Bupati Imron Buka Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di Desa Sambeng

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron membuka kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2025 di Balai Desa Sambeng, Kecamatan Gunungjati, Senin (27/10/2025).

Program karya bakti ini digagas oleh Kodim 0620/Kabupaten Cirebon sebagai bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Bupati Imron mengapresiasi pelaksanaan BSMSS yang melibatkan langsung masyarakat setempat dalam kegiatan pembangunan.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Saya sebagai bupati dan atas nama masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pekerjanya melibatkan masyarakat Desa Sambeng. Bhakti TNI ini, selain mengerjakan jalan, juga memberdayakan masyarakat setempat,” ujar Imron.

Ia berharap, kegiatan BSMSS dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“TNI dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan, memperbaiki jalan sekaligus memberdayakan warga sekitar,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Mukhammad Yusron menjelaskan, BSMSS merupakan program tahunan yang dilakukan secara bergilir di berbagai desa dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.

“Program BSMSS ini kami laksanakan setiap tahun dengan sasaran yang berbeda. Kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kodim, serta para kuwu yang mengajukan desanya (untuk kegiatan BSMSS). Namun, kita meninjaunya dnegan skala prioritas setiap tahunnya,” terang Yusron.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur desa berupa pengecoran jalan sepanjang 300 meter.

“Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam aksesibilitas dan perekonomian desa,” ujarnya. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Evaluasi Perda PDRD: Soroti PBB-P2 dan Retribusi Parkir yang Belum Optimal

 

CIREBON – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi bersama Pemerintah Daerah Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD, Senin (27/10/2025).

Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam pertemuan itu, dua sektor menjadi perhatian utama: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi parkir tepi jalan umum, yang selama ini menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, M. Noupel, SH., MH., menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak perlu dilakukan secara rasional, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak (WP).

“Ending-nya memang tetap ada kenaikan, tapi tidak akan memberatkan wajib pajak,” ujar Noupel.

Ia menjelaskan, pembahasan Raperda akan dilakukan secara terbuka melalui public hearing untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum difinalisasi.

“Kami ingin memastikan masyarakat didengar. Kenaikan tarif akan kita batasi di kisaran 20–30 persen, karena kondisi ideal memang sulit dicapai. Namun, yang utama adalah proporsionalitas dan keadilan,” katanya.

Noupel menambahkan, penyesuaian tarif akan memperhitungkan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serta kondisi sosial ekonomi warga di tiap wilayah, agar tidak menimbulkan beban berlebih.

Selain PBB-P2, DPRD juga menyoroti sektor retribusi parkir yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan terhadap PAD, meski tarif parkir telah dinaikkan sejak 2021.

Anggota Bapemperda, Andi Riyanto Lie, mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor ini masih jauh dari harapan.

“Padahal dari sisi tarif, motor naik dari seribu jadi dua ribu, mobil dari dua ribu jadi empat ribu. Tapi realisasinya masih belum maksimal,” jelasnya.

Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sebelum penyesuaian tarif, realisasi pendapatan mencapai Rp1,6 miliar. Namun setelah kenaikan tarif di tahun 2021, peningkatannya hanya 16 persen menjadi Rp1,88 miliar.

Tren tersebut terus menurun hingga 2024, di mana kenaikan hanya sekitar 5 persen.

“Jadi meskipun tarif naik, efeknya ke PAD tidak terasa signifikan. Kami beri waktu dua tahun bagi Dishub untuk berbenah. Kalau tidak ada perbaikan, bisa saja tarif dikembalikan seperti semula,” tegas Andi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Ujianto, mengakui bahwa capaian PAD dari retribusi parkir masih di bawah target.

“Hingga akhir 2025 kami perkirakan hanya mencapai Rp3,1 miliar dari target Rp4,6 miliar. Karena itu, target tahun 2026 akan kita sesuaikan menjadi Rp4 miliar,” ujarnya.

Dishub, lanjutnya, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir, termasuk potensi kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan.

“Saat ini ada 285 titik parkir dan 430 juru parkir yang akan kami optimalkan. Kita akan kaji potensi pendapatan agar sistemnya lebih tertib dan transparan,” tambahnya.

Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh anggota Bapemperda DPRD Kota Cirebon lainnya: dr. Tresnawaty, Sp.B, Imam Yahya, S.Fil., M.Si., dan Anton Octavianto, S.E., M.M., M.M.Tr., serta Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, S.P., M.Si., dan perwakilan perangkat daerah pengampu PAD.

Melalui pembahasan yang terbuka dan partisipatif, DPRD berharap perubahan Perda PDRD ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kota Cirebon, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (din)

Read More

Mantan Wali Kota Cirebon, Eti Herawati Resmi Mendaftar sebagai Calon Ketua Kadin Kota Cirebon 2025–2030

 

CIREBON – Mantan Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, resmi mendaftar sebagai calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon periode 2025–2030. Eti mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Panitia Musyawarah Kota (Mukota) VIII Kadin Kota Cirebon pada Senin, 27 Oktober 2025.

Kehadiran Eti Herawati dalam bursa calon Ketua Kadin memberi warna tersendiri bagi dinamika Mukota VIII yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025 mendatang. 

Sebagai figur perempuan yang sudah berpengalaman memimpin daerah, langkah Eti dinilai membawa semangat baru dalam mendorong sinergi dunia usaha dan pembangunan ekonomi lokal.

Dalam keterangannya, Eti menyampaikan tekadnya untuk menjadikan Kadin sebagai wadah yang benar-benar berpihak kepada para pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah di Kota Cirebon.

“Saya maju karena ingin para pelaku usaha di Kota Cirebon semakin diberdayakan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah. Kota Cirebon memiliki peluang besar untuk tumbuh signifikan, terutama di sektor perdagangan, industri kreatif, dan pariwisata,” ujar Eti.

Ia menegaskan, dengan jaringan luas yang dimilikinya, dirinya berkomitmen membangun sinergi kuat antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kadin, kata Eti, harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kolaboratif.

“Kota Cirebon memiliki potensi besar, tetapi semua itu hanya bisa berkembang jika kita bergerak bersama. Kadin harus menjadi jembatan bagi kolaborasi itu,” tegasnya.

Sementara itu, Panitia Mukota VIII Kadin Kota Cirebon menyampaikan bahwa pendaftaran calon Ketua Kadin dibuka sejak 25 September hingga 28 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB. Tahapan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan organisasi Kadin Kota Cirebon untuk lima tahun ke depan.

Dengan masuknya Eti Herawati ke dalam bursa calon Ketua Kadin, proses Mukota VIII tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih dinamis dan penuh gagasan, sejalan dengan semangat membangun ekonomi Cirebon yang inklusif dan berdaya saing. (Ara)

Read More

Kapolresta Cirebon Terima Penghargaan Tokoh Teladan Peduli Generasi Muda dari Universitas Muhammadiyah Cirebon

 

CIREBON – Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H. menerima penghargaan sebagai Tokoh Teladan Peduli Generasi Muda dalam acara Wisuda ke-33 Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Tahun Akademik 2024–2025 yang digelar di Convention Hall UMC, Jalan Fatahillah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (25/10/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan komitmen Kombes Pol. Sumarni dalam mendorong pembinaan serta pemberdayaan generasi muda melalui berbagai program preemtif dan preventif, kemitraan dengan lembaga pendidikan, serta kegiatan pembinaan pelajar. 

Upaya tersebut dinilai berhasil menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Cirebon menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga besar UMC yang telah memberikan penghargaan tersebut.

“Selama ini Polresta Cirebon sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan UMC yang dipimpin oleh Bapak Arif Nurudin. Beliau sosok yang inspiratif, humble, adaptif, dan solutif, serta sangat peduli terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon,” ujar Kombes Pol. Sumarni.

Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap para wisudawan UMC yang disebutnya sebagai wajah-wajah penuh semangat dan energi baru bagi kemajuan bangsa.

“Saya yakin para wisudawan UMC yang telah ditempa di kampus terbaik di Kabupaten Cirebon ini akan menjadi generasi unggul yang membawa Indonesia ke arah lebih baik,” ujarnya.

Namun demikian, Kapolresta Cirebon juga mengingatkan bahwa di balik peluang besar yang dimiliki generasi muda, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti bonus demografi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika ekonomi global.

Ia mendorong para wisudawan untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kepemimpinan itu bukan sekadar mengarahkan atau memotivasi orang lain, tetapi bagaimana menjadi teladan dan mampu bersama-sama menciptakan solusi dari berbagai persoalan,” pesan Sumarni.

Ia pun berharap para lulusan UMC dapat menjadi bagian dari generasi yang mengabdi dan berkontribusi untuk bangsa.

“Kami berharap ribuan lulusan UMC menjadi bagian dari perubahan positif bagi negeri ini. Selamat mengabdi dan berbakti untuk Ibu Pertiwi,” pungkasnya. (din)

Read More

KLH dan Kepala Dinas LH Kota Cirebon. Dukung Kelurahan Kebonbaru Tingkatkan Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular

CIREBON, FC  – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) memberikan bantuan fasilitas pengelolaan sampah kepada Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. 

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular berbasis masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, dr Yuni Darti menyatakan bahwa alat pendukung pengelolaan sampah yang dimaksud saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi dan akan segera digunakan oleh masyarakat. 

"Alatnya sudah on the way dan kami pastikan peralatan tersebut segera tiba serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah," tandasnya. 

Menurut Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., M.E.S, menjelaskan bahwa bantuan tersebut tidak hanya berupa sarana pengelolaan sampah, tetapi juga dapat menjadi aset ekonomi yang produktif jika dikelola dengan baik oleh masyarakat.

“Aset seperti ini bisa menjadi modal yang sangat bagus. Kami berharap Bapak Wali Kota dapat terus menggerakkan masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi gerakan bersama yang memiliki manfaat ekonomi,” ujar Erik Teguh saat menyerahkan bantuan di Kebonbaru.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyambut baik dukungan KLH dan apresiasi atas perhatian terhadap kebersihan lingkungan di Kota Cirebon.

“Alhamdulillah, saat ini Kota Cirebon memiliki sembilan TPS3R hasil bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan gerakan kebersihan ini sebagai gerakan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, komunitas lingkungan, hingga sektor swasta.

“Harapannya, Cirebon dapat menjadi kota yang bersih, indah, aman, nyaman, dan sejahtera,” tegasnya.

Bantuan KLH ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga. (din)

Read More