HMJ KPI IAIN Cirebon Optimalkan Rencana Kerja Melalui Raker Bidang

 

FOKUS CIREBON, FC - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) mengadakan Rapat Kerja (Raker), dengan tema "Mengoptimalisasi kepengurusan organisasi dalam rencana kerja yang nyata demi perkembangan dan kemajuan eksistensi HMJ KPI”, bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Tema rapat tersebut bermaksud agar kepengerusan HMJ KPI pada periode ini bisa mengoptimalisasi program kerja yang lebih nyata, sehingga HMJ KPI bisa lebih maju dan lebih baik lagi.

“Rapat kerja ini bertujuan untuk memfiksasi program kerja setiap bidang yang ada di HMJ KPI periode 2021-2022," ucap Ketua Pelaksana Riki Afri Ardi yang diucapkan langsung saat memberikan sambutan.

Karena, katanya, sebelum dilaksanakannya raker, pihaknya terlebih dahulu sudah melaksanakan pra-raker, selain itu juga agar semua pengurus HMJ KPI mengetahui proker bidang satu dengan bidang lainnya.

"Masing-masing pengurus memaparkan program kerjanya yang diawali oleh bidang Kajian dan Keilmuwan, bidang Kominfo yang di dalamnya terdapat Public Relationsdan Media, kemudian dilanjut bidang Kewirausahaan, dan yang terakhir BPH yang di antaranya terdapat Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Umum," terangnya.

Dijelaskan, rapat yang berkonsep non-formal ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum SEMA dan DEMA sebagai kontroling dan pengawasan.

Walaupun rapat kerja ini tidak dihadiri oleh semua pengurus HMJ KPI, akan tetapi rapat ini tetap berjalan lancar dengan semestinya.

“Di KPI ini, kita memiliki dua aspek penting yaitu dakwah dan komunikasi, yang mana nantinya, kedua hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan platform yang ada, kita bisa memanfaatkan tiktok yang sudah menjadi konsumsi umum itu sebagai media dalam berdakwah,” ucap Ketua Demisioner HMJ KPI periode 2020-2021, yang turut memberikan masukan diakhir pemaparan program kerja.

"Saya juga berharap, semoga HMJ KPI periode ini, kepengurusannya bisa lebih baik lagi,” tandasnya. (din)

Read More

Basarnas Jabar Latih Siaga Bencana Wilayah Cirebon dan Indramayu

FOKUS CIREBON.- Badan SAR Nasional (Basarnas) Jawa Barat melatih puluhan potensi SAR untuk bersiaga di wilayah pantura Cirebon dan Indramayu. Hal tersebut dilakukan lantaran daerah itu sering dilanda bencana beberapa waktu terakhir ini. 

Kepala Basarnas Jawa Barat Deden Ridwansah mengatakan, keberadaan potensi SAR sangat membantu kinerja Basarnas lantaran keterbatasan jumlah anggota.

"Mereka dibina untuk menyelamatkan korban pada pertolongan pertama. Jumlah potensi SAR sebanyak 30 orang, mungkin ke depannya akan ada di wilayah Cirebon," kata Deden di Pos SAR Cirebon, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Senin (1/3/2021). 

Bila terjadi peristiwa di wilayah Kabupaten Indramayu dan anggota dari Pos SAR Cirebon serta Kantor SAR Bandung tidak mampu tiba di lokasi secepat mungkin, nantinya, potensi SAR tersebut bakal melakukan pertolongan pertama sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) operasi pencarian dan pertolongan.

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi, potensi SAR akan dibekali ilmu sesuai dengan SOP dan nantinya pun bakal diterbitkan surat keterangan telah berkompeten melakukan pencarian dan pertolongan. "Mereka nanti akan mengikuti uji kompetensi," kata Deden. 

Deden mengatakan, Jawa Barat sering ditimpa bencana. Terutama di wilayah pantura, berpotensi banjir rob, banjir, longsor, tsunami, dan bencana gunung meletus.  "Perlu kesiapan dari semua pihak, termasuk masyarakat," katanya. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V Bambang Hermanto mengatakan, sumber daya manusia (SDM) Basarnas masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Cirebon dan Indramayu. 

Menurutnya, kekuatan Basarnas melalui potensi SAR perlu ditambah seiring dengan sering terjadinya bencana. 

"Masyarakat yang sekiranya mampu menjadi potensi SAR dipersilahkan. Sehingga ketika ada kejadian yang di mana Basarnas jauh, potensi ini bisa melakukan pertolongan pertama," katanya. (din)

Read More

Prof Dr H E Sugianto SH MH Soroti Regulasi Otonomi Daerah Yang Terpasung

Prof Dr H E Sugianto SH MH, 
Pakar Hukum HTN & Otda IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di ruang kerjanya, Senin (1/3/2021).

FOKUS CIREBON, FC - Saat ini, banyak komponen bangsa yang lupa terhadap kehadiran Otonomi daerah (Otda), yang dilahirkan dari rahim reformasi. Sampai pada pelaksanaannya, seperti apa, kondisi Otda justru harus dikaji ulang.

Hal itu disampaikan Prof Dr H E Sugianto SH MH, Pakar Hukum HTN & Otda IAIN Syekh Nurjati Cirebon saat menyikapi keberadaan perkembangan otonomi daerah saat ini.

Dijelaskan, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, otonomi daerah itu sebagai hak, kewenangan, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, otonomi daerah memiliki makna dan tujuan mulia. Dalam otonomi daerah ada gelora demokrasi yang dikibarkan melalui penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Semangat otonomi daerah itu, katanya, adalah semangat pemberdayaan daerah-daerah yang kerap terlupakan dan terabaikan. Sehingga otonomi daerah yang seharusnya diharapkan dapat mendorong lahirnya para elit birokrat yang profesional, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan meningkatkan pelayanan publik, yang  bermuara kepada kesejahteraan masyarakat menjadi bisa terpasung oleh aturan yang ada di atasnya.

"Saya menyambut baik adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law, yang salah satunya adalah memberi penyederhanaan regulasi, sehingga tidak ada tumpang tindih, karena sebelum ada Onmibus Law regulasi itu tumpang tindih. Jadi buat apa ada otonomi daerah," sindirnya, Sabtu (1/3/2021).

Padahal Otda tersebut tersebut, sesungguhnya memiliki kekuatan bagi kepala daerah yakni Bupati dan Walikota dalam menggali potensi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Artinya, bagimana bisa mensejahterakan masyarakat, jika disatu sisi regulasi itu masih terpasung oleh aturan yang di atas. Untuk itu, ini harus dibedah, dikaji ulang dan meminta kepada pemerintah pusat mengkaji kembali tentang kedudukan otonomi daerah, seperti apa dan dikembalikan kembali trahnya kepada kabupaten/kota sebagai otonomi daerahnya.

Sugianto juga menegaskan bahwa otonomi daerah pasca reformasi, yakni UU No 23 tahun 2014 belum maksimal dan bahkan UU tersebut dipahami semakin dikurangi oleh provinsi.

Sugianto berharap, Gubernur dalam  konstitusi yakni UUD'45 sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dapat menjalankan otonomi daerah itu kembali kepada daerah masing masing.

"Jadi jangan sampai, seperti seolah olah desentralisasi tapi kewenangannya centralisasi, ini yang mempasung. Maka regulasi itu harus jelas dan pemerintah mengambalikan trah nya kembali kepada kabupaten/kota sebagai otonomi daerahnya," pungkasnya. (din)

Read More

Pendataan Calon PBI Harus Dimudahkan, DPRD Minta Dinkes Percepat Verifikasi Data

 

FOKUS CIREBON, FC – DPRD Kota Cirebon tengah menginventarisasi calon penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. DPRD meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk ikut membantu mempercepat verifikasi pendataan. 

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, proses pendataan bagi calon PBI itu hampir rampung. Menurutnya, calon PBI cukup menyertakan KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). 

“Saya tidak menghendaki apabila ada persyaratan lain, cukup KTP, KK, dan SKTM. Setelah ini selesai, nanti dikumpulkan dan dibuat draf,” kata Handarujati saat membuka rapat kerja membahas UHC 100 persen bersama Dinkes dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Senin (1/3).

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengeluhkan proses verifikasi data calon PBI. “Katanya (verifikasi data) harus ke puskesmas dulu. Saya tidak tahu ini ada apa. Hemat kami, proses verifikasi berkas bisa langsung dilakukan Dinkes dan BPJS,” kata Tresnawaty.

Ia berharap Dinkes bisa mencari solusi agar verifikasi berkas calon PBI bisa dipercepat. Tresnawaty juga memahami pentingnya verifikasi calon PBI untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih data kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Saya rasa verifikasi itu kewenangannya BPJS. Jadi, Dinkes tolong berkas pendataan ini jangan diserahkan ke puskesmas lagi. Saat ini kita sedang pendataan, nanti dikumpulkan dan satu pintu,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Cirebon, dr Sri Laelan Erwani mengatakan, pihaknya tak berniat untuk mempersulit verifikasi pendataan calon PBI.

Laelan mengaku, verifikasi di tingkat puskesmas penting untuk dilakukan untuk menghindari tumpang-tindih data kepesertaan BPJS. Dinkes ingin memeriksa secara rinci seluruh data calon PBI yang dikumpulkan DPRD.

“Prinsipnya kami menginginkan data yang lengkap. Jangan sampai ada kelalaian. Dokumennya harus lengkap. Alangkah bagusnya data yang diberikan dewan ini bisa kami breakdown lagi. Kami sebenarnya ingin mempercepat pelayanan dengan adanya UHC ini,” kata Laelan.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Cirebon, Nopi Hidayat mengatakan, perlu adanya tata kelola dan payung hukum yang pasti untuk bisa mempercepat realisasi 100 persen UHC.

“Jangan sampai mempercepat dan mempermudah, tapi tidak ada payung hukumnya. Karena uang ini kan harus dipertangungjawabkan,” kata Nopi.

Nopi juga mengatakan, Pemkot Cirebon telah menetapkan anggaran untuk target UHC 100 persen. Selain itu, ia menjelaskan pentingnya batasan-batasan yang perlu dikaji bersama terkait syarat calon PBI.

“Area mana saja yang perlu kita jaga. Tadi kata kuncinya adalah penduduk, orang yang bersedia ditanggung di kelas III, peserta yang menunggak iuran kelas II dan III, dan bayi yang dilahirkan langsung didaftarkan. Kita perlu bahas lagi. Kami akan duduk bareng, termasuk data yang di puskesmas itu mana yang bisa kami akomodir,” katanya. (din)

Read More

Pengukuhan Prof Dr H E Sugianto SH MH Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, Banjir Ucapan Selamat

Karangan Bunga Ucapan Selamat kepada Prof Dr H E Sugianto SH MH atas dikukuhnya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, yang datang dari berbagai pihak di Indonesia.

FOKUS CIREBON, FC - Sosok Prof Dr H E Sugianto SH MH, dikenal banyak memilki relasi di intenal dan di luar Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sosoknya yang low profil membuat Prof Sugianto digandrungi banyak pihak.

Pemikiran dan ide-idenya pun kadang pedas saat membedah atau mengkaji masalah-maslah hukum. Tetapi semua itu untuk perbaikan dan kepentingan umum, yakni masyarakat.

Seperti telihat pada Sabtu 27 Februari 2021, hampir seratusan karang bunga membentang dan berjejer di halaman kampus FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Karangan bunga ini datang dari berbagai instansi, pribadi dan asosiasi serta lembaga-lembaga pemerintah di indonesia. Seluruhnya mengucapkan selamat kepada Prof Dr E Sugianto SH MH atas pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum.

"Ya, bapak H.Sugianto banjir ucapan selamat. Ada yang datang dari Papua Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kementerian Jakarta, dan juga sejumlah daerah lain di Indoneaia," kata petugas yang tengah sibuk menerima karangan bunga.

Ucapan selamat datang dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.

Acara pengukuhan yang dilakukan secara virtual dan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes), di lantai 5, gedung FITK IAIN Shekh Nurjati Cirebon, juga dihadiri sejumlah penjabat penting, baik di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga negara.

Seperti hadirnya Bupati Cirebon, Bupati Teluk Bintuni, Sekda Kota Cirebon, serta sejumlah pejabat lainnya dari berbagai daerah di Indonesia dan Perguruan Tinggi serta dari Kementerian Jakarta.

Ucapan Selamat juga datang dari Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia.

"Selamat Prof, karya, pandangan dan kajian hukum mu, sangat dinanti banyak lembaga dan masyarakat di Indonesia," kata salah seorang yang mengaku dekat dan sangat kagum dengan kepribadian Prof Dr H E Sugianto SH MH di lokasi acara. (din) 

Read More

Hari Ini, Guru Besar Ilmu Hukum, Prof Dr H Sugianto SH MH Dikukuhkan

FOKUS CIREBON, FC - Pada hari ini, IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan  melangsungkan Upacara Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum yang diselenggarakan secara virtual di Ruang Auditorium FITK, Lantai 5, kampus setempat, Sabtu (27/2/2021). Pengukuhan guru besar tersebut yakni Prof Dr H Sugianto SH, MH.

Upacara pengukuhan ini rencana diikuti oleh Rektor, Senat, para Wakil Rektor, dan jajaran pimpinan civitas akademika IAIN SNJ Cirebon, serta sejumlah pejabat tinggi dan praktisi kolega Prof Dr H Sugianto.SH MH. Dalam kesempatan ini, guru besar juga akan menyampaikan orasi ilmiahnya.

Pranata Humas Ahli Muda IAIN SNJ Cirebon, H.M.Arifin M.Pd.I menyatakan bahwa, Prof Dr H Sugianto SH, MH merupakan sosok yang mampu melakukan terobosan gagasan dengan menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi solusi bagi persoalan di masyarakat, khususnya di bidang ilmu hukum.

"Bapak Sugianto adalah guru besar bidang ilmu hukum, sosoknya sangat mobile dan banyak memiliki relasi," kata Arifin.

Arifin juga menegaskan, tidak sedikit perkara hukum di IAIN Cirebon juga yang sudah ditangani guru besar ilmu hukum ini. "Ya, bangga dan hormat dengan kiprahnya," pungkas Arifin. (din)

Read More

Prof Dr H Sugianto SH MH Resmi Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum

Pengukuhan Prof Dr H E Sugianto SH MH sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum oleh Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Syekh Nurjati Cirebon, Sabtu (27/2/2021).

FOKUS CIREBON, FC - Rapat Senat Terbuka IAIN Syekh Nurjati Cirebon resmi mengukuhkan Prof Dr H Sugianto SH MH sebagai Guru Besar Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Sabtu (27/2/2021).

Kegiatan yang digelar di ruang Aditorium FITK, lantai 5, kampus setempat, dihadiri langsung Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag, Sekda Kota Cirebon, unsur TNI/Polri, praktisi hukum, Rektor UNSWAGATI Cirebon, para Rektor PTS, Direktur SDM Kementerian dan Kebudayaan RI, Mohammad Sofwan Effendi, para guru besar, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, para Wakil Rektor, serta para pejabat negara lainnya.

Pengukuhan Guru Besar ini juga dihadiri unsur Badan Penelitian DPR RI dan Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat, serta sejumlah Jaksa dan Hakim.

H Wawan Arwani MA, Ketua Senat Institut dengan resmi membuka Rapat Senat Terbuka. Tidak lama  kemudian, dilanjutkan dengan pengukuhan guru besar.

Rektor IAIN Syekh Nurjati (SNJ) Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim M.Ag dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Prof Sugianto yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum IAIN SNJ Cirebon.

Sumanta meminta pasca ini semua dapat bekerja dengan baik, untuk percepatan transformasi kelembagaan menuju UIN dan Kampus Cyber Islamic University. 

Sementara sambutan Direktur SDM Kementerian dan Kebudayaan RI, Mohammad Sofwan Effendi, mengatakan bahwa sebagai Profesor tentu memiliki tanggungjawab yang besar. Guru Besar yang baru saja dikukuhkan, diminta karya-karya untuk kemajuan Perguruan Tinggi dan masyarakat Indonesia pada umummya.

"Saya kenal baik dengan Pak Sugianto, pasca ini kita tunggu karyanya untuk sebuah kemajuan, karena sebagai Profesor, keilmuan dan pendapatnya bisa menjadi ketetapan," tuturnya yang juga mengucapkan selamat atas pengukuhan Guru Besar nya di bidang ilmu hukum.

Orasi Ilmiah, Prof Dr H E Sugianto SH MH pada acara pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sementara dalam orasi ilmiahnya, Prof Dr H E Sugianto SH MH, menjelaskan seputar UU Pedesaan sebagai representatif majunya suatu daerah atau negara.

Menurut Sugianto, pentingnya peranan desa ini sangat berpengaruh terhadap sebuah kemajuan daerah dan nasional, maka memulihkan ekonomi desa, bertujuan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan dan desa sejahtera.

"Hal ini agar kodisi tersebut dapat mewujudkan kemandirian desa dan tidak menggangu ketahanan nasional," tandas Profesor Dr H Sugianto SH MH yang juga pernah menjadi Hakim Panel DPR RI serta konsultan hukum dan berbagai aktifitas hukum lainnya. (din)

Read More

Bupati Cirebon Hadiri Kegiatan Pengukuhan Prof Dr H E Sugianto.SH MH Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag saat memberikan sambutan pada kegiatan pengukuhan Prof Dr H E Sugianto.SH MH sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, di Gedung FITK, IAIN Cirebon, Sabtu (27/2/2021).

FOKUS CIREBON, FC -  Dengan pakaiam khasnya, batik merah mega mendung, Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag hadiri kegiatan pengukuhan Prof Dr H E Sugianto SH MH sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Sabtu, (272/2021).

Acara yang digelar di lantai 5, gedung FITK IAIN Cirebon, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat, serta Direktur SDM Kementerian Pendidikan dan Kebidayaan Republik Indonesia dan tamu negara serta relasi kolega lainnya.

Bupati Cirebon dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan guru besar ilmu hukum kepada Prof Dr H E Sugianto SH MH yang diakuinya sebagai sahabat dekat, khsusnya dalam kajian dan diskusi-diskusi hukum.

"Tidak sedikit konstribusi beliau di bidang hukum untuk Pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Beliau juga adalah sahabat baik saya, sekaligus guru hukum. Selamat Pak Sugianto, semoga karya-karyamya terus mengalir untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon," papar H Imron.

Bupati Cirebon juga berharap, agar peran IAIN Syekh Nurjati Cirebon bagi masyarakat Kabupaten Cirebkn terus ditingkatkan, khusunya dalam pencerdasan dan pencerahan agama.

Apalagi perkembangan teknologi IT  kian berkembang dan maju, tentu peran agama sangat dibutuhkan bagi memfilter dan menangkal islam.ekstrim. 

Menurutnya kekerasan berbasis agama tidak hanya mengancam kemajemukan bangsa, atau berlawanan dengan HAM. Melainkan juga membahayakan keutuhan bangsa dan Pancasila. 

"Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Umtuk itulah, pentingnya peran IAIN SNJ Cirebon untuk hadir di tengah-tengah masyarakat," pinta Bupati.Cirebon.

Sementara itu, usai sejumlah sambutan, Ketua Senat IAIN SNJ Cirebon melangsungkan pengukuhan Prof Dr H E Sugianto SH MH sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum IAIN SNJ Cirebon. Dengan demikian, guru besar tersebut sudah resmi disandangnya. (din)

Read More

Bupati Cirebon Lantik Kuwu Desa Bojong Lor dan Kuwu Desa Kaligawe

Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg melantik 2 Kepala Desa, di Pendopo, Jum'at (26/2/2021).

FOKUS CIREBON.- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik  Kuwu  Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang dan Desa Kaligawe Kecamatan  Susukan Lebak Kabupaten Cirebon  pada Pelantikan Kuwu Antar Waktu di Pendopo Jalan Kartini Kota Cirebon, Jumat (26/2/2021). 

Kuwu Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang dijabat oleh Badrul Jaman sedangkan  kuwu Desa Kaligawe Kecamatan  Susukan Lebak, dijabat Imam Sutomo. 

Imron mengatakan, dengan dilantiknya dua kuwu ini, mereka secara resmi telah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin di desanya.

Menurutnya, mereka harus mampu menjalankan roda pemerintahan di desa. "Mereka para kuwu harus berperan aktif sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan di tengah-tengah masayarakat," kata Imron. 

Imron menuturkan, peran sebagai kuwu harus bisa merangkul semua elemen masyarakat dengan mengedepankan peran rakyat pada setiap aspek kehidupan dengan memfungsikan lembaga kemasyarakatan di Desa. 

"Mereka harus bisa menerima masukan dan kritikan dan mampu membaca setiap keinginan warga demi kemajuan desa," katanya. 

Ia mengajak, para kuwu untuk menggali potensi yang ada di desanya. Sebab, setiap desa pasti mempunyai potensi untuk mensejahterakan rakyatnya. 

"Kuwu harus tetap menjalin komunikasi baik dari Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun Muspika sehingga setiap ada permasalahan di desa bisa cepat terselesaikan," kata Imron. 

Imron pun menjelaskan, kuwu harus mengantisipasi datangnya musibah di daerahnya. Sebab akhir-akhir ini cuaca di wilayah Kabupaten Cirebon cukup ekstrem. 

"Para kuwu harus bisa mendetiksi adanya bencana. Apalagi sekarang musim hujan. Harus terus koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi datangnya bencana. Terus kalau di musim kemarau kuwu juga harus waspada tentang datangnya kekeringan," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE, M.Si mengajak para kuwu yang diantik untuk melakukan kerja nyata di masa pandemi ini. 

Menurutnya, masih banyak permasalahan yang masih ada di Kabupaten Cirebon, apalagi sekarang sedang di lakukan PPKM mikro. 

"PPKM mikro ini garda di depannya ada di desa yakni RT, RW nya sehingga ini menjadi kerja keras kuwu baru untuk bersama sama mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19," kata Ayu panggilan akrabnya. 

Selain itu, Ayu mengungkapkan, ada permasalahan yang cukup besar yang ada di Kabupaten Cirebon yakni masalah sampah. Sebab, selama ini masalah sampah belum juga terselesaikan. 

"Saya berharap kuwu yang baru dilantik bisa menyelesaikan sampah minimal di desanya. Sehingga kalau sampah terselesaikan di tingkat desa kemungkinan masalah sampah di tingkat Kabupaten Cirebon sedikit bisa terselesaikan," katanya. (din)

Read More

Merancang Program Setahun Kedepan, HMJ IQTAF IAIN Cirebon Gelar Rapat Kerja 2021-2022

FOKUS CIREBON, FC - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQTAF) periode 2021-2021 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar acara Rapat Kerja (Raker).

Acara yang berlangsung di ruang kelas Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) itu mengusung tema "Dedikasi dan Loyalitas dalam Membangun Program Kerja yang Inovatif nan Kreatif Menuju HMJ IQTAF Penuh Perubahan," Jum'at, (26/2/2021).

Ketua Pelaksana, Reyazul Jinan mengatakan, acara ini tujuannya untuk merancang program kerja satu periode kedepan.

"Harapan dari acara ini yakni semoga kedepannya kepengurusan semakin meningkatkan semangat, kreativitas, serta loyalotasnya," katanya.

M. Hisyam Samsul Ma'arif, selaku ketua HMJ IQTAF menegaskan, kemajuan organisasi dapat dilihat dari loyalitas dan kekompakan anggotanya.

"Organisasi harus melahirkan kader-kader yang unggul, melalui Inovasi dan ide terbaru," kata Hisyam.

Ia melanjutkan, penyusunan program kerja juga harus dipertanggung jawabkan bersama, dan maju bergerak bersama untuk HMJ penuh perubahan.

Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Muhammad Maimun menyampaikan, tiap tahunnya HMJ IQTAF selalu ada peningkatan dan perubahan.

"Penyusunan proker harus melihat dari visi misi jurusan, yang kemudian diiturunkan ke proker HMJ. Sehingga dalam 1 institusi saling mendukung visi misi," ujar Maimun.

Ia memprediksi, di era pandemi ini kegiatan virtual mungkin akan masih berlangsung.

"Namun dalam pandemi bukan berarti minim inovasi, buktinya periode lalu mendapat penghargaan sebagai pengelola acara terbaik," katanya.

Di akhir sambutannya, Maimun berpesan, pengurus harus menghidupakan organisasi, bukan hidup di organisasi. Artinya memberikan apa pun yang terbaik untuk organisasi. (Fas)

Read More

Sukses Membangun Kinerja dan Pelayanan Prima, H Sofyan Satari SE MM Kembali Dilantik Walikota Cirebon

Walikota Cirebon kembali melantik H Opang Satari SE MM, sebagai Dirut Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Periode 2021-2026, Jum'at (26/2/2021).

FOKUS CIREBON, FC - Dianggap cakap dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Direktur Utama H Sofyan Satari SE MM kembali dipercaya oleh Walikota Cirebon untuk memimpin perusahaan milik daerah ini.

Hal itu ditandai dengan kembalinya Dirut Perusahaann Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, H Sofyan Satari SE MM dilantik Walikota untuk periode 2021-2026.

H Sofyan Satari SE MM juga dinilai memiliki pengalaman yang mumpuni untuk melakukan pembenahan dan meningkatakan pelayanan kepada masyarakat, kendati mendapat pesan khusus dari Walikota Cirebon, agar angka kebocoran terus ditekan hingga ambang batas wajar.

Selain angka kebocoran yang terus ditekan, sebaiknya juga ada pengembangan core bisnis di Perumda Tirta Giri Nata. Azis juga meminta Perumda Tirta Giri Nata untuk mengembangkan core bisnis lain sehingga tidak hanya mengandalkan hasil dari penjualan air minum.

"Jika ada core bisnis baru tentu bisa meningkatkan PAD,” kata Walikota Cirebon.

Dijelaskan, bahwa pada awal kepemimpinannya sebagai Walikota Cirebon periode pertama, tingkat kebocoran di Perumda Air Minum Tirta Giri Nata mencapai 42% dan saat ini tingkat kebocoran sudah turun di angka 35%.

“Kami minta kepada Dirut untuk terus menekan angka kebocoran sampai ambang wajar maksimal 20%,” ungkapnya.

Masalah distribusi air, kata Azis masih menjadi catatan bagi Perumda Tirta Giri Nata yang harus dituntaskan dan pihaknya berharap pelayanan air di Kota Cirebon bisa berlangsung selama 24 jam tanpa henti.

“Pada periode kedua kepemimpinan saya ini, pelayanan air minum harus lebih optimal,” kata Azis.

Dirut Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, H. Sofyan Satari SE, MM mengungkapkan, penanganan masalah kebocoran sudah menjadi program kerjanya untuk periode yang baru ini.

"Ini sudah menjadi program kami, tentunya dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi seperti bertambahnya jumlah penduduk, keterbatasan sumber air, dana investasi dan luasnya cakupan pelayanan," tutur Dirut Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon.

Selain itu, kata H Opang Satari, Perumda Tirta Giri Nata Kota Cirebon berkomitmen untuk optimalisasi sumber air dan siap untuk menambah jumlah pelanggan. (Nur)

Read More

KMJC dan Dua HMJ FUAD IAIN Cirebon Galang Dana Bantuan Korban Banjir

FOKUS CIREBON, FC - Banjir yang menerjang sejumlah wilayah di JABODETABEK, mengundang aksi kemanusiaan. Salah satunya dilakukan KMJC, HMJ PMI dan HMJ KPI.

KMJC dan 2 HMJ dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah itu menggelar aksi kemanusiaan dengan galang dana untuk korban yang terkena banjir, selama dua hari pada Selasa-Rabu , 23-24 Februari 2021. Aksi galang dana bertajuk Peduli Banjir.

Selama dua hari galang dana untuk korban banjir sebagai aksi memanusiaan , digelar di sejumlah tempat. Yakni di titik-titik lampu merah Kota Cirebon.

Melalui seruan aksi kemanusiaan, KMJC, HMJ KPI dan HMJ PMI digiring untuk turut merefleksikan empati korban. Para aktivis mahasiswa itu sadar dengan gotong-royong menggalang dana dari masyarakat tersebut diharapkan sedikit bisa membantu korban banjir.

"Pada aksi Peduli Banjir, saya mengharapkan temen-temen yang ikut galang dana dapat merasakan apa yang mereka rasakan oleh para korban bencana tersebut," kata Shangyang Daffa selaku Ketua Komunitas Mahasiswa JABODETABEKA Cirebon.

Dari hasil penggalangan yang dilaksanakan dalam kurun waktu dua hari, terkumpul Rp 1.800.300. 

Menurut Shangyang, donasi yang sedang digalang belum terkumpul semua. "Uang yang kami galang Insya Allah cukup untuk korban banjir yang ada didaerah jabodetabek." tandasnya. (Nur)

Read More

Wakil Walikota Cirebon : Berprilaku Bersih Harus Dimulai Sejak Usia Dini

FOKUS CIREBON, FC - Pembelajaran pentingnya kebersihan hendaknya dimulai sejak usia dini. Sejak kecil anak-anak diminta sudah memiliki kebiasaan berperilaku untuk hidup bersih dan sehat.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, saat Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 di ruang Adipura Kencana, Balaikota Cirebon, Rabu, 24 Februari 2021.

“Pembelajaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan harus dimulai dari usia anak,” ungkap Eti. 

Sejak kecil, anak-anak hendaknya sudah dibiasakan berperilaku untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan mereka juga bisa diajarkan untuk mengolah sampah yang dihasilkan sehingga bisa bernilai ekonomi.

“Seperti peringatan tahun ini yang mengambil tema sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi,” ungkap Eti.

Pada kesempatan itu Eti juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon berupaya keras untuk mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota yang bersih dan hijau. 

“Di tengah-tengah keterbatasan anggaran kita saat ini, upaya mewujudkan Kota Cirebon yang bersih dan hijau tetap akan kita wujudkan,” tegas Eti.

Salah satunya dengan penutupan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Tugu Selamat Datang. Namun diakui Eti penutupan tidak bisa serta merta dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang.

Eti juga meminta doa kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon mengenai keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Argasunya. “Feasibility study (FS) sudah jadi,” ungkap Eti.

 Setelah mengurus sejumlah masalah yang masih harus diselesaikan, Detail Engineering Design (DED) segera dibuatkan. Setelah itu TPA Argasunya akan menjadi TPA modern, memiliki teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi briket.

Briket itu nantinya dapat menjadi substitusi batu bara sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. “Pandemi Covid-19 membuat perencanaan TPA Argasunya sedikit terhambat. Tapi kita berupaya keras agar segera terwujud,” ungkap Eti.

Pada kegiatan yang digelar hari ini juga diumumkan sejumlah penghargaan yang berhasil diraih oleh Kota Cirebon pada kegiatan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2020. Saat itu, Kota Cirebon mendapatkan 3 kategori penghargaan. Yaitu Penghargaan Kota Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah, Penghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Berbudaya/Adiwiyata serta Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim).

Penghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Berbudaya/Adiwiyata tingkat Provinsi Jabar tahun 2020 diberikan kepada 6 sekolah di Kota Cirebon, yaitu SDN Karyamulya 1, SDN Api-Api, SDIT Sabilul Huda, SMP Santa Maria, SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 12. Penghargaan ini diberikan kepada sekolah yang telah melakukan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS).

Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) tahun ini diberikan kepada RW 01 Karanganyar, Kelurahan Kesambi, Kota Cirebon. Kampung ini bahkan mendapatkan penghargaan sebagai peraih Proklim utama dan mendapatkan sertifikat Proklim dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 

Proklim merupakan program dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Pada kesempatan yang sama, juga diserahkan Penghargaan Adiwiyata tingkat Kota Cirebon tahun 2020 untuk tiga sekolah. Yaitu SMPK 1 BPK Penabur, SDN Sidamulya dan SD Cirebon Islamic School (CIS).

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kadini, S.Sos., menjelaskan dalam rangkat Hari Peduli Sampah Nasional, Kota Cirebon juga menyelengarakan lomba vlog dengan tema Aksi Kelola Sampah dari Rumah. “Ada 32 video yang dilombakan,” ungkap Kadini. Video tersebut berasal dari 9 sekolah di Kota Cirebon. (Nur)

Read More

Rapat Paripurna Dewan, Dua Rancangan Peraturan Daerah Disetujui

FOKUS CIREBON, FC - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah disetujui dengan dilakukan evaluasi dan fasilitasi. Keduanya merupakan Perda yang sangat ditunggu untuk bisa menjadi pedoman sejumlah permasalahan yang ada di Kota Cirebon.

Kedua Raperda tersebut akan terlebih dahulu diklarifikasi dan pemberian nomor registrasi dari Gubernur. Selanjutnya, produk hukum tersebut berlaku setelah diundangkan.

“Dua Raperda ini sebenarnya kita tunggu,” ungkap Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH., usai Rapat Paripurna dalam Rangka Persetujuan/Pengambilan Keputusan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon, Rabu, 24 Februari 2021 di ruang Griya Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon.

Dijelaskan Azis, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk menghentikan penyebaran penyakit, meminimalkan jumlah penderita, meminimalkan jumlah kematian, memaksimalkan angka kesembuhan serta menjaga ketahanan masyarakat dari paparan penyakit. “Termasuk pula melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ungkap Azis.

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Tidak hanya di sektor kesehatan namun juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi skala nasional dan dunia.

Pandemi Covid-19 merupakan force majeure, kejadian di luar kehendak manusia. Banyak negara panik dan tidak siap menghadapinya. Untuk itu diperlukan suatu regulasi yang bisa menjadi dasar pemerintah, termasuk Pemda Kota Cirebon, untuk menghadapi penyebaran penyakit yang terjadi dengan cepat.

“Perda ini bisa menjadi pedoman bagi Pemda dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kota Cirebon,” ungkap Azis.

Sementara itu Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati menjelaskan bahwa Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini akan menjamin penyelenggaraan perpustakaan di Kota Cirebon berlangsung dengan berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

“Juga bisa mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di daerah secara berkualitas, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, hingga rekreasi dan pelestarian budaya,” ungkap Eti.

Selanjutnya kepada kepala perangkat daerah terkait atau pengampu dan pengusul untuk segera menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dan regulasi untuk dituangkan ke dalam Peraturan Wali Kota sebagai tindak lanjut dari penetapan Rancangan Perda yang telah dilakukan hari ini.

Perda ini juga diminta untuk dipedomani dan Kepala Perangkat Daerah diminta melakukan sosialisasi secara bertahap untuk mencapai pelayanan publik yang optimal di Kota Cirebon. (Nur)

Read More

Kantor Kemenag Kota Cirebon Selenggarakn Kegiatan Pisah Sambut Pejabat Eselon III

Kepala Kantor Kemenag Kota Cirebon, H

Moh. Mulyadi M.M.Pd bersama istri tercinta saat memberikan sambutan pisah sambut.

FOKUS CIREBON, FC - Kantor Kemenag Kota Cirebon menyelenggarakan kegiatan pisah sambut pejabat eselon III di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon dari Kepala Kantor Drs H Moh Mulyadi M.M.Pd kepada Kepala Kantor baru, Dr H Moh Ahsan M.Ag, Selasa (23/2/2021).

H.Mulyadi sendiri saat ini dipercaya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabuparen Majalengka.

Dalam sambutannya H Mulyadi mengatakan, pihaknya berterimaksih kepada Kasubag, Kepala Seksi, Pengawas dan Penyuluh, Kepala KUA dan Kepala Madrasah atas kerjasamanya selama ini. Karena selama dua tahun di Kemenag Kota Cirebon, dirinya dapat melaksanakan tugas dengan baik.

"Selama bekerja 2 tahun, 2 bulan ini, alhamdulillah seluruh tugas bisa saya laksanakan dengan baik, dan bisa kita lihat selama 2 tahun bekerja, sudah banyak prubahan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Untuk itu, saya  mengucapkan banyak terimkasih atas kerjasama yang sudah dibangun dengam baik, dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan," ujar H Mulyadi di acara pisah sambut.

Dirinya bersama istri tercintanya memohon pamit, mengingat hari ini juga pada pukul 12.00 siang nanti mengikuti kegiatan pisah sambut yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Majalengka.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para Kepala Seksi, Pengawas Madrasah, Pengawas PAI, Kepala Satker MAN 1, MAN 2, MTs 1 dan MTs 2, Kepala KUA, Penyuluh Agama, baik fungsional maupun non PNS, Ketua PGM, Ketua Badan Amil Zakat (Baznas) dan juga Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga lainnya.

Sementara menurut Kepala Kantor Kemenag Kota Cirebon yang baru, Dr H Moh Ahsan M.Ag dalam sambutannya mengatakan, pihaknya diberikan tugas untuk kepala kantor Kemenag Kota Cirebon, untuk itu pihaknya meminta dukungan untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya.

"Saya datang ke Kota Cirebon ini  dalam rangka melaksanakan tugas,  dan tentu saya mohon doa, dukungan dan kerjasama semuanya," jelasnya.

Di akhir kegiatan, acara pisah sambut pejabat eslon III ini, ditutup dengan kegiatan penyerahan mobil dinas dari Kepala Kantor Kementerian Agama yang lama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon yang baru. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Dorong Pembiayaan UHC BPJS Kesehatan Segera Terserap

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB

FOKUS CIREBON, FC – Komisi III dan pimpinan DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dengan pimpinan fraksi terkait penjelasan mekanisme pendataan dan pendaftaran penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

DPRD Kota Cirebon mengupayakan anggaran untuk pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan yang tersedia di APBD bisa segera diserap. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, rapat bersama pimpinan dengan pimpinan fraksi DPRD menyepakati, anggaran untuk bantian iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sudah dialokasikan pada APBD 2021. Hanya saja penambahan kuota 20.000 calon penerima bantuan iuran dari Pemerintah Kota Cirebon belum didaftarkan. 

Atas dasar itu, hasil rapat Komisi III bersama pimpinan dan ketua fraksi menyepakati untuk secepat mungkin mendata warga Kota Cirebon yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Termasuk peserta BPJS yang ingin mutasi ke kelas III agar iurannya bisa ditanggung pemerintah daerah. 

“Agar anggaran UHC di APBD bisa segera diserap, kami harus secepat mungkin mendata warga yang belum terdaftar BPJS. Ini sudah memasuki bulan kedua. Akan tetapi penambahan kuota 20.000 belum digunakan, karena belum mendata warga,” ujarnya. 

Meskipun belum diketahui pasti jumlah keseluruhan warga yang akan didaftarkan, akan tetapi menurut Tresna, upaya pendataan warga calon PBI itu harus segera diselesaikan. Agar program UHC BPJS Kesehatan bisa segera dinikmati masyarakat. 

“Cetak kartu perlu waktu, proses verifikasi juga butuh waktu. DPRD ingin syarat pendaftaran jangan sampai menyulitkan warga. Untuk itu kami mengusulkan teknis pendataan dan pendaftaran satu pintu ditangani Komisi III,” kata Tresna. 

Dia menambahkan, pendaftar PBI BPJS cukup menyertakan salinan KTP, KK dan surat pengantar dari kelurahan bagi pendaftar baru maupun mutasi ke keanggotaan kelas III. Sementara surat rekomendasi dari puskesmas sudah ditiadakan. 

Tresna menjelaskan, alokasi anggaran untuk membiayai UHC Kota Cirebon dianggarkan sebesar Rp30 miliar. Anggaran tersebut mengakomodir calon peserta BPJS baru, peserta kelas II dan III yang menunggak, dan prediksi 1.700 angka kelahiran baru warga Kota Cirebon.

“Rekomendasi dari puskesmas sudah tidak perlu. Karena hasil rapat dengan BPJS, mereka sudah bisa memverifikasi sendiri. Yang terpenting ada surat keterangan dari Dinkes, bahwa warga tersebut merupakan warga Kota Cirebon yang preminya akan dibayarkan pemerintah daerah,” ujarnya. 

Saat rapat berlangsung muncul perdebatan terkait teknis pengajuan pendaftaran dikelola Dinas Kesehatan. Ketua Fraksi PPP, dr Doddy Ariyanto MM menyarankan kepada Komisi III DPRD untuk mendengar alasan dari Dinkes perihal keinginannya mengelola teknis pengajuan program UHC. 

Menurutnya, cara pandang berbeda antara legislatif dengan birokrasi tersebut jangan sampai menjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi menyangkut nasib dan hak kesehatan masyarakat. Untuk itu, dia mengusulkan agar ada pertemuan dengan Dinas Kesehatan perihal teknis pengajuan PBI dan mekanisme pendataannya. 

“Pertemuan lanjutan akan mempertemukan seluruh anggota DPRD dan Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan perbedaan cara pandang dan mempercepat proses pendataan,” katanya. (din)

Read More