Kawasan Muara Baru Jakarta Utara Terendam Banjir, Polsek Dan Anggota Terjun Bantu Masyarakat

FOKUS JAKARTA-- Intensitas curah hujan yang cukup lebat mengguyur Jakarta pagi tadi. Sejumlah wilayah pun terendam banjir dan berimbas pada terhambatnya aktifitas masyarakat, Jumat (24/1/2020).

Kapolsek Kawasan Wilayah Muara Baru AKP. Slamet Riyanto bersama anggotanya terjun langsung melakukan penanggulangan, pemantauan dan pengecekan ketinggian genangan air di Wilayah PPSNZJ Muara Baru akibat intensitas curah hujan tinggi di Kawasan Wilayah Muara Baru jakarta Utara.

Dari hasil pemantauan dan pengecekan lokasi yang mengalami genangan air yaitu di Jalan Hiu Raya tepatnya di depan PT. BMS sampai dengan perempatan PT. Inti Mas Surya dengan ketinggian genangan air mencapai 20 sampai 40 cm, Jalan Tuna Raya tepatnya di pertigaan SPBU Tri Harun ketinggian genangan air  mencapai 20 sampai 40 cm, Muara Baru Centre (MBC) ketinggian genangan air mencapai 20 sampai 40 cm.

Kemudian juga di Pintu Gerbang kawasan Muara Baru ketinggian genangan air mencapai 20 sampai 60 cm, Jalan Udang Ketinggian genangan air mencapai 20 sampai 40 cm, Jalan Kakap ketinggian genangan air mencapai 20 sampai 40 cm, Dermaga Timur Transit 8 sampai transit 20 ketinggian genangan air mencapai 20 sampai 40 cm.

“Kami sudah berupaya melakukan penanggulangan banjir, melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini Petugas rumah pompa air untuk melakukan penyedotan dan melalukan evakuasi karyawan/ti yang akan masuk dan keluar Pelabuhan menggunakan kendaraan mobil patroli dinas," kata AKP. Slamet Riyanto.

Selain itu AKP. Slamet Riyanto bersama anggotanya dibantu Tim Satgas Banjir dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengaturan arus lalulintas di depan pintu masuk kawasan Muara Baru karena terjadi penumpukan arus kendaraan.

Selain itu, juga diimbau kepada masyarakat penguna jalan untuk berhati hati dan menghindari jalan yang tergenang air serta hindari tiang listrik untuk mengantisipasi bahaya setrum.

Penyedotan genangan air di wilayah Kawasan Muara Baru dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) unit pompa milik UPT PPSNZJ yang berada di Jalan Kakap Dermaga Timur dan Jalan Tuna Raya PPSNZJ agar genangan air segera surut. (dade)

Read More

KPRI Harapan Sejahtera IAIN SNJ Cirebon Gelar RAT Tahun Buku 2019

FOKUS CIREBON - Ratusan anggota KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon hadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019, di Ruang Auditorium, Lantai 3, Gedung Pascasarjana IAIN SNJ Cirebon, Kamis (23/1/2020).

Dalam kegiatan RAT tersebut, sejumlah agenda dilaksanakan, seperti Laporan Pertanggangung Jawaban (LPJ) Pengurus, LPJ Pengawas, kemudian Sosialisasi Produk Pembiayaan Syariah dan Etika Muamalah.

Tampak hadir pada kegiatan RAT KPR Harapan Sejahtera IAIN SNJ Cirebon Tahun Buku 2019 diantaranya, Kepala Biro AUAK IAIN SNJ Cirebon, Ketua KPRI Harapan Sejahtera, Kepala Dekopinda, Dinas UMKM Kota Cirebon, Pengawas dan Pengurus serta anggota KPRI Harapan Sejahtera IAIN SNJ Cirebon.

Ketua KPRI Harapan Sejahtera, Edi Chandra SSi MA menyatakan bahwa sudah 6 tahun berturut-turut pihaknya melaksanakan RAT ini di setiap bulan Januari. "Ini bentuk konsistensi dan tranparansi, yang bertujuan bagi kemajuan dan kesejahteraan anggotanya," jelasnya 

Selain itu, forum RAT ini diminta untuk dijadikan sebagai tempat untuk rembukan, termasuk tempat bagi kita semua untuk memberikan saran dan kritikannya dalam rangka memberikan rekomendasi pembenahan koperasi kedepan.

Sementara menurut Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Saefudin Jupri, bahwa KPRI Harapan Sejahtera IAIN SNJ Cirebon ini merupakan urutan ke 26 dari 300 lebih koperasi yang ada di Kota Cirebon. "Koperasi IAIN menjadi percontohan yang baik dan kegiatan RAT selalu konsisten dilaksanakan teoat waktu," ujarnya.

Sementara digiliran Kepala Biro AUAK, IAIN SNJ Cirebon, pihaknya menanyakan kepada para peserta RAT tentang sifat koperasi dan dijawab peserta adalah bersifat gotong royong.

"Kami berharap sebanyak 400 lebih PNS dan 188 Non PNS yang masih belum mendaftar menjadi anggota koperasi IAIN untuk terketuk hatinya dan masuk menjadi anggota," pinta Drs H Subarja MPd, Kepala Biro AUAK.

H Subarja mengilustrasikan, jika dirinya meminjam uang kepada perseorangan, misal ke Ketua Ma'had Al Jami'ah IAIN SNJ Cirebon tentu tidak dapat pinjaman tersebut, atau ke yang lainnya yang bersifat perseorangan, karena yang dapat mencairkan pinjaman uang itu hanya di koperasi maka harus terlebih dahulu masuk dan menjadi anggotanya.

"Ini lah sifat organisasi Koperasi yang selalu mengedepankan kesejahteraan anggota karena bersifat gotong royong," ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan para peserta RAT.

Sementara sambutan dari Dekopindo Kota Cirebon lebih menekankan kepada imbauan agar seluruh anggota koperasi tidak terjebak atau mengikuti dari adanya koperasi online. "Jangan ikut-ikutan, lebih baik dihindari," pintanya.

Usai pemaparan sejumlah sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan membuka kupon doorprize dan tampak seluruh pengurus dan anggota koperasi berbaur dan terlihat bak keluarga besar yang satu tubuh. (din)

Read More

SMPN 1 Kota Cirebon, Dukung Pemerintah Dalam Memerangi Sampah Plastik

FOKIS CIREBON - Drs H Lilik.Agus Darmawan MPd tak henti-hentinya berkarya bagi pendidikan. Kali ini sosok yang digandrungi banyak pihak karena 'low profil' ini tengah mengagas penanganan sampah plastik di lingkungan sekolah.

Gagasan tersebut kini diterapkan sebagai bentuk dukungan SMPN 1 Kota Cirebon atas Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2019 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

Lilik menyatakan, guna menyukseskan komitmen pemerintah dalam memerangi sampah plastik ini, dewan guru-guru di sekolah sudah melakukan rapat koordonasi, sebelum melakukan sosialisasi kepada para orang tua siswa.

"Kepada para siswa kita imbau untuk membawa tempa sendiri jika ingin jajan," kata Lilik, yang sosoknya terus ingin berkarya bagi kemajuan pendidikan di Kota Cirebon.

Para pegiat pendidikan di Kota Cirebon juga memandang jika sosok Lilik Agus Darmawan patut menjadi teladan bagi semua, karena kedisplinannya, gagasan-gagasannya serta kiprahnya bagi kemajuan pendidikan. 

"Apa yang dilakukan Pak Lilik dan para dewan guru semata untuk mendukung komitmen pemerintah dalam memerangi sampah plastik, selain itu sosok Lilik memang penuh karya dan patut mendqpat apresiasi dari semua pihak, karena komitmennya yang tinggi untuk memajukan pendidikan di Kota Cirebon," tandas Andrian, M.Hum, aktivis lingkungan Kota Cirebon. (nur)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Harapkan Laporan LPPD Dari Setiap OPD Harus Lebih Baik

FOKUS CIREBON - Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon berkomitmen membenahi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang merupakan kewajiban setiap Pemda.

Wakil Wali Kota Cirebon Dra. Hj. Eti Herawati menyebutkan meskipun tingkat pencapaian LPPD Pemda Kota Cirebons setiap tahunnya cukup tinggi yakni 3,2, akan tetapi untuk tingkat Provinsi Jawa Barat ataupun Nasional, peringkat LPPD Kota Cirebon masih berada di posisi bawah.

“Diperlukan komitmen bersama agar kawan-kawan OPD lebih baik lagi menyiapkan laporan LPPD,” katanya pada acara sosialisasi LPPD di Kota Cirebon, Kamis (23/01/2020).

Sementara itu, Eti menilai progress penyiapan laporan LPPD tahun berjalan (2019) progresnya sudah cukup baik dan terlihat semangat dari kawan-kawan OPD sudah cukup tinggi.

“Persiapan yang dilakukan tahun berjalan 2019 akan menjadi pendorong untuk penyiapan LPPD tahun 2020,” ujarnya.

Eti menambahkan posisi Pemda Kota Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat berada pada posisi yang kurang menggemberikan sebab masih di bawah kota dan kabupaten lain. “Ada beberapa point yang kurang dan perlu dilengkapi dalam pelaporan LPPD, agar Kota Cirebon posisinya naik,” ujarnya.

Sesuai arahan Wali Kota Cirebon, kata Eti pelaporan LPPD merupakan rangkuman dari kinerja Pemerintah Daerah (Pemda), maka dari itu hasil kinerja perangkatnya akan terus dievaluasi oleh Pimpinan (Wali Kota).

“Segala urusan Pemerintahan tidak akan maksimal jika tiap kepala OPD tidak berkomitmen dan bersinergis dengan baik terutama dalam penyususnan LPPD,” ujarnya. (bam)

Read More

Masyarakat Anggota Koperumnas Dijamin Dapat Memiliki Rumah Tanpa DP

FOKUS JAKARTA - Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah (Koperumnas) siap bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun milik (Rusunami) bagi warga Ibu Kota berpenghasilan kecil anggota Koperumnas.

Masyarakat Jakarta anggota Koperumnas dijamin dapat memiliki rumah hanya dengan mengangsur Rp2,5 juta per bulan tanpa DP dan jaminan.

Anggota cukup membayar angsuran selama dua tahun. Kemudian tahun ketiga rusunaminya dibangun, hanya kurang dari tiga tahun, warga bisa memiliki rumah sendiri.

"Kami sampaikan kepada Ibu Camat Jatinegara. Kami siap bekerjasama dengan Pemprov DKI. Pemda cukup menyediakan lahan dua hektare saja, kami bangun tiga tower ketinggiannya 20 lantai," kata Ketua Koperumnas Aris Suwirya, Rabu (22/1), saat acara peresmian kantor baru Koperumnas Syariah, di Jalan Jatinegara Timur II No 4B, Jatinegara, Jakarta Timur.

Lebih lanjut, Aris mengungkapakan ingin menghadap Gubernur Anies Baswedan untuk menyampaikan konsep Koperumnas Syariah yang menghindarkan riba dan jaminan untuk warga Jakarta agar memiliki rumah.

"Karena kita menghindari riba, maka Allah SWT meridhoi, Koperumnas bisa membangu rusunami di Jabotetabek.Yang penting tanahnya dari Pemda," ujarnya.

Ia ingin membantu program RPJMD Gubernur Anies mewujudkan janji kampanyenya pada 2017 lalu. Di mana mewujudkan rumah DP 0 rupiah bagi masyarakat betpenghasilan kecil.
Koperumnas Syariah satu-satunya Koperasi di Indonesia yang membangun rumah bagi anggotanya dengan hanya mencicil setiap bulan.

Koperumnas telah membangun rumah bagi anggotanya di Bogor (tiga lokasi), Karawang, Tangerang Selatan, Tangerang dan lain-lain.

"Kami akan buka cabang Koperumnas di semua kota besar dengan sistem kantor cabang. Insya Allah tahun 2021 seluruh provinsi di Indonesia sudah punya kantor cabang. Di luar Jabodetabek, harga rumah Koperumnas Rp.190 juta," ujarnya.

Jadi masyarakat hanya mengangsur Rp. 1 juta per bulan selama 190 bulan bisa punya rumah ya g bisa diwariskan. (dade)

Read More