Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Senin, 13 Desember 2021

Bupati Minta Bank BKC Perluas Jaringan Kantor dan Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

FOKUS KAB CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri rapat kuasa pemilik modal (KPM) dengan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Cirebon (Bank BKC) di Hotel Patra, Kecamatan Kedawung, Senin (13/12/2021).

Dalam pertemuan itu, Bupati Cirebon bersama jajaran pengurus Bank BKC, membahas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang akan dilakukan pada Tahun 2022.

Bupati Imron mengatakan, Bank BKC merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang kepemilikan sahamnya 100 % milik Pemda Kabupaten Cirebon, pada posisi November 2021 menghasilkan laba yang paling besar dibandingkan dengan BPR lainnya yang milik Pemda di wilayah 3 Cirebon (Ciayumajakuning). Hal tersebut agar dapat dipertahankan.

"Pada pandemi Covid-19, Bank BKC mampu mancatatkan kinerja yang baik, "kata Bupati Cirebon.

Imron mengatakan, Bank BKC diminta untuk melakukan perbaikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menambah jumlah jaringan kantor di setiap kecamatan wilayah Kabupaten Cirebon.

Selain memiliki kantor pusat, saat ini Bank BKC memiliki satu Kantor pusat Operasional (KPO), sebelas kantor cabang (KC) dan empat kantor kas (KK).

"Indikator yang menjadi bukti Bank BKC ini maju adalah, selalu diminati oleh masyarakat karena pelayanannya yang ramah, mudah dan cepat", katanya. (din)

56 Perwakilan SKPD Ikuti Kegiatan Sosialisasi Tata Hubungan Kerja


FOKUS KAB CIREBON.- Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si membuka acara Sosialisasi Tata Hubungan Kerja di Alamanis Gronggong Kecamatan Beber,  Senin (13/12/2021). 

Acara tersebut diikuti 56 perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Dalam sambutannya, Sekda Rahmat mengatakan, penyelenggaraan birokrasi merupakan bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi efektif. 

"Saat ini reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga dan harapannya birokrasi bisa unggul di mata dunia seperti pelayanan publik yang semakin baik," katanya. 

Rahmat menjelaskan, sistem kerja  merupakan proses dari kinerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas jabatan fungsional dalam suatu sistem dengan  mengedepankan kompetansi, keahlian atau keterampilan. 

Menurutnya, birokrasi di Jabar sangat berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Sehingga hasil pengadaan birokrasi dan administrasi ke jabatan fungsional itu dominannya simetris dan semua sama kota/ kabupatennya. Sedangkan di Jabar sesuai muatan lokal daerah tidak simetris. Ketika pengalihan jabatan administrasi ke jabatan lain, khususunya eselon IV ada perbedaan pastinya dengan kabupaten/kota di Jabar," katanya.

Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, S.STP., M.Si mengatakan, tujuan diadakan sosialisasi ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sistem kerja dan hubungan kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon. 

"Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini bisa menyampaikan langkah- langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan birokrasi ke depannya," katanya. (Bam)

Pemkab Dorong Kemenparekraf RI Bantu Kembangkan Sektor Ekonomi Kreatif di Kabupaten Cirebon


FOKUS KAB CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia, untuk membantu mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang ada di kabupaten tersebut.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi hampir dua tahun terbukti melumpuhkan sektor tersebut. Beberapa unit usaha rakyat itu sampai menghentikan sementara aktivitasnya.

"Kabupaten Cirebon yang biasanya ramai dikunjungi pada Sabtu-Minggu atau waktu libur, banyak didatangi wisatawan. Namun pada awal-awal pandemi, sepi. Tetapi sekarang mulai membaik, hotel juga sudah ramai dan otomatis sektor ekrafnya juga ramai," kata Imron di Kabupaten Cirebon, Senin (13/12/2021).

Imron mengatakan, sektor ekonomi kreatif dihadapkan dengan berbagai permasalahan, beberapa di antaranya, peningkatan kualitas produk, kemampuan bersaing, dan akses pembiayaan.

Pemerintah pusat, lanjut Imron, harus menoleh ke Kabupaten Cirebon. Hal ini karena kabupaten tersebut merupakan salah satu awal wilayah peradaban yang ada di Jawa Barat.

"Kreativitas akan tumbuh kalau ada pembinaan. Kabupaten Cirebon sangat berpengaruh terhadap peradaban di Jawa Barat," katanya.

Pelaku ekonomi kreatif, Gunawan menyebutkan, bakat andal para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu anugerah yang diwariskan nenek moyang sejak dahulu.

Meskipun begitu, lanjut Gunawan, pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon masih dihantui permasalahan peningkatan kuantitas produk. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utamanya.

"Kendala kami, kalau ada permintaan dalam jumlah banyak, kami kewalahan. Contoh, beberapa waktu lalu pemda memesan batik dalam jumlah banyak, tapi begitu diberikan kesempatan lumayan, kami susah," katanya.

Pelaku industri kreatif mendorong, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi untuk melakukan industrialisasi terhadap sektor ekonomi kreatif.

"Produk dari Cirebon ini beberapa di antaranya sudah mendunia, salah satunya rotan. Kalau nantinya sudah dilakukan pola industrialisasi, saya yakin pelaku usaha tidak bakal kewalahan," katanya. (din)

Besok, Menteri Agama RI Melaunching Prodi Siber PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Wakil Rektor II, Dr Kartimi, M.Pd saat memberikan penjelasan kepada sejumlah media, terkait persiapan launching Prodi Siber PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, besok, Selasa, (14/12/2021) di kampus IAIN IAIN Syekh Nurjati Cirebon.


FOKUS CIREBON - Menteri Agama RI, H Yaqut Cholil Qoumas, dijadwalkan Selasa, (14/12/2021), akan berkunjungan ke kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kunjungan tersebut dalam rangka melaunching Prodi Siber PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  

Wakil Rektor II, Dr Kartimi M.Pd kepada media menyatakan, persiapan penyambutan Menteri Agama dan rombongan dari Kementerian Agama ke kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah mencapai 100 persen. 

Menteri Agama datang dalam rangka melaunching Prodi Siber PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan dilaksanakan besok, Selasa (14/12/2021). 

Menteri Agama dijadwalkan berangkat dari Jakarta menuju Cirebon dengan menggunakan Kereta Api. "Petugas penjemputan sudah disiapkan, termasuk hotel tempat istirahat Pak Menteri dan Pak Dirjen dengan hotel yang berbeda," kata Kartimi, Senin (13/12/2021).

Soal persiapan di lokasi kegiatan, panitia launching Prodi Siber PAI, sudah menyiapkan ruang Penu Utama, termasuk ruang VIP, dan tempat lainnya. Kegiatan pidato Menteri Agama dilakukan secara virtual, Join Zoom Meeting.

Kartimi juga menjelaskan, persiapan juga dilakukan di semua area, termasuk pintu masuk, pintu keluar, area parkir, dan lainnya.

"Setting tempat utama serta bagi para tamu undangan, seluruhnya sudah disiapkan dengan baik dan nyaman. Kendati, Prokes besok akan dilakukan secara ketat," terang Kartimi.

Sementara kegiatan launching akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB, dan  dijadwalkan akan dihadiri oleh sejumlah tamu undangan, di antaranya Eselon 1 dan 2, Kasubdit, Walikota Cirebon, Bupati se wilayah 3 Cirebon, Kapolresta dan para Ketua DPRD serta tamu undangan lainnya. (din)


Pemkab Terima Bantuan dari Baznas Kabupaten Cirebon untuk Disalurkan ke Masyarakat

FOKUS KAB CIREBON - Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon kembali menerima bantuan dari Baznas untuk masyarakatnya. 

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di Pendopo Bupati Jalan Kartini Kota Cirebon, Senin (13/12/2021). 

Dalam sambutannya Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, Baznas mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah daerah. 

Menurutnya, Baznas selalu hadir dalam penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Baznas ini lininya banyak, baik sosial, budaya, kesehatan, rutilahu dan lainnya semuanya bisa dilakukan baznas," katanya. 

Imron menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat terbatas dalam hal bantuan. Sebab, setiap pengajuan bantuan membutuhkan proses yang cukup panjang. 

"Kalau lewat Pemkab Cirebon mengajukan sekarang belum tentu bulan depan dapat, karena butuh proses yang panjang. Tetapi kalau lewat Baznas kalau persyaratan sudah cukup bisa langsung disalurkan bantuannya," kata Bupati Imron. 

Imron mengungkapkan, untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Cirebon mencapai 10 ribu lebih. Bahkan, setiap tahunnya baru bisa 700 rutilahu yang terselesaikan. 

"Sekarang masih pandemi Covid-19,  sehingga anggaran semuanya terkena recofusing. Jadi penanganan bantuan untuk rutilahu jadi terkendala," katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, Budiman Mahfudz mengatakan, pada tahun 2021 Baznas telah menyalurkan kurang dari Rp 14 miliar untuk warga Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, ini capaian yang sangat luar biasa. Sebab, lima tahun ke belakang penyaluran Baznas hanya dua miliar saja. 

"Tahun 2021 ada Rp 13.983.000.000 untuk bantuan keagamaan, sosial, budaya, kesehatan dan rutilahu," katanya. 

Budiman mengungkapkan, untuk tahun 2022, pihaknya berharap pemasukan dari sumber ASN bisa lebih meningkat. 

"Kalau semua ASN menyetorkan zakatnya ke Baznas kemungkinan anggaran kita semakin tinggi dan penyaluran bantuan kepada masyarakat lebih maksimal. Misalkan anggaran tiga bulan sudah terkumpul Baznas bisa langsung menyalurkan kepada masyarakat," ucapnya. (din)

Minggu, 12 Desember 2021

KH Zamzami Amin Pimpin MUI Kabupaten Cirebon

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon di Hotel Apita, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Minggu (12/12/2021).

Pada acara tersebut, hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E.

Bupati Imron mengatakan, peran ulama sangat penting untuk kemajuan negara. Beberapa pengamat menyebutkan, adanya ulama, negara Indonesia bisa menguasai wilayah lainnya.

Imron menambahkan, di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon mampu menopang pembangunan dan peningkatan wawasan masyarakat, meskipun saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan.

"Kehadiran ulama juga bisa mengatasi permasalahan kemiskinan, hingga pengangguran. Hal ini perlu kita bangkitkan kembali," kata Imron dalam sambutannya.

Wakil Gubernur Jawa Barat mengatakan, pemerintah provinsi memiliki tagline 'Jabar Juara Lahir dan Batin'. Kehadiran para ulama merupakan salah satu upaya agar Jawa Barat bisa juara batin.

"Kalau kami mengejar juara dalam bidang duniawi, kami sudah ahlinya. Tetapi kami tidak punya kemampuan untuk menjadi juara SDM. Oleh karena itu, hanya para ulama dan pimpinan ponpes jabar juara dlm bidang batin," kata Uu.

Atas nama pemerintah, kata Uu, meminta adanya sinergitas antara ulama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini pun, pihaknya sudah memiliki beberapa program yang berkaitan dengan keagamaan Islam.

Beberapa di antaranya, satu desa satu hafidz, program English for ulama, satu pesantren satu produk, serta program lainnya.

"Program ini sebagai daya dorong untuk suksesnya dalam bidang batin. Hal ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada kolaborasi dengan para ulama. Ummat butuh ulama. Fatwa ulama itu yang dijadikan dasar amaliah Jabar," katanya.

Perwakilan MUI Kabupaten Cirebon KH. Wawan Arwani mengatakan, ulama merupakan pewaris nabi yang diharapkan mampu meningkatkan peran untuk masyarakat.

Ia menambahkan, selain mengarahkan dan mengawal umat dalam melaksanakan hubungan vertikal dengan Allah Swt, MUI pun harus menjadi panutan dalam mewujudkan khoirul ummah. 

"Kalau dahulu menurut Buya Hamka, MUI itu corong masyarakat kepada pemerintah dan MUI juga corong pemerintah kepada umatnya," katanya.

Dalam musyawarah daerah tersebut, dipilih KH Zamzami Amin, pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. (din)

Tingkatkan Mutu dan Layanan Pendidikan, BSA IAIN Syekh Nurjati di Assesment Daring BAN-PT


FOKUS CIREBON - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menggelar Assesment Lapangan (AL) pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kegiatan AL online yang berlangsung selama dua hari, dari (10-11/12) tersebut, mengadirkan dua asesor BAN-PT, antara lain; Prof. Dr. H. Ali Mudhofir, M,Ag (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya) dan Prof. Dr. Husnan Lubis, MA., Ph.D (Guru Besar Universitas Sumatera Utara). 

Dr. H. Sumanta M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati menuturkan bahwa akreditasi BSA menjadi sangat penting sebagai jurusan baru. Lahir pada 2017, BSA terbukti telah mampu meraih capaian-capaian prestasi akademik dan non akademik. 

Menurutnya, pada aspek tridarma perguruan tinggi, BSA menjadi salah satu jurusan yang terbaik, termasuk keberhasilanya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

“Meski masih baru, BSA mampu menjadi role model pembelajaran digital melalui LMS, perkuliahan dengan dosen luar negeri, penelitian kompetitif para dosen diberbagai jurnal dan program bereputasi, juga rekognisi dosen berskala internasional,” ungkap Rektor IAIN Syekh Nurjati.

Senada dengan hal tersebut, Dr. Hajam, M.Ag Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) menyambut baik kegiatan visitasi daring ini. Menurutnya, BSA menjadi prodi pertama di Fakultasnya yang dinilai dengan akreditasi 9 standar. 

Hal ini tentu menuntut civitas akademika untuk melakukan akselerasi capaian isian standar akreditasi yang semakin kompetitif dan berbobot. 

“Fakultas sebagai UPPS bersama jurusan telah bekerjasama dengan optimal untuk mempersiapkan asesment lapangan ini dan kami yakin BSA akan mendapatkan hasil yang terbaik," tandas Dekan FUAD.

Dalam sambutan pembukanya, Prof. Ali menekankan pentingnya Quality Assurance dalam pengelolaan pendidikan tinggi. 

Perguruan tinggi harus mampu melakukan perbaikan administratif menuju pengelolaan lembaga yang transformatif. 

Menurutnya, ketatnya kriteria penilaian pada 9 standar akreditasi menjadi tuntutan bagi perguruan tinggi untuk berbenah dan melakukan banyak percepatan perubahan. 

“BSA dalam pengamatan kami sudah sangat baik, khususnya pada pemenuhan semua standar yang dinilai. Tim juga mempersiapkan kegiatan ini dengan dukungan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Prof Ali.

Pada sisi yang lain, Prof Husnan juga memberikan pointers pada perlunya peningkatan capaian pada setiap standar yang dinilai sebagai jurusan baru yang menurutnya sudah baik, Guru Besar USU tersebut memberikan beberapa rekomendasi, khususnya dalam pemenuhan aspek pendidikan dan jabatan fungsional dosen, pengelolaan kelembagaan yang bereputasi hingga capaian publikasi internasional.

“Saya juga sangat tertarik dengan program kuliah internasional yang digagas oleh BSA, dan siap juga dilibatkan pada kerja-kerja kolaboratif dalam penguatan keilmuan bahasa dan sastra Arab di Indonesia dan dunia," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakhid Nashruddin, Ph.D, Ketua Jurusan BSA menyambut baik saran yang diberikan bagi jurusanya. 

Menurutnya, BSA akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan menuju akreditasi Unggul dan mewujudkan visi sebagai rujukan kajian bahasa dan sastra Arab di Asia Tenggara. Menurutnya, tahapanya telah kami lakukan dan terus dioptimalkan.

Dukungan dari stakeholder sangat membantu dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut.

Menutup sesi Asesmen Lapangan ini, Dr. H. Saifudin Zuhri, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengelolaan Lembaga memberikan apresiasi kepada para asesor dan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 


Harapanya, BSA mendapatkan nilai yang terbaik dengan berbagai capaian yang telah dilakukan. Sehingga menjadi contoh bagi jurusan lainya di IAIN Syekh Nurjati. 

“IAIN yang akan bertransformasi menjadi Universitas, perlu medapat dukungan pemerolehan nilai akreditasi yang baik, sehingga semakin kompetitif dan berkualitas," pungkasnya. (din/Anin)

Wakil Gubernur Jawa Barat, KH.Uu Ruzhanul Ulum Hadiri Tahfizh Award 2021


FOKUS CIREBON - Pengurus Cabang (PC) Jamiyyatul Qurra' wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQH NU) Kabupaten Cirebon dan Koordinator Program Satu Desa Satu Hafizh (Sadesha) Kabupaten Cirebon menggelar acara Tahfizh Award 2021.

Acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat KH.Uu Ruzhanul Ulum itu berlangsung di Hotel Apita Kota Cirebon. Minggu, (12/12/21).

KH. Ainur Rofiq, selaku perwakilan dari PC JQH NU Kab. Cirebon mengatakan, acara ini merupakan salah satu upaya  PC JQH NU Kab. Cirebon untuk memberikan apresiasi bagi penghafal al-qur'an.

"Khususnya apresiasi ini diberikan kepada penerima beasiswa Sadesha dan santri binaan kategori pemberdayaan," katanya.

Menurut Kiai Rofiq, Hari ini sekitar 21 Hafizh Hafizhah binaan Sadesha terbaik di Kab. Cirebon menerima penghargaan.

"Saya berharap semoga semuanya bersama-sama mendoakan semoga santri binaan Sadesha di Cirebon mendapatkan ilmu manfaat, dijaga hafalannya, sehingga menjadi kader hafizh terbaik dan juga kader Sadesha terbaik di Cirebon khususnya Jabar," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Wilayah (PW) JQH NU Jabar, KH. Cecep Abdullah sangat mengapresiasi Tahfizh Award 2021.

"Acara ini tak lepas karena Kab.Cirebon dipenuhi dengan orang-orang kreatif, aspiratif, dan tentunya ini adalah pembuktian dari Kiai dan Santri yang tidak hanya di pesantren saja, tapi mempunyai berbagai gerakan signifikan," ujarnya.

Kegiatan ini, kata Kiai Cecep, merupakan kegiatan yang berawal dari inisiatif program unggulan Gubernur yg didampingi Kiai Uu Ruzhanul Ulum.

"Sadesha sudah memiliki 6000 Hafizh Hafidzhah. Kiai yang terlibat pada program Sadesha baik kategori Pemberdayaan maupun Beasiswa tentunya ini merupakan langkah yang akan berkembang dari tahun ke tahun, dengan cara seperi ini Jabar akan terang benderang oleh cahaya Qur'an," ujar Kiai Cecep.

Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak ada di daerah lain, hanya ada di Jabar dan tepatnya di Kab. Cirebon.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar KH. Uu Ruzhanul Ulum mengatakan dalam sambutannya bahwa sektor pendidikan masih prioritas di Jabar. Karena menurutnya pendidikan merupakan pilarnya bangsa dan negara. 

"Negara bisa terhormat karena pendidikannya hebat. Begitupun sebaliknya, jika pendidikannya di bawah kurang hebat, prestisnya pun turun, dan tidak dihargai negara luar," tegasnya.

Maka dari itu, lanjut Kiai Uu, Jabar harus memiliki SDM yang unggul, yang juara, hebat. Akan tetapi Pemprov Jabar bukan hanya mendorong warga hebat di pendidikan duniawi, tetapi Pemprov Jabar juga mendorong rakyat memiliki SDM  hebat yang bersifat uhrowi.

"Makanya Jabar mengusung tagline Jabar Juara Lahir Batin, atau Jabar Juara Dunia Akhirat," sambungnya.

Ia menegaskan, pemimpin yang mendorong pendidikan bersifat duniawi saja itu wajar dan biasa tidak aneh. Akan tetapi, kata dia, seorang pemimpin mendorong memberikan perhatian kepada rakyat di samping pendidikan duniawi dan akhirat itu baru pemimpin luar biasa dan hebat.

"Pak Ridwan Kamil membuktikan dengan Perda pesantren yang baru ada di Jabar, karena itu pemerintah harus memberikan penyuluhan, pemberdayaan dan pembiayaan Pesantren di Jabar," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Kiai Uu, program lainnya, ada English for Ulama, Satu Pesantren Satu Produk yang akan mendapatkan 750 juta apabila menang dan murni itu bantuan. 

"Mana ada ulama disuruh dakwah di luar negeri, dibekali bahasa Inggris, hanya di Jabar yang paripurna di segala bidangnya," tegasnya.

Ia berharap ke depan ada sinergitas antara ulama dan umara lewat program seperti ini.

"Ada beberapa tantangan yang sulit dihindari dan sulit diabaikan pada kehidupan yang sesuai kondisi dan zaman. Tantangan itu diantaranya kelompok yang kerap mengadu domba supaya masyarakat Indonesia atau Jabar ini pecah yang mengatasnamakan Agama, Ormas, Suku atau kelompok," katanya.

Kemudian, lanjut Wagub Uu, lahirnya Radikalisme. Bukan hanya mengatasnamakan Agama, Radikalisme saat ini mengatasnamakan Suku, Ormas, atau Kelompok. Mereka menghalalkan cara demi tujuannya tercapai, melanggar Agama, Norma, sehingga Radikalisme tetap tumbuh di Jabar.

"Tantangan lainnya yakni Narkoba. Sekarang ancaman Narkoba tidak hanya di Kota Besar, tapi juga di pelosok Desa," ujar Wagub.

Selain itu, ancaman lainnya dari kemajuan dunia digital. Darinya banyak dampak negatif, tak jarang terjadi permusuhan yang mengatasnamakan dirinya paling baik sehingga terjadi perpecahan.

"Saya berharap kelompok Hafizh Hafizhah ini bersama Pemprov untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin," imbuhnya.

Menurutnya, kegiatan kali ini adalah salah satu solusi atau cara bersama keluarga besar Nahdliyin dalam rangka menuju Jabar Juara Lahir Batin. "Memang hanya diikuti 900 orang, tapi saya yakin akan ada efek domino kemanfaatan dan kemaslahatan nya," ujarnya.

Selain itu juga kata Uu, kegiatan semacam itu akan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengamalkan isi kandungan al-Qur'an.

"Kegiatan Tahfizh Award ini akan membawa maslahat tidak hanya pribadi tapi juga bagi Cirebon dan Jabar," tandasnya. (Nis/fas)

Jumat, 10 Desember 2021

"Ngunduh Mantu" Sapta dan Widi Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat

FOKUS KAB CIREBON - Kabupaten Cirebon sejak beberapa bulan terakhir ini tidak mengalami lonjakan kasus Corona virus disease 2019 atau Covid-19. Daerah tersebut kini berada di level 2 pada perpanjangan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Berbagai kegiatan masyarakat bisa kembali digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. 

Seperti halnya resepsi pernikahan atau walimatul ursy yang menerapkan protokol kesehatan dan bisa menjadi percontohan bagi masyarakat lainnya. Walimatul ursy dilaksanakan di Ballroom Hotel Apita, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (10/12/2021).

Acara tersebut merupakan "ngunduh mantu" pernikahan anak dari Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag,  yakni Muhammad Sapta Rengga Rosyadi S.T. (Sapta) dengan Widi Setya Anjani S.IP (Widi). 

Ketua Pelaksana Walimatul Ursy Dr. H. Hilmy Riva'i, M.Pd mengatakan, hajatan ini sifatnya privat atau pribadi. 

"Tidak berkaitan erat secara langsung Pak Imron sebagai bupatinya. Sebagai pribadi,  Pak Imron mengundang ASN dan tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon," ujar Hilmy yang juga merupakan kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Jumat (10/12/2021).

Hilmy menambahkan, acara resepsi pernikahan tersebut mulai dilaksanakan pada siang hari mulai pukul 14.00 WIB. 

Menurut Hilmy, dalam acara tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan sudah dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19 Kabupaten Cirebon dan teknis pelaksanaan protokol kesehatannya ditangani langsung dari Dinas Kesehatan,  Satpol PP dan BPBD. 

"Mohon maaf kalau tidak bisa mengundang semua teman atau sahabat Pak Imron karena ada batasan jumlah tamu undangan yang harus dipatuhi, " katanya. 

Dalam sambutannya Ketua Pelaksana Bapak Dr. H. Hilmi Rivai, M.Pd mengatakan, "Mudah-mudahan, mempelai yang menikah ini diberikan keberkahan dan diberi kemudahan dalam berumah tangga," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Sartono mengatakan, acara "ngunduh mantu" tersebut, ada satu sisi yang penting menjadi syarat utama sehingga izin bisa dikeluarkan yakni dari sisi penerapan protokol kesehatan. 

"Karena bagaimanapun setiap hajatan pasti menimbulkan kerumunan.  Salah satu strateginya bagaimana memecah kerumunan dalam suatu hajatan yakni dengan dibagi tiga sesi, sesi pertama hari Jumat jam 14.00 sampai 15.30 WIB, kemudian sesi kedua, jam 16.00 sampai jam 17.30 WIB dan sesi ketiga jam 19.00 sampai 20.00 WIB," ujarnya. 

Menurut Sartono, jumlah undangan kita sesuaikan dengan kapasitas  ruangan. Setiap sesi akan ada 450 orang dan ditambah dari keluarga dan panitia yang stand by di ruangan sebanyak 50 orang.

"Jadi setiap tamu diberikan waktu 2 jam setiap sesi. Kemudian kita memastikan orang yang masuk ruangan dalam keadaan sehat termasuk keluarga tuan hajat dan panitia," katanya. 

Untuk memastikan semua  sehat,  pihaknya pada H-1 melakukan swab antigen kepada semua panitia dan keluarga.

"Setelah swab antigen dilarang keluar kota. Sehingga panitia dipastikan  H-1 aman hingga hari H dalam keadaan sehat," ungkapnya. 

Sartono menambahkan, untuk proses penerimaan tamu, panitia mewajibkan tamu untuk undangan. 

"Mulai pintu masuk nanti ada petugas skrining diukur suhu tubuh, kita berikan  hand sanitizer,  dan ada yang mengatur dan akan ada tempat transit sehingga tidak ada antrian panjang," ungkapnya. 

Menurutnya,  tamu yang telah dicek suhunya normal bisa langsung masuk Hall B, kemudian kalau sudah selesai mereka keluar di Hall A, waktu hanya 2 jam dan panitia mengawasi di dalam. 

"Kalau ada tamu suhunya lebih dari 37 kita amankan dulu, disuruh transit barangkali  takutnya kepanasan saat naik motor. Kalau tetap masih tinggi kita lakukan swab antigen kita siapkan ada mobil tim evakuasi. Kalau suhu lebih 37,5 nanti kita swab antigen , kalau hasilnya negatif kita pulangkan dan dipantau selama 5 hari. Kalau hasilnya positif kita lakukan swab PCR . Kita berikan surat rujukan dari puskesmas. Ini upaya kita antisipasi penularan," paparnya. 

Menurut Sartono, yang di dalam dipersilakan makan yang sudah diatur panitia. Tamu tidak boleh memegang alat makan sendiri, semuanya sudah dipegang oleh cathering, tempat duduk juga diberi jarak. Tamu undangan juga tidak boleh salaman  sama tuan hajat. 

Ditambahkan Sartono, semua undangan discan barcodenya dan bisa diketahui jumlah orang  yang ada di dalam gedung. 

"Misalkan di dalam ada 400 orang, kapasitas 450, kita bisa masukan 50 orang. Yang diluar ditahan dulu. 

"Selama di dalam nanti ada yang mengingatkan tidak boleh membuka masker di dalam gedung. Kalau sudah habis waktunya nanti kita ingatkan," tegasnya.  (din)

Jalin Kerjasama, YBM PLN Bersama IAIN Cirebon Tandatangani Perjanjian Kerjasama Beasiswa Cahaya Pintar Tingkat S1

Pertemuan dan Penandatanganan Kerjasama antara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan YBM PLN terkait bantuan beasiswa pendidikan, di ruang rektorat, kampus setempat. (din)


FOKUS CIREBON - Kabar gembira, IAIN Syekh Nurjati Cirebon kembali mendapat kepercayaan pihak luar terkait bantuan beasiswa. Kali ini datang dari Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN, dan langsung melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama beasiswa cahaya pintar S1, di ruang rektorat, kampus setempat, Jum'at, (10/12/2021).

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam sambutannya mengawali dengan ucapan selamat datang kepada para rombongan YBM PLN yang datang berkunjung ke kampus IAIN Cirebon.

"Ini suatu kebahagiaan tersendiri karena datang dengan bawa berkah, dan mudah mudahan bisa memberikan asupan gizi bagi mahasiswa mahasiswi IAIN dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini," kata rektor.

Bantuan beasiswa ini, kata rektor, tentu sangat membantu, karena kampus IAIN Cirebon merupakan perguruan tinggi yang paling murah. Karena kita masih memasok UKT 1, UKT 2 dan UKT 3, di mana per semester mahasiswa hanya Rp 400.000 per semester.

Ditambah kita harus mengeluarkan biaya  beasiswa yang diambil dari APBN yakni dari belanja kita di kampus itu kurang lebih Rp 9 miliar, untuk menanggulangi mahasiswa mahasiswi yang belajar di IAIN. 

"Tentu ini dengan berbagai bentuk beasiswa, baik KIP, prestasi non akademik yang menitikberatkan kepada keahlian di luar akadamik, itu sekitar Rp 9 miliaran. Jadi memang tetap kalau beasiswa ini diberikan kepada anak bangsa yakni IAIN yang mahasiswa mahasiswinya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah," paparnya.

Ditambah lagi di masa pandemi ini, mahasiswa diberikan keringanan untuk membayar UKT. "Jadi kalau UKT dikurangi sekian persen jadi tidak lengkap lagi membayar Rp 400 ribu. Apalagi mahasiswa yang tengah menyusun skripsi yang sudah di ACC oleh dosen pembimbing, itu dipotong 50%, jadi mahasiswa hanya membayar UKT sebesar Rp 200 ribuan," jelas Sumanta.

Kendati demikian, kata rektor, mahasiswa mahasiswi kita tidak berkecil hati, hal itu dapat kita lihat dari prestasi-prestasi yang diraih, baik tingkat lokal, tingkat regional maupun tingkat nasional. Baik di bidang olah raga, bidang seni, dalam bidang akademik karya ilmiah, yang itu memperlihatkan bahwa betapapun kondisi mahasiswa dan mahasiswi kita seperti ini, tetapi prestasinya sangat baik dan bagus.

Begitu juga tak kala berkompetisi untuk melanjutkan S2, S2 ini bukan hanya universitas di dalam negeri, dan di lingkungan PTKIN saja, tetapi juga bisa melanjutkan ke UGM, ke UPI, UNPAD dan menyebar dan juga bisa melanjutkan ke Timur Tengah atau Eropa. 

Sementara dari pihak YBM PLN, Mirza, Ketua III Bidang Koordinasi Kerjasama Strategis menyatakan, yayasan ini dibentuk awalnya dari lazisnya PLN, kemudian murni pendanaannya dari zakat profesi karyawan

"Jadi dipotong setiap bulannya, kemudian kita salurkan ke dalam beberapa pilar, salah satunya adalah pilar pendidikan dan juga pilar ekonomi, kesehatan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Termasuk saat ini tim kami juga ada yang sedang beroperasi di Semeru. Kami punya tim rescue di sana," terangnya.

Khusus terkait pendidikan, lanjut Mirza, selama ini memang kita belum banyak berkiprah ke daerah, ke kota-kota di bawah provinsi. Karena kebetulan program pendidikannya selama ini ke kampus kampus maupun sekolah sekolah di level provinsi. 

"Di akhir tahun ini, setelah kami berdiskusi lebih jauh, mencoba mengembangkan ke beberapa kota, kabupaten maupun kota. Itu kami berharap justru di sanalah sebenarnya basis yang kuat di mana kami harus masuk. Ini sesuai sebagaimana yang tadi diceritakan bapak Warek dan Bapak Rektor IAIN Cirebon dan terimakasih kami mendapatkan informasi tersebut," terangnya.

Mirza juga menjelaskan, bahwa sampai dengan akhir tahun program, pihaknya sudah menjalin kerjasama sebanyak 35 kampus. 

Di luar beasiswa pendidikan, juga kami memiliki program di luar pendidikan, ada pemberdayaan ekonomi dan lainnya, ini masih terbuka lebar untuk kerjasama, ini mungkin di pengabdian masyarakat  dan bisa kerjasama dengan pihak yayasan.

"Jadi sekali lagi, kami ucapkan terimakasih kepada pihak IAIN Cirebon dengan kerjasama ini, karena kami bisa menemukan partner yang baik dan kedepan kita bisa kembangkan lagi di luar yang beasiswa," tandasnya. (din)

Kamis, 09 Desember 2021

Wakil Wali Kota Cirebon Hadiri Penutupan Festival Topeng

FOKUS CIREBON, FC - Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati hadiri penutupan topeng Cirebon pada Pekan Kebudayaan Daerah Kota Cirebon tahun 2021 sangat meriah dan pukau penonton. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Nyimas Rarasantang, Kota Cirebon, berlangsung pada Rabu, 8 Desember 2021.


Menurut Eti, Pekan Kebudayaa Daerah adalah program penggalian pelestarian dan pengambangan potensi budaya daerah yang tujuanya untuk pelestarian dan pemajuan obyek kebudayaan. Program tersebut berkorelasi dengan kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional yang dilaksanakan tiap tahun sesuai dengan program tiap kabupaten masing-masing.

Tari Topeng merupakan kebudayaan asli Cirebon. Filosofi Tari Topeng Cirebon menggambarkan aspek kehidupan yang sangat luas karena mencakup kepribadian, cinta, angkara murka, kepemimpinan, serta perjalanan hidup manusia dari lahir hingga dewasa. 

Karena itu, lanjut Eti Herawatin, seni dan budaya yang melingkupi Topeng Cirebon perlu dilestarikan sebagai warisan bagi generasi penerus.

Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kolektif dalam pelestarian tradisi dan kebudayaan Cirebon. (Heri)


Wabup Ayu Hadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Se-Dunia 2021 secara Virtual

FOKUS KAB CIREBON - Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 secara virtual di Command Centre, Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kamis (9/12/2021).

Peringatan yang mengusung tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”, dihadiri secara langsung Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta seluruh Pimpinan KPK Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pamolango, dan Nurul Ghufron.

Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember ini dimaknai sebagai gerakan global untuk mengampanyekan kesadaran masyarakat dunia tentang budaya antikorupsi. Oleh karenanya, KPK melalui momentum peringatan ini mengajak segenap anak bangsa untuk bisa mengambil peran melakukan aksi pemberantasan korupsi.

“Dengan kekuatan kebudayaan yang besar dan nilai-nilai keadaban budaya yang luhur itulah maka Bangsa Indonesia dalam Hakordia 2021 ini harus menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dan runtuh akibat korupsi,” kata Firli.

Firli Bahuri menyampaikan, Bangsa Indonesia memiliki posisi penting dalam kampanye antikorupsi dunia. Negara kita memiliki modal sosial sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bisa menerima ragam perbedaan sekaligus kaya dengan nilai-nilai keadaban budaya yang luhur.

Presiden RI Joko Widodo memiliki perhatian besar terhadap penyempurnaan upaya-upaya pemberantasan korupsi agar lebih memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime butuh cara-cara dan metode yang harus terus kita sempurnakan. Penindakan korupsi jangan hanya memberikan efek jera tapi juga penting untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara,” pesan Joko Widodo.

Guna memaksimalkan penerimaan negara melalui asset recovery tersebut, lebih lanjut Joko Widodo menjelaskan, pemerintah terus mendorong penetapan UU perampasan aset tindak pidana agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara transparan, akuntable, dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa negara di luar negeri dalam upaya pelacakan dan penyitaan aset hasil tindak pidana. Sehingga aset-aset yang disembunyikan di luar negeri oleh para pelaku kejahatan bisa dikembalikan dan menjadi penerimaan negara.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah, yakni melalui upaya pencegahan yang lebih fundamental. Kalau korupsi bisa kita cegah, maka kepentingan rakyat bisa kita selamatkan,” kata Joko Widodo.

Di samping itu, upaya penanaman budaya antikorupsi sejak dini juga merupakan bagian penting untuk membangun kedasaran diri sebagai kunci mental antikorupsi. Oleh karenanya pemerintah berharap dukungan, peran, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi ini.

KPK berharap, melalui rangkaian peringatan di berbagai wilayah tersebut, mendorong seluruh elemen bangsa untuk semakin menunjukkan komitmen tegas dan memperkokoh sinergi serta kolaborasi dalam pemberantasan korupsi demi pertumbuhan Bangsa Indonesia.

“Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional. Oleh karenanya, marilah kita bersatu padu membangun budaya antikorupsi,” kata Firli. (din)

Jurusan Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon Gelar Pelatihan Menulis Artikel Jurnal Bereputasi Internasional

FOKUS CIREBON, FC - Pelatihan Menulis Artikel Jurnal Bereputasi Internasional  dan Penghitungan PAK Guru Besar oleh Prof. Dr. Mohammad Anton Atholillah, MM di Lingkungan FUAD IAIN Syekh Nurjati Cirebon.


Jurusan Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar acara bertajuk “Pelatihan Menulis Artikel Jurnal Bereputasi Internasional” bertempat di ruang Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD). 

Bertindak sebagai narasumber yaitu Prof. Dr. Mohammad Anton Athoillah, M.M., Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sekaligus Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia (ASILHA) periode saat ini. 

Kegiatan yang dikoordinasi oleh Ketua Jurusan Ilmu Hadis, Hj. Anisatun Muthi’ah, M.Ag. ini selain bertujuan sebagai media sosialisasi salah satu program ASILHA, yaitu menjaring karya ilmiah dosen untuk dipublikasikan di Journal of Hadis Studies (JoHS), juga mendorong para peserta yang terdiri dari para dosen Jurusan Ilmu Hadis (ILHA) dan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) untuk dapat berakselerasi melalui publikasi artikel-artikel berkualitas yang bertaraf nasional dan internasional. (Kamis. 09/12)

Dr. H. Hajam, M.Ag. (Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)) dalam sambutannya beliau menyampaikan sembari mengucap syukur dan apresiasi akan kehadiran narasumber dalam kegiatan tersebut.

“Kedatangan Prof. Anton merupakan anugerah karena kita butuh akselerasi artikel-artikel yang bersinergis baik bersifat nasional maupun internasional. Sehingga seiring dengan peningkatan karir akademik dosen, maka mutu lembaga juga menjadi semakin baik. Ini juga bersamaan dengan adanya beberapa dosen yang segera menyelesaikan studi doktoralnya”, ucap Dekan FUAD, Dr Hajam M.Ag.

Menjadi sebuah keniscayaan bagi para tenaga edukatif di tingkat pendidikan tinggi, khususnya PTKI, untuk menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik, yaitu mengimplementasikan secara optimal seluruh unsur tridharma PT, yang dalam konteks ini adalah hasil riset yang dirilis dalam publikasi ilmiah yang bereputasi. 

Demikian narasumber mengawali pelatihan dengan memotivasi para peserta untuk selalu memerhatikan peningkatan jabatan fungsional melalui publikasi artikel.

Prof. Dr. Mohammad Anton Athoillah, M.M (narasumber) menegaskan bahwa mengirimkan naskah artikel berkualitas untuk dipublikasikan di jurnal bereputasi akan menjadi lebih mudah manakala kita mengetahui sekaligus menerapkan seni dan triknya. 

Artikel bahkan bisa bersumber dari tugas akhir mahasiswa; skripsi, tesis, atau disertasi, yang dimodidikasi sesuai dengan gaya selingkung jurnal yang dituju, tentunya setelah melalui dialog dan diskusi dengan penulis. 

Memelajari style jurnal juga merupakan langkah penting dalam proses pengiriman artikel karena masing-masing jurnal kerap memiliki karakter proses yang berbeda, “Pengelolaan jurnal serta seleksi artikel sesuai dengan kemauan redaktur dan riviewer, maka pelajari dan sesuaikan dengan itu”. 

Kemudian dalam mengolah artikel juga harus memerhatikan konsistensi serta kesesuaian Result and Discussion, baik dalam bagian Pedahuluan, Kajian Teori, dan seterusnya, ditambah dengan penggunaan aplikasi manajemen referensi seperti Zotero, Mendeley, Latex dan selainnya, sehingga menghasilkan karya yang well structured. 

Di akhir pertemuan, narasumber kembali menggugah semangat peserta dengan menampilkan jumlah jurnal terindeks scopus yang tidak kurang dari 20.000 jurnal dan tersebar di seluruh penjuru dunia, “Terus berusaha dan tidak menyerah merupakan kunci keberhasilan dari itu semua”.

Disamping pelatihan penulisan artikel, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pembaharuan MoU Jurnal Studi Hadis Nusantara (JSHN) Jurusan Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Citebon dan ASILHA.

Adapun sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dengan ASILHA, telah direncanakan akan ada kegiatan selanjutnya yang memantau produk artikel dan karya ilmiah lainnya yang lahir dari dosen-dosen ilmu hadis. (din)

Rabu, 08 Desember 2021

Pemkab Cirebon Peroleh Bantuan APD dari BNPB


FOKUS KAB CIREBON.- Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon menerima  bantuan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dari BNPB untuk Satgas Covid-19 kewilayahan (Forum Camat dan Forum Kuwu). 

Penyerahan bantuan tersebut diterima langsung Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Plt. BPBD Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan, Ketua FKKC, Muali di Pendopo Bupati Kota Cirebon,  Rabu (8/12/2021).

"Bantuan dari BNPB, ada 200 ribu masker, 14.700 botol Handsanitizer,  19.920 botol sabun cuci tangan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon," kata Bupati Imron. 

Imron menjelaskan, nantinya bantuan APD tersebut diberikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon melalui satgas Covid-19. 

"Nanti Bantuan APD tersebut disalurkan oleh para camat, kuwu untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan bisa untuk penanganan Covid-19 di akhir tahun ini," katanya. 

Ia mengungkapkan, Pemerintah Pusat telah melakukan tolak ukur penyebaran Covid-19 pada akhir tahun ini. 

Menurutnya, akhir tahun ini menjadi penentu apakah Covid-19 dengan varian baru bisa terkendali atau tidak. Sehingga penerapan prokes tetap digalakkan. 

"Walaupun varian baru Covid-19 belum ada di Indonesia, kita harus selalu waspada tidak boleh lengah terkait prokes. Sehingga, misalkan akhir tahun ini kita tetap landai kasusnya, setidaknya tahun depan kita sudah memulai kehidupan yang baru," kata Bupati Imron.

Lebih lanjut, kata Imron, Kabupaten Cirebon sekarang sudah memasuki level 2 PPKM Jawa Bali. Sebab, capain vaksin sudah diatas 50 persen.

"Di rumah sakit sudah tidak ada pasien Covid-19. Akan tetapi kita harus tetap taat prokes sehingga tidak ada penambahan kasus lagi," katanya.

Sementara itu, Plt. Kalak BPBD Kabupaten Cirebon, Alex Suheriyawan bantuan dari BNPB ini diserahkan langsung oleh Bupati kepada perwakilan Forum Camat dan Forum Kuwu.

"Besar harapan kami, bantuan masker dan handsanitizer dan sabun cuci tangan bisa dimanfaatkan masyarakat terutama  mengadapai Nataru," katanya. 

Selain itu, kata Alex, untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. 

Menurutnya, koordinasi terus dilakukan untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di saat Nataru. 

"Kita tetap koordinasi terkait Nataru, semua sudah dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan berpergiaan saat Nataru," katanya. (din)

Selasa, 07 Desember 2021

Perizinan Bangunan Gedung Menjadi Bagian dari Regulasi untuk Dibenahi

FOKUS KAB CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Hantaran Bupati terhadap Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di DPRD setempat,  Selasa (7/12/2021). 

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, SE dan diikuti sejumlah anggota dewan, perwakilan Forkopimda dan OPD baik langsung maupun virtual.

Dalam hantarannya, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyampaikan, perizinan bangunan gedung menjadi salah satu regulasi untuk dibenahi dalam undang-undang terkait cipta kerja dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

Menurutnya, perizinan bangunan gedung dengan nomenklatur persetujuan bangunan gedung sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

"Berbagai terobosan pada sektor perizinan bangunan gedung telah diinisiasi melalui peraturan pemerintah. Ini sekaligus menyederhanakan dan menetapkan standarisasi perizinan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia," katanya. 

Imron mengatakan, persetujuan bangunan gedung sebagai pengganti mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan tertentu yang kewenangannya dimiliki pemerintah kabupaten/ kota. 

"Sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyediakan layanan perizinan dan letak di dalamnya ada hak pemungutan retribusi," ujarnya. 

Selain itu, persetujuan bangunan gedung juga memberikan kesempatan bagi pemda kabupaten/ kota untuk meningkatkan penyediaan layanan perizinan bangunan gedung. Bahkan, ini bisa membuka potensi pendapatan daerah yang melekat pada kewenangan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung. 

"Oleh sebab itu, penyusunan perda mengenai persetujuan pembangunan gedung sebagai pengganti. Karena mengenai IMB menjadi suatu keharusan agar terdapat payung hukum pelaksanaan persetujuan bangunan gedung dan menghindari hilangnya potensi pendapatan daerah dari retribusi bersetujuan bangunan," ucap Imron. 

Ia menjelaskan, selain perubahan nomenklatur jenis retribusi, perubahan retribusi penyediaan layanan perizinan bangunan gedung juga meliputi objek dan formula perhitungan nilai retribusi yang diselenggarakan pemerintah daerah. 

"Penghitungan retribusi diperbaiki dan distandarisasi secara nasional untuk dapat lebih mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan yang berdasarkan standar teknis perencanaan dan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung," katanya.

Namun demikian, penyelenggaraan penyediaan layanan tersebut ditujukan untuk dapat menjalin aspek keamanan dan keselamatan dalam memanfaatkan bangunan gedung. 

"Ketentuan perhitungan nilai revisi Izin Mendirikan Bangunan sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga cenderung menimbulkan perbedaan formula perhitungan nilai rata antar daerah. Sehingga, kondisi yang tidak terstandarisasi atas perhitungan nilai retribusi dalam perda masing-masing daerah ini menciptakan ketidakpastian dalam penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang tentunya tidak sejalan dengan prinsip," katanya. (din)

Kuwu Harus Bisa Mengubah Kemajuan Masyarakat Desa di Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan

FOKUS KAB CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik Saefudin Adiansyah sebagai kuwu Desa Susukan Kecamatan Susukan  Kabupaten Cirebon masa jabatan 2019-2025. 

Palantikan Kuwu Antar Waktu Desa Susukan tersebut dilakukan di Ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/12/2021).

Imron mengatakan, kuwu mempunyai peran penting dalam pembangunan di wilayahnya. Sehingga, dibutuhkan kuwu yang mampu menjalankan roda pemerintahan di desa. 

Menurutnya, pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana yang sangat besar dengan tujuan kemajuan dan kesejahteraan di desa. 

"Kuwu harus bisa mengubah masyarakat desa agar bisa maju ekonominya, pendidikannya dan kesehatannya demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri," katanya. 

Ia mengajak kuwu agar mempunyai inovasi dan kreativitas untuk menggali potensi yang ada di desanya. 

"Potensi Desa Susukan itu terus dikembangkan. Karena dana desa dari pemerintah pusat untuk desa itu untuk pembangunan, agar desa lebih maju sehingga masyarakat tidak ada urbanisasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan," katanya. 

Selain itu, Imron meminta kepada kuwu ke depan agar data penduduk bisa diperbaiki. Sebab, data tersebut merupakan hal penting baik untuk pemerintah desa, daerah, provinsi., maupun pusat. 

"Data ini merupakan hal terpenting. Sebab, sekarang memberikan bantuan harus sesuai dengan data. Data harus di update setiap enam bulan sekali, agar kita bisa melihat apakah data tersebut masih tetap atau berubah," katanya. 

Sementara itu, Kuwu Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, Saefudin Adiansyah mengatakan, banyak program yang akan dilakukan untuk masyarakat desa. Bahkan, ada program khusus yang akan dilakukan di awal kepemimpinannya. 

"Kita sekarang fokus di kesehatan sebab sekarang masih pandemi Covid-19, serta penguatan ekonomi terutama pasar tradisional serta sektor pertanian," katanya. 

Saefudin menjelaskan, wilayah Desa Susukan notabenenya wilayah pertanian. Sehingga, utamanya memperbaiki di bidang pertanian. 

"Wilayah kita banyak pertanian. Kita usahakan pertanian di Desa Susukan bisa berkembang demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Selain itu terkait data, Saefudin mengatakan, pihaknya ke depan akan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan update data kependudukan. 

"Apa yang disampaikan Pak Bupati update data enam bulan sekali nanti kita terapkan sehingga kita akan mendapatkan data yang valid," katanya. (din)

Bupati Imron : Reforma Agraria Harus Berjalan Seoptimal Mungkin Sesuai Undang-undang


FOKUS KAB. CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag membuka Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria di Ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Selasa (7/12/2021).

Dalam sambutannya, Imron menyebutkan, Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional untuk penataan kembali, penguasan, dan sumber agraria bagi kepentingan rakyat kecil.

Reforma Agraria, lanjut Imron, sejalan dengan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) IX/2001 tentang Pembaruan Reformas Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tentang Reforma Agraria, tujuan dari program ini untuk menangani sengketa dan konflik agraria agar menciptakan sumber kemakmuran kesejahteraan masyarakat. 

"Melalui rapat ini, diharapkan pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Cirebon berjalan seoptimal mungkin, mencapai tujuan sesuai Undang-undang. Perlu adanya partisipasi aktif seluruh unsur teknis bisa menyelesaikan permasalahan Reforma Agraria tahun 2022," kata Imron.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Mokhamad mengatakan, salah satu dalam program Reforma Agraria yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Saat ini, kata Mokhamad, pihaknya mulai melakukan penataan aset mulai dari tanah hak guna usaha (HGU), tanah terlantar, tanah aset pemerintah (provinsi, kota/kabupaten, dan desa), hingga tanah wakaf.

"Seluruh bidang tanah harus terdaftar. Ini semua untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Mokhamad mengatakan, kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria di Jawa Barat dilakukan di sembilan kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung. (din)