STIT Buntet Pesantren Siap Bertransformasi Menjadi IAI Buntet Pesantren

Ketua STIT Buntet Pesantren Sampaikan Komitmen Alih Status pada Wisuda Sarjana Angkatan II dan Dies Natalis ke-8

              

CIREBON, FC — Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Buntet Pesantren Cirebon semakin memantapkan langkah menuju transformasi kelembagaan menjadi Institut Agama Islam (IAI) Buntet Pesantren. Kesiapan ini disampaikan langsung oleh Ketua STIT Buntet Pesantren, Dr. KH. Fahad Achmad Sadat, M.E.Sy, dalam sambutannya pada acara Wisuda Sarjana Angkatan II dan Dies Natalis ke-8 STIT Buntet Pesantren, yang digelar di Graha Mbah Muqoyyim Buntet Pesantren, Cirebon.

Dalam sambutannya, Ketua STIT menegaskan bahwa proses alih status merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam berbasis pesantren yang unggul dan berdaya saing.

“STIT Buntet Pesantren telah mempersiapkan diri secara kelembagaan, akademik, dan sumber daya manusia untuk bertransformasi menjadi Institut Agama Islam. Langkah ini adalah bentuk ikhtiar kami dalam memperluas peran pesantren dalam dunia akademik dan pengembangan keilmuan Islam,” ujarnya dihadapan para wisudawan, dosen, dan tamu undangan.

Ketua STIT juga menjelaskan bahwa berbagai persyaratan administratif dan akademik telah dipenuhi, termasuk penambahan program studi baru, peningkatan kualifikasi dosen, serta penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan instansi pemerintah, dan swasta.

“Kami optimis, dengan dukungan penuh dari YLPI Buntet Pesantren, civitas akademika, dan masyarakat, cita-cita menjadi Institut Agama Islam Buntet Pesantren dapat segera terwujud,” tambahnya.

Momentum Wisuda Sarjana Angkatan II yang diikuti oleh  85]0 ulusan menjadi simbol kesiapan STIT Buntet Pesantren dalam mencetak generasi intelektual santru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai pesantren. Acara ini juga dirangkaikan dengan peringatan "Dies Natalis ke-8", yang diisi dengan kegiatan keagamaan dan akademik seperti Sima’an Al-Qur’an dan seminar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam  Buntet Pesantren juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini.

“Transformasi menjadi Institut bukan sekadar perubahan nama, tetapi peningkatan kualitas dan tanggung jawab moral dalam mencetak generasi intelektual santri yang siap membangun bangsa,” tegas Dr. KH. Aris Ni'matulloh MAF, MSi..

Acara ini menegaskan komitmen STIT Buntet Pesantren untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam penguatan pendidikan Islam di Indonesia dengan keilmuan pesantren sebagai pijakannya.

Pada kesempatan itu hadir pula sesepuh Pondok Buntet Pesantren KH. Adib Rofiuddin Izza beserta Dewan Sepuh, Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA selaku Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag selaku Koordiantor Kopertais Wilayah II Jawa Barat sekaligus Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan alumni Buntet Pesantren, para Kyai dan Nyai, orang tua wisudawan dan masyarakat umum.

Read More

STIT Buntet Pesantren Gelar Wisuda Sarjana Angkatan II dan Dies Natalis ke-8: Wujud Komitmen Melahirkan Cendekiawan Santri Berintegritas

 

Prosesi Wisuda Sarjana Angkatan II, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon

CIREBON, FC  — Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Buntet Pesantren Cirebon menyelenggarakan Wisuda Sarjana Angkatan II, sekaligus memperingati Dies Natalis ke-8 pada ahad (11), bertempat di Graha Mbah Muqoyyim Buntet Pesantren.

Acara yang penuh khidmat ini dihadiri oleh civitas akademika, Direktur Diktis Kemenag RI, Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat, para wisudawan, keluarga, dan para kyai-nyai serta tamu undangan dari berbagai lembaga pendidikan.

Sebanyak 80 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan sebagai Sarjana Pendidikan (S.Pd.) setelah menempuh proses panjang dalam pembelajaran dan pengabdian. Prosesi wisuda dipimpin langsung oleh Ketua Senat STIT Buntet Pesantren, Dr. KH. Aris Ni'matulloh MAF, MSi, dengan didampingi anggota senat, pimpinan, dan para dosen.

Dalam sambutannya, Ketua STIT Buntet Pesantren menyampaikan bahwa momentum wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal pengabdian nyata di tengah masyarakat.

“Sebagai lulusan lembaga berbasis pesantren, para sarjana STIT Buntet diharapkan menjadi pendidik, dai, dan pemimpin umat yang berakhlak, berilmu, dan beramal. Nilai-nilai pesantren harus menjadi napas dalam setiap langkah pengabdian,” ungkapnya.

Perayaan Dies Natalis ke-8 turut dimeriahkan dengan berbagai rangkaian kegiatan akademik dan keagamaan, seperti "Sima’an Al-Qur’an", "seminar nasional pendidikan Islam", dan "penghargaan untuk dosen serta mahasiswa berprestasi". Kegiatan ini menjadi refleksi perjalanan STIT Buntet Pesantren dalam membangun tradisi keilmuan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Salah satu wisudawan terbaik, Ramania Qurhana, dalam kesan pesannya menyampaikan rasa syukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar STIT Buntet Pesantren.

"STIT Buntet bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat menempa akhlak dan semangat pengabdian. Kami siap mengamalkan ilmu di masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Dengan mengusung tema "Membangun Generasi Intelektual Muslim yang Berakhlak dan Berdaya Saing”, acara wisuda dan dies natalis ini menjadi tonggak penting perjalanan STIT Buntet Pesantren dalam memperkuat peran pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Read More

Pemkot Cirebon Dukung Implementasi KUHP Baru, Siap Terapkan Pidana Kerja Sosial

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat serta Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kejaksaan Negeri/Kota dengan para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. 

Kegiatan berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkot Bekasi, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/11/2025).

Kerja sama ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pidana kerja sosial, sanksi alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan mulai berlaku pada 2026. 

Melalui skema ini, Kejaksaan akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menempatkan terpidana pidana ringan dalam program pembimbingan di fasilitas umum, sebagaimana diamanatkan Pasal 65 huruf e KUHP 2023.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Hermon Dekristo menekankan pentingnya sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah. Ia mengatakan, paradigma hukum kini tidak lagi menitikberatkan pada pemenjaraan semata. 

"Kita harus membangun sistem hukum yang memulihkan, mendidik, dan menumbuhkan tanggung jawab sosial. Keberhasilan pidana kerja sosial membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan fasilitas, kegiatan, dan pengawasan pelaksanaannya,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memberikan apresiasi atas langkah pembaruan hukum pidana nasional ini, yang menurutnya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat Sunda. 

“Tujuan hukum adalah membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pidana kerja sosial mengembalikan semangat tersebut, bahwa setiap pelaku masih memiliki kemanusiaan dan bisa diperbaiki,” ucap Deddy. 

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyediakan lapangan kerja sosial bagi mantan narapidana dan pelaku pidana ringan, melalui program padat karya, perbaikan drainase, dan pembersihan daerah aliran sungai, sehingga mereka dapat kembali produktif di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyambut baik langkah strategis ini.  Ia menilai, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, menegaskan komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang humanis, berorientasi pada keadilan restoratif, dan mampu mengembalikan pelaku pidana ringan ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Ia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak Lapas, Rutan, dan Kejaksaan Negeri  Kota Cirebon untuk memastikan implementasi KUHP 2023 dapat berjalan di Kota Cirebon. 

“Kami di daerah siap berkolaborasi dengan Kejaksaan untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memberi ruang rehabilitasi dan nilai kemanusiaan. Narapidana yang selama ini berada di Lapas dan Rutan bisa kembali ke masyarakat dengan bekal kemampuan yang berguna,” ujarnya.

Acara ini juga menghadirkan penyerahan simbolis buku Desain Ideal Implementasi Sosial Service Order serta pemaparan dari PT Jamkrindo mengenai persiapan reintegrasi sosial bagi eks-pelaku pidana, sebagai bagian dari dukungan operasional pelaksanaan pidana kerja sosial di Jawa Barat. (din)

Read More

KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI, Dukung Penguatan Ekosistem Media Siber Nasional dan HPN 2026 di Banten

JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, KH. Ma’ruf Amin, resmi menjadi Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). 

Keputusan tersebut disampaikan dalam momen silaturahmi Pengurus Pusat SMSI ke kediaman beliau di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dan dihadiri jajaran pengurus pusat antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat, H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H. selaku Wakil Ketua Dewan Pakar, GS Ashok Kumar selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.

Kemudian, Ilona Juwita selaku Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital, RPS Aji Waskita selaku Bendahara Umum SMSI Pusat, Dyah Kristiningsih dari Departemen Administrasi dan Keuangan, Yoga Rifai Hamzah selaku Direktur Big Data, Hermanto selaku Direktur Humas dan Pemberitaan, serta dr. Nishal Dillon dari Media Crisis Center (MCC).

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab namun penuh makna tersebut, jajaran pengurus SMSI menyampaikan sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. 

KH. Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kiprah SMSI sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia. 

Ia menilai SMSI memiliki peran strategis dalam menjaga etika, moral, dan keseimbangan informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

“Media siber bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga pembentuk moral dan karakter masyarakat. Dalam era digital, media harus menjadi penjaga kebenaran dan penuntun akhlak publik. SMSI punya peran besar di situ,” ujar KH. Ma’ruf Amin. 

Menurutnya, dukungan moral dan spiritual menjadi bagian penting dalam menjaga arah media siber agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa dan nilai-nilai kebenaran. 

“Saya bersedia menjadi Ketua Dewan Penasehat SMSI agar bisa ikut memperkuat peran media siber yang sehat, profesional, dan berakhlak,” tambahnya.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kesediaan KH. Ma’ruf Amin mendampingi SMSI.

"Beliau adalah sosok ulama dan negarawan yang menjadi teladan moral bangsa. Kehadiran KH. Ma’ruf Amin memberi energi baru bagi SMSI untuk memperkuat marwah pers yang merdeka dan bermartabat,” ujar Firdaus. 

Ia menegaskan bahwa SMSI akan terus mendorong sinergi antara dunia pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem media siber nasional yang kuat dan berintegritas.

Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI, menyebut kehadiran KH. Ma’ruf Amin sebagai anugerah besar bagi dunia pers Indonesia. 

Menurutnya, figur ulama dan negarawan seperti beliau akan membawa keseimbangan antara idealisme media dan nilai-nilai kebangsaan. 

“Kiai Ma’ruf Amin adalah sosok penjaga moral bangsa. Dengan beliau memimpin Dewan Penasehat, SMSI mendapat bimbingan spiritual sekaligus arah kebijakan moral dalam menjalankan peran sosial media siber di era disrupsi digital,” ujarnya. 

Ia menambahkan, sosok Kiyai Ma'ruf Amin juga sangat memahami peran strategis media dalam menjaga kohesi sosial dan persatuan nasional. Karena itu, keberadaan Kiyai Ma:Rif Amin di SMSI adalah berkah dan tanggung jawab besar bagi kita semua.

Ilona Juwita, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital, menilai dukungan KH. Ma’ruf Amin sebagai penguatan moral sekaligus dorongan bagi SMSI untuk terus membangun profesionalisme media digital di seluruh Indonesia. 

“Dengan arahan beliau, SMSI semakin mantap melangkah menuju kemandirian dan profesionalisme media siber yang adaptif, beretika, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H., Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI, menegaskan bahwa kehadiran KH. Ma’ruf Amin memperkuat jati diri SMSI sebagai organisasi yang menempatkan moralitas dan kebangsaan di atas kepentingan pragmatis. 

“Beliau bukan sekadar penasihat, tetapi juga simbol kebijaksanaan dan penuntun nilai-nilai luhur dalam kehidupan pers nasional,” ucap Gus Dawam.

Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan itu ditutup dengan doa bersama dan foto kenangan. Silaturahmi ini menjadi momentum penting bagi SMSI dalam memperkuat sinergi antara insan pers, tokoh bangsa, dan pemerintah — menuju penyelenggaraan HPN 2026 di Banten yang inklusif, bermartabat, dan berkelas nasional. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Setujui KUA-PPAS Tahun 2026

CIREBON – DPRD Kota Cirebon menyetujui nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026. Hal itu disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Griya Sawala, Senin (3/11/2025).

Memimpin jalannya rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mengatakan, penetapan KUA-PPPAS tahun 2026 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Di samping itu, Walikota Cirebon telah menyampaikan rancangan KUA-PPAS tahun 2026 pada 16 Oktober lalu.

“KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan RKA SKPD,” tuturnya.

Andrie juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kota Cirebon yang telah merampungkan rancangan KUA-PPAS dengan baik.

Ia berharap, hal itu mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah, sekaligus bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon.

“Semoga KUA-PPAS tahun 2026 dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pj Sekda Kota Cirebon Sumanto menyampaikan proyeksi pendapatan dan belanja dalam KUA-PPAS tahun 2026.

Adapun untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,49 triliun, dan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp1,48 triliun. Sehingga, terjadi surplus sebesar Rp9,26 miliar.

Ia menyebut, ada empat hal yang harus dipenuhi agar pelaksanaan program di Kota Cirebon dapat berjalan optimal. Mulai dari komitmen, sinergi multipihak, pemantauan pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi.

“Terima kasih kami sampaikan, sehingga KUA-PPAS tahun 2026 dapat ditandatangani pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan Kota Cirebon,” katanya. (din)

Read More

Sivitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Cirebon Apresiasi Prestasi Gemilang Mahasiswa di Ajang Poros Jati 2025

 

CIREBON, FC - Kebanggaan kembali hadir di lingkungan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sivitas akademika Fakultas Syariah dengan penuh rasa syukur dan bahagia mengucapkan selamat dan sukses atas prestasi gemilang yang diraih para mahasiswa dalam ajang Poros Jati 2025.

Ajang Poros Jati yang digelar setiap tahun menjadi wadah kompetisi dan silaturahmi antar mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

Tahun ini, mahasiswa Fakultas Syariah kembali menunjukkan kualitas dan semangat juang luar biasa dengan meraih sejumlah penghargaan membanggakan di berbagai cabang lomba.

Dekan Fakultas Syariah, dalam sambutannya, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang mendalam atas pencapaian tersebut.

“Prestasi ini bukan hanya kebanggaan bagi Fakultas Syariah, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa kita mampu bersaing secara sportif dan berprestasi di tingkat universitas. Semoga semangat ini terus tumbuh menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya,” ujarnya dengan penuh haru.

Keberhasilan mahasiswa dalam ajang Poros Jati 2025 ini juga menjadi refleksi dari komitmen Fakultas Syariah dalam mencetak generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing tinggi. Dukungan para dosen dan tenaga kependidikan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan serta pendampingan mahasiswa agar terus berkembang.

Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, Fakultas Syariah bertekad untuk terus melahirkan insan akademik yang unggul dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan agama.

“Selamat dan sukses untuk seluruh mahasiswa berprestasi! Teruslah menjadi inspirasi dan wujudkan cita-cita luhur Fakultas Syariah: berilmu, berintegritas, dan bermanfaat.” (din)

Read More

Gerakan Peduli Pesisir, Kolaborasi Pemkab Cirebon dan TNI AL Selamatkan Ekosistem Laut

 

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL) memulai gerakan besar peduli lingkungan pesisir.

Melalui kegiatan pembersihan pantai dan penanaman 250 ribu pohon mangrove, kolaborasi ini menjadi langkah nyata menjaga ekosistem laut serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat pesisir.

‎Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Perikanan Pantai Desa Bondet, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Senin (3/11/2025).

Aksi ini merupakan bagian dari kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon dengan TNI AL dalam program “Bersih Pantai dan Jaga Segara”.

‎Bupati Cirebon, Imron, menegaskan pentingnya menjaga kebersihan pantai dan laut sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, sebagian besar hasil pangan dan ekonomi masyarakat pesisir berasal dari laut dan wilayah pantai.

‎“Ekosistem laut kita sedang membutuhkan perhatian serius. Setiap tahun jutaan ton sampah plastik masuk ke laut dan sebagian besar berasal dari aktivitas manusia di darat,” ujar Imron.

“Hal ini bukan hanya mencemari perairan saja, tetapi juga mengancam rantai makanan laut dan hasil tangkapan nelayan,” tambahnya.

‎Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Setiap hari, Kabupaten Cirebon menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah, dan sebagian besar belum tertangani dengan baik.

‎“Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai. Sampah itu akhirnya bermuara ke laut,” ungkap Imron.

“Saya berharap kepada semua pihak, termasuk ormas dan komunitas, ikut mengedukasi warga agar disiplin membuang sampah pada tempatnya,” tuturnya.

‎Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Cirebon, Letkol Laut Faisal Yanova Tanjung menyampaikan, bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata menjaga laut sebagai sumber kehidupan.

‎“Hari ini kita melaksanakan dua kegiatan: bersih-bersih pantai dan penanaman mangrove. Total yang akan ditanam sebanyak 250 ribu pohon mangrove, dan hari ini sebanyak 125 ribu pohon mulai ditanam di titik pertama,” ungkap Faisal.

‎Ia menjelaskan, mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami pantai dan tempat hidup biota laut.

Dengan tumbuhnya mangrove, ekosistem pesisir akan pulih, dan pendapatan nelayan diharapkan meningkat.

‎“Mangrove adalah jantung dunia. Kalau laut kita sehat, kehidupan masyarakat pesisir juga akan lebih sejahtera,” ucapnya.

‎Faisal juga menegaskan bahwa TNI AL siap mendukung program lingkungan, termasuk kegiatan bersih pantai secara rutin.

Ia berharap, masyarakat dapat menjaga kebersihan pantai yang sudah dibersihkan bersama.

‎“Kegiatan ini harus menjadi awal. Setelah dibersihkan, tolong dijaga bersama. Kalau perlu, kita buat kegiatan bersih pantai setiap bulan,” tuturnya. (Nur)

Read More

UIN Siber Cirebon Benchmarking ke UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Perkuat Tata Kelola RPL dan Transformasi Digital PTKIN

 

BANDA ACEH — Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati (UIN SSN) Cirebon melakukan kegiatan benchmarking dan sharing session terkait tata kelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ke UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama tiga hari, sejak 3–5 November 2025. 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis kedua perguruan tinggi dalam memperkuat implementasi sistem RPL dan pembelajaran berbasis digital di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Kunjungan akademik ini dipimpin langsung oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dan disambut hangat oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. di Gedung Rektorat kampus setempat. 

Kedua pimpinan perguruan tinggi sepakat bahwa kolaborasi semacam ini menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi tata kelola pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Dalam sambutannya, Prof. Mujiburrahman menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga PTKIN untuk memperkuat ekosistem akademik nasional.

“Kami merasa terhormat menjadi mitra sharing session UIN Cirebon. Ini bukan sekadar benchmarking, tetapi momentum memperkuat silaturahmi akademik dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan RPL,” ujarnya.

Ia menambahkan, UIN Ar-Raniry siap mendukung penguatan sistem RPL sebagai instrumen penting pengakuan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan.

“Sinergi antar-PTKIN adalah kunci kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui semangat Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri, kami berkomitmen menjadi mitra strategis dalam transfer pengetahuan dan peningkatan mutu perguruan tinggi Islam,” lanjutnya.

Sementara itu, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Cirebon, Prof. Aan Jaelani, menjelaskan bahwa benchmarking ini menjadi bagian dari komitmen universitas dalam memperkuat tata kelola akademik berbasis digital dan menyiapkan sistem RPL yang inklusif.

“Transformasi digital dalam pendidikan tinggi bukan hal mudah. Melalui RPL, kami berharap pengalaman belajar para guru dan praktisi pendidikan diakui, sehingga durasi studi mereka bisa lebih efisien dan proporsional,” jelasnya.

Prof. Aan juga menambahkan bahwa sistem RPL di UIN SSN Cirebon akan menjadi pilar penting dalam pengembangan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang fleksibel tanpa batas usia maupun waktu.

“RPL akan mendukung visi kami untuk menjadikan pendidikan Islam semakin terbuka, adaptif, dan inklusif bagi semua kalangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Cirebon, Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa universitas kini tengah membangun fondasi tata kelola data dan sistem akademik terintegrasi menuju konsep UIN Satu Data.

“Kami baru beberapa bulan menjalankan struktur kepemimpinan baru. Fokus kami adalah memperkuat sistem data, integrasi akademik, dan tata kelola kampus yang solid. Kunjungan ke UIN Ar-Raniry menjadi momentum penting untuk belajar langsung tentang implementasi RPL dan Research-Based Learning,” ujarnya.

Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui pembentukan task force RPL UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Cirebon serta rencana kunjungan balasan dari UIN Ar-Raniry untuk pendampingan teknis. Kedua universitas juga sepakat menjajaki kerja sama lanjutan dalam bentuk joint research, pertukaran data akademik, kolaborasi publikasi ilmiah, dan pengembangan kurikulum RPL berbasis digital serta maqashid al-shariah.

Benchmarking ini menegaskan posisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai pelopor transformasi digital PTKIN dan mitra strategis dalam pembangunan ekosistem pendidikan tinggi Islam yang kolaboratif, modern, dan berkelanjutan.

Read More

Kecamatan Karangwareng Kembangkan Website untuk Digitalisasi Arsip Vital

 

KABUPATEN CIREBON – Sekretaris Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, Riyanto, tengah mengembangkan inovasi digital bertajuk “Digitalisasi Arsip Vital Melalui Pengembangan Website Kecamatan”.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui digitalisasi arsip, Kecamatan Karangwareng berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang modern dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selama ini, sebagian arsip vital di lingkungan Kecamatan Karangwareng masih disimpan dalam bentuk fisik.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan, kehilangan, maupun kesulitan dalam pencarian dokumen. Karena itu, pengelolaan arsip secara digital menjadi kebutuhan yang mendesak.

Melalui website yang sedang dikembangkan, arsip-arsip penting seperti dokumen pemerintahan, data kependudukan, hingga surat keputusan akan disimpan secara digital.

Sistem ini memungkinkan pegawai mencari dan mengunduh dokumen dengan cepat, serta memberikan akses informasi yang lebih transparan kepada masyarakat.

Riyanto menjelaskan, pengembangan website ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan arsip, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang responsif.

“Dengan sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat dan akurat, sementara pegawai dapat bekerja dengan lebih efisien,” ungkapnya.

Inovasi ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital.

Transformasi digital di tingkat kecamatan diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari komitmen reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Digitalisasi arsip vital menjadi salah satu upaya penting agar dokumen pemerintahan tersimpan dengan aman dan mudah diakses kapan saja.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik di Kecamatan Karangwareng dan menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kabupaten Cirebon,” tuturnya.

Ia juga berharap dengan adanya inovasi ini dapat menunjukkan dedikasi untuk terus berinovasi dan mendukung terwujudnya birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (din)

 

Read More

Bupati Cirebon Tekankan Kolaborasi Multiheliks Hadapi Krisis Iklim: UIN Siber Cirebon dan Komunitas KARBON Dorong Aksi Nyata Melalui Edukasi Berbasis Komunitas

CIREBON — Upaya menghadapi tantangan perubahan iklim di Kabupaten Cirebon kini memasuki babak baru. Melalui kegiatan FGD bertema “Strategi Kolaborasi Hepta Helix untuk Edukasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas di Kabupaten Cirebon” LP2M UIN Siber Cirebon bersama Komunitas KARBON (Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon) menggagas langkah kolaboratif lintas sektor.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Astanajapura, Senin (3/11/2025), dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag., perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, BPBD, DPRD Kabupaten Cirebon, HIPMI, Camat Astanajapura, unsur media, akademisi, hingga tokoh masyarakat dan pemuda.

Dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon turut hadir Dr. Budi Manfaat, M.Si., Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s, Dr. H. Sopidi, M.A., dan Wahyono, M.Pd.I., yang menjadi narasumber dalam sesi diskusi.

Bupati Imron: Krisis Iklim Adalah Kenyataan, Bukan Sekadar Isu Global

Dalam pidato kuncinya, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag., menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu global yang jauh, melainkan tantangan nyata yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Berbagai fenomena seperti rob, banjir, cuaca ekstrem, hingga gangguan pada sektor pertanian menjadi tanda jelas bahwa perubahan iklim sudah kita rasakan. Karena itu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat harus bersatu. Perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama,” ujar Bupati Imron.

Bupati menekankan bahwa arah pembangunan Cirebon ke depan akan berlandaskan prinsip pembangunan hijau yang berkelanjutan, menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

“Setiap kebijakan pembangunan harus memiliki kesadaran ekologis. Edukasi publik, kebijakan adaptif, dan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan Cirebon,” tegasnya.

Bupati Imron juga menyoroti pentingnya edukasi perubahan iklim sebagai upaya membangun kesadaran kolektif di masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga komunitas desa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi langkah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Komunitas KARBON yang berinisiatif memulai gerakan edukasi berbasis komunitas melalui kolaborasi hepta helix.

“Saya mengapresiasi langkah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan KARBON yang telah memulai gerakan kolaboratif ini. Pemerintah daerah siap mendukung hasil diskusi dan rekomendasi yang muncul agar dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa semangat kolaborasi multiheliks — melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, media, komunitas, LSM, dan masyarakat — harus menjadi fondasi menghadapi krisis iklim di Cirebon.

“Cirebon harus menjadi contoh daerah yang tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan. Kita ingin membangun masa depan yang tangguh terhadap krisis iklim, tapi tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutur Bupati.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Dorong Peran Akademisi dalam Transformasi Lingkungan

Sementara itu, Dr. Budi Manfaat, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peran perguruan tinggi dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui riset, edukasi, dan pengabdian berbasis komunitas.

“UIN Siber Cirebon berkomitmen memperkuat literasi ekologi masyarakat dengan melibatkan multi pihak. FGD ini diharapkan melahirkan peta jalan kolaborasi yang konkret antara akademisi, pemerintah, komunitas, dan dunia usaha,” jelasnya.

Melalui FGD ini, peserta sepakat untuk membentuk jaringan kolaborasi edukasi iklim berbasis komunitas, serta menindaklanjuti hasil diskusi menjadi rekomendasi strategis bagi kebijakan daerah.

Bupati Imron menutup dengan pesan reflektif, “Kita tidak sedang berjuang untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Kolaborasi dan kesadaran bersama adalah kunci menuju Cirebon yang hijau, tangguh, dan lestari," pungkasnya.

Read More

Dua Dosen FITK UIN Siber Cirebon Raih Hibah Internasional Mora The Air Funds 2024

Melbourne, Australia, - Langkah inovatif kembali ditorehkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Tim penelitinya sukses meraih hibah prestisius Mora The Air Funds 2024, program riset kolaboratif antara Kementerian Agama RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Melalui program ini, tim UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menggandeng Monash University, Melbourne, untuk mengembangkan platform digital pendidikan Islam bagi anak-anak diaspora Indonesia di luar negeri.(01/11).

Riset bertajuk “Digitalizing Islamic Teaching and Learning: Toward a Transformative Model for Migrant Children’s Education” ini dipimpin oleh Dr. Atikah Syamsi bersama Dr. Maulidya Ulfah, Ema Wilianti Dewi, Deni Hadiana (BRIN), dan Ayu Luhanarky dari Monash University. Penelitian berlangsung di Melbourne mulai 21–28 Oktober 2025 dengan fokus menciptakan model pembelajaran Islam yang relevan dengan kehidupan anak-anak Indonesia di negara maju, khususnya Australia, melalui pendekatan digital, interaktif, dan kontekstual.

Dalam pelaksanaan riset di Melbourne, tim melakukan pengumpulan data lapangan, wawancara dengan keluarga diaspora, serta uji coba aplikasi “Tarbiyah-MAE” — platform digital yang dirancang untuk membantu anak-anak migran mempelajari ajaran Islam dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan budaya digital mereka.

“Anak-anak diaspora bukan kehilangan iman, melainkan kehilangan medium belajar agama yang sesuai dengan realitas digital mereka,” ujar Dr. Atikah Syamsi saat berdiskusi dengan akademisi Monash University, Fida Sanjakdar, Ph.D., di Faculty of Education, serta komunitas orang tua Muslim di Clayton, Melbourne.

“Melalui Tarbiyah-MAE, kami ingin menciptakan ruang belajar Islam yang informatif sekaligus reflektif dan transformasional.”

Hasil awal penelitian menunjukkan tingkat validasi ahli mencapai 85,6%, menandakan platform ini layak digunakan dan berpotensi besar dalam mentransformasi pembelajaran agama di komunitas diaspora. Bahkan, 74% orang tua peserta uji coba aktif menggunakan fitur pemantauan perkembangan belajar anak mereka, menunjukkan respon positif terhadap integrasi teknologi dalam pendidikan Islam.

Program Mora The Air Funds sendiri merupakan inisiatif strategis Kemenag RI dan LPDP untuk memperkuat jejaring riset internasional di bidang pendidikan Islam berbasis digital. Program ini membuka peluang bagi akademisi Indonesia untuk berkolaborasi dengan universitas terkemuka dunia, memperkuat peran keilmuan Islam Indonesia dalam percaturan global.

“Kami sangat berterima kasih kepada LPDP dan Kementerian Agama atas dukungannya melalui Mora The Air Funds. Dukungan dari pimpinan UINSSC, LP2M, serta Monash University menjadi kunci keberhasilan riset ini,” tutur Dr. Atikah Syamsi, M.Pd.I.

Ke depan, riset ini diharapkan menjadi tonggak baru pengembangan pendidikan Islam digital, sekaligus mendorong Kemenag RI, khususnya Ditjen Pendis dan Puspenma, untuk menghadirkan program pendidikan agama yang lebih adaptif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menyampaikan apresiasinya atas capaian dua dosen FITK tersebut.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa dosen-dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mampu berkompetisi di level internasional. Keberhasilan meraih hibah Mora The Air Funds dan berkolaborasi dengan Monash University menjadi bukti nyata transformasi akademik yang berorientasi global dan berbasis digital,” ujar Prof. Aan Jaelani.

“Kami terus mendorong para dosen untuk memperluas jejaring riset internasional dan menghadirkan kontribusi ilmiah yang berdampak bagi dunia pendidikan Islam.”

Senada dengan hal itu, Dekan FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Saifuddin, M.Ag., menegaskan bahwa keberhasilan dua dosen FITK ini menjadi motivasi bagi sivitas akademika lainnya.

“Kami bangga atas capaian Dr. Atikah dan Dr. Maulidya yang telah membawa nama FITK dan UIN Siber Cirebon di kancah riset global. Riset ini sangat relevan dengan misi FITK dalam mengembangkan pembelajaran Islam berbasis teknologi dan konteks masyarakat global,” tutur Dr. Saifuddin.

“Semoga hasil penelitian ini menjadi inspirasi dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif di lingkungan PTKIN dan dunia pendidikan Islam pada umumnya.”

Ke depan, riset ini diharapkan menjadi tonggak baru pengembangan pendidikan Islam digital, sekaligus mendorong Kemenag RI, khususnya Ditjen Pendis dan Puspenma, untuk menghadirkan program pendidikan agama yang lebih adaptif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Model pembelajaran yang dikembangkan — “Tarbiyah-MAE: Digital Learning Resources for Diaspora Identity Empowerment” — dinilai menjadi kontribusi baru dalam ranah Islamic EdTech global, menjawab tantangan pendidikan Islam di era digital dan migrasi modern.

Langkah ini sejalan dengan visi besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk menjadi Pusat Open Islamic Educational Resources (OIER), memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor pendidikan Islam berbasis teknologi di tingkat dunia. (din)

Read More

Bahas Penataan PKL di Jalan Provinsi, DPRD Kota Cirebon Tegaskan Pentingnya Pendekatan Humanis

CIREBON — Penataan pedagang kaki lima (PKL) di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menuai perhatian DPRD Kota Cirebon. DPRD menilai perlu adanya koordinasi lintas instansi agar penertiban PKL tidak menimbulkan dampak sosial, dan menegaskan pentingnya pendekatan humanis.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE saat rapat pembahasan bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon dan Jawa Barat dengan sejumlah instansi, baik perangkat daerah Pemprov Jabar dan Kota Cirebon, Senin (3/11/2025), di ruah Griya Sawala DPRD.

“Para PKL menyampaikan aspirasi kepada kami, perihal adanya penertiban dari Pemprov Jabar. Kami menilai, berdagang bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga menjadi cara untuk menghindari potensi tindakan kriminal karena adanya aktivitas ekonomi yang produktif,” ucap Andri.

Andrie juga mengatakan, para PKL berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan ruang usaha yang layak agar tidak kehilangan mata pencaharian. Ia menegaskan, langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan penataan dari Pemprov Jabar, melainkan sebagai solusi terbaik bagi para pedagang.

“Yang terpenting adalah menghadirkan solusi atas kebijakan yang diambil pemerintah provinsi. Kota Cirebon ini kecil, jika ada sedikit gejolak bisa langsung terdengar dan berpotensi menimbulkan kericuhan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih bijak,” ujar Andrie.

Ia menambahkan, meski penataan berada di bawah kewenangan provinsi, para pedagang tetap merupakan warga Kota Cirebon. Karena itu, DPRD dan Pemkot perlu menunjukkan keberpihakan dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Meski bagaiamanapun, para PKL ini warga Kota Cirebon, sehingga DPRD dan Pemkot Cirebon memiliki kewajiban untuk berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.

Menanggapi hal demikian, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat SH menerima aspirasi masyarakat Kota Cirebon yang disampaikan melalui DPRD Kota Cirebon.

Menurutnya, penertiban yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat merupakan bagian dari program penataan infrastruktur provinsi.

“Gubernur sangat konsisten terhadap penataan infrastruktur jalan dan alur sungai yang menjadi kewenangan provinsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari visi Jabar Istimewa, agar seluruh ruas jalan dan sungai lebih indah dan tertata,” jelas Taufik.

Ia menambahkan, meski penertiban dilakukan di banyak wilayah Jawa Barat, aspirasi dari Kota Cirebon bisa menjadi salah satu contoh untuk pembahasan di Komisi I DPRD Jabar.

“Dalam proses penataan yang melibatkan PKL atau hunian di sekitar ruas jalan dan alur sungai, kami menekankan agar dilakukan secara humanis dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Sumanto menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas terkait untuk memperoleh informasi dan memastikan proses penataan berjalan sesuai aturan.

“Kami memiliki tanggung jawab yang sama karena masyarakat yang terdampak juga warga Kota Cirebon. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi harus berjalan intensif,” ujarnya.

Sebagai informasi, jalur yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar sepanjang 6,5 Kilometer yang meliputi Jalan Kesambi, Lawanggada, Nyi Mas Gandasari, Jalan Pulasaren hingga Ariodinoto.

Pemprov Jabar sudah tiga kali melayangkan surat kepada PKL untuk melakukan pembongkaran mandiri sejak Agustus-Oktober, sehingga tahapan selanjutnya adalah pembongkaran paksa. Hingga saat ini belum ada keterangan waktu kapan pembongkaran paksa dilakukan.

Hadir rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik, Ketua dan anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, Imam Yahya SFilI MSi, Syaifurrohman SE MM,

Hasil rapat bersama ini dihasilkan keputusan bahwa DPRD Kota Cirebon mendukung penataan PKL, Pemerintah harus utamakan kemaslahatan masyarakat, Hadirkan solusi untuk PKL, Perkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Jabar dan Kota Cirebon, Hasil pertemuan jadi nota Komisi I DPRD Jabar dalam rapat bersama Pemprov Jabar, dan menjadi dasar kebijakan Pemprov Jabar. (Nisa)

Read More

Mahasiswa Fakultas Syari’ah Borong Juara Voli Putra dan Putri di Ajang Festival Banking Days 2025 Tingkat Universitas

CIREBON, FC – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam ajang Festival Banking Days 2025 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI dengan tema “The Future of Banking: Increased Innovation”.

Tim voli putra dan putri dari Fakultas Syari’ah sukses meraih Juara 1 sekaligus memborong dua gelar bergengsi di tingkat universitas.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa Fakultas Syari’ah tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan keilmuan hukum Islam, tetapi juga memiliki semangat tinggi dalam bidang olahraga dan kerja sama tim.

Salah satu perwakilan tim voli putri mengungkapkan rasa syukur dan bangganya setelah melewati pertandingan yang penuh semangat.

“Kami berusaha tampil maksimal di setiap pertandingan. Kemenangan ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk Fakultas Syari’ah yang selalu mendukung penuh kegiatan mahasiswa,” ujarnya dengan penuh rasa haru.

Sementara itu, Dekan Fakultas Syari’ah turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. “Prestasi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kedisiplinan mahasiswa kami. Kami bangga, karena mereka tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif membangun karakter dan sportifitas,” ujarnya.

Festival Banking Days 2025 sendiri merupakan ajang rutin tahunan yang mempertemukan kreativitas dan kompetisi antar mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain lomba voli, kegiatan ini juga diisi dengan seminar dan diskusi seputar inovasi perbankan syariah di era digital.

Dengan semangat juang dan kekompakan yang luar biasa, mahasiswa Fakultas Syari’ah berhasil membawa pulang gelar juara sekaligus mengharumkan nama fakultas di tingkat universitas.

Kemenangan ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah untuk terus berprestasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi di berbagai bidang, baik akademik, sosial, maupun olahraga, sejalan dengan semangat “Muda, Berprestasi, dan Menginspirasi.”

Read More

Pemkot Cirebon dan DPRD Tandatangani Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Sumanto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (3/11/2025) .

Seperti yang diketahui, penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi langkah penting dalam rangkaian proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026. 

Dokumen KUA-PPAS memuat arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

“KUA-PPAS ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen bersama untuk mengarahkan kebijakan fiskal daerah agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki Kota Cirebon,” ujar Sumanto.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi multipihak dalam pelaksanaan program pembangunan di tahun mendatang.

“Seluruh perangkat daerah dan para pelaku pembangunan di Kota Cirebon harus berkomitmen melaksanakan program sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, telah disepakati proyeksi pendapatan dan belanja daerah. 

Untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.494.256.418.924,00, kemudian belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.484.992.170.524,00. Dengan demikian, terdapat  surplus sebesar Rp9.264.248.400,00 yang akan digunakan untuk menutup minus pembiayaan netto.

Sumanto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan dedikasi selama proses pembahasan berlangsung. 

Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun KUA-PPAS ini. Semoga kerja sama yang baik ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Cirebon tercinta,” harapnya. (Ara)

Read More

Kabupaten Cirebon Jadi Episentrum Pembelajaran Budaya di Jawa Barat

 

KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon menjadi pusat pembelajaran budaya Jawa Barat setelah dipilih sebagai tuan rumah Program Sekolah Budaya 2025 yang digelar Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bersama Pemkab Cirebon di halaman Museum Pangeran Cakrabuwana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Senin (3/11/2025).

Plt Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Amin Mughni mengatakan, Cirebon memiliki kekayaan budaya yang sangat kuat, sehingga tepat dijadikan ruang belajar bagi pelajar dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurut Amin, kekayaan tersebut mencakup bahasa, tari, musik, kuliner, keterampilan tradisional, hingga situs sejarah yang masih terjaga.

“Keberlimpahan warisan ini harus dimanfaatkan sebagai media edukasi generasi muda,” katanya.

Amin menegaskan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah.

Ia menyebutkan, program ini memberi ruang kreativitas bagi siswa SMA/SMK sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam merawat budaya lokal.

Ia juga berterima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX dan Kemenbud yang membawa program strategis ini ke Kabupaten Cirebon.

Amin menambahkan, Museum Pangeran Cakrabuwana yang berdiri hampir sepuluh tahun, kini menjadi pusat edukasi yang relevan, karena memiliki koleksi seni, tradisi, dan sejarah Cirebon. Museum tersebut juga dibuka gratis agar mudah diakses generasi muda.

Ketua BPK Wilayah IX, Retno Raswaty mengatakan, Kabupaten Cirebon dipilih, karena memiliki ekosistem budaya yang lengkap serta mampu mendukung proses pembelajaran lapangan.

Kehadiran situs-situs sejarah memudahkan peserta mengenali akar budaya Jawa Barat.

Retno menjelaskan, peserta Sekolah Budaya 2025 dipilih dari lebih 300 calon siswa, dengan 30 sekolah mewakili 27 kabupaten/kota. Kota dan Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota lebih besar sebagai tuan rumah.

Ia memaparkan, peserta dipilih dari sekolah-sekolah berprestasi di bidang pemajuan kebudayaan. Selama kegiatan, siswa mengikuti workshop, pembelajaran kuratorial, serta penulisan karya budaya yang akan menjadi keluaran program.

“Pola pencampuran peserta lintas daerah dilakukan untuk memperkuat kolaborasi, adaptasi, dan kreativitas,” katanya.

Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi (PKT) Kemenbud, Restu Gunawan, menilai Cirebon sangat ideal sebagai laboratorium budaya karena memiliki objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang kaya.

“Saya meminta peserta mempelajari seluruh situs tersebut secara kontekstual,” tuturnya.

Restu mengatakan, pertemuan pelajar dari seluruh Jawa Barat di Kabupaten Cirebon membuka kesempatan besar membangun jejaring budaya.

Ia berharap siswa dapat terus mendiskusikan kebudayaan bahkan setelah program selesai.

“Kami meminta guru membawa metode pembelajaran interaktif ke sekolah masing-masing, karena menurutnya, pembelajaran berbasis konteks lokal dapat memperkuat daya nalar dan karakter siswa,” pungkasnya.

Dengan warisan budaya yang melimpah dan dukungan fasilitas pembelajaran, Kabupaten Cirebon dipandang menjadi episentrum penguatan literasi budaya Jawa Barat melalui Program Sekolah Budaya 2025. (din)

Read More

Kolaborasi UIN Siber Cirebon dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lakukan Penguatan Tata Kelola Akademik dan Implementasi RPL

BANDA ACEH - Dalam upaya memperkuat tata kelola akademik dan mengembangkan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjalin kerja sama strategis dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Kolaborasi ini ditandai melalui kegiatan benchmarking dan diskusi akademik yang dilaksanakan pada Senin–Rabu, 3–5 November 2025, bertempat di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam.

Rombongan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dipimpin oleh Rektor, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., diterima secara resmi oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., beserta jajaran pimpinan universitas. 

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kedua perguruan tinggi dalam memperkuat sinergi antar-PTKIN menuju tata kelola pendidikan tinggi Islam yang unggul, adaptif, dan berorientasi mutu.

Dalam sambutannya, Prof. Mujiburrahman menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

“Kami sangat menyambut baik langkah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam melakukan benchmarking dan kolaborasi akademik. UIN Ar-Raniry siap berbagi pengalaman dan mendukung penguatan sistem RPL yang kini menjadi salah satu instrumen penting dalam pengakuan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk memperkuat ekosistem akademik berbasis digital learning dan lifelong education, sejalan dengan mandat sebagai PTKIN pertama berbasis siber di Indonesia.

“Kami belajar banyak dari praktik baik UIN Ar-Raniry dalam implementasi RPL, mulai dari regulasi, asesmen portofolio, hingga tata kelola administratif. Kolaborasi ini bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga sinergi dalam membangun sistem pendidikan tinggi Islam yang inklusif dan berdaya saing,” jelasnya.

Delegasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terdiri atas Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), Prof. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu), Dr. Atikah Syamsi, M.Pd.I., Dr. Muslihudin, M.Ag., H. Toheri, S.Si., M.Pd., Basiran, M.A., Deding Sudarso, S.Ag., Nana Mulyana, S.E., Januar Fery, S.T., dan Nining Suryaningsih, S.E. 

Mereka mengikuti serangkaian diskusi intensif terkait mekanisme penerapan RPL, digitalisasi sistem akademik, serta penguatan mutu berbasis outcome learning.

Kegiatan ini juga menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut dalam bentuk joint research, pertukaran data akademik, kolaborasi publikasi ilmiah, serta pengembangan kurikulum RPL berbasis digital dan maqashid al-shariah.

“Kami berharap kemitraan ini dapat menjadi model kolaborasi PTKIN dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan tinggi, di mana pengakuan terhadap pembelajaran non-formal dan pengalaman kerja menjadi bagian penting dari sistem pendidikan masa depan,” tambah Prof. Aan.

Kolaborasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini menandai era baru sinergi antar-PTKIN dalam mewujudkan tata kelola akademik yang transparan, adaptif, dan berbasis inovasi digital, serta memperkuat peran PTKIN sebagai motor penggerak transformasi pendidikan Islam di Indonesia. (din)

Read More

Komitmen Wujudkan Kota Bersih, DLH Kota Cirebon Kepung dan Perangi Sampah

CIREBON, FC – Semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan kembali digaungkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon. Di bawah komando Kepala Dinas, dr. Yuni, seluruh jajaran pegawai dan staf DLH bergerak bergerilya memerangi sampah di berbagai titik wilayah kota, dari sudut hingga pusat kota.

Aksi kebersihan ini merupakan bentuk komitmen kuat DLH Kota Cirebon untuk mewujudkan kota yang bersih, asri, dan nyaman bagi seluruh warga. Dalam kegiatan yang berlangsung di kawasan Bima, Kota Cirebon, terlihat para pegawai DLH serentak turun tangan membersihkan tumpukan sampah dan merapikan area publik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon dr. Yuni menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi gerakan moral dan tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan tetap bersih.

“Kami ingin memberikan contoh nyata bahwa menjaga kebersihan kota bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. DLH akan terus bergerak, dari sudut ke sudut kota, memastikan Cirebon tetap bersih dan indah,” ujarnya penuh semangat.

Langkah aktif DLH ini mendapat apresiasi dari masyarakat Kota Cirebon. Banyak warga merasa bangga dan termotivasi untuk ikut berpartisipasi menjaga lingkungan sekitar. 

Mereka menilai kehadiran tim DLH yang turun langsung ke lapangan menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kebersihan dan kenyamanan kota.

DLH Kota Cirebon berkomitmen menjadikan kegiatan kebersihan ini sebagai gerakan berkelanjutan, bukan hanya insidental. Dengan semangat kebersamaan, DLH terus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan, karena Cirebon Bersih adalah Cirebon milik kita semua. (din)

Read More

Pemkab dan Polresta Cirebon Siagakan Aparat Hadapi Potensi Bencana 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Polresta Cirebon menggelar Apel Siap Siaga Bencana Alam di halaman Mapolresta Cirebon, Sabtu (1/11/2025), sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Polda Jawa Barat agar seluruh jajaran Polres dan Polresta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

“Apel ini menjadi bentuk koordinasi lintas instansi dalam rangka mitigasi risiko bencana yang kemungkinan terjadi di tahun 2025,” kata Hendra.

Ia menyampaikan, atas nama Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah mengapresiasi langkah Polresta yang berinisiatif memperkuat kesiapan penanggulangan bencana di daerah.

Menurut Hendra, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim penghujan.

“Namun kami berharap, tentu saja, semoga di tahun 2025 ini tidak terjadi bencana besar di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin menambahkan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, wilayah Cirebon termasuk daerah yang memiliki titik-titik rawan bencana.

Ia menyebut, kawasan timur seperti Waled dan Losari kerap dilanda banjir dan rob, sedangkan wilayah selatan meliputi Beber, Sedong, dan Dukupuntang berpotensi longsor.

“Atas instruksi Bupati dan Sekda, kami sudah menyiapkan langkah kesiapsiagaan, termasuk menghadapi potensi pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” kata Ikin.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menjelaskan, apel kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Jabar sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi bencana pada musim hujan.

Ia menegaskan, koordinasi dan komunikasi lintas instansi menjadi fokus utama dalam penanganan bencana, termasuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta logistik pendukung.

“Masing-masing unsur harus mengecek kesiapan personelnya, peralatan, dan logistik agar bisa digunakan kapan saja,” tutur Sumarni.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan mitigasi di tingkat desa hingga RT/RW agar masyarakat siap menghadapi bencana dan memahami langkah penyelamatan.

“Paradigma penanggulangan bencana sudah bergeser dari responsif menjadi preventif. Karena itu, mari bersama fokus mengurangi risiko dengan langkah-langkah pencegahan seperti normalisasi sungai, pembersihan saluran air, dan penanaman pohon,” ujarnya.

Sumarni berharap, upaya kesiapsiagaan ini dapat diwujudkan dalam aksi nyata untuk menekan risiko dan memastikan keselamatan masyarakat.

“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Kita harapkan zero fatalitas, tidak ada korban jiwa. Mari kita jaga alam, agar alam juga menjaga kita,” ucapnya menegaskan. (din)

Read More

Budidaya Ikan Lele, Ubah Lahan Rumah Menjadi Sumber Protein untuk Pencegahan Stunting

CIREBON – Halaman rumah yang biasanya hanya menjadi ruang kosong kini bertransformasi menjadi lahan produktif melalui budidaya ikan lele “Banyu Segara”, sebuah inisiatif yang diinisiasi oleh kader PKK Kelurahan Kebon Baru. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, hadir untuk menyaksikan panen ikan lele di lokasi tersebut, Jumat (31/10/2025).  

Wakil Wali Kota memberikan dukungan terhadap langkah strategis yang memadukan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi warga, dan upaya pencegahan stunting pada anak-anak melalui asupan protein.

Ia juga mengapresiasi dan rasa bangga kepada seluruh kader PKK Kebonbaru yang telah berinisiatif dan bekerja keras melaksanakan kegiatan ini bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon. 

"Kegiatan ini bukan sekadar program formal, tetapi wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, ketahanan pangan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi warga,” ujarnya.

Budidaya ikan lele merupakan contoh nyata bagaimana program pemberdayaan dapat berjalan dari bawah, dari masyarakat untuk masyarakat. Lahan sempit, halaman rumah, atau pekarangan kini menjadi sumber kehidupan, sekaligus sarana edukasi tentang ketekunan, kesabaran, dan kerja sama. 

"Menanam, memelihara, hingga memanen ikan lele tidak instan, proses ini mengajarkan nilai-nilai yang sama seperti membangun masyarakat yang tangguh, di mana setiap langkah harus direncanakan dengan baik dan dijalankan dengan hati," lanjutnya.

Menurutnya, panen budidaya ikan lele di Kebonbaru hari ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan stunting melalui protein bisa diwujudkan dari langkah-langkah sederhana di tingkat lokal.

“Dengan kreativitas, semangat gotong royong, dan ketekunan para ibu kader PKK, kita melihat bagaimana halaman rumah bisa diubah menjadi lahan produktif. Kegiatan ini juga menjadi pelajaran bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, kesungguhan hati, dan kerja sama antarwarga,” tambah Wakil Wali Kota.

Pemkot Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus mendukung inisiatif seperti ini melalui pembinaan teknis, bantuan sarana, dan pendampingan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong kelurahan lain di Kota Cirebon untuk mengadopsi kegiatan serupa, sehingga tercipta ketahanan pangan yang merata sekaligus upaya pencegahan stunting yang efektif.

“Jangan berhenti berinovasi. Teruslah belajar, teruslah berbagi pengetahuan dengan warga lain. Lahan-lahan produktif ini bisa menjadi pusat pemberdayaan yang nyata. Semoga panen hari ini membawa manfaat, menambah semangat, dan menjadi simbol keberhasilan bersama,” tutup Wakil Wali Kota.

Di tempat yang sama, Lurah Kebonbaru, Sufi Pelangi Jiwa, menambahkan bahwa skala budidaya saat ini memang masih kecil, namun dampaknya signifikan. 

“Panen ikan lele bisa mencapai 40 kilogram. Sekitar 30 persen dari hasil panen akan disalurkan untuk anak-anak melalui posyandu, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Sisanya dijual ke masyarakat dan kader PKK. Pakan yang digunakan pun premium, sehingga kualitas ikan tetap terjaga dan aman dikonsumsi,” jelas Sufi.

Sufi menyampaikan, kegiatan budidaya ikan lele tidak hanya menghadirkan manfaat gizi melalui protein yang berperan penting dalam pertumbuhan anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga.

"Warga dan kader PKK yang terlibat dapat memanfaatkan hasil panen untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar," pungkasnya.

Read More

Melayani dengan Hati, Membangun dengan Aksi, Kuwu Sujito Dorong Kepedulian Demi Sampiran Maju

CIREBON, FC – Semangat membangun Desa Sampiran tidak hanya tercermin dari deretan program kerja yang berjalan, tetapi juga dari cara kepemimpinan Kuwu Sujito yang penuh ketulusan dan kedekatan dengan warganya. 

Dengan prinsip “melayani dengan hati, membangun dengan aksi”, Kuwu Sujito terus menggerakkan semangat kebersamaan dan kepedulian masyarakat demi mewujudkan Sampiran yang maju, sejahtera, dan berdaya.

Di bawah kepemimpinannya, pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin humanis dan profesional. Setiap warga yang datang ke kantor desa disambut dengan ramah dan dilayani dengan cepat, tanpa berbelit. Bagi Kuwu Sujito, pelayanan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata dari pengabdian kepada masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan percaya bahwa pemerintah desa hadir untuk mereka. Semua pelayanan harus dilakukan dengan hati, karena itu bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kita,” ujar Kuwu Sujito dengan senyum khasnya.

Tak hanya fokus pada pelayanan, Kuwu Sujito juga mendorong tumbuhnya kepedulian sosial di tengah warga. Melalui berbagai kegiatan gotong royong, santunan bagi lansia dan dhuafa, hingga dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan, Desa Sampiran kian dikenal sebagai desa yang harmonis dan peduli sesama.

Kepedulian itu juga tampak dalam perhatian terhadap lingkungan dan kebersihan desa. Berbagai program penghijauan, penataan jalan, dan pengelolaan sampah terus digalakkan bersama warga. Kuwu Sujito menilai, kemajuan desa tidak akan tercapai tanpa keterlibatan dan kesadaran masyarakat.

“Kemajuan tidak bisa dibangun sendiri. Semua harus terlibat, saling peduli, dan bergerak bersama. Dari kepedulian, lahir kemajuan,” tuturnya penuh makna.

Kini, wajah Desa Sampiran semakin berubah. Pelayanan publik semakin baik, lingkungan lebih tertata, dan masyarakat semakin kompak. Kepemimpinan yang humanis dan aksi nyata Kuwu Sujito menjadi contoh bahwa pembangunan terbaik adalah yang berangkat dari hati dan kembali kepada rakyat.

Read More

Pemkab Cirebon Luncurkan Aplikasi SIPANTAU CSR dan EMPAL GENTONG

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pembinaan Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Strategi Pengendalian Inflasi Daerah.

Kegiatan yang digelar di Hotel Apita Cirebon pada Kamis (30/10/2025), dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman.

Dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Randy Tumpal Pardede, Kasdim 0620/Kabupaten Cirebon, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon yang juga memberikan arahan dan paparan.

FGD ini diikuti oleh sekitar 50 perusahaan di wilayah Kabupaten Cirebon, baik dari sektor swasta, BUMN, maupun BUMD, yang turut berpartisipasi aktif dalam diskusi dan audiensi.

Dalam sambutannya, Jigus–sapaan akrab Wabup Cirebon menyampaikan, kegiatan ini memiliki dua fokus utama, yaitu memperkuat pelaksanaan CSR agar lebih terarah, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah, serta membahas strategi pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“CSR dan pengendalian inflasi sama-sama berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Keduanya harus dijalankan secara sinergis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Jigus.

Jigus menegaskan, Pemkab Cirebon berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui penerapan regulasi dan inovasi digital, salah satunya lewat peluncuran aplikasi SIPANTAU CSR (Sistem Informasi Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan).

Aplikasi ini akan menjadi sarana pelaporan dan pemantauan program CSR secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain peluncuran SIPANTAU CSR, Pemkab Cirebon juga memperkenalkan strategi pengendalian inflasi daerah bertajuk EMPAL GENTONG dari singkatan Efektivitas Mitigasi Pengendalian dan Alternatif Logistik Gerakan Ekonomi Tangguh dan Organisasi Nyata Gotong Royong.

Strategi ini dirancang sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dan dunia usaha dalam menjaga ketersediaan pasokan, distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan ekonomi daerah tetap stabil dan masyarakat terlindungi dari gejolak harga,” ucapnya menambahkan.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bagian Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja tahun 2025 untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Cirebon,” ungkap Dadang.

“Selain itu, kami juga tengah menampung masukan dari dunia usaha terkait rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP),” tambahnya.

Para peserta dari perusahaan menyambut positif inovasi SIPANTAU CSR yang dianggap akan mempermudah pelaporan serta meningkatkan koordinasi dengan Pemkab dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial.

Melalui kegiatan FGD ini, Pemkab Cirebon berharap muncul gagasan-gagasan konstruktif dan komitmen bersama untuk membangun daerah yang tangguh, berdaya saing, dan sejahtera. (din)

Read More

Kick Off Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, Wujudkan Hunian Layak dan Nyaman

CIREBON - Bagi Ahmad, seorang buruh lepas harian yang tinggal bersama lima anggota keluarganya, renovasi rumahnya adalah anugerah yang tak ternilai. Bagian rumah yang rusak, seperti atap, talang, jendela, dan pintu, akhirnya diperbaiki. 

"Saya senang dan bahagia sekali, terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi," ujarnya sambil tersenyum lebar. 

Senyum serupa juga terlihat di wajah Radima, yang menempati rumahnya lebih dari 30 tahun. "Atap rumah bocor selama bertahun-tahun. Hari ini saya bahagia sekali melihat rumah kami direnovasi. Terima kasih Yayasan Buddha Tzu Chi," kata Radima, matanya berkaca-kaca.

Momen penuh makna ini menandai Kick Off Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cirebon dan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Kamis (30/10/2025). 

Melalui Program Bebenah Kampung, sebanyak 20 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Kesenden telah direnovasi dengan cepat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, memberikan dampak langsung kepada warga yang selama ini menunggu perbaikan rumah mereka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kolaborasi lintas elemen dalam pembangunan rumah rakyat. 

"Hari ini, kita melihat secara langsung bagaimana gotong royong bisa diwujudkan, bukan hanya melalui anggaran pemerintah, tetapi juga melalui kerja sama dengan lembaga swasta dan filantropi. Semangat ini membuat renovasi rumah rakyat menjadi lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih bermakna," ujarnya.

Menteri Maruarar melanjutkan, saat ini sekitar 9,9 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, dan 2,9 juta rumah yang ada tidak layak huni. Angka ini tentu menjadi tantangan besar, namun juga mengingatkan bahwa pembangunan rumah rakyat bukan sekadar angka di laporan, tetapi tentang kehidupan nyata jutaan keluarga. 

"Setiap rumah yang direnovasi, setiap genteng yang diperbaiki, dan setiap jendela yang diganti, adalah simbol perhatian kita terhadap sesama, simbol bahwa Indonesia bersatu, saling memperhatikan, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.

Ia juga menekankan nilai inspiratif dari kolaborasi ini. Menurutnya, program Renovasi Rumah Merah Putih yang kita kick off hari ini bukan hanya tentang membangun atau merenovasi rumah, tetapi tentang membangun harapan, membangun rasa aman, dan membangun kebahagiaan keluarga. 

"Semoga ini menjadi teladan bagi lembaga swasta dan komunitas lain untuk ikut berkontribusi, karena sesungguhnya pembangunan yang berkeadilan membutuhkan partisipasi semua pihak. Gotong royong adalah kekuatan bangsa kita, dan setiap rumah yang direnovasi adalah bukti nyata bahwa gotong royong itu hidup di tengah masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan rasa syukurnya atas kolaborasi ini. Ia menilai. Program Renovasi Rumah Merah Putih melalui Program Bebenah Kampung ini adalah contoh nyata sinergi yang luar biasa. 

"Hari ini kita berkumpul bukan di ruang formal, melainkan di jantung permukiman, di tengah-tengah warga. Ini adalah bukti bahwa semangat gotong royong untuk menyelesaikan masalah rakyat adalah roh dari pembangunan nasional," ujarnya.

Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Cirebon sangat menghargai inisiatif Kementerian PKP yang tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga membuka keran kolaborasi dengan pihak swasta. 

Bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi ini melengkapi dan mempercepat upaya Pemkot Cirebon dalam menuntaskan rumah tidak layak huni, sehingga semakin banyak keluarga dapat merasakan hidup di bawah atap yang kokoh dan nyaman.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya partisipasi aktif warga. Ia berpesan kepada para penerima manfaat, agar merawat rumah yang direnovasi ataupun yang baru dibangun dengan baik.

"Tetap rapi dan dijaga selalu kebersihannya. Semoga rumah ini bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan dan keamanan bagi keluarga," harapnya. (din)

Read More

Kota Cirebon Menjadi Contoh Proaktif dalam Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat

CIREBON – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sebagai salah satu daerah paling proaktif dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat. 

Hal ini terungkap saat kunjungan Menteri PKP dalam rangka kegiatan Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir, yang digelar di Aula Bale Jayadewata Kota Cirebon, Kamis (30/10/2025).

"Saya melihat wali kotanya sangat proaktif dalam mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap mengikuti aturan," ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara itu. 

Ara menambahkan, langkah cepat dan koordinatif yang dilakukan Pemkot Cirebon menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada kesempatan tersebut, 

Menteri PKP menggagas Gerakan Gotong Royong untuk membantu renovasi rumah warga kurang mampu di Kota Cirebon. Secara spontan, ia menyumbangkan Rp100 juta dari dana pribadi.

Dukungan cepat muncul dari berbagai pihak. Dalam waktu kurang dari lima menit, total dana terkumpul mencapai Rp600 juta, yang berasal dari Menteri PKP, Wali Kota Cirebon, dan para pengembang perumahan, tanpa menggunakan anggaran negara. Dana ini diperuntukkan bagi renovasi rumah tidak layak huni di Kota Cirebon.

"Semangat gotong royong yang tumbuh di sini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi rakyat, termasuk di sektor perumahan. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci percepatan penyediaan rumah layak huni. Semangat ini harus terus dilanjutkan," tegas Ara.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PKP dan program-program yang dibawa ke Kota Cirebon.

“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri hadir dengan membawa banyak program bagus. Kami tentu mendukung penuh sebagai pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa gerakan spontan yang diinisiasi Menteri PKP menjadi contoh nyata semangat kebersamaan. "Dalam waktu kurang dari lima menit, terkumpul Rp600 juta untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)," jelasnya.

Wali Kota juga menyoroti tantangan utama Pemkot dalam menyediakan hunian layak bagi warga. Berdasarkan data Pemkot, dari 90.749 kepala keluarga, masih terdapat backlog sebesar 11.179 unit atau sekitar 12,31% keluarga yang belum memiliki hunian tetap. Selain itu, kebutuhan rumah baru tiap tahun diperkirakan mencapai 4.400 unit akibat pertumbuhan kelompok usia produktif.

“Karena itu, kami bergerak cepat dan menyambut baik Program 3 Juta Rumah, berusaha memfasilitasi secara maksimal. Hingga 2025, tercatat 23 proyek perumahan subsidi berhasil menambah 3.238 unit hunian di Cirebon,” ungkapnya.

Dukungan Pemkot Cirebon juga terlihat dari kemudahan regulasi, seperti implementasi SKB 3 Menteri untuk pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR. Contohnya, Proyek Keandra Park Tahap II membangun 538 unit rumah MBR, dan 13 permohonan pembebasan BPHTB telah dikabulkan dengan total keringanan mencapai Rp55.900.000. Selain itu, bank-bank penyalur seperti BTN, BRI, dan BJB didorong untuk berkolaborasi dengan developer menyalurkan pembiayaan FLPP dan KUR.

Pemkot juga berfokus pada pengentasan Rutilahu dengan dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Diantaranya dari APBN yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 49 unit rumah di Kelurahan Argasunya, Kalijaga, Harjamukti, dan Pulasaren, masing-masing Rp20 juta.

Kemudian dari APBD Provinsi berupa Bantuan Rutilahu untuk 60 unit di Panjunan dan Kesenden, masing-masing Rp20 juta. Lalu dari APBD Kota Cirebon bantuan RTLH untuk 162 unit, dan hingga Agustus 2025, 117 unit telah terealisasi.

Meski banyak capaian positif, Wali Kota menekankan masih ada tantangan, khususnya terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Dari 147 perumahan, 128 belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot, padahal penyerahan ini vital untuk perawatan lingkungan dan keberlanjutan permukiman.

“Semoga arahan dan dukungan Bapak Menteri dapat membantu kami mengatasi tantangan ini. Mari kita jaga semangat gotong royong, perkuat kolaborasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah, sehingga Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan dapat terwujud,” tutupnya. (din)

Read More

Pasmar 1 Panen Raya dan Gelar Makan Siang Bergizi Bersama Anak-anak Cilincing

 

JAKARTA – Suasana hangat penuh semangat terasa di lahan ketahanan pangan Pasmar 1, Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara. Prajurit Pasmar 1 di bawah pimpinan Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, S.E, mengikuti kegiatan Panen Raya Ketahanan Pangan yang digelar secara terpusat melalui video conference (vicon), Rabu (29/10/2025).

Kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari program nasional ketahanan pangan yang dilaksanakan secara langsung di Permukiman TNI Angkatan Laut (Kimal) Lampung Utara, Provinsi Lampung. 

Hadir dalam kegiatan di Lampung, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoedin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., serta Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bersama para pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie Sjamsoedin memimpin panen raya kedelai varietas Garuda Merah Putih di atas lahan seluas 30 hektare. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan.

“Panen ini bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata kemandirian bangsa dalam menyediakan pangan dari tangan sendiri,” ujar Menhan Sjafrie.

Sementara itu, di Jakarta Utara, Danpasmar 1 Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili bersama prajurit dan tamu undangan dari berbagai instansi turut melaksanakan panen ikan nila serta menebar ribuan benih ikan di kolam ketahanan pangan Pasmar 1. Langkah ini menjadi bagian dari keberlanjutan program ketahanan pangan yang telah digalakkan di lingkungan Pasmar 1 selama ini.

Usai kegiatan panen, suasana menjadi semakin hangat saat Pasmar 1 mengundang anak-anak SDN 10 Cilincing untuk mengikuti program Makan Siang Bergizi Gratis. Hidangan bergizi disiapkan langsung oleh prajurit Pasmar 1 sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak sekolah.

“Kegiatan ini adalah komitmen kami untuk ikut mendukung program ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kami juga ingin menanamkan semangat cinta tanah air kepada generasi muda sejak dini,” ungkap Danpasmar 1.

Anak-anak tampak antusias menikmati santapan bergizi yang disajikan. Suasana semakin riuh gembira ketika Pasmar 1 memberikan kesempatan bagi mereka untuk menaiki dua Ranpur BVP-2, kendaraan tempur andalan Korps Marinir. Wajah-wajah polos para siswa yang tersenyum lebar menjadi pemandangan yang menghangatkan hari itu.

“Kami ingin anak-anak mengenal lebih dekat TNI, agar tumbuh rasa bangga dan cinta tanah air dalam diri mereka,” tambah Mayjen Ili Dasili.

Melalui kegiatan ini, Pasmar 1 tidak hanya menunjukkan kiprahnya dalam menjaga ketahanan nasional di bidang pangan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi anak-anak, sekaligus memperkuat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat di sekitarnya.

Read More

UKW SMSI Indramayu Berakhir, Ini Pesan Ketum SMSI Pusat Firdaus

INDRAMAYU – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu berakhir, Rabu (29/10/2025).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus menyampaikan pidato penutup pelaksanaan UKW yang bertempat di Grand Trisula Hotel, Kota Mangga.

Dalam sambutannya, Dia berpesan kepada para wartawan, terutama anggota SMSI, untuk melaksakan tugasnya sesuai tupoksi dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Demi menjaga kualitas dan kredibilitas pers. 

Firdaus mengapresiasi pelaksanaan UKW yang diadakan SMSI Indramayu yang bekerjasama dengan Lembaga Uji Pikiran Rakyat.

SMSI sebagai konstituen mendukung sepenuhnya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Apalagi, UKW merupakan keharusan bagi setiap jurnalis.

“UKW ini untuk menguji kerja dan karya jurnalaistik. Jika kerjanya kompeten, maka karyanya pun demikian. Sehingga nantinya dari UKW ini menjadi bekal dalam menjalankan profesi kewartawanan,” kata dia.

Diapun kembali berpesan, agar UKW dapat dilaksanakan oleh SMSI di daerah lain.

“Kita dorong dan SMSI di kabupaten kota kordinasi dengan pemda masing-masing untuk bisa melaksanakan UKW,” sarannya.

Firdaus mengungkapkan, dalam waktu dekat SMSI Pusat akan melakukan MoU dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Pikiran Rakyat.

Dalam kerjasama ini, wartawan PWI yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SMSI nantinya akan diuji oleh Lembaga Uji Pikiran Rakyat yang akan berkeliling ke seluruh daerah di Indonesia.

“SMSI dan PWI ini ibarat dua sisi mata uang. Maka bisa berkolaborasi untuk melaksanakan UKW secara rutin. Misalnya tahun ini SMSI, nah tahun depannya giliran PWI,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, Firdaus mengajak wartawan untuk menjaga jalannya roda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Wartawan adalah mitra yang harus bisa menjaga pimpinan daerah. Menjaga jangan sampai terpeleset. Kalau kebijakannya tidak sesuai, diingatkan,” tandasnya.

Read More