Tangani Banjir Jabotabek, BPPT Nyatakan Masih Terapkan TMC

JAKARTA-- Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), Hammam Riza mengatakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) masih diterapkan untuk menanggulangi banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Kekuatan kolaborasi diyakinkan berada di balik kesuksesan penerapan teknologi hujan buatan demi mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah.

TMC tidak bisa dilakukan hanya oleh Balai Besar TMC di BPPT. "Kalau bicara ekosistem tentu itu tidak berarti hanya satu stakeholder saja, tapi TMC harus dengan kolaborasi, seperti diketahui awal tahun ini, pada 1 Januari 2020, banjir merendam banyak wilayah di Jabodetabek akibat hujan ekstrem," kata Hammam, saat acara Penguatan Ekosistem TMC Mitigasi Banjir Jabodetabek, di Ruang Komisi utama,  Gd. 2 BPPT Lt. 3, Jl. M. H. Thamrin no. 8 Jakarta Pusat.

Hujan juga terjadi di beberapa daerah lain yang mengakibatkan kerugian tidak hanya materil tapi korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 60 orang tewas akibat bencana banjir dan longsor di awal tahun ini.

Untuk melakukan TMC harus ada yang menyediakan informasi awal yaitu dari BMKG. Kemudian ada TNI AU, mu dari pilot hingga staf lainnya, juga ikut membantu dalam melakukan persemaian garam di udara.

"Kemudian tim operasi TMC yang dimotori B2TMC dan timnya yang bekerja sama dengan seluruh jajaran yang terlibat. Termasuk LAPAN dan BNPB. Sehingga, pria berusia 57 tahun itu menjelaskan, ekosistem tersebut menjadi tantangan untuk terus berkolaborasi di dalamnya. Apalagi Indonesia merupakan negara yang rentan bencana sehingga kolaborasi harus dilakukan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca bisa membuat ramalan cuaca yang sudah dirilis meleset. Menjadi tidak seperti yang diprediksi.                                                 

Tak ada penjelasan pengaruh dari adanya modifikasi cuaca itu terhadap peringatan dini hujan ekstrem dari BMKG yang sporadis atau bolak balik dirilis belakangan ini. Peringatan dini bisa sangat lokal untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan pernah terjadi peringatan dini tak terbukti.

"Hanya meminta pola pikir diubah tentang sebab akibat teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan tim dari BPPT dan ramalan cuaca BMKG itu," kata Dwikorita.

Yang terpenting, menurutnya, keberhasilan memodifikasi cuaca--biasa dilakukan dengan menciptakan hujan buatan--sangat bergantung kepada ketepatan prediksi oleh BMKG.

"TMC itu untuk mencegah banjir, kalau kami salah prediksi, TMC akan salah menembakkan atau menyemai garam ke awan. Harus presisi," ujarnya. (dade)

Read More

KemenPUPR Dorong Peningkatan Profesionalitas Kontraktor Nasional

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR yang sebagian besar nilai pekerjaannya di bawah Rp 100 miliar, sehingga bisa diikuti oleh kontraktor swasta nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil.

“Dari total anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020, terdapat 7.426 paket kontraktual senilai Rp 93,5 triliun yang dilelang. Sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini. Bersamaan dengan peresmian Terowongan Nanjung secara simbolis 100 paket kontrak atau senilai Rp 4,8 triliun ditandatangani secara serentak disaksikan Presiden Joko Widodo dan 95 persennya merupakan kontraktor-kontraktor lokal yang hadir,” kata Menteri Basuki dalam acara Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Rabu sore, (29/1).

Dikatakan Menteri Basuki, dari 100 paket kontrak yang ditandatangani serentak, hanya diikuti beberapa kontraktor BUMN seperti yang menangani pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok dan sisanya merupakan kontraktor swasta lokal/daerah yang dilibatkan untuk pekerjaan preservasi jalan, irigasi, air minum, dan pembangunan rumah susun. “Yang proyeknya di Kendari perusahaannya dari Kendari, yang ada di Wonosari perusahaannya dari Wonosari Gunung Kidul, yang ada di Merauke perusahannya dari Jayapura, bukan dari luar,” ujarnya.

Menurut Menteri Basuki hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Gapensi sebagai induk perusahaan kontraktor di daerah-daerah.

“Jadi saya kira ini hal baik yang merupakan hasil pembinaan Gapensi. Kami secara teknis bisa memberikan pembinaan, tetapi secara manajerial itu pasti hasil dari pembinaan Gapensi. Untuk itu kedepan saya selalu berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Gapensi dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia,” tuturnya.

Dalam acara tersebut, Menteri Basuki juga kembali mengingatkan kontraktor swasta nasional/lokal dengan kualifikasi menengah dan kecil untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membangun infrastruktur. Untuk itu menurutnya kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan.

“Saya berpesan, khususnya untuk yang mengerjakan pembangunan pasar, sekolah, madrasah, yang selama ini di bawah Kementerian lain ditugaskan kepada Kementerian PUPR, saya ingatkan bahwa pada saat kita menandatangani kontrak, penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi satu tim dengan perannya masing-masing. Jadi saya minta bekerja sama dengan betul, untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, Kementerian PUPR terus meningkatkan perhatian kepada para penyedia jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil lewat sejumlah peraturan.

“Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 Tahun 2019 sehingga yang tadinya segmen pasarnya pekerjaan konstruksi senilai Rp 50 miliar itu paket besar, kita revisi naikkan yang di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar,” ujarnya.

Syarif berharap ketentuan yang diatur dalam Permen nomor 7 Tahun 2019 tersebut juga dapat dilaksanakan pada pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten.

“Karena kalau kita melihat jumlah kontraktor nasional kurang lebih sebanyak 130 ribu dan hanya 1,3 % yang badan usaha dengan kualifikasi besar, sementara yang menengah kurang lebih 14,7 %, dan yang kecil itu sekitar 84 %. Untuk itu Menteri PUPR sebagai pimpinan pembina konstruksi menginginkan adanya upaya-upaya dalam memberikan peningkatan peran kepada para kontraktor menengah ke bawah,” tuturnya.

Komitmen Kementerian PUPR untuk meningkatkan peran kontraktor lokal menurut Syarif juga sudah dibuktikan lewat peningkatan jumlah kontraktor menengah ke bawah yang melakukan tandatangan kontrak pada 3.086 paket yang telah selesai lelang dini.

“Dari jumlahnya yang tiga ribuan paket pekerjaan, lebih dari 90 persen adalah kelas menengah yang di bawah Rp 100 miliar, jadi kontraktor lokal ini kesempatannya akan jauh lebih besar ke depan,” kata Syarif.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam acara tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH, dan Inspektur Jenderal sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Widiarto. (*)

Sumber: Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Read More

Tingkatkan Kemampuan Anggota, Polres Indramayu Adakan Latihan Menembak

FOKUS INDRAMAYU - Untuk lebih meningkatkan kemampuan anggota  kepolisian dalam menggunakan senjata api (senpi), jajaran Polres indramayu mengadakan latihan menembak sasaran, di lapangan tembak Ciputat Desa Cikawung Kecamatan Trisi, Jum,at (31/1).

Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto mengatakan, latihan menembak yang sudah terjadwal ini, selain untuk meningkatkan kemampuan anggota Polres, khususnya dalam menggunakan senpi, baik laras panjang maupun laras pendek, juga untuk meminimalisasi pelanggaran serta kesalahan prosedur penggunaan senpi selama anggota bertugas.

Sehingga dalam menggunakan senpi, tidak akan terjadi salah tembak atau kesalahan prosedur lainnya, yang dapat terjadi karena minimnya kemampuan anggota dalam menggunakan senpi.

“Meski bukan di lingkungan Polres Indramayu, kejadian salah tembak, salah prosedur hingga senjata hilang masih dapat terjadi karena minimnya kemampuan anggota polisi,” tegas AKBP Suhermanto.

Dikatakan, latihan menembak melibatkan seluruh anggota Polres Indramayu, lebih khusus anggota yang menggunakan senpi.

Di lingkungan Polres Indramayu, latihan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menggunakan senpi dilaksanakan setahun sekali. Hal ini disesuaikan dengan keterbatasan amunisi. Meski begitu, latihan ini penting dalam mendukung tugas- tugas anggota di lapangan.

Untuk kali ini, para peserta melaksanakan latihan menembak sasaran dengan menggunakan senjata laras panjang jenis SS1- V2. Sedangkan untuk latihan menembak dengan senjata api laras pendek, menggunakan senpi jenis refolver serta jenis turus.

“Untuk anggota yang tidak memegang senpi disediakan senjata. Anggota yang memegang senjata selama bertugas diharuskan menggunakan senpi masing- masing,” jelas Kapolres.

Sementara itu, untuk latihan menembak senpi laras panjang, anggota diharuskan menembak sasaran sejauh 70 meter. Sedangkan untuk senpi laras pendek anggota melaksanakan latihan menembak  sasaran sejauh 35 meter. (*)

Read More

“World Class Multipurpose Terminal Operator” Tema PTP Pada Rakernas Tahun 2020

JAKARTA - Dalam rangka menetapkan program kerja tahun 2020, serta mengevaluasi kinerja cabang-cabang terkait performance perusahaan tahun 2019, PTP Multipurpose menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan Tema “World Class Multipurpose Terminal Operator”, Jumat (31/1), yang berlangsung di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Rakernas ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2019 dan menyampaikan program tahun 2020, agar pencapaian perusahaan di tahun 2020 lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Selain paparan Para General Manager, diadakan penandatanganan kontrak kerja manajemen antara Direktur Utama dengan para GM Cabang Pelabuhan PTP Multipurpose. 

Diakhir acara Direksi memberikan penghargaan kepada Cabang-cabang Pelabuhan PTP Multipurpose yang telah meraih prestasinya tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan oleh perusahaan. (dade)

Read More

Hj. Ika Acep Purnama Pimpin Raker FORMI Kab Kuningan Tahun 2020

FOKUS KUNINGAN – Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kabupaten Kuningan, Hj. Ika Acep Purnama memipin Rapat Kerja (Raker) FORMI Kabupaten Kuningan Tahun 2020, di Aula Prima Resort Hotel, Kamis (30/01/2020). 

Tampak hadir Camat Se-Kabupaten Kuningan, Pengurus Formi Kabupaten, Ketua Induk Organisasi. Sementara Raker FORMI dibuka secara resmi oleh  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadi Hariadi, M. Si.

Dalam sambutannya, Ketua FORMI Kabupaten Kuningan, Hj. Ika Acep Purnama memaparkan, FORMI saat ini menjadi salahsatu wadah untuk mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan untuk lebih gemar berolahraga.

"Inilah yang sebenarnya kita harapkan, kita jangan bosan-bosan mengajak warga dari mulai anak kecil sampai orang tua, untuk berolahraga yang bisa membuat kita bugar dan membuat kita menjadi warga negara yang produktif," katanya.

Dijelaskan, maksud dan tujuan digelarnya Raker ini adalah sebagai wujud realisasi pembinaan prestasi olahraga khususnya olahraga rekreasi di Kabupaten Kuningan dan sebagai motivator penggerak kegairahan masyarakat untuk berolahraga guna mencapai tingkat kebugaran masyarakat yang lebih baik

Tujuaannya untuk mengkoordinasikan program kerja tahun 2020 antara bidang dan komisi, memasyarakatkan olahraga rekreasi di Iingkungan masyarakat Kabupaten Kuningan, sekaligus memelihara dan melestarikan olahraga rekreasi tetap eksis dan berkembang di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan.

"Mimpi kami adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Kuningan memiliki pegangan, arah serta tujuan dalam melaksanakan olahraga rekreasi," papar Ika.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadi Hariadi, M. Si, dalam hal ini mewakili Bupati Kuningan usai membuka secara resmi Raker FORMI Tahun 2020 menyampaikan bahwa FORMI merupakan wadah pembinaan olahraga rekreasi dalam rangka  meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat, sekaligus membangun basis Olahraga Daerah menjadi Olahraga Nasional melalui pembudayaan “Rekreasi Sport For All” yang massal, murah, meriah dan bermanfaat.

Dirinya berharap pengurus FORMI selalu menanamkan budaya dan kegemaran berolahraga sejak usia dini, karena kesehatan adalah segalanya. 

Hendaknya FORMI juga dapat menyebarluaskan olahraga rekreasi masyarakat ke seluruh pelosok dan segenap lapisan masyarakat sehingga bisa meningkatkan produktivitas masyarakat, termasuk juga untuk melestarikan dan mengembangkan olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi yang bercirikan massal, tradisional dan khusus.

Pihaknya memiliki keyakinan bahwa FORMI Kabupaten Kuningan dapat eksis dan maju dengan kepengurusan yang diisi oleh insan-insan pelaku olahraga. FORMI sebagai induk organisasi olahraga kemasyarakatan berpotensi untuk lebih meningkatkan dan mengaktifkan olahraga kemasyarakatan di Kabupaten Kuningan. Semangat memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

“Saya atasnama Pemerintah Kabupaten Kuningan mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat menjadi pola hidup yang lebih sehat. Saya menyambut gembira atas terlaksananya Raker FORMI Tahun 2020 dan berharap ini menjadi awal momentum untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kualitas kesehatan,” pungkasnya.  (Pai)

Read More

Bupati Cirebon Ajak Dinkes Dan Jajarannya Bekerja Maksimal Untuk Pelayanan

FOKUS CIREBON - Bupati Cirebon Drs.H. Imron, M.Ag memberikan arahan pada Dinas Kesehatan yang dihadiri Jajaran Dinas dan para Kepala Puskesmas se Kabupaten Cirebon di Aula Dinas Kesehatan  Jalan Sunan Muria No. 6 Sumber.

Bupati Cirebon menyampaikan terima kasih atas kinerja seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selama ini dan atas pretasi-prestasi yang tentunya mampu membanggakan dan mengharumkan nama Kabupaten Cirebon sehingga semakin katon. 

Imron juga mengajak kepada seluruh pegawai Dinkes yang hadir untuk bekerja secara maksimal dan diniati untuk beribadah.

“Di awal Kita memasuki tahun baru kita harus diluruskan pertama kali adalah niat kita. ibu dan bapak sebagai sebagai Kepala Puskesma, Sebagai Kadis, sebagai Sekdis dan semua jajarannya diniatkan bahwa kita untuk beribadah. Kalau dari awal kita niatkan untuk beribadah meski kita ini akan bagaimana kita ini optimal untuk kita berperan  di dalam pengambilan.” ujarnya.

Dalam ekpose tersebut Kepala Dinas Kesehatan Hj. Eni Suhaeni, SKM.,M.Kes memaparkan laporan Kinerja Dinas Kesehatan diantaranya tentang prioritas peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat promotif, preventif maupun kuratif berbasis masyarakat.

Hj. Eni juga menyampaikan, Dinkes di Tahun 2019 melaksanakan 7 program dan 24 kegiatan. Untuk urusan wajib 16 program dan 118 kegiatan (termasuk JKN dan BOK di 60 puskesmas). 

Sejumlah sarana dan prasarana puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon yakni terdapat 11 puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan 49 puskesmas yang belum memiliki fasilitas rawat inap atau non rawat inap. 

“kami sampaikan ada puskesmas rawat inap terdapat 11 puskesmas dan Puskesmas non rawat inap ada 49 puskesmas.” Ujarnya.

Selain Puskesmas, Kabupaten Cirebon juga memiliki dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), delapan Rumah Sakit Swasta dan satu Rumah Sakit khusus paru. Untuk posyandu terdapat 2.634 dan Puskesdes 356.

Selain sarpras kesehatan, Hj. Eni juga memaparkan sejumlah prestasi yang telah diraih Pemkab Cirebon di bidang kesehatan sepanjang Tahun 2019 yakni juara 3 dan 5 lomba Posyandu Tingkat Provinsi. Juara 1 Tingkat Jawa Barat Puskesmas berkategori Pedesaan dan penghargaan sebagai Kabupaten Terinspiratif dalam Pencegahan Stuntung. 

Hasil akreditasi puskesmas dari tahun 2016-2019 di Kabupaten Cirebon yaitu enam puskesmas terkareditasi Paripurna, 25 puskesmas terkareditasi Utama, 26 puskesmas terkareditasi Madya, dan 3 puskesmas terkareditasi Dasar.

“Kabupaten Cirebon sepanjang 2019 juga memiliki sejumlah prestasi diantaranya Desa Kerandon Kecamatan talun juara 3 dan Posyandu Dewi Sartika Desa Kebarepan juara 5 lomba Posyandu tingkat Provinsi, Juara 1 Tingkat Jawa Barat Puskesmas berkategori Pedesaan.” Paparnya. (*)

Read More

Pemkot Cirebon Sosialisasikan Pentingnya Membayar Pajak

FOKUS CIREBON -  Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupaya terus mensosialisasikan pentingnya membayar pajak. Sesungguhnya pajak yang disetorkan masyarakat manfaatnya besar untuk pembangunan di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, di sela-sela pelaksanaan Tax Gathering di salah satu hotel di Kota Cirebon, Rabu, 29 Januari 2019. 

“Kita tidak akan lelah untuk terus melakukan sosialiasi agar masyarakat di Kota Cirebon bisa menunaikan kewajibannya dengan baik,” ungkap Eti. Diantaranya dengan membayarkan pajak sesuai dengan tanggungjawabnya tepat waktu.

Sesungguhnya, lanjut Eti, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan lagi kepada mereka. Namun dalam bentuk pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur serta pembangunan fasilitas umum lainnya yang akan bermanfaat untuk masyarakat. 

“Karenanya kami tiada lelah untuk terus menggugah kesadaran dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak ini,” ungkap Eti.

Tidak cukup disitu, Eti juga menghibau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Kota Cirebon menjadi contoh yang baik dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Melalui program Zonita Pamor yang digagas oleh Pemprov Jabar, Eti juga mendorong agar ASN bisa membayar pajak kendaraan bermotor mereka tepat waktu. 

“Tidak hanya kendaraan dinas, tapi juga kendaraan pribadi yang mereka miliki,” ungkap Eti.

Dengan adanya contoh yang baik diharapkan masyarakat umum juga bisa terdorong untuk membayarkan pajak yang sudah menjadi kewajiban mereka.

 “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengusaha dan wajib pajak lainnya yang dengan kesadaran penuh telah membayarkan pajak mereka. Insya Allah sangat bermanfaat untuk pembangunan di Kota Cirebon,” ungkap Eti.

Pada kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis SPPT PBB-P2 tahun 2020 kepada camat dan lurah yang ada se Kota Cirebon. Penyerahan tersebut sebagai pertanda dimulainya pembayaran PBB di Kota Cirebon yang jatuh tempo pada 30 September 2020 mendatang. 

Dalam Tax Gathering tersebut juga dilakukan Panutan Pelaporan SPT tahunan melalui e-Filling dan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Zonita Pamor khusus untuk ASN.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., menjelaskan jika PAD dari sektor PBB tahun ini ditargetkan sebesar Rp 38 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari realisasi tahun lalu yang ada di angka Rp 34 miliar dengan jumlah wajib pajak yang mencapai 80 ribuan.

Untuk menambah kesadaran masyarakat membayarkan PBB tepat waktu, selain meningkatkan sosialisasi dan pemahaman warga terhadap pentingnya membayar pajak, tahun ini mereka juga melakukan undian berhadiah. “Tujuannya agar target ini terpenuhi,” ungkap Agus.

Untuk sementara pihaknya menyediakan dua unit motor untuk wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo. Nantinya nomor objek pajak (NOP) akan dijadikan nomor undian untuk diundi di event anugerah pajak Kota Cirebon. 

Agus juga mengungkapkan tidak menutup kemungkinan jumlah hadiah akan bertambah. “Dengan upaya yang kami lakukan, kami berharap target penerimaan PBB tahun ini tercapai,” ungkap Agus.

Read More