeda, sedangkan ketersediaan anggaran pemda terbatas,” terangnya.

Ketua RW 07 Bedeng Gunungsari, Ilapi mengungkapkan, banjir terjadi setiap turun hujan, meski intensitasnya rendah. Kondisi drainase dan sungai yang tidak berfungsi menjadi penyebab utama.

“Banjir tersebut dikarenakan drainase di wilayah Tentara Pelajar dan sungai di wilayah kami tidak berfungsi dengan baik. Kami ingin Pemkot Cirebon fungsikan kembali agar tidak lagi banjir,” ujarnya.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi menyatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada PKL dan pelaku usaha agar tertib.

“Kami tidak melarang mereka untuk mencari nafkah, kami hanya meminta agar mereka tidak melanggar aturan. Tapi tetap saja banyak yang melanggar aturan,” ucapnya.

Penyelamatan Situs Gunungsari Perlu Kepastian Status

Isu terakhir yang dibahas dalam RDP adalah penyelamatan Situs Gunungsari. Andru meminta kejelasan dari Disbudpar terkait status situs tersebut sebagai cagar budaya.

Ilapi menyebut situs itu belum pernah mendapat perhatian atau bantuan dari Pemkot Cirebon. “Kami harap keterwakilan kami di DPRD bisa meminta Pemkot Cirebon untuk segera mengurus sebelum semakin hilang,” ujarnya.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Drs Agus Sukamnjaya, mengaku telah melakukan penelitian awal bersama sejarawan, budayawan, dan masyarakat.

“Kami sudah melakukan penelitian, selanjutkan kami akan melakukan penelusuran kembali, untuk memastikan situs tersebut benar karena banyak informasi yang berbeda,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Cirebon akan membagi tugas berdasarkan mitra kerja komisi dan perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah banjir, penataan PKL, dan pelestarian situs budaya.

RDP ini dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto, M Noupel, H Karso, dan Wahid Wadinih. Turut hadir pula anggota Komisi III, Stanis Klau dan Sarifudin Lik. (dim)

UIN Siber Cirebon Cetak 24 Asesor Kompetensi Bersertifikat BNSP dalam 8 Skema Sertifikasi

 

CIREBON — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon mencetak sejarah baru dalam penguatan mutu sumber daya manusia melalui keberhasilan 24 peserta yang dinyatakan kompeten sebagai Asesor Kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Pengumuman hasil ini disampaikan secara resmi pada Jumat, 10 Oktober 2025, setelah peserta menjalani Ujian Sertifikasi Asesor Kompetensi, puncak dari rangkaian pelatihan intensif yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan BNSP.

Ujian sertifikasi ini dipandu langsung oleh dua Master Asesor BNSP, yaitu Mulyo Budi Setiawan dan Didiek Susilo Tamtomo, yang memberikan penilaian komprehensif terhadap kemampuan peserta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendokumentasikan asesmen kompetensi.

“Seluruh peserta menunjukkan penguasaan yang baik terhadap unit-unit kompetensi Asesor Kompetensi (KKNI Level 4). Mereka mampu menyusun perangkat asesmen, melaksanakan asesmen sesuai prinsip asesmen, dan mendokumentasikan hasil dengan benar. Kami nyatakan: KOMPETEN,”ujar Mulyo Budi Setiawan saat membacakan hasil evaluasi.

Keberhasilan ini menandai tonggak penting bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, karena kini secara resmi memiliki 24 Asesor Kompetensi bersertifikat BNSP yang siap berperan aktif dalam pelaksanaan sertifikasi di lingkungan kampus maupun masyarakat. 

Para asesor ini tersebar dalam 8 skema sertifikasi berbeda, meliputi berbagai bidang keilmuan dan keahlian strategis yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional.

Dalam konteks sistem sertifikasi nasional, asesor kompetensi yang dinyatakan kompeten memiliki kewenangan untuk melaksanakan asesmen sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, maupun standar khusus di bawah lisensi LSP.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang juga dinyatakan kompeten sebagai Asesor Penyelia Halal, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas capaian bersejarah ini.

“Saya sangat bangga dan bahagia. Keberhasilan ini bukan hanya milik peserta, tapi kemenangan seluruh institusi. Kita membuktikan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon siap menghadapi masa depan dengan SDM profesional, berstandar nasional, dan berdaya saing tinggi,”ujar Prof. Aan penuh semangat.

Sementara itu, Kepala LSP UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indra Gunawan, M.Pd., menyampaikan bahwa capaian ini merupakan awal dari langkah panjang menuju penguatan kelembagaan sertifikasi profesi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

“Tahapan selanjutnya adalah melakukan asesmen penuh di bawah pengawasan BNSP dalam proses Witnes. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh asesor menjalankan tugas asesmennya sesuai prinsip validitas, reliabilitas, dan fairness. Kami siap menjalankan proses ini demi memperkuat kredibilitas LSP,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya adaptif tetapi juga progresif dalam membangun sistem penjaminan mutu berbasis kompetensi di era transformasi digital.

“Dengan 24 asesor kompeten dan dukungan penuh institusi, LSP UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kini memiliki pondasi kuat untuk menjadi LSP P1 yang aktif, mandiri, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kami siap menjadi bagian dari ekosistem sertifikasi nasional, memperluas skema, memperkuat tata kelola, dan menjamin kualitas asesmen bagi mahasiswa serta masyarakat luas,” pungkasnya.

Capaian ini menegaskan posisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi berbasis siber yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global, dengan komitmen nyata dalam melahirkan SDM kompeten, profesional, dan tersertifikasi nasional. (din)

Jumat, 10 Oktober 2025

Pemerintah Kota Cirebon Dukung Reaktivasi Jalur Kereta dan Optimalisasi Bandara Kertajati

BANDUNG – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Pengembangan Transportasi di Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (10/10/2025). Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah.

Selain itu, menurut Wali Kota Cirebon, langkah ini akan memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pariwisata, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

"Pemkot Cirebon mendukung penuh inisiatif ini karena akan memperluas peluang ekonomi dan wisata di kota kami,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang secara resmi menandatangani nota kesepakatan tersebut. Menhub Dudy menyampaikan bahwa nota kesepakatan menjadi langkah strategis memperkuat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT Kereta Api Indonesia. 

Menhub Dudy mengapresiasi partisipasi semua pihak dan berharap nota kesepakatan ini menjadi tonggak penting menuju sistem transportasi Jawa Barat yang maju, andal, dan berdaya saing.

“Kami ingin mempercepat pengembangan sistem perkeretaapian yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat,” ucapnya

Beberapa jalur kereta yang menjadi prioritas reaktivasi antara lain Padalarang–Cicalengka dan Cianjur–Sukabumi–Bogor. Jalur Padalarang–Cicalengka akan dielektrifikasi agar operasionalnya lebih ramah lingkungan. Menhub menargetkan proyek reaktivasi rampung paling lambat awal tahun 2027. 

“Kesepakatan ini diharapkan memperkuat konektivitas, meningkatkan layanan transportasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” tambah Menhub.

Selain perkeretaapian, Menhub Dudy membahas optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk penerbangan haji dan umrah, serta berdialog dengan pelaku usaha dan penyelenggara travel haji dan umrah se-Jawa Barat. 

“Bandara akan berfungsi optimal jika pergerakan penerbangan teratur dan ada dukungan semua pihak. Dengan sinergi yang baik, BIJB Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang berangkat ke tanah suci,” jelas Menhub.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan sistem transportasi, termasuk reaktivasi jalur kereta dan optimalisasi BIJB Kertajati, agar semua moda transportasi dapat terkoneksi. 

“Pengembangan jalur transportasi darat akan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang industri, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. BIJB Kertajati juga diharapkan menjadi pusat penerbangan haji dan umrah,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, serta perwakilan BUMN dan BUMD. (din)



Wakil Wali Kota Cirebon Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dorong Percepatan Akses Keuangan Daerah

JAKARTA - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rakornas TPAKD 2025 mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Wakil Wali Kota Siti Farida menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat inklusi keuangan.

“Saya mengikuti Rakornas TPAKD yang dipimpin langsung oleh Bapak Airlangga Hartarto bersama Ketua OJK dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Kegiatan ini sangat penting karena percepatan akses keuangan daerah harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa percepatan akses keuangan merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. 

Rakornas ini bertujuan memperkecil kesenjangan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen mendukung program nasional tersebut dengan memperkuat peran TPAKD daerah. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, mulai dari peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kerja sama dengan lembaga keuangan, hingga percepatan digitalisasi ekonomi lokal. 

Percepatan akses keuangan diharapkan memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, dan menjadi fondasi penting menuju ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2025, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, terus mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya TPAKD sebagai indikator kunci stabilitas ekonomi makro. Inklusi keuangan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Inklusi keuangan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Financial Inclusion Committee yang dipimpin Ratu Maxima. Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali dari Belanda, dan dalam pembicaraan tersebut isu inklusi keuangan turut dibahas,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, Presiden mengapresiasi capaian Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang sejalan dengan program Asta Cita. 

"Ke depan, TPAKD diharapkan turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, antara lain program makanan bergizi gratis, penguatan sumber daya manusia sejak dini, serta pengembangan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih yang akan diperluas pada tahun mendatang," tuturnya. (din)



Mahasiswa PBA UIN Siber Cirebon Aktif di Program PRIMA, Dampingi UMKM Lewat BESTEE Bersama BTPN Syariah

CIREBON — Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kembali menunjukkan kontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Dua mahasiswi, Ai Nurazizah dan Lia Maulida Afifah, terlibat langsung dalam Program PRIMA (Professional Readiness Through Internship and Mentorship for Academics) yang digagas oleh Kementerian Agama RI bekerja sama dengan BTPN Syariah.(10/10).

Sejak 1 September 2025, keduanya menjalani program magang yang tidak hanya mempertemukan mahasiswa dengan dunia industri, tetapi juga memberikan kesempatan nyata untuk berperan dalam pemberdayaan pelaku UMKM, khususnya para ibu-ibu nasabah BTPN Syariah, melalui program unggulan bertajuk BESTEE (Berdaya Bersama Sahabat Tepat Indonesia).

Program BESTEE merupakan inisiatif kolaboratif antara BTPN Syariah dan institusi pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi usaha bagi nasabah UMKM melalui platform digital Bestee. Dalam peran ini, Ai dan Lia tidak hanya mendampingi secara teknis, tetapi juga memberikan materi pelatihan, membantu nasabah menerapkan strategi usaha, serta melakukan pelaporan secara berkala.

Adapun bentuk keterlibatan mahasiswa dalam program ini mencakup :

1. Pendampingan langsung kepada nasabah melalui platform digital Bestee.

2. Pemberian materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap pelaku UMKM.

3. Pendampingan implementatif, yakni membantu nasabah dalam menerapkan ilmu dan strategi ke dalam usaha mereka.

4. Pelaporan dan dokumentasi kegiatan pendampingan secara berkala dan terstruktur.

Kehadiran Ai dan Lia dalam program ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya belajar teori di ruang kelas, tetapi juga terjun langsung ke lapangan dan memberikan kontribusi sosial-ekonomi yang berdampak.

“Melalui program ini, kami belajar langsung bagaimana mendampingi para pelaku UMKM, memahami kebutuhan mereka, dan membantu mengembangkan usaha mereka dengan pendekatan yang sederhana namun efektif,” ujar Ai Nurazizah.

Sebagai lembaga perbankan syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat, BTPN Syariah terus mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi dalam rangka memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan bagi UMKM yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

Program BESTEE menjadi platform strategis yang tidak hanya mendukung pemberdayaan nasabah, tetapi juga menjadi media pembelajaran praktis bagi mahasiswa, khususnya dalam hal komunikasi, pengembangan soft skill, serta penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan nyata.

Partisipasi aktif mahasiswa PBA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam program ini merupakan bagian dari strategi kampus dalam membekali lulusan dengan pengalaman profesional yang relevan, sejalan dengan visi kampus sebagai Digital Multimedia University (DMU) yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kami bangga mahasiswa kami bisa terlibat langsung dalam program yang bukan hanya meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkap salah satu dosen pembimbing Program PBA.

Dengan semangat kolaboratif antara pendidikan, industri, dan masyarakat, program PRIMA dan BESTEE telah membuka ruang baru bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam penguatan ekonomi lokal, sekaligus menyiapkan mereka menjadi lulusan yang profesional, moderat, dan berdampak. (Nur)

Dua Mahasiswa HTNI Fasya Lolos Top 20 Duta Kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 2025, Dekan Beri Apresiasi

 

CIREBON - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Fakultas Syariah (Fasya) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dua mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Rasikin dan Syahdan Noer Saputra, berhasil lolos sebagai Top 20 Finalis Duta Kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 2025. (10/10).

Kabar gembira ini disambut penuh apresiasi oleh Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., yang menyampaikan ucapan selamat dan dukungan langsung kepada kedua finalis atas capaian gemilang mereka.

“Selamat dan sukses untuk Rasikin dan Syahdan. Ini adalah capaian luar biasa yang patut dibanggakan, bukan hanya bagi pribadi mereka, tetapi juga bagi Fakultas Syariah secara keseluruhan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk terus berkarya, menginspirasi, serta membawa nama baik fakultas dan kampus tercinta,” ungkap Dr. Edy dalam keterangannya.

Ajang Duta Kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 2025 merupakan salah satu program pengembangan diri mahasiswa yang bertujuan mencari figur representatif kampus sosok yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, tetapi juga mampu menjadi role model bagi mahasiswa lainnya.

Keberhasilan Rasikin dan Syahdan masuk dalam 20 besar finalis menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah tidak hanya aktif dalam dunia keilmuan, tetapi juga piawai dalam membangun karakter, komunikasi, dan kepemimpinan.

Perjalanan mereka dalam ajang ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa lain untuk berani tampil, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata bagi kampus maupun masyarakat luas.

Dekan Fasya menambahkan, Fakultas Syariah akan terus mendukung mahasiswa dalam pengembangan potensi diri di berbagai bidang, baik akademik, kepemimpinan, maupun kegiatan sosial.

“Kami bangga, dan akan terus mendorong lahirnya mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara karakter,” tegas Dr. Edy.

Rasikin dan Syahdan kini tengah bersiap melanjutkan rangkaian kegiatan seleksi menuju penentuan Duta Kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 2025. Dukungan dari sivitas akademika menjadi semangat tambahan dalam perjalanan mereka mengukir prestasi lebih tinggi lagi.

Fakultas Syariah mengajak seluruh sivitas untuk bersama-sama memberikan dukungan dan doa terbaik bagi para finalis. Semoga kiprah mereka membawa nama baik Fasya dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon di tingkat nasional, bahkan internasional. (Nur)

Kamis, 09 Oktober 2025

FGD Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Resmi Ditutup: Siapkan Kurikulum Unggul Hadapi Tantangan Global

 

CIREBON - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tenaga Pendidik dan Kependidikan bertema “Pengembangan Kurikulum pada Program Pascasarjana” resmi ditutup pada Kamis (9/10/2025). 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, sejak Rabu (8/10), digelar di Hotel Grand Tryas Cirebon dan menghadirkan dua narasumber nasional, Soenoto dan Dr. Ang Harry Sudarma.

Penutupan FGD dipimpin langsung oleh Direktur Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag, didampingi Ketua Senat, Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.

Dalam sambutannya, Prof. Ilman menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta, mulai dari dosen, guru besar, tenaga kependidikan, hingga para ketua dan sekretaris program studi yang telah aktif berkontribusi selama dua hari pelaksanaan FGD.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika yang telah berjibaku membahas visi, misi, dan pengembangan kurikulum. Ini adalah langkah penting untuk memastikan Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mampu menjawab tantangan pendidikan global dan mempersiapkan lulusan yang siap terserap di dunia kerja, khususnya di era digital 5.0,” ungkap Prof. Ilman.

FGD ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi antar tenaga pendidik dan kependidikan dalam menyusun kurikulum yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan akademik, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman dan revolusi industri berbasis teknologi.

Kedua narasumber, Soenoto dan Dr. Ang Harry Sudarma, dalam pemaparannya menekankan pentingnya pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dan membangun budaya akademik yang kolaboratif serta berkualitas. 

Diskusi juga menyoroti pentingnya kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, kompetensi global, dan pemanfaatan teknologi digital.

Prof. Ilman menutup kegiatan dengan harapan bahwa seluruh masukan dan hasil diskusi dalam FGD ini dapat segera diimplementasikan ke dalam struktur dan isi kurikulum program pascasarjana. 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar elemen akademik dalam mewujudkan visi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai kampus siber berkelas dunia.

“Saya sangat mengapresiasi semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Ini adalah komitmen nyata kita bersama dalam membangun pendidikan tinggi Islam yang unggul dan relevan di era transformasi digital,” tutupnya.

Dengan berakhirnya kegiatan FGD ini, Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin mantap melangkah dalam penguatan tata kelola akademik dan pengembangan kurikulum berbasis digital, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelopor pendidikan tinggi berbasis siber di Indonesia. (din)

Pemkot Cirebon Dukung Percepatan Implementasi Manajemen Talenta ASN

CIMAHI – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Tahun 2025 di Cimahi Techno Park, Kamis (9/10/2025).  

Kegiatan strategis ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antara BKN, pemerintah daerah, serta instansi terkait dalam mewujudkan tata kelola ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing di era digital.

Rakor kali ini mengusung tema “Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Transformasi Digitalisasi Manajemen ASN”, sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Manajemen Talenta ASN bersama Kepala BKN. Hadir sebagai narasumber Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh, pejabat tinggi BKN dan pemerintah daerah lainnya.

Rakor turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, seluruh Kepala Daerah se-Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Kantor Regional III BKN Bandung. Dari Pemerintah Kota Cirebon, Wali Kota didampingi oleh Kepala BKPSDM beserta jajaran.

Dalam pemaparannya, Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia ASN. “Tugas kita bukan hanya mengatur kepegawaian, tetapi memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui SDM yang andal," ujarnya.

Menurut Prof Zudan, ASN harus membantu para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan sistem manajemen talenta yang terarah, kata Prof Zudan, dapat menempatkan ASN yang tepat di posisi strategis, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bersama.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pelaksanaan manajemen talenta merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap ASN berkembang sesuai potensi dan kinerjanya. 

“Kita memiliki lebih dari 5,4 juta ASN di seluruh Indonesia yang harus dikelola secara profesional melalui kerja bersama dan konsolidasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Manajemen talenta ASN sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan sistem merit , yaitu pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi.

Proses ini meliputi tahapan rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, hingga penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi organisasi.

Usai kegiatan, Wali Kota Cirebon menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cirebon sepenuhnya mendukung langkah BKN dalam mempercepat implementasi manajemen talenta ASN.

“Bagi kami, manajemen talenta bukan sekadar menempatkan orang pada posisi yang sesuai, tetapi juga membangun ekosistem SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Konsistensi dalam penerapan sistem ini akan menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam menciptakan birokrasi yang profesional, melayani, dan modern menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Ia juga menegaskan, transformasi digitalisasi dalam manajemen ASN akan semakin memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

"Melalui forum ini, semoga koordinasi dan sinergi lintas daerah semakin solid dalam menghadapi tantangan tata kelola ASN di masa depan, sehingga aparatur pemerintahan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik," harapnya. (din)



Diklat PTDI-STTD 2025 Resmi Dibuka, Pemkot Cirebon Dorong Kesadaran Kolektif di Jalan Raya

 PRESS RELEASE

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat PTDI-STTD Tahun 2025 oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto di Akademi Maritim Suaka Bahari, Kamis (9/10/2025).

Dalam sambutannya, Plt Sekda menekankan bahwa pelatihan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan kesadaran kolektif. 

“Transportasi bukan sekadar soal kendaraan dan jalan, tetapi juga mencerminkan disiplin sosial dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan. Kita perlu membangun budaya keselamatan sebagai tanggung jawab bersama,” ujar Sumanto.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD atas konsistensinya menggelar program pemberdayaan masyarakat ini secara berkelanjutan di berbagai daerah.

“Kegiatan ini adalah contoh nyata bagaimana lembaga pendidikan dapat hadir langsung di tengah masyarakat, membekali mereka dengan keterampilan sekaligus semangat untuk menjadi agen perubahan,” lanjutnya.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari juru parkir, pengatur lalu lintas, pengemudi angkutan umum, kendaraan khusus, hingga pelajar SMA yang diharapkan menjadi pelopor keselamatan jalan di masa mendatang.

“Terima kasih kepada Dinas Perhubungan yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari penyediaan sarana, narasumber, hingga logistik,” kata Sumanto.

Lebih lanjut, ia menyinggung visi besar Kota Cirebon untuk menjadi kota yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan, yang salah satunya diwujudkan melalui sistem transportasi yang aman dan ramah lingkungan. 

“Keselamatan lalu lintas adalah fondasi dari kota yang maju. Kota yang baik bukan diukur dari jumlah kendaraan, melainkan dari warganya yang saling menghargai di jalan,” tegasnya.

Plt Sekda juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tujuan tersebut.  Ia pun mengajak peserta untuk melihat pelatihan ini sebagai investasi sosial jangka panjang. 

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan keilmuan dari lembaga seperti PTDI–STTD, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku sekaligus pengawas sosial di ruang publik,” ungkapnya.

Plt Sekda berharap seluruh peserta dapat menularkan ilmu dan semangat yang diperoleh demi terwujudnya lalu lintas yang lebih tertib di Kota Cirebon. 

Pemerintah Kota Cirebon pun berkomitmen untuk terus memperkuat program-program edukatif dan kolaboratif demi menciptakan kota yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

“Mari jadikan pelatihan ini sebagai awal dari gerakan bersama. Jadilah pelopor perubahan di lingkungan masing-masing, menegur dengan santun, mencontohkan kedisiplinan, dan menjadikan jalan raya sebagai ruang aman bagi semua,” tutup Sumanto. (Udin)



Kejari Kabupaten Cirebon Musnahkan Barang Bukti 119 Perkara, Ada Narkoba dan Rokok Ilegal


KABUPATEN CIREBON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon memusnahkan barang bukti dari 119 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di halaman kantor Kejari Kabupaten Cirebon, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Suhartono, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, serta unsur aparat penegak hukum lainnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Cirebon, Randy Tumpal Pardede menjelaskan, pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 30 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Pemusnahan ini kami laksanakan terhadap barang bukti dari perkara yang telah memiliki putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu Maret hingga September 2025,” jelas Randy.

Ia menyebutkan, total barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 119 perkara, yang terdiri dari berbagai jenis tindak pidana. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi : Narkotika jenis sabu seberat 146,9981 gram, Narkotika jenis ganja seberat 119,7766 gram, Obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar sebanyak 19.303 butir, Senjata tajam berbagai jenis sebanyak 17 buah, Rokok tanpa izin edar sebanyak 6.085 bungkus, Minuman keras berbagai merek sebanyak 825 botol dan 1 jeriken, Berbagai jenis pakaian sebanyak 48 potong, Alat komunikasi (telepon genggam) sebanyak 67 unit, Serta barang bukti lainnya sebanyak 198 item.

Randy menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam menegakkan hukum dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“Pemusnahan ini adalah bagian penting dari proses penegakan hukum. Kami ingin memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sekaligus menunjukkan bahwa Kejari Kabupaten Cirebon terus bekerja dengan integritas dan profesionalisme dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya. (din)

Pemkab Cirebon Dorong Desa Mandiri Kelola Sampah Lewat FGD Kampung Bersih

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa pada Program Kampung Bersih di Hotel Apita Cirebon, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat desa, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berorientasi pada ekonomi sirkular dan ramah lingkungan.

Dalam sambutan Bupati Cirebon Imron yang dibacakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, disebutkan persoalan sampah merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, sebagai daerah dengan wilayah luas dan ratusan desa, Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah, terutama di kawasan pedesaan yang belum memiliki sistem pengelolaan terpadu.

“Pengelolaan sampah berbasis masyarakat desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran serta warga dalam menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Program Kampung Bersih hadir sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat desa untuk menumbuhkan kesadaran, serta tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan.

Melalui FGD tersebut, pemerintah daerah berharap dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memaksimalkan potensi pengelolaan sampah agar bernilai ekonomi tinggi berbasis komunitas.

“Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat, lanjut Dadang, dapat dilihat melalui kegiatan bank sampah, TPS3R, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pemanfaatan sampah nonorganik untuk kegiatan ekonomi kreatif atau bahan bakar alternatif RDF (Refuse Derived Fuel).

“Pendekatan berbasis masyarakat terbukti mampu mengubah persoalan sampah menjadi potensi yang bermanfaat,” ungkapnya.

“Namun, diperlukan tahapan sistematis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program Kampung Bersih dapat berjalan efektif dan berkesinambungan,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Eti Suryati dalam laporannya menyebutkan, kegiatan FGD ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi nasional dan daerah, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Eti, FGD tersebut dimaksudkan untuk menjadi forum diskusi partisipatif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menggali inovasi pengelolaan sampah yang lebih efektif.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan sinergitas pentaheliks untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman,” katanya.

Kegiatan itu diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah, desa penerima manfaat, kelompok kerja TPS3R, serta tim lapangan Kampung Bersih. (din)

Rabu, 08 Oktober 2025

Serah Terima Jabatan Sekda dan Ketua DWP, Wakil Wali Kota Tekankan Komitmen Kinerja

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menggelar serah terima jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon yang berlangsung di Balai Kota, Rabu (10/10/2025). 

Dalam kesempatan tersebut hadir langsung Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati untuk menyaksikan proses pergantian jabatan dari Agus Mulyadi kepada Plt Sekda yang baru, Sumanto.  

Acara yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan dan anggota DWP ini juga menjadi momen refleksi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi. 

Serah terima jabatan tersebut dirangkaikan dengan pergantian Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Cirebon. NR Madyawati Agus Mulyadi yang telah memimpin selama periode 2020-2025 menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Rinawati Sumanto. 

Keduanya menyampaikan pesan penuh makna dan harapan agar organisasi terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Plt Sekda, Sumanto mengawali sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama selama ini. 

“Saya menghargai komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan organisasi sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan akhir dari sebuah organisasi adalah membawa kebaikan.  "Oleh karena itu, saya berharap dukungan, bantuan, dan arahan dari semua pihak agar amanah ini dapat saya jalankan dengan baik," harapnya.

Di sisi lain, NR Madyawati merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang telah dipercayakan kepadanya selama lima tahun terakhir memimpin DWP Kota Cirebon. Ia bersama seluruh anggota DWP berusaha sebaik mungkin dalam berbagai kegiatan sosial hingga kebudayaan. 

"Dukungan dan semangat kebersamaan dari seluruh anggota menjadi kunci utama keberhasilan selama ini, saya bersyukur dan mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak," ungkapnya.

Madyawati juga menegaskan pentingnya peran Dharma Wanita sebagai organisasi yang tidak hanya fokus pada kegiatan sosial, tetapi juga sebagai wadah pengembangan diri bagi para anggotanya. 

“Insya Allah, peran kita di sini dapat memberikan kebermanfaatan dan menjadi amal baik yang terus berkelanjutan. Mari terus menjaga semangat gotong royong dan menebar kebaikan di masyarakat," ajaknya.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati  juga memberikan apresiasi tinggi terhadap jalannya serah terima jabatan yang berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi Kota Cirebon. 

“Terimakasih untuk Bapak Agus Mulyadi dan Ibu Madyawati, dan semoga kepemimpinan yang baru bisa melanjutkan dan meningkatkan kinerja agar memberikan manfaat lebih luas kepada warga Kota Cirebon,” tuturnya. (din)



Hadiri Pisah Kenal Komandan Denpom III/3 Cirebon, Wali Kota : Jalinan Sinergi Tetap Diperkuat

CIREBON –  Wali Kota Cirebon, Effendi Edo hadir acara pisah kenal Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/3 Cirebon di Grage Hotel, Rabu (8/10/2025) malam. 

Acara tersebut melepas Letkol Cpm Sutoyo yang telah menyelesaikan masa tugasnya, sekaligus menyambut Letkol Cpm Dwi Anto Saputra sebagai komandan yang baru.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang mendalam atas pengabdian Letkol Cpm Sutoyo selama menjabat.  Ia menilai, pendekatan yang tegas namun tetap bersahabat telah menciptakan hubungan harmonis antara TNI dan warga sipil.

“Selama masa kepemimpinan beliau, Denpom III/3 Cirebon tidak hanya menjadi penegak disiplin di lingkungan militer, tetapi juga mitra aktif Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota.

Lebih jauh, Wali Kota menekankan pentingnya peran Denpom dalam tatanan pemerintahan daerah. Menurutnya, membangun kota bukan semata tentang infrastruktur, tetapi juga tentang menegakkan hukum dan menjaga marwah ketertiban.  

Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasih atas koordinasi dan sinergi yang selama ini terjalin dengan baik antara Denpom III/3 Cirebon dan Pemerintah Kota.

"Dalam hal ini, Denpom selalu menjadi bagian penting dari sistem keamanan yang menyeluruh,” katanya.

Kepada Letkol Cpm Dwi Anto Saputra selaku komandan baru, Wali Kota menyampaikan sambutan hangat. 

“Selamat datang di Kota Cirebon, kota kecil dengan dinamika besar dan sejarah panjang. Kami menyambut dengan penuh harapan agar kerja sama yang sudah terbangun dapat terus diperkuat,” ungkapnya.

Wali Kota menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan zaman. 

“Kami percaya di bawah kepemimpinan yang baru, Denpom III/3 Cirebon akan terus berperan strategis menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat," harapnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan harapan besar terhadap kelanjutan sinergi ini. 

“Mari kita lanjutkan kolaborasi untuk membangun Kota Cirebon yang semakin aman, tertib, dan berkeadaban. Pemerintah Kota akan selalu siap menjadi mitra dan sahabat dalam pengabdian,” pungkasnya.

Letkol Cpm Sutoyo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama seluruh unsur di Kota Cirebon. 

“Banyak kenangan selama bertugas di sini, dan kami merasa sangat terbantu oleh kolaborasi yang solid dari semua pihak,” ujarnya singkat. Ia menyebut momen-momen kebersamaan, termasuk kegiatan olahraga seperti tenis lapangan, sebagai bagian dari kenangan tak terlupakan.

Sementara itu, Letkol Cpm Dwi Anto Saputra menyampaikan permohonan doa restu dan dukungan selama masa tugasnya di Cirebon. “Kami mohon agar sebagai warga baru, dapat diterima dengan baik. Kami berharap tugas kami ke depan berjalan lancar, aman, dan tanpa hambatan," ucapnya. (Udin)