PKL Yang Tak Menerima Bantuan, Protes Soal Transparansi Penyaluran BLT

FOKUS CIREBON - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Cirebon  merasa tidak puas dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dianggap kurang transparan. Mereka mengaku berhak mendapatkan bantuan BLT tersebut, karena usahanya benar-benar terdampak oleh Covid 19.

"Heran kok kita asli PKL yang sudah puluhan tahun dagang di Kota Cirebon dan ber KTP Kota Cirebon sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah, termasuk BLT akibat dampak Covid 19," terang Ali muckhtar, waga Kesunean Utara RT 01/07, Kel, Kesepuhan, Kec.Lemahwungkuk, Kita Cirebon, Jum'at (05/06/0/2020).

Ali Muchtar berharap, pemerintah sebagai penyalur  BLT PKL bisa berlaku adil dan transparan, tidak lagi membedakan antar PKL, sebab dampak Pandemi Covid 19, benar-benar sangat menekan ekonomi usaha dan ekonomi keluarga.

Sementara itu, aktivis LSM Penjara, Agung Santoso menyesalkan sikap pemerintah yang kurang transparan dalam penyaluran BLT. 

"Kalau data pembagian ini hanya disalurkan kepada para pedagang binaan, ya seperti ini jadinya, banyak PKL lainnya tak terrbagi bantuan. Ini bisa mengundang preseden buruk, akibat tuntutan transparansi tidak terpenuhi," tandas Agung. (man)

Read More

General Manager PT Pelabuhan Priok Tutup Usia

FOKUS JAKARTA - Jajaran IPC atau PT Pelabuhan Indonesia II dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok  pada Rabu (3/6) kemarin dirundung duka, dengan wafatnya General Manajer Pelabuhan Tanjung Priok, Suparjo  pada pukul 5.30 WIB di Rumah Sakit Port Medical Center (PMC) Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kabar wafatnya Suparjo mengagetkan jajaran di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok, mengingat General Manajer itu sebelumnya masih aktip bekerja. Diperoleh keterangan Suparjo pada pagi hari  baru selesai sholat subuh. Setelah itu rebahan untuk menunggu siang. Namun keluarga ketika membangunkan sulit, sehingga dibawa ke RS PMC.                                             
Suparjo  setelah dinyatakan wafat dari rumah sakit, disemayamkan di rumah  dinasnya di JL. Melur, Belakang Polres Jakarta Utara. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 setelah disholatkan dibawa ke Randu Dongkal,  Pemalang untuk dimakamkan di kampung halamannya, Kamis (4/6), di Jakarta.                                                               
Di rumah duka para pelayat berdatangan dari berbagai kalangan yang masih aktip maupun yang sudah purna. Hadir melayat Direktur Utama UPC Pelindo ll Arif Suhartono dan  jajaran direksi, pejabat dan pegawai di lingkungan cabang pelabuhan Tanjung Priok dan anak perusahaan IPC Regulator di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok, diantaranya Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jece Julita Piris, Kepala Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Capt. Hermanta.                                   

Selain itu juga terlihat melayat diantarnya mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia II Capt.Abdullah Syaifuddin, mantan direksi IPC, Supadi, Saptono, mantan Dirut PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Dawam Atmosudiro. Tampak hadir juga pengurus asosiasi mitra Pelabuhan Tanjung Priok. 

Almarhum Suparjo meniti kirir di IPC dan sudah menempati beberapa posisi diantaranya GM Pelabuhan Sunda Kelapa, GM TPK KOJA, GM Banten , Direktur Utama Rumah Sakit Pelabuhan, Direktur Operasi NPCT 1, Direktur Operasi MTI (Multi Terminal Indonesia).

Sementara itu, Ketua Umum Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami), Ire Djafar yang hadir melayat bersama sejumlah wartawan menyatakan kehilangan yang sangat mendalam atas wafatnya General Manajer Pelabuhan Tanjung Priok Suparjo, mengingat selama ini aktip mendukung kegiatan peliputan wartawan dan kerap melakukan kegiatan bersama.                       

Kegiatan bersama yang pernah dilakukan dengan wartawan diantaranya melakukan kegiatan press gathering ke Padang. Selain itu sejumlah rencana telah dirancang setelah usai keadaan PSBB ini. "Almarhum pribadi yang baik, meninggalkan seorang istri dan tiga Orang anak , semoga amal ibadahnya diterima,  keluarga dan kerabatnya mendapat kesabaran," kata. (dade)

Read More

Komisi IV DPRD Provinsi Jabar kunjungi Kampus IAIN SNJ Cirebon

FOKUS CIREBON - Tim minitoring persiapan pelaksanaan Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat, H.Dadi Rohanandi, H.Hasan Basari dan H.Erian Sulham, ketiganya merupakan Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Kamis (04/06/2020) mengunjungi kampus IAIN SNJ Cirebon.

Rombongan DPRD Komisi IV yang dipimpin H Dadi Rohanandi ini langsung disambut unsur pimpinan IAIN Cirebon, di antaranya Rektor, Warek 1, 2 dan 3, Kabiro UAK, Dekan, Ketua LPM, Kabag Umum dan Direktur Pasca Sarjana serta Ketua Pencegahan Covid 19 IAIN Cirebon.

Tim monitoring yang tiba di kampus IAIN Cirebon sekitar Pukul 13.30 WIB itu, sebelumnya berkunjung ke daerah Kabupaten Cirebon. 

Di kampus IAIN Cirebon, Tim monitoring AKB Provinsi Jabar sempat beberapa menit berbincang hangat soal pendidikan, protokol kesehatan dalam pencegahan Covid 19 serta soal IPM di Jabar dan di sejumlah daerah. 

Kehangatan dan keakraban di antara mereka sangat tampak saat dalam pertemuan di ruang kerja rektor terdengar perbincangan serius dan sesekali gelak tawa di antara mereka. 

"Kita bersyukur tahun ini, daerah Cirebon IPM naik ke urutan 19 dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Padahal sebelumnya IPM Cirebon berada di urutan ke 26 dari 27 Kota/Kabupaten di Provinsi Jabar, kenaikan peringkat ini tentu cukup signifikan," kata Dadi. (din)

Read More

APTRINDO DKI Jakarta, Siap Gelar Musda Ke II Pada 8 Juni 2020 Mendatang

FOKUS JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) DKI Jakarta, akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke II dengan agenda memilih Ketua DPD Provinsi Jakarta, pada 8 Juni 2020.

Ketua DPD APTRINDO DKI Jakarta, Mustadjab Susilo Basuki, mengatakan agenda lima tahunan tersebut mendapat dukungan penuh dari jajaran Dewan Pertimbangan DPD DKI Jakarta.

"Kegiatan Musda ini juga sebagai amanah konstitusional serta diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi," kata Mustadjab, Rabu (3/6), yang di dampingi Sekertaris DPD Jhon Afandi.

Adapun agenda Musda adalah menetapkan program umum yang mengacu pada program organisasi, menilai untuk menerima atau menolak pertanggungan jawab pengurus periode 2015 - 2020.

Serta juga memilih dan menetapkan pengurus DPD, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan periode baru tahun 2020-2025.

"Dalam kegiatan yang akan diselenggarannya tersebut, Mustadjab juga mengklaim telah mengantongi izin dari Kepolisian. "Bahwa kami tegaskan juga Musda II APTRINDO DKI Jakarta adalah legal, tidak liar. DPD APTRINDO DKI Jakarta, saat ini memiliki anggota sebanyak 930 orang. (dade)

Read More

Kantor OP Utama Pelabuhan Tanjung Priok Berbenah, Persiapan Penerapan Era New Normal

FOKUS JAKARTA - Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terus melakukan persiapan penerapan era new normal sebagai kelanjutan dari prosedur protocol kesehatan Covid-19. Jika tak ada perpanjangan Surat Edaran Menpan yang mengatur tentang penerapan Protokol Kesehatan dan WFH (Work From Home) bagi seluruh aparat pemerintah, Selasa (2/6) kemarin.

Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jece Julita Piris mengatakan, mulai Jumat Tanggal 5 Juni 2020 besok kami Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan segenap instansi pemerintah khususnya yang beraktifitas atau berkegiatan di lingkup Pelabuhan Tanjung Priok  sudah menerapkan kebijakan New Normal. "Kantor OP sudah melaksanakan kegiatan di kantor dengan sistem WFH dan WFO sebelum New Normal berlaku, yang dilaksanakan mulai bulan Mei 2020," kata Jece.

Dan jika mulai Jumat besok 5 Juni 2020 sudah dimulai penerapan era new normal, maka tetap akan diberlakukan bagi pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, ketentuan WFO (Work From Office) dan WFH (Work From Home), yakni sebagian bekerja di Kantor dan sebagian bekerja dari rumah. "Kebijakan New Normal, bagi pegawai OP sehari masuk Kantor dan sehari tidak masuk Kantor, selang-seling atau bergantian antara pegawai yang satu dengan yang lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Jece mengungkapkan bagi pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan yang sudah berusia 50 Tahun ke atas dan menggunakan angkutan umum ke tempat kerjanya diperbolehkan untuk melakukan WFH, selama ketentuan New Normal diberlakukan. "Meski demikian jika ada keperluan, tetap dapat masuk kantor seperti biasa.

Adapun dengan penerapan kebijakan New Normal, maka pelayanan Kantor Otoritas Pelabuhan tetap berjalan seperti biasa," ungkap Jese.

Misalnya layanan Inaportnet system tetap normal berjalan seperti biasa, untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. (dade)

Read More