Atasi Korban Pelecehan Seksual, Korps PMIII Putri Cirebon Resmikan Rumah Kopri Cirebon

CIREBON, (FC) - Kekerasan seksual yang kerap meresahkan masyarakat dan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, membuat Korps PMII Putri Cirebon meresmikan Rumah Kopri Cirebon, Sabtu, (15/2/2020).

Keberadaan Rumah Kopri Cirebon (RKC) ini, diharapkan menjadi ruang aman bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Kopri Cirebon dalam menyorot permasalahan-permasalahan gender dengan mengadakan seminar nasional tentang pembangunan berkelanjutan yang adil gender dan peresmian Rumah Kopri.

“Kader perempuan PMII harus mengambil peran dalam berbagai sektor, sebab perempuan adalah tonggak perubahan bangsa,” katanya saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional Sustainainaible Development Goals (SDGs) yang diselenggarakan Kopri Cirebon.

Eti menilai isu gender merupakan isu utama dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), meskipun telah banyak upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan penguatan kelembagaan, akan tetapi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih tetap ada.

“Pemda Kota Cirebon siap memberikan support, kepada Kopri Cirebon dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gender,” tuturnya.

Ketua Kopri Cirebon, Okta mengungkapkan Rumah Kopri nantinya akan digunakan dalam memberikan motivasi, dan pendampingan kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual dan bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelesaikan kasusnya.

“Kami harapkan semua pihak jika melihat kasus-kasus gender tersebut, agar melapor kemudian kita bergerak bersama” ujarnya.

Pada saat yang sama, Ketua PMII Cabang Cirebon, Slamet Ahbahyat berharap Rumah Kopri dapat mengedukasi kalangan remaja khususnya untuk memahami pembangunan berkelanjutan yang adil gender.

“Isu gender telah menjadi isu internasional maka kader perempuan PMII harus mengambil peran dalam hal ini,” katanya.

Perwakilan Pengurus Besar (PB) Kopri, Uswatun Hasanah menambahkan penanganan masalah gender terutama pada program pembangunan yang adil gender telah dilakukan mulai tahun 2000-2015, kemudian ditargetkan kembali mulai 2020-2030 dengan target pencapaian 17 tujuan dan 169 target.

“Maka, Kopri harus bisa mensinergikan 17 goals pembangunan berkelanjutan yang adil gender,” tambahnya. (nur)

Read More

Uji Kemampuan Siswa, Lomba Calistung Dan KSN-SD Digelar Di Tingkat Kecamatan

Kegiatan Calistung dan KSN-SD tingkat Kecamatan Pekalipan

FOKUS CIREBON - Seluruh siswa sekolah dasar di Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon mengikuti kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN-SD) Sekolah Dasar dan lomba baca, tulis, hitung (Calistung) tingkat Kecamatan Pekalipan, Sabtu, (15/2/2020) bertempat di Komplek SDN Pulasaren.

Sebanyak 10 siswa terbaik, dari masing-masing sekolah dasar menjadi peserta lomba. Mereka akan bersaing ketat dengan siswa  lainnya untuk memperebutkan piala juara 1,2 dan 3.

“Lomba Calistung ini merupakan agenda rutin tahunan yang biasa digelar di lingkup Korwil Pendidikan Kecamatan dan diikuti oleh peserta didik, mulai dari kelas 1, 2 dan 3 untuk lomba Calistung, sedang kelas 4 dan 5 untuk Kompetisi Sains Nasional dengan mata pelajaran IPA dan Matematika," kata Deni Rochman, MPd, Korwil Kecamatan Pekalipan.

Deni juga menjelaskan bahwa kompetisi dan lomba calistung ini sebagai kesempatan sekolah, selain sebagai ajang evaluasi, lomba tersebut juga untuk menyeleksi peserta didik pilihan untuk mewakili lomba di tingkat Kota Cirebon.

Sementara menurut Dra Hj Sri Asih M.PdI, Kepala Sekolah SD Negeri Pegajahan 1, bahwa lomba ini merupakan ajang pelatihan bagi peserta didik untuk bisa dan berani tampil di depan umum, dan Juara itu adalah sebuah bonus hasil dari jerih payahnya. 

"Ya, kami mengikutkan 10 siswa dan mereka sudah digembleng dan diberikan latihan-latihan untuk mengikuti lomba ini," tandas Sri Asih. (din)

Read More

Walikota Cirebon Targetkan LHKPN Tahun 2020 Tercapai 100 Persen

Walikota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH

FOKUS CIREBON - Tahun ini capaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kota Cirebon ditargetkan mencapai 100 persen. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH, pada kegiatan Evaluasi LHKPN, Jumat, (14/2/2020) di salah satu hotel di Kota Cirebon.

“Capaian LHKPN Kota Cirebon pada 2019 lalu baru mencapai 97,3 persen. Karenanya tahun ini dan bahkan tahun-tahun seterusnya, capaian pelaporan LHKPN di Kota Cirebon bisa mencapai 100 persen," ungkapnya.

Azis menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, Pemda Kota Cirebon juga bertekat untuk mewujudkannya.

Namun untuk mewujudkannya harus dimulai dari penyelenggara negara yang juga harus bersih terlebih dahulu. Karena itu, sebagai penyelenggaran negara baik dirinya maupun aparatur sipil negara (ASN) terutama yang sudah masuk eselon dua, memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki setiap tahunnya.

Pelaporan tersebut menurut Azis sebagai bentuk transparansi, integritas dan akuntabilitas. Juga sesuai dengan peraturan KPK RI nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Terlebih kegiatan ini menghadirkan narasumber langsung dari KPK RI,” ungkap Azis.

Karenanya Azis meminta agar kegiatan ini benar-benar dimanfaatkan untuk bisa mengisi LHKPN secara jujur dan transparan sehingga di kemudian hari tidak sampai menimbulkan sejumlah persoalan. (nur)

Read More

Perjuangankan Hak-Hak Pekerja, SPN 'Ngadu" Ke DPRD

FOKUS CIREBON - Sambil membawa atribut aksi, massa dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cirebon, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Kamis (13/2/2020). 

Mereka datang untuk mengadukan soal RUU Omnibus Law yang dianggap belum mensejahterakan para buruh. 

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris SPN Kabupaten Cirebon, Sudaryana yang menyatakan bahwa salah satu rancangan pemerintah yang akan menyulitkan buruh yakni RUU Omnibus Law. 

Dirinya juga menggangap, pemerintah pun dianggap belum menegakkan supremasi hukum. "Selama ini kami menilai pengusaha tidak taat hukum, seakan kebal dengan hukum yang berlaku," kata Sudaryana.

Maka kondisi yang akan terjadi bahwa tenaga kontrak saat ini selalu dibayang-bayangi pemberhentian sepihak oleh perusahaan. Pihaknya mengharapkan, adanya peraturan jelas sehingga buruh merasakan aman dan nyaman saat bekerja.

Selain itu, upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), hanya dilakukan oleh sejumlah perusahaan saja. Dari hasil motoring SPN Kabupaten Cirebon, hanya 200 perusahaan yang memberikan upah layak kepada para pekerja.

"Bayangkan saja, dari 2000 perusahaan hanya 200 saja yang sudah memberikan upah layak. Berharap kepada legislatif supaya perjuangkan keinginan kami ke pemerintah pusat," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Lutfhi, mendukung apa yang disampaikan oleh SPN Kabupaten Cirebon untuk memastikan hak-hak dan terikat dalam perjanjian tidak merugikan.

"Kita perlu melindungi kepastian kesejahteraan teman-teman sebagai pekerja. Kedua, perlu dicermati adalah kepentingan-kepentingan pemerintah pusat untuk menciptakan suatu kondisi dimana lapangan pekerjaan bisa digenjot dan bisa ditingkatkan," kata Lutfhi. (nur)

Read More

Sukses Laksanakan Try Out, SMP Negeri 1 Talun Siap UNBK 2020

Siswa Kelas 9 SMPN 1 Talun tengah melaksanakan Try Out di sekolah setempat 

FOKUSCIREBON - Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Talun, Kabupaten Cirebon, Yeni Suryani Karyawati SPd, MM mengatakan, SMPN 1 Talun saat ini tengah melaksanakan Try Out (TO) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), begitu juga semua peralatannya, walau masih ada kekurangan sebanyak 20 unit lagi.

“Untuk UNBK, semua komputer di labor SMP 1 Talun siap digunakan, dan mengenai kekurangan akan kami usahakan, termasuk meminjam kepada para guru, baik laptop maupun notebook, sisanya tetap kita usaha, yang penting pas hari pelaksanaan UNBK semua siswa terlayani," katanya kepada fokuscirebon.com, Kamis, (13/2/2020) di kantornya.

Yeni mengaku, selain mempersiapkan alat, kami pihak sekolah juga mempersiapkan banyak hal, antara lain memberikan bekal pelajaran kepada peserta didik melalui belajar di sekolah, belaja tambahan, untuk memacu anak agar lebih giat lagi belajar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Kepsek berprestasi Se-Kabupaten Cirebon tahun 2019 ini mengaku, setelah perpindahannya dari SMPN 4 Palimanan pada Oktober 2018 lalu, banyak hal yang dilakukan di SMP Negeri 1 Talun. Di antaranya mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan sekolah.

"Saat ini, para siswa sudah membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah. Sehingga tidak ada lagi plastik yang berserakan di sekolah, karena sudah kita larang, ini juga membantu program pemerintah untuk menghilangkan limbah plastik," katanya.

Yeni yang yakin dengan kesiapan siswanya pada UNBK nanti, mengajak wartawan fokus cirebon untuk melihat-lihat ruang labor komputer yang tengah digunakan para siswa dalam pelaksanaan Try Out (TO) di SMPN 1 Talun. 

"Dari berbagai persiapan yang kami lakukan, sekolah optimis siswa dapat menjalani ujian dengan baik. Penerapan UNBK dinilai memberi keuntungan bagi siswa, karena lebih efisien, keamanan lembar soal juga lebih terjaga," ujar Yeni optimis. (din)

Read More