Walikota Cirebon Targetkan LHKPN Tahun 2020 Tercapai 100 Persen

Walikota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH

FOKUS CIREBON - Tahun ini capaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kota Cirebon ditargetkan mencapai 100 persen. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH, pada kegiatan Evaluasi LHKPN, Jumat, (14/2/2020) di salah satu hotel di Kota Cirebon.

“Capaian LHKPN Kota Cirebon pada 2019 lalu baru mencapai 97,3 persen. Karenanya tahun ini dan bahkan tahun-tahun seterusnya, capaian pelaporan LHKPN di Kota Cirebon bisa mencapai 100 persen," ungkapnya.

Azis menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, Pemda Kota Cirebon juga bertekat untuk mewujudkannya.

Namun untuk mewujudkannya harus dimulai dari penyelenggara negara yang juga harus bersih terlebih dahulu. Karena itu, sebagai penyelenggaran negara baik dirinya maupun aparatur sipil negara (ASN) terutama yang sudah masuk eselon dua, memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki setiap tahunnya.

Pelaporan tersebut menurut Azis sebagai bentuk transparansi, integritas dan akuntabilitas. Juga sesuai dengan peraturan KPK RI nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Terlebih kegiatan ini menghadirkan narasumber langsung dari KPK RI,” ungkap Azis.

Karenanya Azis meminta agar kegiatan ini benar-benar dimanfaatkan untuk bisa mengisi LHKPN secara jujur dan transparan sehingga di kemudian hari tidak sampai menimbulkan sejumlah persoalan. (nur)

Read More

Perjuangankan Hak-Hak Pekerja, SPN 'Ngadu" Ke DPRD

FOKUS CIREBON - Sambil membawa atribut aksi, massa dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cirebon, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Kamis (13/2/2020). 

Mereka datang untuk mengadukan soal RUU Omnibus Law yang dianggap belum mensejahterakan para buruh. 

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris SPN Kabupaten Cirebon, Sudaryana yang menyatakan bahwa salah satu rancangan pemerintah yang akan menyulitkan buruh yakni RUU Omnibus Law. 

Dirinya juga menggangap, pemerintah pun dianggap belum menegakkan supremasi hukum. "Selama ini kami menilai pengusaha tidak taat hukum, seakan kebal dengan hukum yang berlaku," kata Sudaryana.

Maka kondisi yang akan terjadi bahwa tenaga kontrak saat ini selalu dibayang-bayangi pemberhentian sepihak oleh perusahaan. Pihaknya mengharapkan, adanya peraturan jelas sehingga buruh merasakan aman dan nyaman saat bekerja.

Selain itu, upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), hanya dilakukan oleh sejumlah perusahaan saja. Dari hasil motoring SPN Kabupaten Cirebon, hanya 200 perusahaan yang memberikan upah layak kepada para pekerja.

"Bayangkan saja, dari 2000 perusahaan hanya 200 saja yang sudah memberikan upah layak. Berharap kepada legislatif supaya perjuangkan keinginan kami ke pemerintah pusat," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Lutfhi, mendukung apa yang disampaikan oleh SPN Kabupaten Cirebon untuk memastikan hak-hak dan terikat dalam perjanjian tidak merugikan.

"Kita perlu melindungi kepastian kesejahteraan teman-teman sebagai pekerja. Kedua, perlu dicermati adalah kepentingan-kepentingan pemerintah pusat untuk menciptakan suatu kondisi dimana lapangan pekerjaan bisa digenjot dan bisa ditingkatkan," kata Lutfhi. (nur)

Read More

Sukses Laksanakan Try Out, SMP Negeri 1 Talun Siap UNBK 2020

Siswa Kelas 9 SMPN 1 Talun tengah melaksanakan Try Out di sekolah setempat 

FOKUSCIREBON - Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon, Yeni Suryani Karyawati SPd, MM mengatakan, SMPN 1 Talun saat ini tengah melaksanakan Try Out (TO) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), begitu juga semua peralatannya, walau masih ada kekurangan sebanyak 20 unit lagi.

“Untuk UNBK, semua komputer di labor SMP 1 Talun siap digunakan, dan mengenai kekurangan akan kami usahakan, termasuk meminjam kepada para guru, baik laptop maupun notebook, sisanya tetap kita usaha, yang penting pas hari pelaksanaan UNBK semua siswa terlayani," katanya kepada fokuscirebon.com, Kamis, (13/2/2020) di kantornya.

Yeni mengaku, selain mempersiapkan alat, kami pihak sekolah juga mempersiapkan banyak hal, antara lain memberikan bekal pelajaran kepada peserta didik melalui belajar di sekolah, belaja tambahan, untuk memacu anak agar lebih giat lagi belajar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Kepsek berprestasi Se-Kabupaten Cirebon tahun 2019 ini mengaku, setelah perpindahannya dari SMPN 4 Palimanan pada Oktober 2018 lalu, banyak hal yang dilakukan di SMP Negeri 1 Talun. Di antaranya mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan sekolah.

"Saat ini, para siswa sudah membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah. Sehingga tidak ada lagi plastik yang berserakan di sekolah, karena sudah kita larang, ini juga membantu program pemerintah untuk menghilangkan limbah plastik," katanya.

Yeni yang yakin dengan kesiapan siswanya pada UNBK nanti, mengajak wartawan fokus cirebon untuk melihat-lihat ruang labor komputer yang tengah digunakan para siswa dalam pelaksanaan Try Out (TO) di SMPN 1 Talun. 

"Dari berbagai persiapan yang kami lakukan, sekolah optimis siswa dapat menjalani ujian dengan baik. Penerapan UNBK dinilai memberi keuntungan bagi siswa, karena lebih efisien, keamanan lembar soal juga lebih terjaga," ujar Yeni optimis. (din)

Read More

Ciptakan Wisata Lokal, Kuwu Desa Kubang Dukung Program 'Cirebon Katon'

Kuwu Desa Kubang, Wawan Karyawan

FOKUS CIREBON - Terobsesi oleh keinginannya untuk memajukan daerah, Kuwu Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Wawan Karyawan,  berencana akan membangun sebuah tempat pariwisata alam di desanya. 

Pembangunan tersebut diharapkan pada tahun 2021 bisa terwujud. Saat ini pihak desa baru merencanakan penataan kawasan. Nanti pada awal pembangunan, wisata alam tersebut yang dibangun adalah arung jeram atau tubing, lokasinya di Sungai Cipager. 

"Ya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pemkab Cirebon, dengan Kadis Pariwisata juga bagian lingkungan, bahkan kami juga sudah mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Barat serta ke Kemenpan RI, mudah-mudahan rencana ini didukung," katanya kepada  fokuscirebon.com, Kamis, (13/2/2020).

Wawan juga mengaku sudah berkoordinasi ke sejumlah OPD di Kabupaten Cirebon dan mendapat dukungan.

Alasan Wawan ingin membangun wisata alam ini agar masyarakat tidak jauh-jauh lagi saat berliburan, cukup datang ke Desa Kubang, mereka akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan hiburan menyenangkan lainnya. 

"Ini konsep kami, yakni ingin mengangkat potensi daerah melalui wisata alam. Sekaligus mengajak warga masyarakat pada program "Cirebon Katon", dan kedepannya tidak hanya arung jeram atau tubing, tetapi juga dibangun flying fox, perkemahan dan lainnya," ujarnya.

Wawan berharap dengan rencana tersebut, potensi wisata yang berada di Desa Kubang, bisa menjadi aset wisata bagi wisatawan lokal, regional maupun nasional. "Mohon doanya saja mas, semoga rencana ini bisa terwujud," tandas Wawan. (din)

Read More

Bertemu Walikota Dan Bupati Se-Jawa Barat, Gubernur Jabar Serap Aspirasi

FOKUS CIREBON - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyerap aspirasi 27 pemerintah daerah se-Jabar terkait program prioritas pembangunan strategis untuk tahun 2021 dalam Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/20).

Bupati Sukabumi Marwan Hamami, misalnya. Dia memaparkan sejumlah program pembangunan stretegis Kabupaten Sukabumi pada 2021. Mulai dari perbaikan konektivitas dan aksesibilitas menuju Geopark Ciletuh sampai ruang terbuka hijau di kawasan Citepus.

Kemudian, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengatakan bahwa program prioritas pembagunan strategis Kota Cimahi adalah renovasi Stadion Sangkuriang dan pembangunan rumah sakit agar kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya membaik.

“Saya minta hanya lima proyek strategis. Kebanyakan tentang kesehatan, membangun-bangun rumah sakit itu masih paling banyak, hampir 60 persen itu infrastruktur jalan dan sisanya lain-lain,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Setelah menyerap aspirasi dari 27 pemerintah daerah, Kang Emil menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan berupaya membantu 27 pemda di Jabar merealisasikan semua program prioritas pembangunan strategis untuk 2021. Salah satunya dengan melobi anggota dewan untuk menganggarkan anggaran bagi pemda kabupaten/kota di Jabar.

“Kita akan mendiskusikan dengan Bapeda Jawa Barat mana-mana yang perlu kami bantu melobi,” kata Kang Emil. “Kadang-kadang sama dewan suka digeser, kadang dikurangi atau ditambahkan. Nah, mereka-mereka (pemda) yang kurang mengawal itu biasanya kena geser,” imbuhnya.

Selain mengawal dan melobi anggaran, Kang Emil meminta 27 pemda kabupate/kota di Jabar untuk berinovasi, seperti membuat tim untuk melobi DPRD.

“Tahun 2020 Pemda Provinsi Jawa Barat membantu daerah itu dengan total Rp7 triliun. Tadi kita rekap semuanya permohonan para wali kota dan bupati itu nilainya total Rp10 triliun, berarti kan ada gep Rp3 triliun. Nanti kita cari,” katanya.

“Kalau PAD naik, dananya lancar, ya, semua keinginan beliau-beliau ini bisa kita penuhi. Kalau ternyata kurang nanti kita informasikan lagi. Jumlah Rp10 triliun ini untuk tahun 2021, di tahun 2020 kita akan membelanjakan sebesar Rp7 triliun. Tahun 2021 kan itu banyaknya minta lagi tuh, ditotal dan direkap sebesar Rp10 triliun,” tambahnya.

Dalam KOPDAR kali ini, Kang Emil memberikan pemahaman terkait masalah pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jabar untuk para kepala daerah, di mana pola sebelumnya adalah TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

“TP4D sudah diberhentikan oleh pemerintah dan kami ingin buat yang sama dengan pola baru. Nantinya para kepala daerah ini mendefinisikan proyek-proyek strategis yang bakal dikawal oleh kejaksaan dan kami pun gak akan ragu membelanjakan anggaran serta tak khawatir jika ada hal-hal yang kurang baik secara hukum,” ucap Kang Emil.

Read More