Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Minggu, 17 Oktober 2021

Perkaderan MATAN, Cetak Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Menjadi Pionir Pembangunan MATAN di Cirebon


CIREBON, FC- IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Pengurus Komisariat (PK) Mahasiswa Ahlith Thariqoh Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah (MATAN) menyelenggarakan kegiatan pengkaderan formal, yaitu Ta’aruf MATAN, Sabtu-Minggu, (16-17/10/2021) dengan tema 'Mencetak Kader yang Unggul dengan Penguatan Nilai Ke-MATAN-an'.

Acara ini dihadiri Idarah Syu’biyah JATAMAN Kota Cirebon, KH. Abdul Mujieb, Mudir JATMAN Kota Cirebon, Kiai Munib Khumaedi, PC MATAN Kota Cirebon, PK MATAN UNU Cirebon, PKPT IPNU-IPPNU IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan segenap keluarga besar MATAN IAIN Cirebon, bertempat di PP Madinatunnajah, Kota Cirebon.

Sementara lima pemateri yang dihadirkan, di antaranya Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Cirebon, KH Mustofa Rasjid Sh MPdI, Wadek III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon sekaligus Pembina PK MATAN di kampus setempat, Dr KH Suteja MAg, Sekretaris IV PP MATAN, Syukron Ma’mun SPd, Dosen UGJ Cirebon, Muhammad Alwi SPT MM, dan Ketua PC MATAN Kota Cirebon, M Habiburrahman.

Dr KH Suteja MAg menjelaskan, dalam ber-MATAN tidak hanya mengikuti kegiatan ta’aruf saja, melainkan harus juga mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya setelah ta’aruf ini selesai.

“Makanya kalau pingin ente punya kontribusi dalam ber-MATAN. MATAN itu bukan hanya sekadar ta’aruf kemudian keluar, tidak. Harus ikut kajian-kajian dan sukur-sukur wiridannya juga diistiqomahkan,” terangnya.

Sedang menurut Ketua PC MATAN Kota Cirebon, Habiburrahman saat membuka kegiatan berharap, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat menjadi pionir pembangunan MATAN di Cirebon.

“Mari bersama-sama kita membangun MATAN khususnya di Kota Cirebon dengan solid, supaya adanya rasa saling memiliki antar anggota dan tingkatan. Jika terdapat masalah kemudian diselesaikan bersama maka akan mudah dilalui,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PK MATAN IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Khumaedi NZ menjelaskan, bahwa di dalam MATAN bukan orang-orang suci, tapi orang yang bersama-sama belajar membersihkan hati.

”Di dalam MATAN bukan orang suci tapi orang yang bersama-sama belajar membersihkan hati dengan nilai-nilai ketasawufan dan selalu mendekatkan diri kepada ulama melalui MATAN ini,” tandasnya. (din) 

Peringati Maulid Nabi, DKM Subulussalaam Gelar Khitanan Masal

 


FOKUS CIREBON - Bulan Rabiulawal atau identik dengan Bulan Maulid di berbagai tempat dilaksanakan peringatan maulid, salah satu diantaranya di Masjid Subulussalaam yang terletak di RW 14 Permata Harjamukti Utara Kelurahan Kalijaga.

Menurut Ketua  Panitia Pelaksana Ustadz Ading menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H di isi dengan kegiatan Bakti Sosial berupa Khitanan Masal sebanyak 13 orang anak.

Menurut Ading bahwa pihaknya Alhamdulillah kegiatan khitanan masal ini baru perdana dilaksanakan di Masjid Subulussalaam, hal ini berkat dorongan dan motivasi dari Pengurus DKM dan jamaah Masjid Subulussalaam, dan dana kegiatan ini berasal dari Infak shodaqoh khusus kegiatan sosial berupa khitanan masal, santunan fakir miskin dan yatim piatu, santunan jamaah yang sakit, jamaah yang meninggal dunia dan lain lain.

Lebih lanjut Ading menjelaskan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan tersebut khususnya kepada orang tua yang putranya diikut sertakan dalam kegiatan khitanan masal ini. Dan berharap agar anak anak yang di khitan cepat sembuh dan menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Sementara itu Ketua DKM Subulussalaam melalui Wakil Ketua Didi Sunardi mengatakan pihaknya selaku Pengurus DKM menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Maulud yang dibarengkan dengan kegiatan sosial ini, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan keberkahan serta  Masjid Subulussalaam semakin makmur dengan berbagai aktivitas jamaahnya.

Ketua RW 14 Permata Harjamukti Utara H. Anang Juli Suryanto yang turut hadir pada kesempatan tersebut pun ikut merasa bangga bahwa kegiatan Maulid dan khitanan masal semakin meningkatkan rasa silaturahmi dan kekeluargaan diantara sesama jamaah dan warga.

Sementara itu Lurah Kalijaga, Entis Sutisna mengatakan bahwa dirinya yang baru bertugas selama satu bulan di Kelurahan Kalijaga merasa takjub dan bangga atas kekompakan, keguyuban jamaah Masjid Subulussalaam dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada kesempatan tersebut KH. Dartam Damiri selaku penceramah menjelaskan mengenai hakekat dan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H. (Didi)

Jumat, 15 Oktober 2021

Bupati Cirebon Lantik 104 Pejabat


FOKUS CIREBON.- Bupati Cirebon Drs.H. Imron, M.Ag melantik 104 pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, Kota Cirebon, Jumat (15/10/2021).

Berdasarkan pantauan, pengambilan sumpah jabatan tersebut secara simbolis dilakukan kepada 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2b. Sementara, ratusan pejabat lainnya dilantik secara virtual.

Bupati Cirebon mengatakan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan tahapan yang terdiri dari seleksi administrasi, assesment, dan wawancara.

Selain itu, hasil seleksi ini pun mendapatkan surat dari komisi aparatur sipil negara nomor: b-3558/kasn/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka rotasi/mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

"Pejabat yang terpilih pada pelantikan ini semoga akan menjadi motivasi untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku ASN, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pejabat," kata Imron.

Imron mengatakan, pelantikan hari ini dilakukan dengan metode virtual. Hal tersebut dilakukan merupakan salah satu langkah dalam meminimalisasi berkumpulnya atau berkerumunnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi. 

Menurut Imron, mutasi ini merupakan hal biasa dalam suatu organisasi pemerintahan, karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 

"Dinamika dalam penataan sistem pemerintahan daerah, adalah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon," katanya.

Pasca pelantikan ini, seluruh pejabat harus melakukan adaptasi, pelajari dan pahami terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan, serta bangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama efektif secara berjenjang, baik dengan pimpinan ataupun dengan atasan. 

"Hal yang harus dilakukan para pejabat ini, utamanya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi saat ini pandemi Covid-19 belum selesai," katanya.

Berikut 11 pejabat tinggi pratama eselon 2b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dilantik; Pertama, Drs. Abraham Muhammad, M.Si sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan.

Kedua, Dra. Ita Rohpitasari, M.Si, sebagai Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Ketiga, Muhyidin sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Keempat, Drs.Iyan Ediyana, MM.,M.Si sebagai Inspektur di Inspektorat. Kelima, dr. H Budi Setiawan Soenjaya MM sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan. Keenam, Asep Pamungkas, SP, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian. Ketujuh, Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kedelapan, Hj. Eni Suhaeni, SKM., MKes sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kesembilan, Dr. Deni Nurcahya, ST., MSi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Kesepuluh, Ir.H. Avip Suherdian, MT sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Kesebelas, Ir. Iwan Rizki sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).  (din)

Kabupaten Cirebon Jadi Tuan Rumah Seleksi Administrasi Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jabar


FOKUS CIREBON - Kabupaten Cirebon menjadi tempat Seleksi Administrasi Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2021 di Aula Pancawarna Kantor DPMD, Jumat (15/10/2021). 

Pada Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jabar ini, Posyandu Desa Ciawi Asih Kecamatan Susukan Lebak mewakili Kabupaten Cirebon. 

Dalam paparannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD ) Kabupaten Cirebon Drs. Erus Rusmana, M.Si, mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada Panitia Lomba Posyadu Tingkat Jabar yang sudah memilih Kabupaten Cirebon menjadi tuan rumah perlombaan Seleksi Administrasi Posyandu untuk wilayah Ciayumajakuning. 

"Terimakasih atas penunjukan DPMD sebagai tempat dilaksanakannya penilaian adminisatasi tingkat Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Ciayumajakuning," katanya. 

Erus menjelaskan, Kabupaten Cirebon memiliki Jumlah Posyandu sebanyak 2.660 posyandu yang tergabung dengan Kelompok Kerja Oprasional (Pokjanal). 

"Di Kabupaten Cirebon memiliki Bayi umur 0 sampai 11 tahun mencapai  48.749 atau 2.2 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, untuk balita dari Umur 12 tahun sampai 59 bulan mencapai 143.110 atau  6.3 persen, serta ibu hamil  berjumlah 53.612 orang atau sekitat 2.5 persen," katanya. 

Erus mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah banyak menerbitkan peraturan bupati atau surat edaran terkait pemerintahan desa yang bersangkutan dengan Posyandu. 

"Ada surat Edaran Bupati no 141/05/DPMD  tanggal 7 januari tahun 2019, perihal evaluasi raperdes dan optimalisasi dana desa tahun anggaran 2019, diimbau agar para kuwu mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan posyandu untuk penyediaan PMT minimal 100 ribu per posyandu, insentif kader posyandu 75 ribu per bulan dan pengadaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan," katanya. 

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah memberikan bonus kepada posyandu di wilayahnya yang berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. 

"Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memberikan bantuan keuangan sebagai hadiah sebesar Rp106.500.000, itu sesui Peraturan Bupati Cirebon ," ujar Erus. 

Selain itu, kata Erus, posyandu di Kabupaten Cirebon banyak mendapatkan penghargaan tingkat Provinsi Jawa Barat. 

"Kami pernah Juara 1 Puskesmas ramah anak tingkat Provinsi Jabar, pada tahun 2019 mendapatkan anugerah posyandu award sebagai pembina posyandu terbaik tingkat Jabar untuk Bupati Cirebon, kemudian Kabupaten Inspiratif dalam penanganan stunting terintegrasi tingkat Provinsi Jabar," katanya.

Ia berharap, pada perlombaan posyandu tingkat Provinsi Jabar ini Kabupaten Cirebon menjadi juara pertama. 

"Kami menyakini kalau posyandu Desa Ciawi Asih sesuai hasil penilaian Kabupaten Cirebon sangat layak untuk mewakili Jawa Barat ke tingkat Nasional," kata Erus. (din)

Peletakan Batu Pertama Shelter PMKS Bukti Komitmen Pemda Kota Cirebon


CIREBON - Wali Kota Cirebon lakukan peletakan batu pertama pembangunan shelter Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peletakan batu pertama shelter PMKS sekaligus bukti komitmen Pemerintah daerah (Pemda) Kota Cirebon terhadap penanganan permasalahan sosial. 

“Hari ini, kita melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan shelter PMKS Dinas Sosial Kota Cirebon,” tutur Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., usai melakukan peletakan pertama pembangunan shelter PMKS, Jumat (15/10/2021). 

Peletakan batu pertama ini merupakan momentum diterapkannya sebuah strategi yang integratif dalam penanganan penanggulangan PMKS di Kota Cirebon.

“Sekaligus bukti komitmen Pemda Kota Cirebon untuk menanggulangi PMKS,” tegas Azis.

Shelter PMKS ini nantinya difungsikan sebagai tempat transit sementara atau unit gawat darurat (UGD) sosial. Selama berada di shelter PMKS ini warga binaan akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, perawatan kesehatan, alat-alat mandi, pakaian. Nantinya pekerja sosial,, dokter, psikolog, psikiater akan melakukan wawancara dan evaluasi untuk mengetahui kemana PMKS ini dirujuk.

Pada kesempatan itu Azis juga menegaskan bahwa permasalahan PMKS harus dilakukan secara terpadu. “Tidak bisa sendiri-sendiri,” tutur Azis. 

Dikarenakan PMKS merupakan permasalah sosial yang pemecahannya harus dicari bersama-sama. “Hampir saja shelter ini kena refocusing. Padahal kebutuhan akan shelter ini tidak bisa ditunda lagi. yaitu untuk penanganan PMKS di Kota Cirebon,” tutur Azis. 

Terlebih pandemi Covid-19  tidak saja berdampak pada segi kesehatan namun juga memporak-porandakan perekonomian sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan sosial.

Karena pentingnya keberadaan shelter, tahun depan anggaran untuk pembangunan shelter PMKS tahap kedua akan kembali digelontorkan.

“Bersyukur ada ibu kadis sosial dan pejuang-pejuang sosial yang memiliki semangat untuk membantu orang lain. Mereka memiliki kepedulian atas sesama,” tutur Azis. 

Selanjutnya Azis juga berharap agar pembangunan shelter PMKS ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat segera difungsikan sebagaimana mestinya. “Sehingga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Kota Cirebon,” tutur Azis.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Dra. Santi Rahayu, M.Si., menjelaskan pihaknya segera membuat petunjuk teknis penggunaan shelter PMKS ini. 

“Nanti kita buat standar operasional prosedur penggunaan shelter, berapa hari. Biasanya maksimal 3 hari,” tutur Santi. 

Keberadaan shelter, lanjut Santi, penting untuk penanggulangan permasalahan sosial di Kota Cirebon.

Salah satu contohnya saat mereka menerima jompo di malam hari baik dari polisi maupun siapa pun. “Bisa saja jompo itu sudah pikun, terlantar, kesasar dan lainnya,” tutur Santi. 

Dengan adanya shelter PMKS ini, jompo tersebut dapat diinapkan sementara sebelum diwawancarai oleh petugas sosial untuk penanganan lanjutannya. 

“Setelah diasessment, kita bisa tahu nanti keluarganya. Kita kembalikan ke keluarganya atau kita antar keluar kota jika keluarganya di luar kota,” tutur Santi. Ditargetkan shelter PMKS tahap satu selesai Desember 2021 mendatang. (din)

Wakil Wali Kota Cirebon Hadiri Kegiatan ISCFE di Yogyakarta

Wakil Wali Kota Cirebon, Drs Hj Eti Herawati


FOKUS CIREBON - Mewakili Walikota Cirebon, Wakil Wali Kota, Dra Hj Eti Herawati hadiri kegiatan Indo Smart City Forum and Expo (ISCFE) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Yogyakarta. 

"Tema yang diusung adalah membangun ekosistem smart city berkelanjutan bagi penanggulangan pandemi Covid-19," kata Eti, Jum'at (15/10/2021).

Eti juga menegaskan, bahwa pandemi Covid-19 mengajarkan kita pentingnya untuk membangun kembali ekosistem smart city yang sebelumnya sudah dicetuskan. 

"Hingga ke depannya, smart city tidak hanya mengedepankan penerapan aplikasi namun lebih jauh yaitu perubahan perilaku. Kita bersama-sama maju untuk Indonesia juara," tandasnya. (din)

Pemkot Cirebon Sambut Hadirnya Kapal Riset Canggih Korea Selatan di Perairan Cirebon Kerjasama

FOKUS CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon sambut hadirnya kapal riset canggih kerja sama Indonesia-Korea Selatan di perairan Cirebon. Dengan pemetaan di perairan Cirebon, pembangunan di wilayah pesisir dapat lebih terencana dengan baik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., usai menghadiri kunjungan kerja Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea, Moon Seong-Hyeok di kampus ITB Cirebon dan di Dermaga Pelindo II, Jalan Ambon, Kota Cirebon, Kamis (14/10/2021) menjelaskan Pemda Kota Cirebon sangat mengapresiasi kehadiran kapal riset “ARA” yang canggih ini. 

“Kami sangat berharap kapal riset canggih ini bermanfaat untuk penataan ruang pantai dan laut yang ada di Kota Cirebon,” tutur Agus.

Terlebih, lanjut Agus, Pemda Kota Cirebon juga telah meminta agar prioritas pemetaan dilakukan di wilayah perairan Cirebon. Sehingga dapat dilihat dengan jelas kontur dan pergerakan pantai di Kota Cirebon. Melalui pemetaan ini dapat dilakukan perencanaan untuk pengembangan perairan di Cirebon. 

“Walaupun pantai jadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, tapi juga menjadi bagian dari pemerintahan administrasi kota. Apalagi saat ini rencana detail tata ruang (RDTR) kita juga tengah disusun,” tutur Agus.

Agus melihat terdapat sejumlah permasalahan di perairan Cirebon. Salah satunya tingkat sedimentasi yang terlalu tinggi. Sehingga akhirnya membentuk tanah-tanah timbul. 

“Kita harapkan dengan riset yang akan dilakukan bisa didapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini,” tutur Agus.

Sementara itu Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA., Chairman Advisory Board Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) menjelaskan kedatangan Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea ini untuk melihat langsung kerjasama riset yang dilakukan dengan Indonesia. 

“Salah satu kecanggihan yang dimiliki yaitu memiliki laboratorium,” ungkap Safri. 

Kapal riset tersebut juga dapat melihat profil dasar laut hingga kedalaman 50 meter serta dilengkapi dengan 5 drone yang dapat memetakan daerah pantai. 

“Kapal ini telah diberikan ke ITB dan akan memetakan perairan Cirebon terlebih dahulu,” tutur Safri. 

Dengan mengetahui data secara detail, maka merancang kota khususnya di daerah perairan dapat dilakukan dengan baik pula.

Sementara itu, General Manager PT Pelindo II, Guna Mulyana, menjelaskan mereka hanya sebagai penyedia fasilitas untuk kapal riset tersebut. 

“Namun kami juga merupakan bagian dari maritim. Ini juga memberikan kontribusi buat pelabuhan Cirebon,” tutur Guna.

Keberadaan kapal riset tersebut dapat menunjukkan Pelabuhan Cirebon dapat berkembang ke arah mana.

Indonesia memiliki kerja sama riset teknologi kelautan dan perikanan dengan Korea Selatan sejak lama. Di bawah payung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan Kementerian Samudera Perikanan Republik Korea, terciptalah Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) pada 14 September 2018. 

Pusat penelitian tersebut menjalankan riset bersama antara Indonesia dan Korea, program pendidikan serta pelatihan di bidang kemaritiman. (Heri)

Kamis, 14 Oktober 2021

Bupati Imron Sambut Hangat Kunjungan Menteri Samudera dan Perikanan Korea Selatan

Bupati Cirebon bersama Menteri Samudera dan Perikanan Korea Selatan 


FOKUS CIREBON - Menteri Samudera dan Perikanan Korea Selatan Moon Seong-hyeok, melakukan kunjungan kerja ke Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) di Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Cirebon, Jalan Fatahillah, Kabupaten Cirebon, Kamis (14/10/2021).

Bupati Cirebon Drs.H.Imron, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Ir. Muhamad Abduh, MT., Ph.D, menyambut langsung kedatangan Moon Seong-hyeok. Imron mengucapkan selamat datang kepada Moon Seong-hyeok di Kabupaten Cirebon. 

"Perlu saya sampaikan, gedung ITB kampus Cirebon merupakan pusat penelitian dan pelatihan oceanografi yang dibangun berdasarkan kerja sama pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea pada tahun 2018 sebagai bagian dari pembangunan kampus ITB yang ada di Kabupaten Cirebon," kata Imron dalam sambutannya. 

Imron berterima kasih lantaran pembangunan kampus ITB Cirebon posisi geo-politis dan strategis Kabupaten Cirebon yang terletak di bagian paling timur Jawa Barat semakin menguat dan berdaya saing regional, kini meningkat secara nasional dan internasional. 

"Terbukti hari ini Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea Selatan berkunjung ke Kabupaten Cirebon dalam rangka penguatan pembangunan dan kerja sama antara Indonesia-Korea di bidang Kemaritiman," kata Imron. 

Imron menjelaskan, secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi sangat strategis yaitu antara DKI dan Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Cirebon yaitu 107.028 hektare dengan administrasi wilayah 40 kecamatan dan 412 desa serta 12 kelurahan.

"Jika dibandingkan luas wilayah dan populasi penduduk daerah lain, luas wilayah Kabupaten Cirebon cukup kecil namun jumlah penduduk mencapai 2,3 juta jiwa," kata Imron. 

Imron menambahkan, potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Cirebon beragam. Di bidang pertanian ada padi, bawang merah, cabe, tebu, dan mangga gedong gincu. Bidang industri dan perdagangan ada kerajinan rotan, meubel kayu, sandal karet, batu alam, konveksi, kerajinan kulit kerang, makanan ringan dan kerajinan batik. 

"Bidang kelautan, Kabupaten cirebon mempunyai panjang pantai 77,97 km yang terbentang di delapan kecamatan pesisir pantai mulai wilayah Losari hingga Kapetakan dengan produksi perikanan hingga 105,219 ton dari hasil penangkapan laut, tambak, kolam dan budidaya laut. Bidang pariwisata yaitu beberapa spot wisata bahari, religi, alam maupun buatan," tambahnya.

Tak hanya itu, saat ini telah terbangun industri kelistrikan yaitu Cirebon Elektric Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura yang memasok energi listrik untuk Jawa dan Bali, kereta api double track yang melintasi Kabupaten Cirebon, jalan tol Cikampek-Palimanan, jalan tol Kanci-Pejagan dan sedang berlangsung pembangunan Cirebon Elektric Power II didukung dengan adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan aerocity di Kertajati Kabupaten Majalengka.

"Kabupaten Cirebon masih memiliki banyak permasalahan pembangunan, di antaranya pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan ketertiban umum, sosial, ekonomi, penyediaan infrastruktur, teknologi kelautan, kemaritiman dan kualitas lingkungan hidup," kata Imron. 

Imron mengaku, pemenuhan kebutuhan pembangunan sesuai permasalahan dan isu strategis daerah Cirebon, belum dibarengi dengan kekuatan sumber daya anggaran keuangan daerah yang memadai. 

"Sementara kesejahteraan rakyat harus tetap dipenuhi secara ideal sesuai visi misi kami untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman," katanya.

Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus menerapkan prinsip pentahelix pembangunan yang mengutamakan sinergitas pembangunan para pihak, di antaranya pemerintah, perguruan tinggi, komunitas masyarakat dan dunia usaha, maka dirinya merasa perlu untuk melakukan banyak kerja sama dengan pihak lain.

"Sehingga saya sangat mengapresiasi kunjungan kerja Menteri Samudera dan Perikanan Republik Korea Selatan beserta jajaran kementerian pusat Republik Indonesia ke Kabupaten Cirebon," kata Imron. 

Imron berharap, kunjungan ini akan lebih membuka peluang kerja sama multipihak, terutama di bidang kemaritiman sehingga proses pembangunan berjalan maksimal di Kabupaten Cirebon. (din)

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Hasanudin Banten Jalin Kerjasama Tiga Bidang dengan Fakultas Syari'ah IAIN Cirebon

Dekan FSEI IAIN SNJ Cirebon tengah menandatangi kerjasama tiga bidang dengan Dekan Syariah UIN Maulana Hasanudin Banten, Kamis (14/10/2021).


FOKUS CIREBON - IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) mendapat kunjungan kerjasama dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, Kamis (14/10/2021).

Dekan FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada beberapa kegiatan yang dibicarakan bersama, kemudian dikerjasamakan dan ditindaklanjuti pada masa-masa mendatang.

Pertama di bidang pendidikan, terkait dengan pengembangan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Di bidang ini ada beberapa yang nanti bisa dilakukan bersama dimulai dari penyusunan kurikulum, review kurikulum sampai penyelenggaraan pembelajaran yang bisa dilakukan bersama-sama.  

"Untuk dosen bisa visiting lekture, sekaligus juga untuk pengembangan-pengembangan soft skill mahasiswa terutama di bidang hukum Islam. Kemudian di bidang pendidikan ini juga dikerjasamakan terkait magang yang diarahkan pada capaian-capaian atau kompetensi yang diharapkan pada mahasiswa di bidang hukum islam," jelasnya.

Aan juga menjelaskan bahwa ada arah untuk pengembangan teknologi digital dalam pengembangan di bidang hukum Islam. "Inilah yang akan dikembangkan bersama Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan UIN Maulana Hasanudin Banten," terangnya.

Sementara di bidang penelitian, kerjasama yang kita lakukan adalah dimulai dari penulisan jurnal, pelatihan atau workshop publikasi ilmiah untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi dosen sampai program-program pengembangan kemampuan penulisan jurnal internasional bereputasi.

"Ini bisa dalam bentuk workshop bersama atau dalam bentuk tulisan-tulisan yang dilakukan secara kolaburatif antara dosen di dua fakultas. Kemudian riset kolaburatif juga akan dilakukan terkait penguatan dan peningkatan ilmu-ilmu keislaman khususnya di bidang hukum.islam," paparnya. 


Sedangkan program pengabdian pada masyarakat, kata Aan, diarahkan pada penguatan metodologi pemberdayaan atau pengabdian masyarakat (PKM) seperti PAR, RAR yang nanti akan dilakukan bersama-sama dalam bentuk workshop atau riset, PKM ini berbasis
penelitian untuk dosen dan juga mahasiswa.

"Itulah secara umum tiga bidang yang menjadi garapan kerjasama antara Fakultas Syariah IAIN Cirebon dengan Fakuktas Syariah UIN Maulana Hasanudin Banten," tandasnya. (Nurudin)

Reses Masa Persidangan III Tahun 2021, Ketua DPRD Affiati Temui Warga di Dua RW

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, menemui warga pada kegiatan reses masa persidangan III tahun 2021.


CIREBON - Ada yang menarik pada kegiatan reses yang dilakukan pihak DPRD Kota Cirebon saat bertemu masyarakat di sejumlah tempat. Seperti reses yang dilakukan Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd, yang menggelar Reses Masa Persidangan III tahun 2021. 

Reses tersebut berlangsung di dua RW sekaligus, yakni RW 04 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi dan RW 03 Jagasatru, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Kamis (14/10).

Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, pelaksanaan reses tidak lagi mengumpulkan konstituen di satu tempat karena bisa berpotensi penularan Covid-19, tetapi dengan mendatangi ke rumah warga secara door to door.

Dikatakan Affiati, kegiatan reses kali ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung konstituen dari rumah ke rumah, sehingga meminimalkan kontak langsung dengan banyak warga.

“Semua anggota DPRD yang melakukan reses wajib memakai masker dan alat pelindung lainnya dan warga yang dikunjungi anggota dewan harus memakai masker,” kata Affiati.

Hal ini, lanjut Affiati, untuk mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

Masih kata Affiati, dengan mendatangi langsung ke warga, dirinya mendapat keuntungan yang lebih banyak karena bisa lebih dekat dan bisa berkomunikasi langsung dengan konstituen.

“Biasanya warga kalau berkumpul di tengah masa yang banyak suka enggan menyampaikan keluhan serta aspirasinya. Tetapi dengan mengunjungi langsung, banyak warga yang menyampaikan keluhan serta aspirasi dengan bebas dan tanpa malu-malu,” ungkapnya.

Kegiatan reses ini dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri setiap gang di RW 04 Kelurahan Drajat, dan RW 03 Jagasatru. Setiap bertemu warga, Affiati selalu bertanya tentang kesehatan dan memperkenalkan dirinya serta maksud dan tujuan kunjungannya.

Kunjungan tersebut disambut baik konstituen, bahkan beberapa warga merasa terharu karena mereka masih diingat di tengah kesibukan Affiati sebagai Ketua DPRD. 

Dalam kesempatan itu, Affiati tak lelahnya menyampaikan dan meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan di tengah mewabahnya Covid-19.

Hasil reses tersebut, Affiati mencatat sejumlah aspirasi warga yang akan menjadi pokok pikiran (Pokir) yang akan diperjuangkan di parlemen. Sebagian besar permasalahan warga, kata Affiati, terkait masalah infrastruktur, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan permodalan.

“Saya berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga pokir dapat terealisasi, tidak seperti saat ini dimana banyak pokir yang terkena refocusing,” pungkasnya. (Nur)

Wakil Bupati Cirebon Ajak Semua Elemen Masyarakat Berantas Narkoba


FOKUS CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si menghadiri acara Pemusnahan Barang Bukti Miras dan Narkoba dalam rangka Cipta Kondisi Menjelang Pemilihan Kuwu di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, di Desa Surakarta Kecamatan Suraneggala Kabupaten Cirebon, Kamis (14/10/2021). 

Wabup Ayu mengatakan, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah Kabupaten Cirebon. 

"Mari bersama-sama berantas narkoba sampai akar-akarnya, karena narkoba akan merusak generasi muda kita," kata Ayu. 

Ayu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan stakeholder berupaya melakukan pembinaan kepada generasi muda. 

"Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat, anak sekolah, mahasiswa terkait bahaya narkoba. Kita ketahui bahwa di era globalisasi ini begitu besarnya pengaruh keterbukaan informasi yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap generasi muda," ujarnya. 

Selain itu, kata Ayu, pihaknya akan melakukan penanganan secara holistik dan terintegrasi. Bahkan, BNK sebagai leading sektor dalam penanganan narkotika terus melakukan pencegahan serta pemberantasan. 

"Walaupun BNK merupakan leading sektor penanganan. Tetapi ini juga merupakan tugas kita semua dari mulai tingkatan RT, RW, desa, kecamatan serta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pembinaan jangan sampai generasi muda kita terjerumus narkoba," kata Ayu. 

Ayu mengungkapkan, generasi muda merupakan penerus dalam pemerintahan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sehingga jangan sampai generasi muda terjerumus narkoba dan miras. 

"Nantinya kepemimpinan Kabupaten Cirebon berada di tangan generasi muda. Ini merupakan tugas bersama bahwa kita mempunyai generasi yang tidak terkena  narkoba dan miras," tambah Ayu. 

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Anggia Natua Siregar, S.H., S.l.K., M.H mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam penanganan peredaran narkoba dan miras. 

"Hari ini ada beberapa barang bukti yang kami musnahkan, di antaranya 10.250 botol miras. Narkotika jenis sabu sebanyak 1.03 gram, narkotika jenis tembakau sintetis atau gorila 79.7 gram, ganja 118.12598 gram serta obat-obat farmasi tanpa izin edar 327.822 butir," katanya. 

Fahri menjelaskan, kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dan miras ini juga bertujuan untuk mewujudkan cipta kondisi menjelang pemilihan kuwu (pilwu). 

"Kami tidak hanya melakukan tindakan preemptif tetapi juga tindakan preventif serta  melakukan represif untuk pengamanan menjelang pilwu agar wilayah yang sedang melakukan pilwu menjadi aman tanpa gangguan," ujarnya. (Bamb)

Soroti Anggaran di DPRKP, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dinas Perumahan Rakyat Prioritaskan Program Rutilahu

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA


CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di ruang rapat DPRD, Rabu (14/10). 

Rapat membahas program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Saat rapat berlangsung, Komisi II DPRD menyoroti prioritas anggaran DPRKP tahun 2021 yang tidak seimbang antara program  prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan rutilahu. Padahal, program rutilahu merupakan kebijakan prioritas untuk membantu masyarakat agar mendapat tempat tinggal yang layak huni.

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA mengatakan, saat ini program rutilahu di Kota Cirebon masih mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Tahun ini, Kota Cirebon hanya mendapat bantuan perbaikan rumah 300 unit dari provinsi dan 100 unit rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. 

Namun demikian, dari data yang dianalisis DPRKP tercatat sebanyak 4.892 rumah warga di Kota Cirebon yang perlu mendapat bantuan program rutilahu. Kondisi itu sangat timpang melihat kemampuan bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.

“Kendalanya di daerah belum ada payung hukum untuk program rutilahu dari Pemda. Kalau perlu, kami siap buatkan perdanya. Karena ini menyangkut program prioritas masyarakat. Agar mereka mendapat tempat tinggal layak,” ujar Watid usai memimpin jalannya rapat.

Kendati belum ada regulasi daerah perihal rutilahu, Pemkot Cirebon sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta di tahun 2021. Nilai itu dirasakan masih sangat kecil jika dilihat dari jumlah keseluruhan anggaran untuk PSU di DPRKP sebesar Rp13,9 miliar.

“Kami di Komisi II ingin ada semacam kebersamaan dalam menyikap masalahi kelayakan hunian ini. Saya sendiri sebagai anggota DPRD, lebih memilih program rutilahu dulu diprioritaskan, ketimbang pembuatan taman,” tegas Watid.

Sementara itu, Kepala DPRKP, Ir Agung Sediono MSi memastikan untuk program rutilahu mulai kembali berjalan pada Oktober ini. Proses penerimaan program ini sudah terdata oleh DPRKP, sehingga runah warga yang hanya benar-benar tidak layak huni saja yang akan menerima bantuan.

Dia pun juga memastikan bahwa program rutilahu dari pusat dan provinsi ini mulai akan dieksekusi pada awal tahun 2021. Penerima bantuan tidak menerima uang secara tunai. Melainkan hanya menerima material bangunan berikut dengan biaya upah tukang.

“Saya pastikan yang sudah dapat, tidak akan dapat lagi. Satu nama satu unit rumah. Artinya, jika sudah mendapat bantuan, maka sudah otomatis sudah masuk daftar penerima program rutilahu,” katanya. (din)

Korcam KKN GM dorong Deklarasi RW Gemmar Mengaji


FOKUS CIREBON - Lokakarya KKN GM (Gemmar/Gerakan Masyarakat Magrib) Mengaji Tingkat Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon baru saja digelar, tepatnya Kamis, 14 Oktober 2021 bertempat di Aula Kecamatan setempat.


Lokakarya yang dilaksanakan Korcam KKN GM Kec. Pekalipan tersebut berlangsung khidmat dan dinamis. Setiap peserta KKN GM dari masing-masing Kelurahan mempresentasikan Kajian Potensi keagamaan di Masjid sasaran, mengidentifikasi masalah, serta merumuskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di setiap Masjid sasaran Program. 

Proses kegiatan KKN GM yang diinisiasi LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon tersebut mendapatkan respon yang sangat positif, hal ini mengemuka pada sesi tanya jawab Lokakarya.

Lurah Pulasaren, Diana Kholik, SE menyatakan bahwa KKN Gemmar Mengaji sangat direspon positif oleh warga masyarakat setempat, dirinya merindukan hal seperti ini, yang sudah sejak lama terhenti di masjid-masjid,  ia mengusulkan agar setelah mahasiswa KKN GM selesai, pengajian jangan sampai bubar. 

"Saya mengusulkan agar KKN Gemar Mengaji dideklarasikan di tiap RW, menjadi "RW Gemmar Mengaji" pungkasnya.

Merespon harapan Lurah, Ahmad Yani, selaku Penanggung Jawab kegiatan KKN GM berjanji, bahwa program ini akan berkelanjutan.

"Kami akan mengirim kembali mahasiswa peserta KKN GM pada tahun depan, sebelumnya, kami pun telah bekerjasama dengan LPTQ Kota Cirebon untuk menyelenggarakan Workshop Penguatan Calon Guru Ngaji Penggerak dari masing-masing kelurahan yang akan melanjutkan Program Gemmar Mengaji pasca penarikan mahasiswa, tutur Kang Yani (sapaan akrab Ahmad Yani).

Pada sesi terkahir Lokakarya, peserta KKN GM merumuskan rekomendasi internal dan eksternal yang akan diusulkan pada acara Lokakarya KKN GM Tingkat Kota Cirebon, antar lain tentang perlunya penambahan Kader Guru Ngaji di tiap RW, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti buku-buku Ke Islaman untuk di Masjid, perlunya daya dukung dari orang tua dan lingkungan setempat bagi anak-anak peserta program gemmar, dan perlunya metode yang tepat untuk pembelajaran Alqur'an.

Hadir dalam kegiatan tersebut Korcam mahasiswa Kec. Pekalipan (Indah Aulia Indayani); Korcam DPL Ibu Masriyah, M.Ag. perwakilan peserta KKN GM di Kecamatan Pekalipan dan stake holder terdiri dari Sekmat Pekalipan (H. Dudung Abdul Barri), Lurah Pekalipan, Jagasatru, Pekalangan dan Pulasaren, Para RW serta tokoh agama lainnya. (din)

Rabu, 13 Oktober 2021

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2020, Bukti Perhatian Pemkot Cirebon Kepada Warganya

Wali Kota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH


FOKUS CIREBON – Pemerintah daerah (Pemda) Kota Cirebon mampu mempertahankan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020. 

Penghargaan ini membuktikan Pemda Kota Cirebon serius memperhatikan semua warganya, termasuk wanita dan anak.

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., usai menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 secara virtual di ruang rapat Wali Kota Cirebon secara virtual, Rabu (13/10/2021) menjelaskan penghargaan ini merupakan pengakuan dari pemerintah pusat kepada Pemda Kota Cirebon. 

“Dikarenakan Kota Cirebon memiliki keseriusan memperhatikan warganya, termasuk wanita dan anak-anak,” tutur Azis. 

Tidak ada diskriminasi dalam pembangunan di Kota Cirebon. Pembangunan tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga Kota Cirebon.

Namun Kota Cirebon, lanjut Azis, tidak berpuas diri dengan penghargaan ini. 

Penghargaan ini justru dijadikan pelecut dan penyemangat agar pembangunan dengan tetap memperhatikan pengarusutamaan gender (PUG) berjalan lebih baik lagi di Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)  Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, SAP., M.Si., menjelaskan keberhasilan ini bukan hanya kinerja dari dinas yang dipimpinnya. “Namun karena kerja sama semua pihak,” tutur Budi. 

Penghargaan ini menunjukkan tingkat kepedulian dan perhatian dari Pemda Kota Cirebon terhadap hak-hak perempuan, khususnya di Kota Cirebon. 

“Ke depan kita berharap dapat meningkatkan cakupan dan prestasi terkait pemenuhan kebutuhan hak perempuan dan anak,” tutur Budi.

Sehingga terwujud keadilan gender yang sesuai dengan fitrahnya di semua lini di Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan DPPPAPPKB Kota Cirebon, Siti Halimah, menjelaskan Kota Cirebon sudah meraih penghargaan anugerah APE dua kali. “Yaitu pada 2018 kategori madya,” tutur Siti. 

Penghargaan APE kedua juga kategori madya didapatkan 2020 namun karena pandemi penyerahannya mundur pada 2021 ini.

APE merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). 

Tantangan ke depannya, semua perangkat daerah dalam merencanakan program kegiatan bisa mempertimbangkan analisa gender.

“Sehingga Kota Cirebon bisa meningkatkan program kegiatannya dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender,” tutur Siti. (Indah)

Hari ini BAN-PT Lakukan Asesmen Prodi Ekonomi Syari'ah IAIN Cirebon

 

Dekan FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag


FOKUS CIREBON - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berkunjung ke Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kedatangan tim BAN-PT ini untuk melakukan Asesmen pada Progam Studi (Prodi) Ekonomi Syariah, dalam rangka akreditasi, Rabu (13/10/2021).

Dekan Fakuktas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Jaelani M.Ag mengatakan, ada dua pendekatan pada penilaian Akreditasi Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam ini. 

"Pada penilaian tersebut terdapat dua dokumen. Pertama adalah Laporan Kinerja Program Studi (LKPS). Kedua Laporan Evaluasi Diri (LED), " terangnya.

Namun kata Aan, yang di nilai BAN-PT pada Prodi Ekonomi Syari'ah adalah Unit Pengelola Prodi (UPP), yakni kinerja dari jurusan atau program studi.

"Nah kita sudah melewati beberapa tahap awal tersebut dan itu lolos di Asesmen Kecukupan berdasarkan data yang nampak di Borang LKPS dan LED," terangnya.

Aan menjelaskan, bahwa hari ini adalah penilaian atau pembuktian dari yang ditulis di Borang LKPS dan LED dan tujuan Asesmen lapangan ini untuk mengukur akreditasinya.

Terutama menyangkut bagaimana pengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sekarang ini harus memenuhi standar nasional dan internasional.

Standar yang dimaksud, kata Aan, masing-masing harus memenuhi 8 standar, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, sehingga total menjadi 24 standar.

"Nah yang paling bagus itu adalah ketika Fakultas, Prodi atau Perguruan Tinggi melebihi dari 8 standar. Maka itulah yang layak untuk memperoleh nilai unggul, dan yang lagi di nilai hari ini adalah Prodi Ekonomi Syari'ah yang belum meluluskan mahasiswa karena baru semester 7. Tetapi setelah nanti semester 8 dan para mahasiswa lulus, kita sudah terakreditasi, artinya sudah memiliki legal formalnya," papar Aan.

Aan menambahkan bahwa saat ini ada perbedaan standarisasi yang dulu dengan sekarang, di mana dulu itu hanya 7 standar, sekarang harus 9 standar.

Sembilan standar tersebut diantaranya, 1. Visi misi, tujuan dan strategi pencapaian 2. Tata kelola dan kepemimpinan 3. mahasiswa 4. SDM dosen dan tenaga kependidikan 5. Keuangan, Sarana dan prasarana 6. Pendidikan 7. Penelitian 8. Pengabdian dan 9. Luaran dan Capaian Tridharma.

"Yang menarik lagi di standar 9 itu adalah luaran dan capaian mahasiswa, di mana harus sudah memiliki publikasi ilmiah, statusnya sama dengan dosen," tandas Aan yang berharap nilai akreditasinya unggul.

Hal senada diungkapkan Kepala Jurusan Ekonomi Syari'ah, Dr Layaman, M.Si, bahwa Prodi Ekonomi Syari'ah setiap tahunnya terus naik dan mahasiswanya bertambah. Peningkatan minat mahasiswa terhadap jurusan yang satu ini karena memang menjadi jurusan yang favorit.

Selain itu, pada jurusan ini, di luaran memiliki banyak peluang pekerjaan. Artinya, pangsa pasarnya banyak, jadi dianggap jurusan yang marketeble,  sehingga setiap menerima mahasiswa baru, jumlahnya selalu terus bertambah.

"Kita di setiap angkatan mahasiswa terus meningkat dan bertambah. Sekarang saja mahasiswa Ekonomi Syari'ah sudah mencapai 200 lebih, dan jurusan ini baru ada sampai di semester 7, jadi belum ada lulusannya, tetapi setiap penerimaan mahasiswa baru, peminatnya cukup banyak," terangnya.

Layaman juga menyatakan, jika pihaknya sudah menjalin dengan berbagai pihak luar bagi kepentingan mahasiswa. Demikian juga banyak pihak luar yang menggandeng kerjasama dengan jurusan ini. (din)

 

IAIN Cirebon Menggelar Kegiatan Saresehan Ulama Se Jabar Bagian Timur dan Jateng Bagian Barat

 

Rektor IAIN Cirebon Dr H Sumanta M.Ag, , Warek 2, Dr Kartimi M.Pd, Dekan FUAD, Dr Hajam M.Ag bersama KH Mustofa Aqil Shiroj dan Kapolres Cirebon Kota pada kegiatan saresehan ulama se wilayah 3 Cirebon, Brebes, Tegal dan Pekalongan, Rabu (13/10/2021).


FOKUS CIREBON - IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan saresehan para kiyai dan ulama se wilayah III Cirebon, Brebes, Tegal dan Pekalongan. Kegiatan yang dihadiri ratusan ulama tersebut dalam rangka penguatan ilmu keagamaan dan lounching Program Studi (Prodi) baru.

Kegiatan saresehan yang merupakan masih dalam rangkaian acara disnatalis ke-56 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sedianya akan dihadiri Habib Luthfi dari Pekalongan, sebagai pembicara pertama, namun dikarenakan jadwalnya bebarengan dengan agenda Habib Luthfi yang mengisi kegiatan di Malang, Jawa Timur, sehingga batal hadir ke Cirebon dan digantikan oleh pembicara kedua, yakni KH Mustofa Aqil Siroj.

"Memang ada dua pembicara pada kegiatan saresehan alim ulama ini. Insya Allah ke depan kita akan agendakan kembali pada moment yang sama, dan pada kegiatan ini alhamdulillah dihadiri 150 ulama dari berbagai Pondok Pesantren, termasuk bapak Kapolres Cirebon Kota dan bapak Wali Kota Cirebon, atau yang mewakilinya," terang Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Hajam M.Ag, Rabu (13/10/2021).

Hajam menjelaskan, saresehan ulama se Wilayah III Cirebon di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini tentu akan menjadi moment penting bagi penguatan ilmu keagamaan. Saresehan ini juga merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para ulama/Kiyai atas konstribusinya bagi pendirian IAIN.

"Kampus keagamaan Islam negeri satu-satunya di wilayah III Cirebon ini akan mengalami perubahan besar pada status lembaga. Bahkan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon pun terus berupaya mengembangkan sayapnya di bidang keilmuan," terangnya.

Salah satu upaya tersebut, kata Hajam,  adalah membuka sejumlah program studi (prodi) baru. Seperti, di Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Tasawuf dan Psikoterapi, serta Sosiologi Agama. Sedangkan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), yaitu Ilmu Falak dan Pariwisata Islam.

Kemudian, di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), yaitu Pendidikan Ilmu Kimia. Lalu di program Pascasarjana  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu S3 Hukum Keluarga Islam (HKI). 

Hajam juga menambahkan, melalui kegiatan yang bertema “Peran dan Kontribusi Para Ulama dan Akademisi dalam Mengawal Kebhinekaan, Kebangsaan, dan Moderasi Beragama dalam Rangka Mewujudkan Islam Rahmatan Lil alamin di Bumi Nusantara” ini, pihaknya sengaja mengundang pimpinan pondok pesantren tersebut.

"Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon ingin bertatap muka langsung dengan para kiai/ulama. Sekaligus mengingatkan sejarah perjuangan, bahwa kampus ini lahir dan berdiri berkat para kiai dan lingkungan pesantren. Jadi Ini adalah napak tilas ulama dan kiai kita saat mendirikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Karena pendirian kampus ini (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) tidak lepas dari peran kiai, baik yang ada di Cirebon maupun Jawa Barat,” paparnya.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag 


Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg menjelaskan, bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon memang lahir dari rahim pesantren. Sehingga, antara IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan pesantren tidak bisa dipisahkan.

Sumanta menjelaskan, pada tahun 60 an di berbagai pesantren yang ada di Cirebon berdiri perguruan tinggi yang diasuh langsung para kiai. Tetapi ada satu tuntutan secara formal yang menjadi tuntutan sekaligus alasan, kenapa kita harus memiliki perguruan tinggi negeri,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, dibuatlah panitia yang mengusulkan perguruan tinggi negeri. Lalu, terbitlah Surat Keputusan (SK) berdirinya lembaga pendidikan tersebut. Namun, lembaga pendidikan negeri ini ditempatkan di wilayah Kota Cirebon. Sehingga, pendidikan tinggi yang awalnya tersebar di pesantren-pesantren ditarik ke tempat tersebut.

“Ditarik ke kota (Cirebon), dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Waktu itu Fakultas Tarbiyah Negeri yang tempatnya di Masjid Attaqwa dan rumah yang mendapatkan hak pakai. Di situlah dilakukan perkuliahan negeri. Masih tahun 60an berdiri fakultas negeri di Cirebon,” paparnya.

Saat itu, ungkap Sumanta, dosen yang di SK-kan oleh negara semuanya para kiai. Mereka melakukan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan yang menjadi cikal-bakal lahirnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

“Untuk itu, IAIN Syekh Nurjati Cirebon lahir dari rahimnya pesantren dan dibidani para kiai. Ini merupakan sejarah yang melekat dan tidak bisa kita tinggalkan. Melekatnya sejarah ini tentu saja memiliki konsekuensi visi dan misi yang menjadi pedoman yang kemudian diinternalisasikan di kehidupan akademis,” katanya.
 
Sumanta menegaskan, para ulama mengorientasikan semua kegiatan akademiknya tentu atas dasar ikhlas kepada Allah SWT. Sehingga, hal itu perlu direfleksikan dalam sebuah pemikiran dan dilaksanakan dalam tindakan akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

“Tatkala kampus ini bertransformasi menjadi sebuah universitas, nilai-nilai itu tetap kita lestarikan, bahwa kita membawa visi ke-Islaman. Sehingga, kita harus mengorientasi ilmu bukan pada yang sekuler, tapi tetap pada nilai-nilai ke-Islaman,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut Sumanta, IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan terus mengembangkan distingsi untuk mengupayakan integrasi, keislaman, dan keilmuan.

Selain itu, Sumanta juga menjelaskan, tahun 2021 ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah melangkah maju dengan melakukan transformasi kelembagaan. Yaitu, dari IAIN menjadi universitas.

“Karena kita sudah berproses dan saat ini sudah di Kemenpan RB, IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah bisa disebut sebagai universitas. Bahkan, Kementerian Agama telah memberikan distingsi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI). Dan dalam rapat senat pun diputuskan namanya menjadi UISSI,” terangnya.

Kampus UISSI ini, merupakan satu-satunya, PTKIN di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut, yakni hanya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kampus ini akan menjalankan  Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

"Pendaftaran PJJ ini sudah dibuka, mahasiswanya para pendidik di madrasah dan sekolah lainnya. Mereka bukan saja berasal dari penjuru Nusantara, tetapi juga di luar negeri, seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan mahasiswanya tidak perlu datang ke kampus, di tempatnya bekerja sudah bisa mengikuti pelajaran," tutur Sumanta.

Kendati begitu, sekalipun IAIN Cirebon akan menjadi kampus canggih, atau UISSI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon tetap  berkomitmen untuk tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. Melainkan, kampus ini akan menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi dengan memanfaatkan kecanggihan tersebut.

KH Mustofa Aqil Shiroj 

Sementara itu, Pemimpin Ponpes Kempek, KH Mustofa Aqil Shiroj mengungkapkan, pihaknya bersyukur acara tersebut dapat terselenggara. Karena, hal ini dapat mengembalikan ingatan bahwa yang melahirkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah para kiai.

“Jadi IAIN (Syekh Nurjati Cirebon) ini adalah perguruan (tinggi) perjuangan. Pendidikan perlawanan terhadap yang dididik kolonial-kolonial, penjajah-penjajah,” ujarnya.

Sehingga, imbuh KH Mustofa, IAIN Syekh Nurjati Cirebon milik pesantren yang lahir dari para kiai. Untuk itu, kiai dan pesantren harus punya rasa memiliki, merasakan, dan tanggungjawab terhadap IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sedang terkait dengan transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi UIN, KH Mustofa memberikan dukungan dan doa agar rencana tersebut segera terwujud.  (din)

Selasa, 12 Oktober 2021

Wali Kota Cirebon : RAPBD 2022 Diorientasikan untuk Masyarakat Kota Cirebon

Wali Kota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH


FOKUS CIREBON – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 diorientasikan untuk kepentingan masyarakat. Anggaran juga bersifat terbuka, sehingga siapapun dapat melihat anatomi anggaran yang dialokasikan di Kota Cirebon.

Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H, usai Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Kota Cirebon menjelaskan rapat paripurna ini merupakan tahapan yang harus ditempuh. “Untuk nantinya mendapatkan persetujuan dari sidang paripurna ini,” tutur Azis, Senin (11/10/2021).

Sebelumnya rapat paripurna ini, lanjut Azis, telah ada pertemuan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mewakili Pemda Kota Cirebon dan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon. “Pertemuan tersebut menyepakati bahwa APBD Kota Cirebon diorientasikan untuk masyarakat Kota Cirebon,” tutur Azis.  

Baik TAPD maupun Banggar DPRD Kota Cirebon memiliki satu tujuan, yaitu memanfaatkan anggaran  untuk kepentingan masyarakat. “Itu yang kita jadikan pedoman,” tegas Azis.

Dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 2022, Pemda Kota Cirebon berpatokan  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022.  

Sejumlah prinsip yang dianut dalam penyusunan RAPBD 2022 yaitu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan, berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, dilakukan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta APBD merupakan dasar bagi Pemda untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 

“Anatomi  RAPBD, baik pendapatan maupun transfer yang sah ini bisa dilihat bersama.  Tidak mungkin hanya salah satu lembaga saja yang melihat,” tutur Azis.

Ada pun ringkasan RAPBD Kota Cirebon tahun anggaran 2022 dengan pendapatan direncanakan sebesar Rp 1,3 triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Sedangkan untuk belanja direncanakan sebesar Rp 1,36  triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. 

Selain itu ada pula pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 9,73 miliar. Pembiayaan ini bersumber dari proyeksi silpa tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 21,6 miliar.

Sementara itu M. Noupel, S.H., M.H., mewakili Fraksi Partai NasDem, memahami bahwa penyusunan RAPBD Kota Cirebon 2022 masih dalam kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. 

“Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak luar biasa bagi kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi masyarakat Kota Cirebon,” tutur Noupel. 

Fraksi Partai NasDem meminta agar Pemda Kota Cirebon terus berupaya untuk memulihkan kesehatan dan perekonomian. 

Untuk itu mereka merekomendasikan untuk memaksimalkan pendapatan dari retribusi parkir, optimalisasi pendapatan pajak dengan meningkatkan kepatuhan pajak, penerapan online sistem dalam pemungutan pajak daerah dan lainnya.

Sementara itu perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat, Yuliarso, BAE., menjelaskan rencana pendapatan pada RAPBD 2022 mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. 

Untuk itu Pemda Kota Cirebon diminta dapat menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi BUMD. “Pemda juga diminta fokus untuk penganggaran pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” tutur Yuliarso. (din)

Pemda Kota Cirebon Meraih Juara III Apresiasi Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin Jawa Barat


FOKUS CIREBON - Bagi masyarakat Kota Cirebon, ini menjadi kabar gembira, di mana Pemda Kota Cirebon meraih Juara III Apresiasi Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin (PINUNJUL) Jawa Barat Kategori IHK Terbaik dan Terbaik 4 Apresiasi Jawara Digital Ekonomi (AJEG) Kategori Kota/Kabupaten Terbaik Implementasi Digitalisasi Ekonomi Daerah. 

Menurut Wakil Wali Kota Cirebon Dra H Eti Herwati, raihan tersebut harus kita jadikan pelecut dan pendorong agar senantiasa dapat memaksimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon.  

"Sesuai arahan Pak Wali, kami berharap kepada seluruh perangkat daerah sebagai anggota TPID untuk bersungguh-sungguh bekerjasama dan bekerja keras sesuai dengan tugas pokok masing-masing," ujarnya, Senin (11/10/2021).


Eti juga menegaskan, bahwa kesungguhan dan kerjasama ini bisa dilakukan melalui langkah-langkah strategi, dalam rangka memperbaiki kembali perekonomian Kota Cirebon demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (din)

Senin, 11 Oktober 2021

Pemkab Cirebon Berupaya Turunkan PPKM ke Level 2


FOKUS CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya membawa wilayahnya turun ke level 2 pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali. Saat ini, Kabupaten Cirebon berada di level 3 bersama 21 kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Sebagai syarat agar daerah bisa turun level PPKM yakni, angka kematian akibat kasus Covid-19 menurun, bed occupancy rate (BOR) berkurang, rendahnya kasus aktif Covid-19, serta capaian vaksinasi.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, tiga syarat turun level sudah mampu dipenuhi. Sementara, untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Cirebon masih di bawah standar untuk bertengger di level 2 belum dicapai.

Salah satu syarat untuk capain vaksinasi, kata Wakil Bupati Cirebon, yakni harus di atas 50 persen dan 40 persen bagi masyarakat kelompok masyarakat lansia.

"Semuanya masih di bawah 50 persen, untuk lansia juga masih di angka 25 persen. Ini artinya, butuh kerja keras semua pihak," kata wakil bupati saat rapat koordinasi vaksinasi Covid-19 di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Senin (11/10/2021).

Wakil bupati yang akrab disapa Bunda Ayu ini juga menyebutkan, belum tercapainya angka tersebut lantaran masih terjadi keterlambatan input data vaksinasi sementara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, kata Ayu, bakal mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk lansia dan juga masyarakat umum lainnya. Sehingga nantinya, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa terbentuk dengan cepat.

"Harus bisa dalam waktu dekat. Kami yakin pasti bisa kalau semua mampu bekerja sama. Pelaksanaan vaksinasi juga kami dibantu TNI-Polri," katanya.

Kapolresta Cirebon Kombel Pol Arif Budiman mengatakan, pihaknya terus membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Belum lama ini, Polri pun melakukan gebyar vaksinasi dengan sasaran 16.000 lebih lansia.

Arif mengatakan, pihaknya memiliki target dapat menyuntik vaksin Covid-19 kepada 14 orang di masing-masing desa setiap harinya. "Kami berharap dengan kerjasama ini, Kabupaten Cirebon turun ke level 2," katanya. (Heri)

Workshop Penyusunan RKPD, Langkah Awal Rencanakan Pembangunan Lebih Komprehensif


FOKUS CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bapelitbangda mengadakan Workshop Penyusunan RKPD tahun 2023 di Hotel Sutan Raja Kecamatan Kedawung, Senin (11/10/2021). 

Acara tersebut dihadiri sejumlah narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Tenaga Kerja RI. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, Workshop Penyusunan RKPD tahun 2023 ini merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk merencanakan pembangunan yang lebih komprehensif, utamanya dalam capaian dan implementasian janji-janji politik dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah. 

"Kegiatan ini merupakan tahapan awal perencanaan pembagunan dalam rangka amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah," katanya 

Ia mengungkapkan, Workshop Penyusunan RKPD ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya inventarisasi permaslahan dan isu-isu strategis pembangunan yang belum dapat diartikulasikan secara sempurna oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

"Workshop ini diharapkan dapat menggali kelemahan dan informasi yang bersifat strategis untuk penyempurnaan penyusunan dan perumusan RKPD tahun 2023," kata Rahmat. 

Rahmat menjelaskan, Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPKMD di Kabupaten Cirebon. Bahkan, penyusunan RKPD ini diharapkan mampu menyajikan keberhasilan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Kabupaten Cirebon. 

"Permasalahan-permasalahan pokok yang masih dalam isu pembangunan seperti sampah, bencana banjir, kemiskinan dan pengangguran masih merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dan dicari solusinya," kata Rahmat.

Ia berharap, kepada seluruh perangkat daerah agar mampu merumuskan rencana kerja yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah secara terukur dan dalam batas terukur juga. 

Menurutnya, perencanaan pembangunan tahun 2023 dilakukan secara nasional, provinsi dan kabupaten, akan tetapi perencanaan ini diwarnai dengan prioritas pemulihan ekonomi kesehatan dan sosial dari dampak pandemi Covid-19. 

"Kami berpesan kepada para peserta agar dapat menggali ilmu sebanyak mungkin dari para narasumber dalam rangka memperkaya khasanah perencanaan pembangunan khususnya dokumen RKPD. Karena ada pekerjaan rumah yang terbesar di Kabupaten Cirebon," kata Rahmat. 

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono, S.Sos mengatakan, kegiatan workshop penyusunan RKPD tahun 2023 untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terukur, komprehensif dapat dicapai dan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman  dan pengetahuan bagaimana menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang baik. Membedah dan mempertegas prioritas pembangunan daerah tahun 2023 untuk dapat dicapai. Mengurai hasil evaluasi capaian pembangunan dalam 2 tahun terkahir," katanya. 

Selain itu, kata Suhartono, output yang dihasilkan dalam workshop ini untuk peningkatan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk diperolehnya kisi-kisi pembanginan yang akan dimuat dalam dokumen RKPD tahun 2023. 

"Kegiatan ini diikuti 160 peserta yang terdiri para perangkat daerah, camat se-Kabupaten Cirebon. Kegiatan dilakukan selama 2 hari dari tanggal 11 sampai 12 Oktober 2021," katanya. (Indah)

IAIN Cirebon Bangun Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya dengan UINSA Surabaya

Warek III IAIN Cirebon bersama Rektor UINSA Surabaya pada kegiatan kerjasama perguruan tinggi, Senin (11/10/2021). 


FOKUS CIREBON - Sebagai satu-satunya kampus Siber di Indonesia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon kini banyak digandeng kerjasama berbagai pihak, termasuk studi banding dan kerjasama dari IAIN Cirebon dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. 

Seperti studi banding yang dilakukan IAIN SNJ Cirebon ke Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Pada kegiatan tersebut, melahirkan Memorandum of Agreement atau MoU pada kedua kampus ini.

Kunjungan kerja Wakil Rektor III, IAIN SNJ Cirebon, Dr H Ilman Nafi'a M.Ag pada kegiatan tersebut disambut baik oleh Warek III dan Rektor UINSA Surabaya, di ruang kerjanya.

Pada pertemuan tersebut, Kedua kampus ini setuju untuk saling mengisi dan bekerjasama di sejumlah bidang, terutama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Wakil Rektor III, IAIN SNJ Cirebon, Dr H Ilman Nafi'a M.Ag mengatakan, secara umum terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengajaran,  Penelitian dan Pengabdian. Sementara secara khusus akan disesuaikan dengan kepentingan lembaga-lembaga, pusat-pusat, dan fakultas-fakultas di lingkungan kedua belah pihak UINSA dan IAIN Sejati Cirebon.

"Alhamdulillah, Rektor UINSA dan Warek III menyambut baik MOU ini, secara kelembagaan MOU menjadi kebutuhan untuk pengembangan lembaga, secara pribadi Rektor UINSA adalah teman baik Prof. Dr. H. Jamali, Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, dan Warek III IAIN Cirebon," katanya, Senin (11/10/2021).

Ilman juga menjelaskan, ruang lingkup kesepahaman atau MoU ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta penyelenggaraan kolaborasi riset dan  pengembangan sumber daya. 

Selain itu, adalah penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya, peningkatan dan pengembangan komptensi sumber daya manusia.

Tujuan kerjasama ini, lanjut Ilman, untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya para pihak dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan. (din)