Sertijab Panglima Komando Lintas Laut Militer Dari Laksda TNI Ahmad Purwono Kepada Laksma TNI Abdul Rasyid K

JAKARTA - Satya Wira Jala Dharma. Jelang serah terima jabatan Panglima Komando Lintas Laut Militer,  dilaksanakan pembacaan dan penyerahan memorandum dari Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M., kepada Laksma TNI Abdul Rasyid K, S.E., M.M di Ruang Rapat  Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/6).

Rencananya, Serah terima jabatan Panglima Kolinlamil akan dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M pada Selasa besok (2/6) di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, bersamaan dengan serah terima jabatan Panglima Koarmada I dan Asrena Kasal.

Sebelum pelaksanaan memorandum, Pangkolinlamil Laksda TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M. bersama Panglima Koarmada I Laksda TNI Muhammad Ali., S.E., M.M. melaksanakan inspeksi (admiral inspection) kesiapan unsur-unsur KRI Koarmada I yang sedang bersandar di Dermaga JICT dan Dermaga Pondok Dayung dengan menggunakan KAL Yudistira, selanjutnya akan menjabat Panglima Koarmada I.

Pangkolinlamil menjelaskan, tentang pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan, sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan Kolinlamil. Selain itu, beberapa hal yang menonjol yang perlu mendapatkan perhatian.

Penjelasan tersebut sebagai gambaran kepada pejabat baru Laksma TNI Abdul Rasyid K, S.E., M.M. sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan dan penetapan sasaran periode selanjutnya guna mengembangkan Kolinlamil ke depan.

Dalam pembacaan memorandum tersebut, secara garis besar Panglima Kolinlamil menyampaikan, kegiatan Kolinlamil meliputi bidang intelejen, bidang operasi dan latihan, bidang personel, bidang logistik, bidang potensi maritim, bidang perencanaan dan anggaran, bidang pengawasan dan pemeriksaan, bidang kemarkasan, serta hal-hal lain yang menonjol yang perlu mendapat perhatian.

Pada saat yang sama, Laksma TNI Abdul Rasyid Kacong, S.E., M.M., mengatakan, akan melanjutkan program kerja maupun kebijakan yang telah dirintis pejabat pendahulunya dalam membangun dan mengembangkan Kolinlamil ke depan agar lebih maju dan lebih baik lagi.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Staf Kolinlamil, Irkolinlamil, para Asisten Pangkolinlamil, Komandan Satlinlamil Jakarta dan Surabaya, Kadis/Kasatker, dan Komandan KRI Jajaran Kolinlamil. (dade)

Read More

Hasil PSBB, Grafik Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Cianjur Terus Alami Penurunan

CIANJUR - Grafik penyebaran virus corona (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Cianjur hingga saat ini terus mengalami penurunan dari hasil Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dandim 0608/Cianjur Letkol Inf Rendra Dwi Ardhani mengatakan, saat ini kasus positif covid-19 di Wilayah Cianjur sudah tidak ada, meski, kasus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang meninggal masih terjadi. "Seminggu terakhir tidak ada kasus positif, tapi yang PDP meninggal masih ada," kata Rendra, Senin (1/6).

Sehingga, kata dia, berdasarkan analisa dari beberapa pihak, Kabupaten Cianjur harus mengikuti fase new normal. "Mau tidak mau, Cianjur harus new normal atau Adaftasi Kebiasaan Baru (AKB).

Sementara, jelang new normal, kata dia, ada beberapa hal yang harua di antisipasi, seperti arus perjalanan orang yang masuk ke Cianjur. Karena itu, pengawasan di perbatasan di wilayah Harus tetap di perketat.

Sedangkan, lanjut dia, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Gugus Tugas penanganan Covid -19 harus segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) baru yang akan menjadi panduan protokol kesehatan baru di fase normal.

"Nantinya Perbub tersebut mengatur Protokol kesehatan di semua bidang, termasuk salahbsatunya penempatan jumlah personel dan tempat-tempat keramaian, baik pasar modern, maupun pasar tradisional dan tempat wisata," ujarnya. 

Sementara, dalam new normal nantinya sejumlah pasar dan toko non pangan serta rumah makan di ijinkan buka. Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan. "Social distancing dan pembatasan kapasitas pengunjung diperlukan pengawasan yang melekat oleh aparat gabungan dan imbauan melalui semua media yang ada," ungkapnya.

Dalam penanganan corona jangka panjang saat ini, pihaknya berharap mesjid dan temoat ibadah bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bantuan bagi warga. Tokoh agama pun, ujar dia, bisa menjadi garda terdepan untuk memperkuat apa yang sudah dilakukan aparatyr wilayah.

"Nanti sosialisasi bisa dilakukan di lingkungan mesjid, baik secara tatap muka terbatas dengan tetap menjaga jarak atau dengan menggunakan pengeras suara," jelasnya.

Apabila grafik covid-19 nantinya terus menurun, kata dia, maka mesjid dan tempat ibadah lainnya bisa mulai aktivitas ibadah dengan berjamaah dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang akan diatur secara detail sesuai kondisi masing-masing.

 "Namun dalam beberapa terakhir ini harus diantisipasi arus mudik dan balik, masuk dan melewatu Cianjur, sehingga di imbau agar mesjid yang lokasinya berada di perlintasan dan mudah di akses publik agar tidak melaksanakan aktivitas ibadah secara berjamaah," tegasnya.

Pihaknya berharap, masyarakat untuk tetap disiplin sesuai protokoler kesehatan. "Gunakan masker bila bepergian dan biasakan mencuci tangan serta jaga jarak," pungkasnya. (dade)

Read More

Kota Cirebon Dan Tiga Daerah Lainnya Tetap Lanjutkan PSBB Hingga 12 Juni 2020 Mendatang

CIREBON, FC - Pertemuan tertutup pada Jum'at malam, Kota Cirebon dan tiga daerah lainnya dikabarkan tetap melanjutkan PSBB dari tanggal 30 Mei 2020 hingga 12 hari ke depan, yakni 12 Juni 2020 mendatang.

Kendati demikian, PSBB yang tetap dilanjutkan hingga 14 hari kedepan itu, dilakukan dengan kelonggaran-kelongaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya pembukaan Masjid, pembukaan Mall, termasuk lainnya  agar perekonomian kembali bergeliat, namun semua harus dijalankan sesuai SOP, yakni tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Wali Kota juga menjelaskan, dari 4 daerah yang tetap melanjutkan perpanjangan PSBB hingga 14 hari kedepan, hanya Kabupaten Cirebon yang tidak melaksanakan PSBB lanjutan. 

Sementara 4 daerah yang tetap melanjutkan PSBB hingga 14 hari ke depan di antaranya, Kota Cirebon, kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan.

Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon sendiri memilih menerapkan AKB atau adaptasi kebiasaan baru, atau yang sudah dikenal dengan normal baru atau new normal. (din)

Read More

LTM-PBNU Keluarkan SE Terkait Protokoler Shalat Berjama'ah Menghadapi New Normal

CIREBON, FC -  Wakil Sekretaris, Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Barat, Didi Sunardi SE, turut mensosialisasikan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Lembaga Takmir Masjid - Nahdlatul Ulama (LTM-NU) tentang menghadapi New Normal - Protokoler Panduan Shalat Berjamaah dan Shalat Jum'at di Masjid dan Mushala.

Dijelaskan Didi, bahwa Ketua Lembaga Takmir Masjid (LTM) Nahdlatul Ulama (NU), KH Mansur Syaerozi memberikan panduan shalat berjamaah di masjid dan mushola dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid 19.

Seruan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) ini,  ditandatangani langsung oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Bidang Dakwah dan Takmir Masjid, KH Abdul Manan A.Ghani.

Dalam SE tersebut, Ketua LTM-NU, KH Mansur Syaerozi didampingi Sekretaris, H Ibnu Hazen dalam surat edarannya memberikan langkah-langkah menghadapi New Normal beribadah di masjid dan mushola. 

Didi juga menjelaskan, bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan menghadapi New Normal pada surat edaran tersebut, di antaranya ada delapan (8) point' persiapan jama'ah dari rumah. 

Kemudian lima (5) poin berikutnya harus dilaksanakan saat jama'ah tiba di masjid atau mushola.

"Bagi Takmir Masjid dan Mushola, dimana harus mengusahakan dan menyiapkan bilik steril Sinar -UV dan atau hand sanitizer. Kemudian juga Masjid/Mushola tidak menggelar karpet, lebih baik lantai terbuka, sementara para jamaah dianjurkan membawa sajadah masing-masing. Dua poin ini harus dilaksanakan sebagai upaya takmir masjid dan mushola" terang H. Didi Sunardi SE. (Din)

Read More

Pertanyakan Perihal Bantuan, Warga Kesunean Kota Cirebon Datangi Kantor Kelurahan

CIREBON, FC - Bantuan pemerintah yang menjadi program pemerintah untuk diberikan kepada warga yang berhak, ternyata malah mendapat taanggaoan dingin sejumlah warga di RW 07, Kesunean Utara, Kota Cirebon.

Warga yang didominasi ibu-ibu mendatangi Kantor Kelurahan setempat untuk menanyakan progam bantuan yang tidak diterimanya. Kebanyakan dari mereka adalah para pedagang kecil yang juga tengah terdampak Covid 19 dan mereka merasa berhak menerima program bantuan tersebut.

Mereka menganggap bantuan yang disalurkan melalui dinas Indag Kota Cirebon tidak diketahui mekanisme dan penyaluranya. "Yang dapat kok orang-orang yang dekat saja, sementara kami yang jelas pedagang dan berhak menerima bantuan tersebut malah tidak menerimanya, Pemerintah wajib menjelaskan ini kepada warga," terang mereka saat mendatangi Kantor Kelurahan, Jum'at (29/5/2020).

Sementara itu, menurut pengakuan warga pun pihak kelurahan mengaku tidak mengetahui perihal bantuan indah ini. Hal itu membuat kecewa warga lantaran tidak puas dengan jawaban yang diterima warga. Bahkan warga disuruh untuk menanyakan langsung ke kantor Indag Kota Cirebon.

Warga yang enggan menyebutkan namanya mengaku, Humas RW 07 Kesunean harus menjelaskan secara transparan terkait penyaluran bantuan tersebut. Warga ini keterbukaan, agar tidak ada kesalahpahaman dalam menyikapi masalah bantuan tersebut. Sebab, warga yang berhak sama sekali tidak mendapatkan banyuan tersebut, ininoleh warga dianggap aneh dan tidak transparan. (Rochman)

Read More

Satgas Covid-19 DPR Berkunjung Ke Kementerian Kesehatan Terkait Protokol New Normal

JAKARTA - Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama setelah dibentuknya Satgas Covid-19 oleh Ketua DPR Puan Maharani. Kemenkes jadi tujuan koordinasi pertama karena merupakan leading sector penanganan Covid-19.

Satgas Covid-19 DPR terdiri dari perwakilan berbagai komisi di DPR. Satgas tersebut diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad. Nantinya Satgas Covid-19 DPR akan berkoordinasi ke kementerian/lembaga lainnya untuk ikut andil dalam penerapan protokol New Normal di setiap bidang seperti keagamaan , pendidikan, industri dan transportasi.

Dalam koordinasi tersebut hadir juga Menteri Kesehatan RI Terawan dr. Agus Putranto, Sekjen drg. Oscar Primadi, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Achmad Yurianto, Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari, dan Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan dr. Muhammad Subuh.

Menkes Terawan mengatakan Kementerian Kesehatan telah membuat protokol New Normal di beberapa bidang.

“Kemenkes telah membuat protokol kesehatan antara lain Protokol Kesehatan di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, Protokol Kesehatan di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik), dan Protokol Kesehatan bagi Aparat yang Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban dalam rangka perceptan penanganan Covid-19,” katanya, Rabu (27/5).

Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Kirana Pritasari menjelaskan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Dunia usaha dan masyakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan. Besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya berpotensi memperluas penularan Covid-19, maka dari itu perlu dibuat protokol kesehatan.

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan.

“Begitupun protokol kesehatan di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik), dan Protokol Kesehatan bagi Aparat yang Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Protokol kesehatan tersebut diterapkan untuk mencegah penularan Covid-19 namun masyarakat tetap produktif,” kata dr. Kirana.

Ketua Satgas Covid-19 Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jajarannya mendukung penanganan Covid-19 dengan penerapan Protokol Kesehatan. Ia berharap di sektor lain pun bisa dibentuk Protokol Kesehatan.

“Ke depan dengan new normal benar-benar bisa diaplikasikan di berbagai sektor termasuk pendidikan,” katanya.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

Read More

Cianjur Ditetapkan Menjadi Kabupaten Zona Hijau

CIANJUR - Kabupaten Cianjur menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menjadi wilayah Zona Hijau.  Sehingga,  Cianjur bersiap dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan,  pihaknya bersyukur dengan ditetapkannya Cianjur menjadi zona hijau.

"Alhamdulillah,  setelah melakukan vicon dengan Pak Gubernur Jabar,

Cianjur menjadi zona hijau kita akan melakukan hidup baru new normal atau adaptasi kebiasaan baru," kata Bupati, Jumat (29/5), usai vicon dengan Gubernur Jabar si Pendopo Kabupaten Cianjur.

Herman berharap,  masyarakat Cianjur jangan terburu buru dengan evoria atas kondiai Cianjur sekarang.  Pihaknya ingin,  ada tahapan-tahapan. "Kita ingin ada tahapan tahapannya,  wisata,  sekolah dan lainnya akan dibuka lagi,  tapi harus dengan protokol kesehatan," ujarnya.

Langkah pertama,  kata dia,  pihaknya bersama forkopimda akan melakukan dan membahas perbup. "Kita akan bahas,  apa saja yang akan kita lakukan," katanya.

Sementara itu,  Dandim 0608/Cianjur, Letkol Inf Rendra Dwi Ardhani menambahkan,  pihaknya bersama forkopimda akan melaksanakan pengendoran di sejumlah pos pos perbatasan. Setelah ada informasi zona hijau,  kita akan kensorkan penyekatan di sejumlah perbatasan.

"Meski begitu,  kata dia,  pihaknya bersama firkopimda juga akan melakukan pengetatan dan pendisiplinan kepada masyarakat di sejumlah tempat keramaian. Kita akan selalu mengingatkan masyarakat dengan pengeras suara agar disiplin, untuk memutus mata ranrai corona di Cianjur," kata Rendra. (dade)

Read More

Kementerian BUMN Menunjuk Sandry Pasambuna Sebagai Direktur Komersial Dan Pengembangan Usaha Damri

JAKARTA - Seiring kosongnya jabatan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Damri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Bapak Sandry Pasambuna. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor : SK-168/MBU/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Damri, Jumat (29/5).

Pria yang berhasil menyelesaikan pendidikan jenjang S1 dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Lalu, melanjutkan jenjang S2 dari UPN Veteran Yogyakarta dan The Van Hall Institute Belanda. Memiliki pengalaman sejak tahun 2011 selaku Senior Manager Commissioning and Quality Control di PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Dengan bergabungnya Sandry Pasambuna sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, melengkapi jajaran direksi Damri yang ada yaitu Setia N. Milatia Moemin selaku Direktur Utama, Sri Purwanto selaku Direktur Keuangan, Arifin selaku Direktur Teknik dan Fasilitas, dan Siti Inda Suri selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. (dade)

Read More

Kota Cirebon Rancang Skema Regulasi Menuju AKB

CIREBON, FC - Berstatus zona biru, 

Pemkot Cirebon bakal mulai  merancang skema regulasi untuk penerapan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 

Di Balai Kota Cirebon, Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati menyatakan, bahwa Kota Cirebon sudah masuk zona biru. Sehingga  nanti ada beberapa regulasi yang akan segera dirapatkan, Jumat (29/5/2020).

Eti juga menjelaskan jika hari ini Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis bersama empat kepala daerah lainnya, yakni Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning), berkoordinasi menyikapi instruksi gubernur terkait penerapan PSBB dan new normal.bEti juga mengaku akan mengundang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

"Untuk adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Besok kita rapatkan lagi. Selain itu, Pemkot Cirebon akan mensosialisasikan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha terkait penerapan kebijakab new normal tersebut. (bam)

Read More

Mahasiswa Baru Jalur UM PTKIN Akademik 2020/2021, Ujiannya Melalui CBT, Tidak Ada Tes Tulis

CIREBON, FC- Di tengah Pandemi Covid 19, distansing menjadi salah satu dari sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh pihak manapun, termasuk perguruan tinggi. 

Kabag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kamalul Iman Billah SAg MA Mak megatakan, pihaknya telah menyediakan sekitar 400 unit komputer untuk digunakan saat ujian tes calon mahasiswa baru melalui jalur UM PTKIN tahun akademik 2020/2021 di kampus IAN Cirebon.

“Tidak ada tes tulis, karena memang ujiannya itu Computer Based Test (CBT). Untuk itu, kami sudah menyiapkan sekitar 400 unit komputer untuk pelaksanaan tes Ujian Masuk (UM) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tersebut,” jelas Kamal, Juma't (29/5/2020).

Kendati demikian, lanjut dia, pihaknya belum dapat memastikan apakah CBT tersebut dapat dilakukan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon atau bisa juga melalui online. Pasalnya, kata Kamal, saat ini masih dalam pandemi Covid-19 sehingga ada larangan melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan orang.

“Saat ini kami masih menunggu instruksi dari Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terkait teknis ujiannya ini seperti apa, apakah melalui online yang dapat dilakukan di rumah masing-masing calon mahasiswa baru atau CBT ini dilakukan di IAIN Cirebon,” jelasnya.

Untuk itu, Kamal memaparkan, persiapan sebanyak 400 komputer tersebut adalah sebagai langkah antisipasi jika memang diputuskan ujian tes masuk ini dilaksanakan di kampus. Sehingga pihaknya telah siap melaksanakan dengan teknis ujian apapun sesuai instruksi panitia pusat.

“Ujiannya melalui online atau langsung di kampus itu memang ada berbagai pertimbangan dari panitia pusat. Jika memang dilaksanakan di kampus memang akan dilakukan dengan beberapa gelombang dengan mematuhi social distancing. Namun jika melalui online kami juga siap. Kami mengikuti instruksi dari panitia pusat saja,” paparnya. (nur)

Read More

Kemenhub Lakukan Monitoring Dan Pengawasan Arus Balik

MAKASAR-- Kementerian Perhubungan RI meminta kepada seluruh instansi di Pelabuhan Makassar agar melakukan monitoring dan pengawasan arus balik setelah ada kemungkinan dibukanya angkutan laut pada 7 Juni nanti untuk menghidupkan kembali perekonomian, khususnya di Makassar.

Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko saat melakukan Rapat Pembahasan Kesiapan Antisipasi Pembatasan Perjalanan Arus Balik dan Protokol Covid Rapid Test/PCR Swab bagi Penumpang Angkutan Laut di Pelabuhan Utama Makassar, yang berlangsung di Ruang Rapat Bonerate Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar, Rabu (27/5) kemarin, saat pers riliis.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kepala Kantor Syahbandar Utama Makassar, Asops Danlantamal VI/Asops Satgas Terpadu Covid-19 Transportasi Laut Sulsel, Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Prasetyadi, General Manager PT Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar, Kepala Kantor Distrk Navigasi Klas I Makassar, Kepala Balai Besar Karantina Ikan Makassar, Kepala Balai Besar Karantina Tumbuhan Makassar, Kepala KKP Klas 1 Makassar, Kepala UPP III Selayar (melalui video conference), Kepala UPP III Bulukumba (melalui video conference) dan Kepala UPP III Bajoe (melalui video conference).

Selain melakukan monitoring, Wisnu juga meminta agar dilakukan antisipasi dan menyiapkan diri untuk New Normal yang dianjurkan Pemerintah untuk mengendalikan transmisi Covid-19 dengan mengatur ketat tempat-tempat yang rentan berkumpulnya orang, termasuk pada sektor angkutan laut dengan memerhatikan protokol Covid-19 mulai dari menjaga kebersihan, memakai masker, serta physical dan social distancing.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan harus mengikutsertakan maskapai komersil dalam hal ini PT Pelni, berkaitan dengan penyediaan tiket angkutan laut untuk menegakkan aturan protokol Covid-19. “Dimana penumpang harus melengkapi syarat-syarat seperti adanya surat kesehatan bebas Covid-19 dari rapid test, PCR/Swab test dan syarat lain yang telah ditetapkan dari pelabuhan asal baik dari luar Makassar ataupun dari Makassar. Kalau syaratnya tidak lengkap, maka bisa tidak dilayani untuk memudahkan pengawasan di pelabuhan," kata Capt Wisnu Handoko.

Wisnu juga menuturkan, saat ini sudah ada aturan baru yang menyebutkan bahwa rapid test berlaku tiga hari dan PCR berlaku tujuh hari. Setelah lewat harinya bisa dilakukan tes lagi.

Selama ini lanjut dia, telah terbentuk dan aktif bertugas Satgas Terpadu Covid-19 Transportasi Laut Sulsel untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum perjalanan orang dengan transportasi laut yang telah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait di 15 pelabuhan di seluruh wilayah Sulsel, termasuk pelabuhan rakyat seperti Paotere dan Kayu Bangkoa dengan kontribusi yang besar dan selalu bekerja sama dengan baik.

“Jangan kaget setelah 7 Juni 2020, mulai penerapan New Normal dan yakin semua pelabuhan di Sulsel telah menyiapkan pengawasan dan pengendalian sesuai protokol Covid-19. Dia juga meminta agar penjualan tiket kapal tetap 50 persen dan agar selalu menerapkan physical dan social distancing.

Selanjutnya kata Wisnu, akan ada penerbitan Surat Izin Keluar Masuk ke wilayah tertentu seperti yang sudah lebih dulu diterapkan di DKI Jakarta dan Bali.

“Diharapkan ekonomi bisa kembali tumbuh di masa Pandemi Covid-19 dengan dibukanya transportasi laut secara bertahap, dengan tetap memerhatikan protokol Covid-19 dengan era baru New Normal," ungkap Wisnu.

Usai melakukan rapat, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko bersama peserta yang hadir melakukan kunjungan langsung ke Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Rakyat Paotere dan Makassar New Port (MNP). (dade)

Read More

Hasil tes Swab, Dua Pedagang Pasar Sumber Terkonfirmasi Positif Covid 19

CIREBON, FC -  Masih di tengah suasana lebaran Idul Fitri, masyarakat Kabupaten Cirebon dikejutkan dengan kabar terpaparnya virus Covid 19 terhadap dua orang pedagang Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon. Keduanya dinyatakan positif Corona.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Cirebon mengumumkan jika ada penambahan dua pasien yang terkonfirmasi positif. 

Kini total pasien positif Corona di Kabupaten Cirebon mencapai 12 orang.

Dua pasien dinyatakan positif, setelah mengikuti tes swab massal beberapa hari lalu. "Dua orang positif. Kita sudah sampaikan informasi tentang ini," kata Bupati Cirebon Imron Rosyadi usai rapat koordinasi di kantornya, Kamis (28/5/2020).

Imron memerintahkan instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19 di Pasar Sumber. Dinkes Kabupaten Cirebon telah melacak riwayat perjalanan dua pedagang itu dan sejumlah orang yang sempat kontak langsung. Hasilnya ada 40 orang sempat berinteraksi dengan pasien tersebut.

"Keduanya pedagang. Satu pedagang ini berjualan juga di Pasar Balong Kota Cirebon, setiap dua hari sekali. Satu pedagang lainnya sempat menerima tamu dari Bandung," tutur Kadinkes Kabupaten Cirebon Enny Suhaeni.

"Nanti kita akan tes swab massal untuk orang yang berada di radius 100 meter dari lokasi pasien positif. Termasuk 40 orang yang kontak langsung dengan pasien positif," kata Enny menambahkan.

Sementra itu, dari data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Cirebon menyebutkan per hari ini total pasien positif berjumlah 12 orang. Enam di antaranya sembuh dan empat orang masih menjalani perawatan. Dua pasien lainnya meninggal dunia.

Sedangkan, untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 56 orang, tersisa empat orang yang masih menjalani perawatan. Kemudian, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 201 orang, tersisa tujuh orang yang masih dipantau. (Bam)

Read More

Dukung Program Pemerintah, Damri Bantu Melayani Kepulangan TKi

JAKARTA - Damri sebagai Badan Usaha Milik Negara turut mendukung program Pemerintah dengan membantu melayani kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri yang tiba di tanah air untuk melakukan karantina.

Damri melayani pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang dari Bandara International Soekarno Hatta menuju Asrama Haji Pondok Gede, Asrama Haji Kota Bekasi, Rumah Sakit BBK Cilandak, Rumah Sakit Darurat Pademangan, dan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dalam rangka pelaksanaan karantina protokol kesehatan penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Rabu (27/5), di Jakarta.

"Kendati demikian, untuk memastikan keamanan dan keselamatan, DAMRI telah menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dengan ketat. Protokol tersebut diantaranya adalah penyemprotan desinfektan ke seluruh bagian bus sebelum dan sesudah mengantarkan tenaga paramedis, menyediakan hand sanitizer, serta pramudi yang bertugas menggunakan APD dan masker," kata Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Damri, Nico R Saputra.

Selain itu juga diterapkan physical distancing di dalam bus. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh armada yang digunakan aman dan sesuai dengan protokol kesehatan. Damri bertekad untuk terus memberikan kemudahan akses khususnya bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk berjuang melawan COVID-19 dan memutus rantai penyebaran virus tersebut. (dade)

Read More

Idul Fitri Di Tengah Covid 19, Menkes RI Ajak Masyarakat Indonesia Hidup Sehat dan Bersih

JAKARTA - Setelah berpuasa satu bulan lamanya, hari ini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto didampingi pejabat tinggi madya dan pratama menyelenggarakan Halal bi Halal virtual di lingkungan Kementerian Kesehatan (27/5). Acara ini menyesuaikan adanya pandemi Covid-19.

“Pada kesempatan yang baik ini saya selaku pribadi, keluarga dan sebagai Menteri Kesehatan mengucapkan Selamat hari Raya IdulFitri 1 Syawal 1441 H, Minal Aidzin Wal Faidzin, semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT” kata Menkes, Rabu (27/5/2020).

Menurut Menkes, acara Halal bi Halal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya dilakukan secara langsung, saling bertatap muka dan bersalaman, maka kali ini dilangsungkan melalui daring. Kendati demikian, keterbatasan jarak tak melunturkan nilai dari saling memaafkan.

“Saya yakin tidak mengurangi makna Halal bi Halal seperti yang sering kita lakukan tahun sebelumnya, hanya rasanya yang berbeda namun tidak hambar. Karena kita percaya niat keinginan dan doa kita semua agar bisa menjalankan acara ini dengan baik,” imbuhnya.

Meski telah usai, pihaknya berharap setiap kebiasaan baik selama bulan Ramadhan bisa dilanjutkan secara berkesinambungan pada bulan-bulan berikutnya diantaranya membiasakan makan sehat dengan pola gizi seimbang, makan yang teratur, ditambah membiasakan diri beraktivitas fisik selama 30 menit sehari.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh jajaran Kementerian Kesehatan atas dedikasi dan usahanya selama kurang lebih 3 bulan, tanpa kenal lelah terus melakukan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Indonesia, diantaranya penyiapan SDM kesehatan, sarana prasarana, alat pelindung diri, alat Kesehatan, obat-obatan hingga edukasi kepada seluruh masyarakat.

“Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah menjalani tugas dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 baik dampak Kesehatan, ekonomi, maupun sosial,” ungkap Menkes.

Menutup sambutannya, Menkes berpesan agar seluruh pihak di lingkungan Kementerian Kesehatan memerhatikan Kesehatan diri sendiri selain memerhatikan Kesehatan orang lain, sehingga mengurangi dampak negatif bagi para tenaga Kesehatan.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (MF)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

Read More

Meminimalisir Arus Balik Ke Jakarta, Pembatasan Akses Masuk Tol Di Kabupaten Cirebon Mulai Diberlakukan

CIREBON, FC-  Polresta Cirebon mulai memberlakukan penutupan atau pembatasan akses masuk di lima pintu tol di Kabupaten Cirebon. Pembatasan akses ini sudah dilakukan sejak H+2 pada lebaran ini, Selasa (26/5/2020). Tujuannya untuk meminimalisir arus balik kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, dalam pembatasan itu personel dari Polresta Cirebon melakukan penyekatan kendaraan yang datang dari arah Jawa menuju Jakarta. Para petugas memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pada setiap kendaraan yang melintas dilokasi tersebut.

Menurutnya, pembatasan arus kendaraan menuju Jakarta dilakukan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cirebon. 

“Saat ini kita melakukan pemantauan pembatasan akses masuk di lima pintu tol yang mengarah ke jakarta. Kendaraan yang menuju jakarta kita pastikan memiliki SIKM. Ini dalam rangka mencegah penyebaran covid-19,” kata Syahduddi.

Lima pintu tol yang dilakukan pembatasan itu yakni pintu tol Ciledug, pintu tol Kanci, pintu tol Ciperna, pintu tol Plumbon, dan pintu tol Palimanan. 

Bila pengemudi tidak memiliki SIKM, kata dia, personel dari Polresta Cirebon akan memutar balik kendaraan tersebut ke daerah asalnya. 

Jika pengendara belum memahami cara mendapatkan SIKM, diminta untuk mengunduhnya di situs resmi Pemprov DKI Jakarta. (*)

Read More

Putus Rantai Covid 19, Pembatasan Akses Masuk Tol Di Kabupaten Cirebon Mulai Diberlakukan

CIREBON, FC -  Polresta Cirebon mulai memberlakukan penutupan atau pembatasan akses masuk di lima pintu tol di Kabupaten Cirebon. Pembatasan akses ini sudah dilakukan sejak H+2 pada lebaran ini, Selasa (26/5/2020). Tujuannya untuk meminimalisir arus balik kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, dalam pembatasan itu personel dari Polresta Cirebon melakukan penyekatan kendaraan yang datang dari arah Jawa menuju Jakarta. Para petugas memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pada setiap kendaraan yang melintas dilokasi tersebut.

Menurutnya, pembatasan arus kendaraan menuju Jakarta dilakukan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cirebon. 

“Saat ini kita melakukan pemantauan pembatasan akses masuk di lima pintu tol yang mengarah ke jakarta. Kendaraan yang menuju jakarta kita pastikan memiliki SIKM. Ini dalam rangka mencegah penyebaran covid-19,” kata Syahduddi.

Lima pintu tol yang dilakukan pembatasan itu yakni pintu tol Ciledug, pintu tol Kanci, pintu tol Ciperna, pintu tol Plumbon, dan pintu tol Palimanan. 

Bila pengemudi tidak memiliki SIKM, kata dia, personel dari Polresta Cirebon akan memutar balik kendaraan tersebut ke daerah asalnya. 

Jika pengendara belum memahami cara mendapatkan SIKM, diminta untuk mengunduhnya di situs resmi Pemprov DKI Jakarta. (Bam)

Read More

Antisipasi Covid 19, Pemudik Yang Tidak Mengantongi Surat Jalan Harus Putar Balik

CIREBON, FC - Penyekatan jalan di perbatasan Jawa Tengah - Jawa Barat, tepatnya di Losari, dijaga ketat para petugas. Pos PAM Losari tidak main-main dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus Covid 19, sehingga untuk mengantisipasinya, setiap pemudik dari Jawa Tengah yang tidak mengantongi surat jalan, harus putar balik.

Seperti yang terlihat di lokasi, kendaraan pemudik yang masuk Provinsi Jawa Barat melalui Pos Pam Losari terpaksa diputabalikkan lagi ke Jawa Tengah, Selasa (26/5). Petugas mengambil langkah tegas itu karena pengendara maupun para penumpangnya tidak mengantongi surat jalan.

Kapolsek Losari Kompol Alisman mengatakan pihaknya memang memberlakukan penyekatan arus balik. “Selasa ini merupakan hari pertama kita melakukan penyekatan arus balik yang masuk dari Jawa Tengah ke Jawa Barat melalui Losari,” ujarnya.

Penyekatan, kata kapolsek, akan rutin diintensifkan beberapa hari ke depan. Ia memastikan setiap pemudik yang tidak disertai surat jalan ataupun surat keluar masuk Jakarta tidak akan bisa melintas. “Jadi yang bisa melanjutkan perjalanan hanya kendaraan yang memiliki surat jalan keluar kota ataupun surat keluar masuk Jakarta.

Yang tidak punya surat-surat itu kita putarbalikkan lagi, tidak boleh masuk Jawa Barat,” tandasnya.

Alisman menuturkan sudah belasan kendaraan pemudik, khususnya mobil, yang diputarbalikkan. “Kalau untuk mobil ada lima belas, dan motor puluhan yang sudah kita putarbalikkan untuk kembali ke Jawa Tengah. Losari ini adalah perbatasan langsung dengan Jawa Tengah sekaligus pintu masuk Jawa Barat, sehingga kami akan terus siaga,” pungkas Alisman. (Olan)

Read More